., bin Makkuasa, umur 38 tahun, agama islam, pendidikanterakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediamandi Jalan TuingTuing Nomor 7, ElaEla Kecamatan Ujung Bulu,Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat/Pembanding;melawanInti Sriani, S.Farm., binti Muh.

Akra, umur 35 tahun, agama islam, pendidikanterakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediamandi BTN Puri Asri Nomor 53, Desa Polewali, KecamatanGantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat/Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaraini;DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan AgamaBulukumba, Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Blk., tanggal 14 September 2017 Miladiyah.

saksisaksi yang diajukan Penggugat/ Pembanding maupunsaksisaksi Tergugat/Terbanding majelis hakim tingkat banding menilai sudah tepatdan benar sebab tidak terdapat alasan hukum yang menyebabkan/menggugurkanhak Tergugat/Terbanding sebagai iobu untuk memelihara, merawat dan mendidik ke2 (dua) orang anak tersebut dan selanjutnya dialihkan pemeliharaannya kepadaPenggugat/Pembanding sebab saksisaksi Penggugat/Pembanding sendiri justrumenyatakan di hadapan persidangan bahwa Tergugat/Terbanding walaupunsebagai Pegawai

Negeri Sipil yang sibuk bekerja namun tetap baik dalammemelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah Ibu yang baikuntuk anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlibat tindak kriminal, penjudi,pemabuk maupun narkoba ;Menimbang bahwa meskipun secara hukum hak pemeliharaan ke 2 (dua)orang anak tersebut pasca perceraian Penggugat/Pembanding denganTergugat/Terbanding ditetapbkan berada pada Tergugat/Terbanding (Ibu), namunmajelis hakim tingkat banding patut memerintahkan Tergugat/Terbanding

Put.No.133/Pdt.G/2017/PTA.Mkskembali surat keputusan Bupati Bulukumba tentang pembagian gaji atas namaPenggugat/Pembanding sebagai pegawai negeri sipil daerah majelis hakim tingkatbanding berpendapat pertimbangan majelis tingkat pertama sudah benar dan tepatsebab keputusan Bupati merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaituberupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan

tidakdatang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan iatelah dipanggil secara patut dengan 2 (dua) kali panggilan tanggal 17 Juli 2014 dantanggal 25 Juli 2014 dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menuruthukum karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agarbisa rukun kembali berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh Surat Izin dari atasannya Nomor 28 Tahun 2013 yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka tanggal 30 April 2014;Menimbang, bahwa oleh karena usaha menasehati tidak berhasil dan Pemohontelah memperoleh Surat Izin dari atasannya tersebut maka persidangan dalam perkaraini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya

membina rumah tangga denganTermohon namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkania telah dipanggil dengan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 2115/Pdt.G/2014/PA.Mjl tanggal 17 Juli 2014 dan tanggal 25 Juli 2014 dan ternyata bahwaketidak hadiranya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukumkarenanya sesuai pasal 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnyaTermohon (Verstek);Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh Surat Izin dari atasannya yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 tahun 2013 tanggal 30 April2014, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983

tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil danpermohonan Pemohon patut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonanPemohon tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tandaP.1 dan satu orang ayah tiri Pemohon dan satu orang tetangga Pemohon yang sekaligussebagai saksi sebagaimana telah diuraikan di atas yang mana terhadap semua buktitersebut Pemohon telah membenarkannya dalam persidangan, dan selanjutnya MajelisHakim mempertimbangkan pengakuan

HERI KURNIAWAN.SE, Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru KecamatanMentok Kabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuanbernama UCI;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya bernama FERRY SEBASTIAN, Jenis kelamin lakilaki, diMuntok

SAKSHI Il: ZURMAWATI.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di KampungJawa Baru, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuanbernama UCI;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya bernama FERRY SEBASTIAN, Jenis kelamin lakilaki, diMuntok pada tanggal 12

);Foto copy surat surat tersebut telah dibubuhi materai, dimana setelah foto copy tersebutdicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalau aslinya dikembalikan kepada pemohonsedangkan foto copy dimasukkan kedalam berkas perkara ;Selanjutnya dipersidangan pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yangsekarang menunggu diluar sidang ;Atas perkenan Hakim, kemudian dipanggil masuk saksi keI yang mengaku bernama :SAKSI 1: HERI KURNIAWAN .SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal diKampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat; Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnya, iamenerangkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yangsebenarnya ;Atas pertanyaan Hakim, saksi ke I memberikan keterangan sebagai berikut :Apakah sdr. kenal dengan pemohon ?

Memang kelahiran anak Pemohon tersebut belum di catatkandi catatan sipil sehingga belum mempunyai akta kelahiran.Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan ;Kemudian saksi ke2 dipanggil masuk keruang sidang,atas pertanyaan Hakim, saksi ke2mengaku bernama :SAKSI I: ZURMAWATI.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kampung Jawa Baru,Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat; Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut

SAKSI I: HERI KURNIAWAN.SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru KecamatanMentok Kabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuanbernama KETTY NURLELA;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya bernama MUHAMMAD JIBRAL ALMISKY, Jenis

SAKSIIl: ZURMAWATI.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di KampungJawa Baru, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuanbernama KETTY NURLELA;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya bernama MUHAMMAD JIBRAL ALMISKY, Jenis kelaminlakilaki, di Mentok

P4);Foto copy surat surat tersebut telah dibubuhi materai, dimana setelah foto copy tersebutdicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalau aslinya dikembalikan kepada pemohonsedangkan foto copy dimasukkan kedalam berkas perkara ;Selanjutnya dipersidangan pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 2(dua) orang yangsekarang menunggu diluar sidang ;Atas perkenan Hakim, kemudian dipanggil masuk saksi keI yang mengaku bernama :SAKSI 1: HERI KURNIAWAN .SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal diKampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat; Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnya, iamenerangkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yangsebenarnya ;Atas pertanyaan Hakim, saksi ke I memberikan keterangan sebagai berikut :Apakah sdr. kenal dengan pemohon ?

Memang kelahiran anak Pemohon tersebut belum di catatkandi catatan sipil sehingga belum mempunyai akta kelahiran.Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan ;Kemudian saksi ke2 dipanggil masuk keruang sidang,atas pertanyaan Hakim, saksi ke2mengaku bernama :SAKSI IL: ZURMAWATLUmur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kampung Jawa Baru,Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat; Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut

PENETAPANNomor 58/Pdt.P/2019/PN.LskDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadiliPerkaraperkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikanpenetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :Nama > MANAWIYAHTempat/Tgl.Lahir : LhoksukonAceh Utara /01071954Jenis kelamin : PerempuanPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)Agama > IslamAlamat : Dusun Ill (Tiga) Mns Teungoh LB, KecamatanLhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.Selanjutnya

Petikan Keputusan Gubernur Aceh Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atasnama Manawiyah, A.Ma.Pd, jenis kelamin perempuan, tempat lahir AcehUtara, pada tanggal 11 Oktober 1954;Bahwa pada Dokumendokumen Pemohon tersebut terdapat beberapaperbedaan penulisan data Pemohon;Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah Manawiyah, jenis kelaminperempuan, tempat lahir LhoksukonAceh Utara, pada tanggal 11 Oktober 1954;Bahwa Paspor pemohon pada tanggal 21 Agustus 2019 telah habis masaberlakunya, dan pemohon ingin

memperpanjang Paspor Pemohon, namun olehkarena data Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon, dikarenakan jugaPemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikhawatirkan pada saatpenyesuaian data terdapat ketidaksesuaian data, dari itu Pemohon memerlukanPenetapan dari Pengadilan Negeri tentang Pengesahan Data Pemohon sertaperubahan data pada KK, KTP, PASPOR, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohondisesuaikan dengan ljazah Pemohon;Berdasarkan halhal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepadaBapak

Pdt.P/2019/PN.LSK9) Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) No. 1891 tanggal 10 Desember1972, atas nama Manawiah, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);10) Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SPG) No. 001062 tanggal 10 Desember1977, atas nama Manawiah, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.10);11) Fotocopy ljazah Diploma II No. 0048364 tanggal 03 Januari 1996, atas namaManawiah yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11);12) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Aceh Tentang Pegawai

Negeri Sipil(PNS) atas nama Manawiyah, A.Ma.Pd, yang telah dicocokkan dengan aslinya(Bukti P.12);Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua)orang saksi yang masingmasing telah memberikan keterangan di depanpersidangan di bawah sumpah yaitu:1.

HERI KURNIAWAN.SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru KecamatanMentok Kabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa hubungan para Pemohon adalah Suami istri yang sah;e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuanbernama RINA;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya

SAKSIIl: ZURMAWATI.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di KampungJawa Baru, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa hubungan para Pemohon adalah Suami istri yang sah;e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuanbernama RINA;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya bernama GITA, Jenis

HERI KURNIAWAN.SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal diKampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat;Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnya, iamenerangkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yangsebenarnya ;Atas pertanyaan Hakim, saksi ke I memberikan keterangan sebagai berikut :Apakah sdr. kenal dengan pemohon ?

SAKSITI: ZURMAWATI.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kampung Jawa Baru,Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnya, iamenerangkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yangsebenarnya ;Atas pertanyaan Hakim, saksi ke IJ memberikan keterangan sebagai berikut :Apakah sdr. kenal dengan pemohon ?

PENETAPANNomor 0125/Pdt.G/2018/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maros, 26 Maret 1974, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata , tempatkediaman di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan BiringkanayaKota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada SyamsulBahri

Mobile,085352222371 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontotala, 31 Desember 1966, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan , tempatkediaman di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan BiringkanayaKota Makassar sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telanh mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat meskipun tetapbersama dan tinggal serumah namun batin Penggugat tidak pernahbahagia dengan pertengkaranpertengkaran yang selalu terjadi, danPenggugat merasa seperti sapi perah karena bekerja pada siang danmalam, disaat pagi melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil diPuskesmas, dan setelah pulang lanjut bekerja di Klinik Gigi Raihandimana Klinik Gigi Raihan tersebut adalah milik Penggugat.e.

Bahwa untuk memenuhi syaratsyarat formal dalam penggugatGugatan Cerai Gugat ini bagi Pegawai Negeri Sipil Penggugat telahmengajukan permohonan Izin Cerai ke Kepala Dinas Kesehatan KotaMakassar dimana Penggugat bekerja.17.

Bahwa, penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengurusPerceraian ini penggugat telah mendapatkan izin atasan yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Tengah dengan Nomor Surat 496 Tahun2013, Pada Tanggal 19 Desember 2013;Berdasarkan alasanalasan dan dasardasar sebagaimana telah diuraikandiatas, maka penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan AgamaBengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutus sebagai berikut:PRIMER :1. Mengabulkan gugatan penggugat ;2.

PA.Bn. tanggal 24 Februari 2014. dan 12 maret2014 yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim menyatakanbahwa relaas panggilan Tergugat tersebut resmi dan patut ; Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat lebihbersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapitidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;Bahwa dalam perkara ini tidak layak dilakukan mediasi karenaTergugat tidak pernah hadir di persidangan,;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperolehizin perceraian dari atasan , Surat Izin perceraian No 496 tahun 2013 tanggal19 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Bupati Bengkulu Tengah;Bahwa,selanjutnya pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dandibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat; Bahwa untuk menguatkan dailildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surataslinya sebagai berikut :.

Negeri Sipil sesuai denganmaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

Pasal 1Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Izin dariBupati Bengkulu Tengah sebagai kelengkapan administrasi dalam gugatanperceraian penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.) fotokopi KutipanAkta Nikah, Nomor 154/56/VII/1980 Seri: CC, Tanggal,931981yang terbuktipenggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernahbercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak

Negeri Sipil yang namanya tersebut dalamlajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkatsebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya akan diberikan gajisebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilanlainnya yang syah berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur15 dari daftar lampiran Surat Keputusan ini, tanggal 12 Juni 2000,yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Kantor KementerianAgama

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara :nn Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifatalternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka apabila salahsatu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhimenurut hukum ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalahsebagaimana diuraikan dalam kententuan pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor

Pegawai negeri sebagaimana Undang Undang tentang Kepegawaian ;b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang UndangHukum Pidana ;c. Orang yang menerima gaji atau upah dari kKeuangan negara atau daerah ;Halaman57 dari81 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtrd. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari kKeuanga negara atau daerah ; ataue.

, bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji tersebut harussecara nyata telah diterima oleh Terdakwa selaku Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara ;nn Menimbang, bahwa bahwa perbuatan menerima hadiah dianggap sebagaiperbuatan yang selesai secara nyata hadiah tersebut harus sudah diterima olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan bentuk beralinnya kekuasaanatas hadiah tersebut kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan hal inijuga berlaku untuk selesainya perbuatan menerima janji

Negeri Sipil yang namanya tersebut dalamlajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkatsebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya akan diberikan gajisebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilanlainnya yang syah berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur15 dari daftar lampiran Surat Keputusan ini, tanggal 12 Juni 2000,yang telah dilegalisir.8. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Kantor KementerianAgama

PARLANmelakukan tindak Pidana Pengancaman dan ancaman kekerasan terhadappetugas atau pegawai Negeri (Polri), dikarenakan merasa terganggu dengankegiatan kedua korban sebagai Anggota Polri yang pada saat itu hendakmelakukan pembinaan terhadap masyarakat yang minumminum sampailarut malamHal 10 dari 23 hal putusan No. 512/Pid.Sus/2019/PN DpsSaksi :Bahwa Saksi diperlinatkan Kartu Anggota dan KTP dan Surat Perintah Tugasatas nama ISMADJI dan PURWOKO, dan 5 ( lima ) botol minuman yngberisikan minuman tuak

Badung telah terjadi orang sedang kumpulkumpul sambil minumminuman keras, sehingga ISMADJI dan Saksi melakukan pengecekan ketempat tersebut dan hendak melakukan penertiban terhadap kegiatantersebutBahwa pada saat kedua pelaku melakukan tindak Pidana Pengancaman danancaman kekerasan terhadap petugas atau pegawai Negeri (Polri) tersebuttidak menggunakan alat apapun, kedua pelaku hanya sempat menggunakankedua tangan yang terobuka kemudian mendorong ISMADJI dan Saksi dibagian dada beberapa kali dengan

Negeri (Polri) tersebut tidak menggunakan alatapapun, kami hanya sempat menggunakan kedua tangan yang terbukakemudian mendorong korban yang bernama ISMAJI dan PURWOKO dibagian dada beberapa kali dengan sekuat tenaga.Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama PARLANTIO AlsPARLAN melakukan tindak Pidana Pengancaman dan ancaman kekerasanterhadap petugas atau pegawai Negeri (Polri) dengan cara pada saatkejadian tersebut terdakwa sedang minumminuman jenis tuak bersamaPARLANTIO Als PARLAN dan ALFRETH

Bahwa yang melakukan tindak Pidana Pengancaman dan ancaman kekerasanterhadap petugas atau pegawai Negeri (Polri) tersebut adalah terdakwa bersamadengan teman terdakwa yang bernama PARLANTIO Als PARLAN, sedangkanyang menjadi korbannya terdakwa ketahui namanya setelah di kantor polisi yaituISMADJI dan PURWOKO.

Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan PRLANTIO Als PARLANmelakukan tindak Pidana Pengancaman dan ancaman kekerasan terhadappetugas atau pegawai Negeri (Polri) tersebut tidak menggunakan alat apapun,kami hanya sempat menggunakan kedua tangan yang terbuka kemudianmendorong korban yang bernama ISMAJI dan PURWOKO di bagian dadabeberapa kali dengan sekuat tenaga.Hal 18 dari 23 hal putusan No. 512/Pid.Sus/2019/PN Dps Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama PARLANTIO Als PARLANmelakukan tindak

negeri sipil yang dipalsukan, seolaholahpemohon kredit/calon debitur tersebut adalah benarbenar Pegawai Negeri/guru diwilayah UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin, dan pemalsuan datapermohonan kredit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi LULUQFRIDA ISHAK adalah secara keseluruhan baik identitas pemohon, meliputi KartuTanda Penduduk (KTP), Kartu Susunan Keluarga (KSK), Kartu Pegawai(Karpeg), Surat Keputusan Pegawai Negeri (SK PNS) ;Bahwa selanjutnya agar suratsurat tersebut seolaholah

Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri SipileB. Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit yang diberikan kepada peroranganuntuk menambah atau mengembangkan usahanya;e Bahwa sejak tahun 2000 terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sejaktahun 2013 Terdakwa sebagai Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTDCabdin Tanggulangin;e Bahwa tugas Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran UPTD CabdinTanggulangin sebagai berikut :a.

Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri SipilB.Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit yang diberikan kepada peroranganuntuk menambah atau mengembangkan usahanya ;Bahwa sejak tahun 2010 s/d 2014 ada 157 (seratus lima puluh tujuh)permohonan kredit yang terealisasi dari Pegawai Negeri Sipil/guru padawilayah UPTD Cabdin Tanggulangin ;Bahwa dari 157 (seratus lima puluh tujuh) permohonan kredit yang terealisasitersebut ada 98 (sembilan puluh delapan) permohonan kredit yang ternyatafiktif

Agus Asikin, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempattinggal di Puri Nirwana Blok DD No. 17, Rt 010, Rw 016,Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor ; 8. Khairuddin K, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempattinggal di Villa Pertiwi Blok M4 No. 13, Rt. 05, Rw.015,Sukamaju, Cibinong, Cilodong, Depok ; 9. Dra. HJ.

Ahmad Yusup, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempattinggal di Kompleks Pertamina VI Blok K/ 22,Rt.004, Rw.016, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta12. Adriansyah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS)di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempat tinggaldi PUP sektor V Blok O 18 No. 5, Rt. 003, Rw. 027, KelurahanBahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi ;13.

Siti Mukhlisoh, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempattinggal di Jl. Kemuning IV B/ 68 Rt.13, Rw.06, Kelurahan PejatenTimur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;20. Drs. Adroi, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS)di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempat tinggaldi Toar II No. 20 B, Rt. 012, Rw.002, Kelurahan Tugu Utara,Kecamatan Koja, Jakarta Utara ; 21.

Anwar Musadat, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempattinggal di Kemandoran 8/ 12 A, Rt 03, Rw. 011, Kelurahan GrogolUtara, Kebayoran lama, Jakarta Selatan ;23. Sayidi Rusdianto, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKIJakarta, bertempat tinggal di Perumahan Pulo Gebang Kirana BlokB 10/02, Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur ;24.

Muslim Suganda, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempattinggal di Jalan Haji Balok, Rt. 13, Rw.02, Kelurahan Kalisari,Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ;25. Nuraini Harahap, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertempattinggal di Jalan Manggis 2 Blok A, Rt.04, Rw.017, Jaka setia,Bekasi Selatan ; 26. Dra.

PUTUSANNomor 4124/Pdt.G/2018/PA.Cms.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:Penggugat, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran), tempatkediaman di Kabupaten Pangandaran, dalam hal inimemberikan kuasa khusus

kepada Riswan Kuswandi,SH., Advokat, yang berkantor di Lingkungan Kota KidulRT.002 RW.009 No 76 Ciamis berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 16 Oktober 2018 yang terdaftar dalamregister kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor4916/X/K/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 , sebagaiPenggugat;melawanTergugat, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempattinggal di Kabupaten Garut , sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihak

Negeri Sipil padaDinas Pertanian Kabupaten Pangandaran telah mendapatkan surat izin ceraldari Bupati Kabupaten Paangandaran Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 31 Juli 2018;Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaianantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agaria dapat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya bersamaTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa mediasi antara Penggugat dan

Asli Surat Keputusan Bupati Pangandaran Nomor:XXXXXXXxxxtantang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil yangdikeluarkan leh Bupati Pangandaran tanggal 31 Juli 2018, bukti tersebuttelah diperiksa dan diteliti ( P.2 );B. Saksi.1.

Negeri Sipiljo.

PUTUSANNomor 946/Pdt.G/2019/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 24 Maret 1969, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Desa Bontoala, KecamatanPallangga, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon,melawanTERMOHON, tempat dan tanggal

lahir Ujung Pandang, 15 Oktober 1973,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Kelurahan Pa Batang, KecamatanMamajang, Kota Makassar sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi danTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal

Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Kebudayaan Kota Makassar, yang telah mendapatkan surat izinbercerai yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, Nomor 800/1474/BKPSDMD/IV/2019, tertanggal 08 April 2019. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan..

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatpemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon:Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalahrumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutangtanpa sepengetahuan Pemohon, menyebabkan sejak bulan Januari 2015,Termohon telah meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah kumpul lagilayaknya suami istri, oleh karena itu Pemohon berkehendak akan mentalakTermohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil

Negeri Sipil telah mendapatkan Izinperceraian dari atasannya; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonisdan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut, karena Termohon seringmeminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggalsejak bulan Januari 2015 berlangsung selama 4 tahun lebih sampaisekarang; Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Pemohondengan Termohon,

Mohon putusan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir untuk dan atasnamanya sendiri sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lainhadir sebagai wakil atau kuasanya serta ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut tanpadisebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun sudah dipanggil secarasah dan patut;Bahwa Pemohon adalah bekerja sebagai Pegawai PT.Pos Indonesia sebagai BadanUsaha Milik Negara (BUMN) yang dipersamakan dengan Pegawai

Negeri Sipil (PNS),maka sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pemohon harus mendapatkan surat izin dari atasannya,dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan sudah mendapatkan surat izin dariatasannya (bukti P.2);Bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah berusaha semaksimal mungkinuntuk menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semuladengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara

persidangan semuanya tercatat dalamberita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,Majelis cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang terlebih dahulu bahwa baik Pemohon adalah bekerja sebagai PegawaiPT.Pos Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sehingga dipersamakandengan Pegawai

Negeri Sipil (PNS);Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakandengan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perkawinan dan/atau perceraian diaturHalaman 5.secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas diaturbahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawa Negeri Sipil dalam melakukanperkawinan dan perceraian

ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai Pemohon/Penggugat wajib memperoleh izin dari pejabat yangberwenang, dan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh suratketerangan;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan surat izin untuk melakukanperceraian dari PT.Pos Indonesaia (bukti P.2), dengan demikian Pemohon telah memenuhiketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

penggugat kecualai gaji tergugat setiap bulannya yang memangmerupakan kewajiban dari tergugat sebagai seorang suami.Bahwa penggugat pernah berkeinginan untuk mengambil barangbarang (perabotrumah tangga) milik penggugat yang di beli sendiri dengan gaji penggugatsendiri, tapi tergugat melarang bahkan menyebut penggugat sebagai pencuri danakan memanggil polisi apabila penggugat tetap nekad untuk mengambil barangbarang tersebut karena alasanya penggugat yang meninggalkan rumah.9 Bahwa penggugat adalah pegawai

negeri sipil dan telah mendapat surat izinmelakukan penceraian dari pejabat yang berwenang dengan nomor: 873.4432tertanggal 14 mei 2013 yang di keluarkan oleh bupati wajo.10 Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak adakeharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yangbahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatanperkawinan dengan tergugat.11 Bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3Tahun 2006 terakhir

negeri sipil, untukmemenuhi syarat bagi pegewai negeri sipil dalam hal perceraian sebagaimana yangdimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah direvisioleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Rumawi IJ Point 1 SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/SE/1990, tentang izin cerai,maka bukti P.2 tersebut dapat dipertimbangkan.Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapatdisimpulkan sebagai berikut : Bahwa benar penggugat dengan tergugat

Negeri Sipil pada PuskesmasKecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, telah mendapatkan izin dari atasanlangsungnya (bukti P.2), bila dihubungkan dengan peraturan perundangundangantentang perkawianan dan atau perceraian, maka majelis hakim menilai telahbersesuaian hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983, yang telah direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 dan Rumawi II Point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 48/SE/1990, tentang

tatacara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkansesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukupberalasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39Undangundang Nomor Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh UndangundangNomor 3 Tahun

Bahwa Penggugat sebelumnya telah pernah mengajukan Gugatan Cerai kePengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 987/Pdt.G/2013/PA.PBR, akantetapi dicabut kembali karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilbelum mendapatkan izin untuk bercerai dengan Tergugat, dan sekarang Penggugattelah mendapatkan izin untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Pekanbaru Nomor 95 tahun 2014 tentang Pemberian IzinPerceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT, tertanggal 7 Maret2014

melakukan upaya perdamaian denganmemberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugatnamun tidak berhasil;Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2014/PA.PBR.Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat a quo dibacakan, isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai PNS aktif,Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 95 tahun2014 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai

Negeri Sipil atas namaPENGGUGAT, tertanggal 7 Maret 2014;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti tertulis berupa:1.

terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian Majelis Hakimsudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembalirukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai PNS aktif,Penggugat telah mendapat izin melakukan perceraian berdasarkan Surat KeputusanWalikota Pekanbaru Nomor 95 tahun 2014 tertanggal 7 Maret 2014 tentang PemberianIzin Perceraian Pegawai

Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT (Penggugat), dengandemikian maka ketentuan dengan demikian ketentuan pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil,sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sejak awalmenikah tidak berjalan rukun, antara Penggugat dengan

Bahwa, Penggugat seharihari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipildengan Jabatan Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Panganpada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatandan Penggugat telah mendapatkan izin cerai dari pejabat yangberwenang dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatantentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Ogan Komering Uiu Selatan Nomor865/15/KPTS/BKPSDM.IV/2017 yang dikeluarkan oleh An.

Put.No.1284/Pdt.G/2017/PA.Bta.Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan surat BupatiOgan Komering Ulu Selatan Nomor 865/15/KPTS/BKPSDM.IV/ 2017tertanggal 06 September 2017;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat datangmenghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangandan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataukuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukumPengadilan Agama Baturaja, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan,dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Baturajasesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang,dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukangugatan percerai sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) PeraturanHal 7 dari 12 hal.Put.No.1284/Padt.G/2017/PA.Bta.Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Majelis Hakim berpendapatterbukti antara

MASDI, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikanS.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman diRT.002 RW.002, Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah,Kabupaten Purbalingga, yang dalam hal ini memberi kuasakhusus kepada Nugroho Notonegoro, S.H., berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019, semula sebagaiPemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat yangberkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding

No. 147/Pdt.G/2020/PTA.SmgMenimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari atasan langsungnya, sebagaimana Keputusan RektorInstitut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor 1094/In.17/R/Kp.01.2/7/2019tanggal 26 Juli 2016, dengan demikian Pemohon telah memenuhi aturanadministratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian .sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang jjinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinyaharus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannyamelalui instansi yang bersangkutan, oleh karena itu petitum gugatanPenggugat Rekonvensi angka Ill, dapat dikabulkan sebagian sampaiPenggugat Rekonvensi menikah lagi yang pembagiannya diserahkan kepadainstansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja;

84 ayat (1) Undangundang No.Tahun 1989 yang diubah oleh Undangundang NO.3 Tahun 2006 tentangPengadilan Agama serta SEMA No.28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal penggugat dan tergugat danKantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergungat untukdicatat dalam register yang tersedia untuk itu;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil dan dalam hal inisudah mendapatkan izin dari yaitu dengan Surat Keputusan Pemberian IzinPercerianNomor :B. 4384/Kk.4.5/BA.00/08/2018 tentang Pemberian IzinPerceraian Pegawai Negeri Sipil a.n Dra.

tanggal 13 September 2018;Mediator telan melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelispada tanggal 20 September 2018 bahwa mediasi antara Penggugat denganTergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaanperkara ini dilanjutkan;Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil,maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankanPenggugat;Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telah mendapat Surat IzinPerceraian dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian NomorXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian AgamaKota Pekanbaru;Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telan memberikanjawaban secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknyasebagai berikut;Hal. 5 dari 13 hal.Putusan No. 1326/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Pbr.Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmendapat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini KepalaKantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, maka Penggugat telah memenuhisyarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 PeraturanPemeritah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikandalildalil