Hasan pada tahun1952 Dengan meninggalnya pewaris maka harta tersebut jatuh kepada ahli warisyang bernama Nurhamah dengan Nomor 213 dengan status Hak Milik yangdikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) tanggal 25 Mei 2009;Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Aceh salah dalam memberikanpertimbangan hukum, salah dalam menerapkan hukum sehingga Tergugat merasadirugikan akibat keliru dalam menerapkan hukum perdata materiil sesuai denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Mohonkepada Hakim Agung Yang Mulia, memberi hak kepada yang berhak yaitu TergugatAsli/Pembanding/Pemohon Kasasi;Keberatan Keempat:Bahwa Judex Facti telah salah dan Pengadilan Tinggi Aceh telah keliru dalammemberikan pertimbangan hukumnya, dimana dalam Hukum Perdata materiil Pasal874 Kitab Undangundang Hukum perdata yang berlaku di Indonesia dan hukumadat yang hidup dalam masyarakat Aceh jelas dan terang menerangkan bahwa segalaHarta peninggalan yang meninggal dunia adalag kepunyaan sekalian ahli

Danmempertimbangkan Akta di bawah tangan sangatlah keliru pertimbangan majelishakim sesuai dengan Pasal 1869 Kitab Undangundang Hukum perdata yangberbunyi sebagai berikut Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidakcakapnya pegawai yang dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya,tidak dapat dilakukan sebagai Akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatansebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh Para Pihak;Seharusnya sesuai dengan Pasal 1870 Kitab UndangUndang

Barat berbatas dengan kebun si Udin;e Selatan berbatas dengan kepala Bandar Djempa tangantangan;e Timur berbatas dengan lhooeng besar/sungai;e Utara berbatas dengan kebun si Bahgia;Dengan dengan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan harus dinyatakan ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Tetapi kenyataan dalamn praktek seharihari Pengadilan Negeri Tapaktuan telahmengabulkan gugatan Penggugat selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh;Pengadilan Tinggi Acehsangat keliru

mengambil alih seluruh pertimbangan hukumpadahal Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan sangat keliru karena batasbatas yangdisebutkan oleh Penggugat berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugattergugatseperti yang disebutkan Penggugat bahwa batasbatas objek perkara dalam gugatannyasebagai berikut:Timur berbatas dengan sungai/banda/parit/sawah dengan ukuran + 57 meter;Barat berbatas dengan tanah saudara Hikmah dengan ukuran + 43 meter;Selatan berbatas dengan saluran air sawah dengan ukuran + 32

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat I, II, dan Ill pada butir 5 dan 6di atas adalah suatu pernyataan yang keliru sepanjang batasbatas tanahyang akan dimohonkan sertifikat oleh Tergugat II dan hal tersebut jelaskeinginan Penggugat terutama untuk batas sepadan sebelah Selatan,Barat dan Timur, karena batasbatas tersebut adalah bagian dari paruikdari Penggugat yang telah dikuasai dan diusahakan secaraturuntemurun sejak lama, maka batasbatas sepadan yang benar adalahsesuai dengan fakta lapangan, yang

Bandaro Ratiah (Tergugat );Selatan dengan sawah kaum Makhudum Datuak Bandaro Ratiah yangdiperuntukkan untuk paruik Okam (Penggugat);Barat dengan tanah kaum Makhudum Datuak Bandaro Ratiah yangdiperuntukkan dan dikuasasi paruik Okam (Penggugat);Timur dengan sawah kaum Makhudum Datuak Bandaro Ratiah yangdiperuntukkan dan dikuasai paruik almarhumah Ica (Tioji);Bahwa mengenai permasalahan batasbatas yang keliru tersebutternyata telah ditegaskan dalam Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah yang

merugikan Penggugat, serta bukan merupakan perbuatanmelawan hukum,maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil Penggugatmengenai pokok sengketa tersebut tidaklah beralasan hukum dan tidakterbukti;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikanmengenai pokok sengketa, dan telah dinyatakan tidak beralasan hukum,maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;Unquote;Bahwa pertimbangan yang demikian adalah suatu pertimbangan yang tidakbenar dalam penerapan hukum, keliru

Bandaro Ratiah) juga salah dan keliru, karenadasar dari Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hanya dariketerangan saksi de auditu yang memperoleh keterangan dari oranglain yang belum tentu kebenarannya, dasar lainnya adalahHal. 19 dari 26 hal. Put.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48 alinea ke 3juga salah dan keliru dan salah pula menilai keterangan saksi dariTUK I/ Tergugat dan TUK Il yakni saksi Ali Basyar gelar RajoBandaro karena keterangannya juga diperoleh dari keterangan oranglain (testimonium de auditu) yang belum tentu kebenarannya.

Putusan Kasasi Renvoi Prosedur yang telah menetapkan jumlah tagihanKreditur terhadap Debitur Pailit sebesar Rp.7.604.227.896,00 hanya atasdasar satu alat bukti saja berupa Bukti Kode T1 telah keliru karenamelanggar asas batas minimal alat bukti;Bahwa hutang yang menjadi obyek permohonan pailit terlahir dari adanyaperjanjian jual beli tanah & bangunan sebagaimana tertuang dalam AktaJual Beli sesuai Bukti Kode T3.1, Kode T4.1, Kode T5.1, Kode T6.1,Kode T6.1, Kode T7.1, Kode T8.1, Kode T9.1, Kode T10.1

, Kode T11.1,Kode 1T12.1 dan Kode T13, buktibukti mana telah bersesuai dan selaraspula dengan keterangan ~ saksi lelaki Benny Hassan, saksi lelakiMuh.Imran, saksi lelaki Jayanto dan saksi lelaki Sofyan;Sedangkan Putusan Kasasi Renvoi Prosedur Nomor : 597 K/PDT.SUS/2011yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini teramat sangat keliru karenahanya dengan mempertimbangkan satu alat bukti saja yakni bukti Kode T1,dengan mengabaikan bukti surat Kode T3.1, Kode T4.1, Kode T5.1, KodeT6.1, Kode T6.1, Kode T7.1

Put.No. 207 PK/Pdt.Sus/2012prosedur oleh Pemohon Peninjauan Kembali terdapat kekeliraun yangsangat nyata;KEDUABahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diatas nyata keliru karenatelah melanggar asas keseimbangan, asas keadilan dan asas integrasi yangmenjadi landasan historis dan filosofis dari lahirnya Undang undang RepublikIndonesia nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Membayar Utang;Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan dan menolak dengan tegasputusan Kasasi Renvoi

Prosedur Nomor: 597 K/PDT.SUS/2011 tersebut diatassebab putusan penolakan berkonsekwensi pada akan berlakunya PutusanNo.01/PailitRenvoi Prosedur/2011/PN.Niaga Makassar, tanggal 12 Juli 2011yang kasat mata telah dijatuhkan berdasarkan konstruksi hukum yang sangatkeliru;Pertimbangan hukum dalam putusan terurai diatas nyata keliru sebab telahmelanggar pula asas keseimbangan, asas keadilan dan asas integrasi yangmenjadi landasan historis dan filosofis dari lahirnya Undang undang RepublikIndonesia Nomor

Put.No. 207 PK/Pdt.Sus/2012Termohon Pailit/Pemohon Kasasi Il sudah sepakat dan tidak mempersoalkanlagi luas tanah;Bahwa, baik pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 25PK/Pdt.Sus/2012 maupun pertimbangan hukum dalam Putusan MahkamahAgung Nomor : 597 K/Pdt.Sus/2011 tersebut dalam angka 3 dan 4, keduanyatelah keliru karena mengabaikan kaidah hukum pasal 1483 dan pasal 1484 KUHPerdata, sebagaimana telah diuraikan diatas;KEEMPATBahwa, putusan Kasasi Renvoi Prosedur Nomor: 597 K/PDT.SUS

Memorie Bandingnya yangdibenarkan Pengadilan Tinggi Semarang adalah sesungguhnya menuruthukum tidak benar, karena yang bersangkutan mempunyai hak untuk dapatmengajukan Upaya Hukum yakni verset, intervensi, dan gugatan kepadapihak Pemohon Kasasi dan Tergugat, bila pihak calon pembeli tersebutmerasa dirugikan. apabila kewajiban membayar harga pembelian padawaktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian serta hargatersebut lunas terbayar dan dalam perkara ini jelas Pengadilan TinggiSemarang, keliru

Olehkarenanya Pengadilan Tinggi Semarang, Keliru dan MelanggarHukum Formal.Bahwa oleh karena Termohon Kasasi dulu Turut Tergugat Pembandingdan Turut Tergugat serta Tergugat tidak membantah dan tidakmengajukan Eksepsi mengenai subyek sebagai syarat formal (lihatJawaban pokok perkara dan bukti yang diajukan Termohon Kasasi danTergugat).MakaPertimbangan Hukum sebagai Penerapan Hukum dan KeputusanPengadilan Negeri Sukoharjo No. 36/Pdt.G/2009/PN.Skh. tanggal 20Oktober 2009 sudah tepat dan benar.

Kasasi kepada Tergugat.KEBERATAN KEDUA : Bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Semarang telah melanggar hukumyang berlaku, oleh karena Pengadilan Tinggi Semarang dapat membenarkanPermohonan Banding dari Termohon Kasasi Turut Tergugat Il Pembanding,yang menurut hukum Turut Tergugat II wajib tunduk pada Putusan ini.Bahwa Termohon Kasasi Turut Tergugat II Pembanding dalamMemorienya telah mempersoalkan pihak pihak yang tidak mempunyai KapasitasHukum dalam perkara ini.Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru

dipalsukan oleh TurutTergugat , karena harga tanah yang ditawarkan adalah senilaiRp.2.600.000.000, namun yang tertulis didalam Akta adalahRp.575.000.000, dan Penjualnya adalah pribadi Tergugat dan suamiTergugat tetapi sesungguhnya SHM No.4559 adalah milik Koperasi,sehingga Akta ini batal demi hukum ).Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Semarang yangmenerima Memorie Banding Pembanding dengan alasan Pemohon Kasasiadalah salah satu pihak Penggugat dalam perkara No.36/Padt.G/2008/PN.Ska adalah keliru

BPN Sukoharjo(Termohon Kasasi ) tidak menyatakan banding atas Putusan Perkara No.140/Pdt.G/2010/PN.Ska. kendati telah nyata kewenangan mengadili atasobyek SHM No.4559 KELIRU, karena kalau SHM No. 4559 jadi obyek,maka menurut hukum kewenangan mengadili adalah Pengadilan NegeriSukoharjo, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. hal ini yang harusdibanding BPN.Mengapa justru dalam Perkara No. 36/Pdt.G/2009/PN.Ska BPN Sukoharjosebagai Turut Tergugat Il mengajukan banding? apakah ini adil ?

Bahwa Judex Facti Telah Salah/Keliru Menerapkan atau Melanggar HukumYang Berlaku Karena Hanya Mengambil Over dan Menguatkan PutusanPengadilan Negeri Aquo.Bahwa halmana tampak dari pertimbanganpertimbangan hukumputusannya alinea 3 halaman 6 yaitu:Halaman 10 dari 22 hal.Put.

Nomor 2430 K/Pdt/2016Adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkanhukum sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan;.

Bahwa Judex Facti Telah Salah/ Keliru Menerapkan Atau Melanggar HukumYang Berlaku Khususnya Hukum Pembuktian Karena Tidak BerusahaMenggali Dan Tidak Mempertimbangkan Mengenai Proses Peralihan ObjekSengketa Secara Keseluruhan Mulai Dari Ketut Muka Arjasa, Wayan GataSampai Kepada Termohon Kasasi/ Penggugat Melainkan Hanya Jual BeliAntara Wayan Gata Dengan Termohon Kasasi/ Penggugat;Adapun kesalahan/ kekeliruannya sebagaimana tampak dari pertimbanganhukum judex facti Pengadilan Negeri Tabanan a quo

Bahwa Judex Facti Telah Salah/Keliru Menerapkan atau Melanggar Hukumyang Berlaku Khususnya Hukum Pembuktian Dengan Tanpa MemberikanPertimbangan Hukum Yang Cukup Mengenai Proses Peralihan Hak AtasSertifikat Hak Milik Nomor 551/Desa Apuan, yang Semula Atas Nama Wayan Seregeg Alias Nang Karmi (Pemohon Kasasi/Tergugat) Menjadi AtasNama Termohon Kasasi/Penggugat.Adapun kesalahan/kekeliruannya sebagaimana tampak dari pertimbanganhukum Judex Facti Pengadilan Negeri Tabanan a quo yang kemudiandikuatkan oleh

Nomor 2430 K/Pdt/2016membayar pajak atas bumi dan bangunan tanah a quo, selain itu PenggugatRekonvensi tidak mengajukan bukti lain baik itu bukti surat maupun saksi yangmampu mendukung dalildalil gugatannya, sehingga Majelis hakimberkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalildalilgugatannyaAdalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukumkarenanya terhadap pertimbangan hukum tersebut tidak patut untukdipertahankan dan harus dibatalkan.Menimbang, bahwa terhadap

Sehingga oleh karenanya,judex facti telah menerapkan asas rektroaktive dalam memutus perkarakarena Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dipersalahkan atas sebuahperbuatan di mana aturan tersebut muncul setelah suatu perbuatandilakukan ;Bahwa judex facti telah keliru dalam penerapan hukumnya karena telahmelakukan penyimpangan atas asas legalitas dalam penerapan hukum atasdiri Pemohon Kasasi/Terdakwa karena judex facti (Pengadilan Negeri)dalam perkara aquo harusnya berpedoman pada dasar dari asas legalitas

Penuntutan pidana hanya berdasarkan ketentuan undangundang ;Bahwa judex facti telah keliru dalam penerapan hukumnya berkaitan denganpembuktian atas unsur dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang telah terpenuhi dengan memasukkan unsuradanya pengembalian uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluhlima juta rupiah) sebagai kerugian Negara.

No.2298 K/Pid.Sus/2011Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum berkaitandengan tambahan atas pertimbangan judex facti dalam putusan padatingkat banding (vide putusan halaman. 32) yang menyatakan :e Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dalam menyalurkan adanyabantuan untuk warga miskin Desa Karangtengah tidak memperhatikanPetunjuk Teknis untuk pelaksanaannya.e Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa yang bertanggung jawab dalammelaksanakan program Comunity Development semestinyamementingkan

Bahwa faktafakta dalam perkara a quo, tidak ada satupun keterangan saksisaksi yangdihadirkan dalam persidangan menyatakan telah memberikan sesuatu baikuang maupun barang kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sehubungandengan kedudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Fasilitator ataspelaksanaan Program Community Development di Desa Karangtengah ;Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena secarafakta judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telahal. 34 dari 39 hal.

No.2298 K/Pid.Sus/201110.melakukan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia atas diri Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu dengan telah dikesampingkannya asas legalitas dalammembuat putusan atas perkara a quo.Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karenapengambilan keputusan tidak menggunakan nurani dan rasa keadilan, hanyakarena berpikir akan menemui resiko bagi karirnya dan menjadi sorotanpublik.

24 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Juli 2013, dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :1Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru

Sehingga MajelisHakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dualismedalam mempertimbangkan kedua unsur yang terdapat di dalam pasal 378 dan Pasal372 KUHP, sehingga Majelis Hakim telah secara nyata salah atau keliru dsalammelakukan pertimbangan yang senyatanya berdampak timbulnya pelanggaranhukum karena penuh ketidak pastian;Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru dalammempertimbangkan unsur Pasal 372 KUHP khususnya

Untuk itu kita perlu memahamiapa yang dimaksud dengan wanprestasi dan tindak pidana dan jika kita telah lebihdalam maka akan muncul beberapa perbedaan yang sangat prinsip yang bisa menjadiindicator untuk membedakan antara delik pidana dengan wanprestasi;Berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan yangmenyesatkan yang dapat menimbulkan dalihdalih yang palsu dan gambarangambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sehingga haltersebut merupakan delik pidana penipuan

Emawati yangbelum dibayar oleh Terdakwa, sehingga kasus a quo dinilai sebagai perbuatanperdata dan karenanya kepada Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;e Bahwa pertimbangan sedemikian adalah keliru, tidak benar dengan pertimbanganseperti uraian faktafakta tersebut di atas;Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1204 K/Pid/2013e Bahwa dalam kasus in casu pada dasarnya adalah timbulnya kerugian yang dialamioleh saksi korban Hj.

penerapan Putusan Yurisprodensi Putusan Mahkamah Agung RINomor 2584 K/Pdt/1986 tertanggal 14 April 1988 yang menyebutkan Karena pembantah mengajukan bantahannya setelah putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 178/1977 Gtanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuaidengan yurisprudensi selama ini bantahan dinyatakan tidak dapatditerima;Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT.BJMBahwa sangat jelas nyata dan terang benderang pertimbangan majelishakim sangat keliru

Hal yang sanga keliru dan sangat fatal atas pemikiranmajelis hakim yang mengadili berkara a quo dimana suratHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT.BJMketerangan hak milik adat no.85/KDB/1981 tersebut sebagai dasaruntuk menerbitkan sertipikat hak milik nomor 564 tersebut;Bahwa Putusan perkara perdata 04/Pdt.G/2008/Pn Ktb tanggal 26Januari 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi nomor 42/Pdt/2010/PTBjm tanggal 27 Juli 2010 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/Pdt/2011 tanggal 17 Januari 2012

Dalam pertimbangan dalil Posita dan Petitum Pelawan adanyakekurangan yaitu bukti Surat TVI dan bukti Surat T.VIl harusdinyatakan tidak sah dan tidak berharga karena tidak berlandaskanhukum;Bahwa pertimbangan judex factie sangat keliru dan mengadangadasangat jelas nyata dan terang benderang bukti T.VI merupakan bukticopy dari copy yang tdak dapat ditunjukkan keasaliannya sebagai dasarpertimbangan majelis hakim untuk dinyatakan tidak sah dan tidakberharga karena bukti tersebut tidak mempunyai nilai

pembuktiansehinga sangat jelas yang harus dinyatakan tidak sah dan tidakberharga ada lah vide bukti T.VIl pada bukti tersebut sangat jelasadanya upaya rekayasa yang dilakuan oleh Para Terbanding untukmenghilangkan fakta hukum;Dalam tunjukan dan kaidahkaidah perkara a quo sudah tidak relevandiajukan dalam bentuk perlawananBahwa pertimbangan majelis hakim sangat keliru dan terkesan hanyamemaksakan karena pertimbangan hukum nya sangat mengadangadadan hanya berasumsi tidak memperhatikan fakta hukum

Sertipikat Hak Milik Nomor 564 tanggal 15 Januari1988 tertulis dengan sangatjelas luas 2.640 M2 dengan ukuran lebar 31Meter dan Panjang 85.2 Meter batasbatas :Sebelah Utara : Arah ke TransmigrasiSebelah Timur =: Tanah KuburanSebelah Selatan : DaudSebelah Barat : DaudYang tidak sesuai dengan sertipikat hak milik 564 tanggal 15 januari1988 baik Ukuran lebar, panjang dan luas serta batasbatas sehinggabagaimana konstruksi hukum majelis hakim membangun sebuah faktahukum menjadi pertimbangan yang sangat keliru

Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesarRp846.378.000,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim PengadilanPajak.Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1779 B/PK/PJK/2017Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.40780/PP/M.1/13/2012 tanggal 17 Oktober 2012, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru

koreksi objek PPh Pasal 26sebesar Rp.846.378.000,00 dapat dikabulkan seluruhnya, dan koreksiterbanding tidak dapat dipertahankan;Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan PajakNomor : Put.40780/PP/M.1/13/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebutdi atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangtelah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salahdan keliru

Bahwa dengan pernyataan bahwa koreksi disebabkan PemohonBanding tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan DomisiliBaggermaatschappij Boskalis BV pada saat pemeriksaanmenunjukkan Majelis telah keliru memahami alasan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa Majelis telah keliru dalam melakukan pembuktian tentangsiapa yang harus menunjukkan SKD atau COD, dan telahmengabaikan ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalamPasal 26 ayat (2) UndangUndang PPh, Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor: 624/KMK.04/1994 serta SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996, dimana dalam aturanHalaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1779 B/PK/PJK/2017tersebut dapat disimpulkan bahwa yang harus menunjukkan SKDatau COD sehingga dapat dipastikan sebagai penduduk

berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petend)) tersebut diatas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyataHalaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1779 B/PK/PJK/2017bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafaktayang terungkap di persidangan dan dasardasar hukum perpajakan yangberlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut,sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada sengketabanding di Pengadilan Pajak nyatanyata telah salah dan keliru

berikut:Menimbang bahwa berdasarkan bukti P9, T6, di atas menurut Majelis Hakimpemogokan yang dilakukan oleh PUK FSP LEM SPSI PT KBBKBU pada tanggal614 Desember 2012 telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, dan atas fakta hukum tersebut di atasMajelis Hakim berkesimpulan telah terbukti pemogokan yang dilakukan oleh ParaPenggugat merupakan pemogokan yang sah menurut hukum ketenagakerjaan yangberlaku;Keberatan:Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru

Perubahan pengurus suatu serikat pekerja merupakan hak dan wewenangserikat pekerja yang bersangkutan dan tidak perlu dirundingkan dengan pengusaha;Bahkan dalam Pasal 6 ayat 3 Perjanjian Kerja Bersama KBBKBU secara tegas danjelas telah disepakati pengusaha dan serikat pekerja bahwa pengusaha tidakmempunyai hak dan dilarang untuk ikut campur dalam urusan intern serikat pekerja;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, secara sah dan meyakinkan JudexFacti telah salah dan keliru dalam pertimbangan

Kasasi semula Tergugat, karenaperubahan pengurus bukan merupakan sesuatu yang harus dirundingkan denganpengusaha/Pemohon Kasasi semula Tergugat, bahkan Pemohon Kasasi semulaTergugat tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam permasalahan intern serikatpekerja;Dengan demikian pertimbangan dan penerapan hukum Judex Facti yang menyatakanbahwa pemogokan kerja yang dilakukan Termohon Kasasi semula Para Penggugatterbukti dan karenanya adalah sah menurut hukum ketenagakerjaan yang berlaku,adalah salah dan keliru

Bahwa Judex Facti kurang dan keliru dalam pertimbangan serta penerapan hukumberkenaan dengan alasan PHK yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugatterhadap Termohon Kasasi semula Para Penggugat, terbukti tidak sahnya pemogokankerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Para Penggugat sebagaimanayang didalilkan Pemohon Kasasi semula Tergugat dalam angka 1 di atas sudahmerupakan bukti yang cukup, sah dan meyakinkan bahwa pengiriman tembusan/menyebarluaskan rencana pemogokan kerja kepada

Pemohon Kasasi semula Tergugat beranggapan pula bahwa Judex Facti telah salahdan keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukum untuk memutuskan apakahPHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat terhadap TermohonKasasi semula Para Penggugat adalah sah;Dengan mendasarkan pada dalildalil dalam angka dan angka 2 di atas bahwapemogokan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Para Penggugatadalah tidak sah, maka terbukti secara sah bahwa alasan Pemohon Kasasi semulaTergugat untuk memutuskan

Kantor Imigrasi Nunukan tanggal 09.07.2001 yang masaberlakunya berakhir 09.07.2006 nama Pemohon terbaca dantertulis keliru yaitu SALIM bin MANNE juga tempat lahir dantanggal kelahiran Pemohon tertulis keliru) yaitu) PolewaliMamasa 30.12.1969. PASPOR Pemohon No. A 3717682 yangdikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq.

Kantor Imigrasi Kelas IIPolewali Mandar tanggal 19.12.2012 yang masa berlakunyaberakhir pada 19.12.2017 tercantum 2 (dua) nama PemohonHalaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.POL.yang duaduanya terbaca dan tertulis secara keliru yaitu : 1.ABDUL MAJID LAMANNE, 2.

SALIM MANNE LABALLANG.Demikian halnya tempat dan tanggal lahir Pemohon yangtercantum pada halaman depan paspor yang semula tertulissecara keliru yaitu : Kuningan. 06.07.1968 kemudian padahalaman berikut dalam Paspor tersebut telah diperbaiki namuntertulis dengan keliru yaitu Tumpiling, Dec 31.1969.4.

Bahwa pertimbangan ini sangatlahkhilaf dan keliru karena 183 KUHAP tidak ada Ayat (2) dan (3) danisinya sangat bertentangan dengan isi dari Pasal 183 KUHAP;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalamhalaman 29 tersebut yang menyatakan dalam perkara a quoditemukan alat bukti lainnya. Yaitu keterangan ahli dan alat bukti sahlainnya berupa petunjuk seperti kasaksian NOVIE MASSIE stafTerdakwa bagian Lantas yang memperkenalkan HERY POLITON(DPO) kepada Terdakwa.

Sambil memberikanuang sebesar Rp4.000.000,00,00 (empat juta rupiah) kepada saksiYOUKE BATAS walaupun saksi tidak mau menerimanya;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebutsangatlah keliru dan khilaf karena pertimbangan tersebut tidakdidasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tapihanya copy paste dari Memori kasasi Jaksa / Penuntut Umum, karenaapa yang diuraikan tersebut yang menyatakan bahwa keterangan ahlidan alat bukti sah lainnya berupah petunjuk seperti kKesaksian

pertimbanganyang sangat keliru.

Bahwa pertimbangan tersebutsangatlah keliru karena pada waktu berkas kendaraan tersebutditerima Terdakwa telah dilakukan penelitian dan ternyata berkastersebut lengkap dan kelengkapan tersebut secara kasat mata asili.Bahwa sangat jelas keterangan saksi ahli dipersidangan untukmenentukan dokumen itu palsu harus melalui alat Senter Ultra Violetdan Kaca pembesar, sedangkan alat tersebut hanya ada di Poldasedangkan di Polres tidak ada, karena kKewenangan untuk melakukanHal. 30 dari 33 hal. Put.

yangdiamanatkan oleh Pasal 263 Ayat (2) huruf (c) telah terpenuhi sehinggaputusan tersebut adalah putusan yang keliru yang nyata;Menimbang bahwa atas alasan permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Mahkamah Agung Nomor 414 K/Pid/2013, karena halhal yangrelevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar.

tidak dapat dipertahankan, sedangkansisa koreksi DPP PPh Pasal 23 dengan jumlah sebesar Rp. 35.326.494,00 tetapdipertahankan" ;2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24956/PP/M.II/12/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru

berpendapat koreksi DPPPPh Pasal 23 atas product list expense dengan jumlah sebesarRp1.121.686.498,00 tidak dapat dipertahankan" ;2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24956/PP/M.II/12/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru

perundangundangan perpajakan yang berlaku ;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut diatas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyatabahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafaktayang terungkap di persidangan dan dasardasar hukum perpajakan yangberlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannyatersebut,sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim padapemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyatanyata telahsalah dan keliru

tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisa koreksi DPP PPh Pasal 23dengan jumlah sebesar Rp3.399. 723,00 tetap dipertahankan" ;2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24956/PP/M.II/12/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atassecara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yang terungkapdi persidangan dan dasardasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amarpertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amarputusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajaknyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan

Hal 10 dari 63 hal26.Bahwa kesimpulan TergugatIV yang menyebutkan terhadap perluasanjaringan LAN pun Penggugat belum melakukan com test adalah keliru dansalah besar.

Hal 11 dari 63 haldengan tidak memperhatikan azas kehatihatian bertindak sehingga menjadisalah dan keliru serta mengandung cacad hukum oleh karenanya harusdinyatakan batal demi hukum, dan oleh karena tindakan TergugatIV dapatterbayangkan akan menimbulkan kerugian tidak pada tempatnya bagiPenggugat maka tindakan TergugatIV dimaksudpun dapat dikwalifikasikansebagai perbuatan melawan hukum.E.

dan salah serta tidak tepat menurut hukum karena dasarpembuatan sajapun (berturutturut) mulai dari pembuatan LHP maupun suratsurat tagihan yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah jelas samasama keliru,salah dan cacad hukum oleh karena itu sedari awal Tergugat V pun tidak perlumenindaklanjutinya.

Suatu sebab yang diperkenankan.Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat PerjanjianJual Beli Tenaga Listrik tanggal 11 Januari 2011 yang dibuat TERGUGAT II danTERGUGAT Ill nyata telan lewat (kadaluwarsa) terhadap jangka waktupelaksanaan Addendum2 Nomor : PR.02.03.94.12.10.5069 tanggal 03Desember 2010 adalah keliru dan tidak berdasar..

Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap TergugatV harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoonTergugat V di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru,karena tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, yangmerupakan Instansi atasan dari Tergugat.b.

Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara Asebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalamperkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.Bahwa secara tegas di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 288K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 juga tertulis : Surat KuasaKhusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatanmenyebabkan surat kuasa tidak sah.6.

DalilPenggugat tersebut salah objek dan sangat keliru dan tidak sesuaidengan fakta fisik tentang letak tanah/lahan objek Sengketa danalamat tanah/lahan yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Aquo dari yang ada pada saat ini;15. Bahwa pada faktanya , tanah yang secara fisik ditunjuk olehPenggugat sebagai objek sengketa dalam Gugatan A qou, tidakteletak di KELURAHAN BENDE, namun terletak di Kelurahan Kadiayang alamat lengkapnya adalah Jl. A. Yani RT.02/RW 009Kelurahan Kadia.

Yani RT.02/Rw009Kelurahan Kadia, Kec.Kadia, Kota Kendari Sulawesi Tenggara.Bahwa dalam hal ini perlu juga kami tegaskan bahwa KelurahanBended an Kelurahan Kadia merupakan dua Kelurahan yangberbeda Wilayah Administrasi dalam Pemerintahan Kota Kendari;Kecamatan Kadi meliputi:a Kelurahan Bende.b Kelurahan Kadiac Kelurahan Wowawangga.d Kelurahan Pondanbea.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalampertimbangan dengan menyimpulkan bahwa Penggugat (termohonbanding) telah membenarkan tentang

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan dalil dalil pada Eksepsi yang diajukanTergugat(pemohon pembanding) dimana Majelis Hakim hanyamenggunakan 1 (satu) terori dalam menyimpulkan perkara ini yakniteori Individualisasi. Meskipindalam teori Individualsasi jugadimungkinkan namun masih terdapat kekurangan dari teori ini, sebabuntuk menilai dan menyimpulkan suatu perkara dibutuhkan teoripembanding agar terdapat keadilan bagi para pihak;2.

TERRAIT ALASAN BANDING PEMBANDING HURUF (C)HALAMAN10 YANG MENYATAKAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMATELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PEMBUKTIAN,Terbanding/Penggugat menanggapi sebagai berikut : Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentangbuktibukti para pihak telah tepat dan benar sebagaimana diuraikan dalamputusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Kdi halaman 2829.

Bahwa dengan demikian nama Pemohon yang tertulis dan terbaca dalamAkta Kelahiran HUDDI adalah Keliru, adapun yang benar seharusnya tertulisdan terbaca HUDDY PRAYOGO sebagaimana yang tertulis dan terbacadalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta DuplikatKutipan Akta Nikah;7. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah selainguna menyesuaikan dengan dokumendokumen milik pemohon lainnya jugauntuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon selanjutnya;8.

kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tertanggal 02Oktober 2019 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Semarang;Bahwa Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Duplikat Kutipan Akta Nikah adalahHUDDY PRAYOGO yang lahir pada 15 Mei 1977, sedangkan namaPemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran adalah HUDDI;Bahwa dengan demikian nama Pemohon yang tertulis dan terbaca dalamAkta Kelahiran HUDDI adalah Keliru

MUHAMMAD ALT telah terbukti bahwatahun kelahiran Pemohon sebelumnya tahun 1990 sebagaimana yang tercantum dalam aktakelahiran No.1125/1990 adalah keliru sedangkan yang benar adalah tahun 1991;Menimbang, bahwa dalam bukri P..2, P.3 dan P.4 telah tercatum keterangantanggal lahir Pemohon yaitu 7 Nopember 1991;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi Oyot Setiawan danMuhammad Ali serta buktibukti surat tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwatanggal lahir Pemohon yang benar adalah 7

Nopember 1991, dengan demikian makatanggal lahir 7 Nopember 1990 yang tercantum dalam akta kelahiran PemohonNo.1125/1990 adalah keliru dan harus diperbaiki menjadi 7 nopember 1991;Menimbang, bahwa perubahan tahun yang dimaksud dan dikehendaki olehPemohon, tidak bertentangan dengan peraturan, dan ternyata sepanjang pengetahuanHakim, tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan buktibukti yang diajukan besertaketerangan saksisaksi dan dihubungkan

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam membuatpertimbangannya dengan mengesampingkan apa yang menjadipenyebab cekcok yang diajukan Pembanding, semula Tergugat ;4.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermatdalam membuat pertimbangannya yang hanya didasarkan padasebahagian ketentuan perundangundangan = saja, denganmengesampingkan ketentuan lain yang mendasari suatu putusanyang adil ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut maka Terbanding,semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan kontramemori banding yang pada pokoknya memuat halhal sebagai berikut :1.

Penggugat telah keliru mengajukan gugatan A quo melaluiPengadilan Negeri, karena tuntutan bagian Harta Bersama yang diperoleh dalammasa Perkawinan bagi yang beragama Islam harus diajukan kepada PengadilanAgama, bukan melalui Pengadilan Negeri. Sehingga menurut Hukum gugatan Aquo yang diajukan Penggugat telah melanggar Kompetensi/Kewenangan Absolutdari Pengadilan. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo.

Sertayang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau bagi badanhukum perdata".Bahwa sesuai surat gugatan Penggugat dalam perkara ini yangmemohonkan pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan hukumterhadap surat ganti rugi antara Tergugat dan Tergugat IV tanggal 11Desember 2014 tersebut Hal mana permohonan Penggugat tersebutsudahlah sangat keliru yang sejatinya terhadap pembatalan atau puntidak mempunyai kekuatan hukum terhadap surat tersebut adalahHalaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan

Penggugat Keliru Menentukan Kapasitas Para Pihak/Persona Standi InJudictioe Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru Menetukan Kapasitas ParaPihak karena tidak jelas siapa dan dalam kapasitas apa sebenamyapara subjek hukum di gugat oleh Penggugat.e Bahwa yang anehnya lagi dimana Penggugat di dalam suratGugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat IV telahmelakukan perbuatan melawan hukum.e Bahwa perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat IVterhadap Penggugat yang membuat dan merugikan Penggugat.e

Bahwa oleh karena untuk menentukan perbuatan dan kedudukan daritergugat IV sebagai subjek hukum haruslah didasari oleh keaadaanyang sebenarnya dan jelas merugikan bagi diri Penggugat agar dapatmemberikan porsi yang tepat dan menjadikan suatu Gugatan tidaksalah dalam menarik subjek hukum dan dalam kapasitas sebagai apasubjek hukum itu di Gugat.e Bahwa di dalam Gugatan Penggugat telah membebankii keadaanmaupun posisi yang keliru terhadap Tergugat IV sebab Penggugatmenempatkan Tergugat TV di dalam

Bahwa sudah nyata terhadap gugatan Penggugat di dalam perkara inisangat keliru dan tidak jelas yang telah mengikut sertakan Tergugat IV sebagaiTergugat dalam perkara ini, hal ini senada dengan apa yang diinginkan olehPenggugat yang terlihat di dalam petitumnya point 9 diman Tergugat IV tidak diikutsertakan untuk mematuhi putusan yang seandainya nanti gugatan Penggugatdikabulkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini.16.

Di samping itu, dalam proses pemeriksaan pajakmaupun di tahap keberatan, pihak pemeriksa dan penelaah keberatan tidak pernahmemberikan atau memperlihatkan kertas kerja perhitungan biaya penyusutan menurutTerbanding, sehingga Pemohon Banding tidak dapat mengetahui secara pasti penyusutanatas aktiva Pemohon Banding yang mana yang dianggap keliru oleh Terbanding;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan rincian perhitungan penyusutanaktiva tetap yang Pemohon Banding lampirkan di SPT PPh Badan dan PemohonBanding

bukan;Bahwa oleh karenanya fakta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah mengabaikan buktibukti yang terungkap pada persidangan jelastelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 dan Penjelasan UndangUndang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan pengambilan keputusanyang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakukhususnya Majelis Hakim tidak cermat dalam memutuskan dengantidak mengacu pada ketentuan Pasal 6 (1) UU Pajak Penghasilan;Bahwa oleh karenanya telah nyatanyata salah dan keliru

Padahalberdasarkan Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak, PutusanPengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, danberdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan ~yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, dapat disimpulkan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah memberikanpertimbanganpertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secaranyata dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku

Putusan Nomor 433/B/PK/PJK/2013melakukan uji bukti masa manfaat software khususnya softwaremicrosoft.13 Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, dapat disimpulkan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah memberikanpertimbanganpertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secaranyata dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangPengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyatanyata

Padahal berdasarkan Pasal 78UndangUndang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambilberdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkankeyakinan Hakim.Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, dapat disimpulkan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah memberikanpertimbanganpertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secaranyata dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku