dinyatakan ditutup, selanjutnyamenjatuhkan putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkaraperkara pidana cepattelah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa BUDI RAHARJO.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barangbukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya danoleh karenanya Terdakwa patut dikenakan

pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnyamenjatuhkan putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkaraperkara pidana cepat telahmenjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa ANDRE.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang buktiyang diajukan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwapatut dikenakan

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1(satu) bulan;5 Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;7 Menetapkan barang bukti

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjaraselama 1(satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidakdibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupapidana kurungan selama 1(satu) bulan;925 Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa :a.

Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentangJenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;bahwa terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidakterutang tersebut, Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2011 melalui Surat Nomor031/VIT/LOC/2011 telah mengajukan banding terhadap Keputusan Tergugat Nomor

datang menghadap;Menimbang, bahwa oleh karena sesuatu hal pihak Pemohondengan suratnya tanggal 25 Maret 2019 menyatakan mencabut perkaraNo. 140/Pdt.P/2019/PN.Smg. tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwapencabutan tersebut sah menurut UndangUndang ;Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutanperkara permohonan No. 140/Pdt.P/2019 PN.Smg tersebut;Menimbang, bahwa karena azasnya dalam perkara perdata dikenakan

Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitandengan penyerahan yang tidak dikenakan PPN =Rp300.000,00c.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barangdan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha KenaPajak yang kegiatan usahanya menghasilkan ataumenyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukankegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasayang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.d.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barangdan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai, misal Pengusaha KenaPajak yang kegiatan usahanya menghasilkan ataumenyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukankegiatandi bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasayang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;d.

. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanyang dilakukan oleh Pengusaha;Bahwa artinya, secara umum penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha terutangatau dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf bUndangUndangPPN, diatur bahwa :Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya ataudibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktumaupun selamanya, untuk :b.

Putusan Nomor 982/B/PK/PJK/20178)masukannya saat diperoleh dapat dikreditkan, umumnyabahwa syarat dikenakan PPN sebagaimana diatur pasal 4tanpa harus dilihat pajak masukannya dapat dikreditkanatau tidak, syarat inilah kekhususan dalam Pasal 16D;d.

Bahwa dalil Tergugat yang tertuang pada alinea MENIMBANG huruf (b), pada ketiga Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa dalamsengketa tata Usaha Negara ini , secara jelas cacat hukum dikarenakantidak menyebutkan secara jelas aturan maupun peraturan serta tahunberapa yang dijadikan Dasar Hukum oleh Tergugat dalam memberikanSanksi Pasal 73 ayat 9 berbunyi setiap Taruna yang mempunyaipoin/angka 100 yang, dikenakan sanksi dapat di keluarkan atau diskorsing dari pendidikan ;.

Putusan yang dijatunkan kepadaTARUNA TINGKAT 4 HENDRIK SITORUS yang melakukan Tindakkekerasan kepada TARUNA TINGKAT 2 ALFA POLUAN, hanya dikenakan sanksi Skorsing yang saat ini sedang berjalan, demikian pulaterhadap TARUNA TINGKAT 4 MOCH DWI HARJANTO yang melakukantindak kekerasan kepada TARUNA Tingkat 2 TARUNA STEVENSONdimana kasus Penganiayaan/Kekerasan tersebut terekam oleh CCTV dikampus STIP namun Hukuman yang di jatuhkan adalah Skorsing.

Dengandemikian jelas terlinat bahwa Tergugat Sangat Diskriminatif, Berpinak DanTidak Cermat, sehingga merugikan Para Penggugat;Bahwa kategori tindakan dan perbuatan Para Penggugat bukanlah suatupelanggaran disiplin dan Tata Tertib Tingkat Utama dengan penerapanPasal 73 ayat (9) berbunyi setiap taruna yang mempunyai point/angkakesalahan mencapi 100 yang disidangkan, dikenakan sanksi dapat dikeluarkan atau di skorsing dari pendidikan adalah tidak relevan dan sangatmengadaada, oleh karena tidak dapat

SK. 104/SM.III/STIP2012Tentang Tata Tertib Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta(selanjutnya disingkat "PERTIBTAR STIP)sebagaimana dalamLampiran Tabel Penggolongan Jenis Pelanggaran Dan Point/Angka Kesalahantindakan pemukulan dan atau tindak kekerasan adalah termasuk JenisPelanggaran Tingkat Utama dengan nilai Point Kesalahan 100, yangmana berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 9 PERTIBTAR STIPterhadap Para Termohon Kasasi dapat dikenakan sanksipemberhentian/dikeluarkan dari Sekolah Tinggi Ilmu

jenis pelanggaran dan point/angkakesalahan sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan in;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (9) PERTIBTAR STIPmenyatakan : Setiap Taruna yang mempunyai point/angka kesalahanmencapai 100 yang disidangkan, dikenakan sanksi dapat dikeluarkanatau diskorsing dari pendidikan.Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) jo. 73 Ayat(9) jo.

Selanjutnya Terdakwa menarik tanganSaksi NURHIDAYAH sehingga terbaring di atas kasur lalu membukacelana levis dan celana dalam yang dikenakan oleh Saksi korbanSaksi 1, lalu Terdakwa membuka kancing baju dan mengangkat brayang digunakan oleh Saksi korban Saksi 1 ke atas lalu mencium bibirSaksi korban Saksi 1 sambil memegang dan meremas keduapayudara Saksi korban.

Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi denganhanya mengenakan handuk lalu Terdakwa meminta Saksi Saksikorban Saksi 1 untuk mendekati Terdakwa dan membujuk Saksikorban Saksi 1 untuk berhubungan badan dengan Terdakwa denganmengatakan jika Terdakwa menyayangi Saksi korban Saksi 1 danmeminta Saksi korban Saksi 1 tidak meninggalkan Terdakwa.Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi NURHIDAYAHsehingga terbaring di atas kasur lalu membuka celana levis dancelana dalam yang dikenakan oleh Saksi korban Saksi

Selanjutnya Terdakwamencium bibir dan membuka kancing baju serta memegangpayudara Saksi korban Saksi 1, lalu Terdakwa mengangkat rokpramuka yang dikenakan oleh Saksi korban Saksi 1 ke atas danmelepas celana dalam Saksi korban Saksi 1, kemudian Terdakwamembuka celananya dan memakai kondom yang telah disipakansebelumnya setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban Saksi 1menungging dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminTerdakwa ke alat kelamin Saksi korban Saksi 1 selama beberapamenit.

Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan hanyamengenakan handuk lalu Terdakwa meminta Saksi Saksi korban Saksi 1 untukmendekati Terdakwa dan membujuk Saksi korban Saksi 1 untuk berhubunganbadan dengan Terdakwa dengan mengatakan jika Terdakwa menyayangi Saksikorban Saksi 1 dan meminta Saksi korban Saksi 1 tidak meninggalkan Terdakwa.Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi NURHIDAYAH sehingga terbaring diatas kasur lalu membuka celana levis dan celana dalam yang dikenakan olehSaksi korban

Selanjutnya Terdakwa mencium bibir danmembuka kancing baju serta memegang payudara Saksi korban Saksi 1, laluTerdakwa mengangkat rok pramuka yang dikenakan oleh Saksi korban Saksi 1 keatas dan melepas celana dalam Saksi korban Saksi 1, kemudian Terdakwamembuka celananya dan memakai kondom yang telah disipakan sebelumnyasetelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban Saksi 1 menungging dan Terdakwalangsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi korban Saksi1 selama beberapa menit.

Jika tidak ada koreksi, maka knowhow feedapat menjadi pengurang objek pajak (bukan objek pajak) Indonesiadan menjadi objek Pajak Penghasilan Taiwan dan dikenakan PajakPenghasilan di sana.

Ltd. sejumlahRp42.703.555.881,00 akan dikenakan Pajak Penghasilan 3 kali, yaitu:(1) sebagai bukan pengurang penghasilan bruto (atau dividen) PT FengTay Indonesia Enterprises akan dikenakan 30% Pajak Penghasilanbadan Indonesia, (2) sebagai dividen akan dikenakan PajakPenghasilan Pasal 26 Indonesia dengan tarif Persetujuan PenghindaranPajak Berganda 10%, dan (3) di Taiwan akan dikenakan PajakPenghasilan badan sepenuhnya;7.

Sehubungan dengan transaksi antara para pihak yang mempunyaihubungan istimewa, Pasal 9 ayat (2) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda menyatakan bahwa Apabila suatu Negara Pihak padaPersetujuan Indonesia melakukan pembetulan (koreksi) atas laba suatuperusahaan di Negara itu (PT Feng Tay Indonesia Enterprises) dandikenakan pajak, sedang bagian laba yang dibetulkan itu adalah jugamerupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak (Feng TayEnterprises Co.

Taiwan akanmelakukan penyesuaian atas knowhow fee yang dikenakan pajak padaPT Feng Tay Indonesia Enterprises Indonesia tersebut. Dalammelakukan penyesuaian itu, harus memperhatikan ketentuan lainHalaman 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor 367/B/PK/PJK/2016Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan apabila dianggap perlumenghindari pajak berganda internasional pejabat berwenangIndonesia dan Taiwan saling berkonsultasi.

Pembayaran knowhow feeyang dikoreksi menjadi bagian laba PT Feng Tay Indonesia Enterprisesyang dikenakan pajak Indonesia, dan dalam waktu yang sama jugamerupakan bagian laba Feng Tay Enterprises Co. Ltd. yang dikenakanpajak di Taiwan;Prinsip hukum Pasal 9 ayat (2) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda menyebut bahwa koreksi itu hanya dapat dilakukan jika: (1)pembayaran knowhow fee oleh PT Feng Tay Indonesia Enterpriseskepada Feng Tay Enterprises Co.

Explanatory NotesBab 64.05 angka (1).Pos 64.01Persyaratan:Outer sole dan upper keduanya terbuat dari karet atau plastik;Outer sole tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan upper melalui caracara: dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;Pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki.Fungsi utama alas kaki adalah bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dariberhubungan langsung dengan permukaan tanah/bawah (ground surface).Tahan air mengandung pengertian

Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Imporyang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012, pos tarif 6401.99.00.00 dikenakantarif bea masuk 25%;bahwa didalam importasinya Pemohon Banding memberitahukan dan menyerahkanForm E Nomor E124432002920020 tanggal 19032012 dan berdasarkan LampiranPeraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean China Free Trade Area(ACFTA), untuk nomor urut 4519 pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan

menyatakansebagai berikut : 22222 2n nen nn nen nn nnn nenee bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah menurut hukum danmeyakinkan telah melakukan tindak pidana kejahatan :* YANGMENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENAKELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTASYANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, LUKABERAT DAN LUKA RINGAN sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum ;; e Agar terdakwa dikenakan

L6978AR, dikembalikan kepada yang berhak melaluisaksi ILFAN HARI ; 22 2202222222222 Juga terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) 5 s=2sss2eeseeee necro smemscrensceneeemennnsemeseTelah mendengar tanggapan terdakwa atas pendapat danpermintaan (requisitoir) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan padapokoknya mohon agar ia dikenakan hukuman yang seringanringannya ; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwamelakukan tindak pidana sebagai berikut

29/MDAG/PER/7/2010 21Jul10 ee 31Aug10 USD 3.038,916 000410 one 29/MDAG/PER/7/2010 21Jul10 aed 31Aug10 USD 3.038,91 7 000411 said 29/MDAG/PER/7/2010 21Jul10 ee 31Aug10 USD 3.038,918 000049 onreb 01/MDAG/PER/1/2011 24Jan11 01Feb11 28Feb11 USD 2.970,719 000113 on Ner 02/MDAG/PER/2/2011 21Feb11 oe Ner 31Mar11 USD 3.329,20 bahwa untuk penetapan Tarif Bea Keluar atas Ekspor Biji Kakao diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang EksporYang Dikenakan

Untuk Harga Referensi lebih dari USD 2,750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dollar AmerikaSerikat) per ton sampai dengan USD 3,500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) perton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 3 pada Lampiran HIPeraturan Menteri Keuangan ini.d. ... dst.bahwa Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret2010 tentang Penetapan Barang Ekpsor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar,menetapkan Tarif Bea Keluar Kakao

Rekonvensi, Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak berhak mendapatkan uangpesangon dan uang penghargaan masa kerja,Menyatakan kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja yang diberikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kepadaPenggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berupa uangpenggantian hak dan uang pisah sebagaimana dicantumkan dalam SuratKeputusan Nokep : R.025/KCVII/SDM/01/2020 tanggal 31 Januari 2020tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan

Menyatakan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi berhakmendapatkan kompensasi pemutusan hubungan kerja antara PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi berupa uang penggantian hak dan uang pisah sebagaimanatercantum dalam Surat Keputusan Nokep: R.25/KCVII/SDM/01/2020tanggal 31 Januari 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karenaPekerja dikenakan Hukuman Disiplin, yang telah diberikan oleh PenggugatRekovensi/Tergugat Konvensi dan telah diterima oleh TergugatRekonvensi

(1) huruf a UndangUndang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanmengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan

kepada terdakwa sesualiperbuatan dan tingkat kesalahannya;Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obatterlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsisebagai efek jera, akan tetapi Majelis berpendapat setiap pemidanaan yangberat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis dengan memperhatikanposisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa.

yang telahdisepakati oleh PUK SP KEP SPSI dan Penggugat, maka setiap ketentuanyang terdapat dalam PKB 20112013 wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakanoleh setiap dan/atau karyawan PT Freeport Indonesia termasuk Tergugattanpa terkecuali karena bersifat mengikat sebagaimana ketentuan PKB20112013 juncto ketentuan Pasal 126 ayat (1) UndangUndang Nomor 13tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) juncto ketentuan Pasal 1338 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) dimana atas setiappelanggaran kerja akan dikenakan

Pasal15 ayat (16) PHI 2011 2013 mengatur bahwa:Bekerja dalam pengaruh alkohol dalam tubuh dengan kandungan0.08% BrAC atau lebih dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja(PHk).b. Pasal17 ayat (87) PHI 2011 2013 mengatur bahwa:Merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang, data,informasi, peralatan, perlengkapan milik Perusahaan dan atau oranglain yang mengakibatkan kerugian serius bagi Perusahaan, sanksinyaadalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHk).c.

Pasal15 ayat (16), mengatur:Bekerja dalam pengaruh alkohol dalam tubuh dengan kandungan0,08% Brac atau lebih dikenakan sanksi pemutusan hubungankerja (PHK).2. Pasal 17 ayat (87), mengatur:Merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang, data,informasi, peralatan, perlengkapan milik perusahaan dan atauOrang lain yang mengakibatkan kerugian serius bagi perusahaan,sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHk).3.

Pasal 15 ayat (16), mengatur:Bekerja dalam pengaruh alkohol dalam tubuh dengan kandungan0,08% Brac atau lebih dikenakan sanksi Pemutusan HubunganKerja (PHk).Bahwa akibat dari pelanggaran atas keselamatan kerja yangdilakukan oleh Termohon Kasasi maka timbul kerugian akibatHal. 17 dari 38 hal.Put.Nomor 508 K/Pdt.SusPHI/2014rusaknya kendaraan yang dioperasikan oleh Termohon Kasasi yangtidak masuk pidana karena penggantian kerugian masuk ranahhukum perdata, dimana dalam hal timbul kerugian dalam perkaraa

Herbert Youwe yang membuktikanbahwa Termohon Kasasi telah terobukti melakukan pelanggaran kerjasebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT FreeportIndonesia Edisi XVII Tahun 20112013 dan Pedoman HubunganIndustrial PT Freeport Indonesia Edisi VIl Tahun 20112013 berdasarkanketentuan yakni :e Pasal 15 ayat (16) PHI 20112013, mengatur:Bekerja dalam pengaruh alkohol dalam tubuh dengan kandungan0,08% Brac atau lebih dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja(PHk).e Pasal17 ayat (17) PHI 20112013

Kena Pajak selainmelakukan penyerahanyang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagianpenyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pastidari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapatdikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan denganpenyerahan yang terutang pajak.Penjelasan Pasal 9 ayat (5): Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yangterutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuaidengan ketentuan undangundang ini, dikenakan

PajakPertambahan Nilai.Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajakyang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalahpenyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan PajakPertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A danyang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaisebagaimana dimaksud Pasal 16B.Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajakmelakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahanHalaman 14 dari 40 halaman.

Penyerahan yang tidak dikenakan PPN = Rp 5.000.000,00;c. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN =Rp 5.000.000,00;Pajak Keluaran = NIHIL;Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitandengan penyerahan yang terutang pajak = Rp 1.500.000,00b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitandengan penyerahan yang tidak dikenakan PPN =Rp 300.000,00c.

Putusan Nomor 883/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 huruf a UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000(selanjutnya disebut sebagai UU PPN), diatur bahwaPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahanBarang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yangdilakukan oleh Pengusaha;Bahwa artinya, secara umum penyerahan Barang KenaPajak di dalam Daerah

Pabean yang dilakukan olehPengusaha terutang atau dikenakan Pajak PertambahanNilai.Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1)huruf b UU PPN, diatur bahwa Dengan PeraturanPemerintah dapat ditetapbkan bahwa pajak terutang tidakdipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuksementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan daripengenaan pajak, untuk penyerahan Barang Kena Pajaktertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;Bahwa artinya ketentuan Pasal 16B UU PPN, merupakanaturan yang bersifatkhusus

disamping melakukanpenyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yangtidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahanyang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlahPajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yangterutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yangditetapkan oleh Menteri Keuangan;Dalam ayat Ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutangpajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai denganketentuan UndangUndang ini dikenakan

Perusahaan dikenakan PPN dan/atau PPnBM atas imporatau pembelian BKP atau perolehan JKP yang berdasarkanUndangUndang PPN 1994 dan peraturan pelaksanaannya;5.

pajak berdasarkanUndangUndang ini ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka 4 PeraturanPemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1994, antara lain diatur bahwa Jenisbarang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalahBarang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran

TermohonPeninjauan Kembali adalah bijin timah hitam dan mineralikutannya;Bahwa bijih timah hitam dan mineral ikutannya merupakanbarang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran yangdiambil langsung dari sumbernya;Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 4 Peraturan PemerintahNomor 50 Tahun 1994, maka barang hasil pertambangan,Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 921/B/PK/PJK/20173.41.3.42.3.43.3.44.3.45.penggalian dan pengeboran yang diambil langsung darisumbernya termasuk jenis barang yang tidak dikenakan

PPN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN1994 dijelaskan bahwa agar Pajak Masukan dapat dikreditkanjuga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebutberkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PajakPertambahan Nilai, maka mengingat barang yang akandiproduksi oleh Termohon Peninjauan Kembali termasuk kedalam jenis barang yang tidak dikenakan PPN maka atas PajakMasukan yang dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembalitersebut tidak dapat dikreditkan;Bahwa dengan tidak adanya

Pajak Penghasilan yang bersifat finalsebesar 10% (sepuluh persen);Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 tentang PenilaianKembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan, diaturbahwa :Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilaisisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat finalsebesar 10% (sepuluh persen);4 Dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf m juncto Pasal 19 UndangUndang

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 jelas diaturbahwa atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilaisisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar10% (sepuluh persen);5 Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan tidak setuju atas koreksi Selisih Hasil Revaluasi Aktivasebesar Rp11.340.517.687,00 dengan salah satu alasan

Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan atau dikenakan Pajak Penghasilan Final sesuaiketentuan Pasal 19 UndangUndang Pajak Penghasilan juncto ketentuan Pasal 5ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 79/PMK.03/2008.Bahwa hal ini diperlukan agar Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuaidengan

Seperti dijelaskan di atas, selisih lebih karena penilaian kembaliaktiva adalah merupakan penghasilan;4 Bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) mohon kepada Majelis Hakim MahkamahAgung yang Terhormat, agar diberikan penegasan melalui PutusanMahkamah Agung terkait pengenaan Pajak Penghasilan atas Selisih HasilRevaluasi Aktiva sebesar Rp11.340.517.687,00,apakah dikenakan PajakPenghasilan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang PajakHalaman 35 dari

Putusan Nomor 421/B/PK/PJK/2014.36Penghasilan ataukah dikenakan Pajak Penghasilan Final sesuai ketentuanPasal 19 UndangUndang Pajak Penghasilan juncto ketentuan Pasal 5ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untukTujuan Perpajakan dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian KembaliAktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

Sigit yang mengendarai sepeda motortersebut turun dari motor dan melarikan diri ke perkebunan tetapi Terdakwaberhasil ditangkap, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Kepala Dusun setempat dan ditemukan dari di dalam kantungcelana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu)buah hand phone Merek Vivo warna biru lalu ditemukan 1 (satu) buah plastikklip yang berisi Sabu di dalam bagasi motor Honda Beat warna putih danmenurut pengakuan Terdakwa

dengan cara memberhentikan sepeda motor tersebut,kemudian pada saat dilakukan penangkapan teman dari Terdakwa an.Sigit yang mengendarai sepeda motor tersebut turun dari motor danmelarikan diri ke perkebunan tetapi Terdakwa tertangkap lalu petugaskepolisian memanggil Kepala Dusun setempat untuk menyaksikanpenggeledahan badan terhadap Terdakwa, setelah itu petugaskepolisian melakukan penggeledahan yang di Saksikan oleh KepalaDusun setempat dan ditemukan dari di dalam kantung celana sebelahkiri yang dikenakan

Rudi Hartono telah ditangkap oleh pihak kepolisiankemudian Saksi diminta oleh pihak kepolisian menyaksikanpenggeledahan dan saat penggeledahan tersebut ditemukan barangbukti dari dalam kantung celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwaditemukan hand phone Merek Vivo warna biru lalu di temukan 1 (satu)buah plastik klip yang berisi Sabu di dalam bagasi motor Honda Beatwarna putih dan menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klipyang berisi Sabu di dalam bagasi motor Honda Beat warna putih

Sigit yangmengendarai sepeda motor tersebut turun dari motor dan melarikan diri keperkebunan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap, lalu petugas kepolisianmelakukan penggeledahan yang di Saksikan oleh Kepala Dusun setempat danditemukan dari di dalam kantung celana sebelah kiri yang dikenakan olehTerdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone Merek Vivo warna birulalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Sabu di dalam bagasi motorHonda Beat warna putih dan menurut pengakuan Terdakwa

Lalu terdakwa kembali menarik bagian depan celanapendek yang dikenakan oleh Saksi im dan menyayat/merobekmenggunakan pisau bagian depan celana pendek saksi mmdengan tujuan supaya terbuka dan memudahkan terdakwamenyetubuhi saksi Korban ee.Namun sebelum persetubuhan itu terjadi, Saksi Korban makaget dan terbangun dari tidurnya dan menangis sambilmarah marah berkata KAMU NGAPAIN MASUK KEKAMAR ORANG?

Lalu terdakwa kembali menarik bagian depan celanapendek yang dikenakan oleh Saksi im dan menyayat/merobekmenggunakan pisau bagian depan celana pendek saksi mmdengan tujuan supaya terbuka dan memudahkan terdakwaHal. 4 dari 9 hal. put. No. 02/PID.SUS/2012/PT.PR.menyetubuhi saksi Korban ssNamun sebelum persetubuhan itu terjadi, Saksi Korban makaget dan terbangun dari tidurnya dan menangis sambilmarah marah berkata KAMU NGAPAIN MASUK KEKAMAR ORANG?