Ditemukan 172857 data
56 — 12
hubungan mahram dan tidak ada halangan untukmenikah, kecuali kurang umurnya;Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini keduanya tidak sedang terikat dalampertunangan ataupun pernikahan dengan siapapun;Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung perempuan Pemohon dengancalon suaminya bergaul sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan dapatmelanggar norma agama dan norma susila;Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga dari masingmasing kedua belah pihaktelah menyetujui dan tidak ada yang melarang ataupun mencegah
hubungan mahram dan tidak ada halangan untukmenikah, kecuali kurang umurnya;e Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini keduanya tidak sedang terikat dalampertunangan ataupun pernikahan dengan siapapun;e Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung perempuan Pemohon dengancalon suaminya bergaul sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan dapatmelanggar norma agama dan norma susila;e Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga dari masingmasing kedua belah pihaktelah menyetujui dan tidak ada yang melarang ataupun mencegah
1.I PUTU YUSTIANA
2.NI MADE WITARNI
63 — 16
Bahwa untuk mencegah putungnya garis keturunan dari orang tuakandung Pemohon NI MADE WITARNI, maka dengan kesadaran sendiridan tanpa paksaan, Para Pemohon berdua telah sepakat mengalihkanstatus perkawinan Pemohon PUTU YUSTIANA yang semula berstatusPURUSA beralin menjadi Status PREDANA, demikian sebaliknya PemohonNI MADE WITARNI yang semula berstatus PREDANA beralih menjadistatus PURUSA;7.
Putu Yustiana yang semula berstatus Purusa beralihmenjadi status Predana, demikian sebaliknya Pemohon Ni Made Witarni, yangsemula berstatus Predana beralih menjadi status Purusa beralih menjadi statusPurusa untuk mencegah putus atau putungnya garis keturunan dari orang tuakandung Pemohon Il. Ni Made Witarni oleh karena dalam struktur keluargaorang tua kandung dari Pemohon Il.
11 — 1
yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiriapakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat sebagaimana tersebut diatas, telan cukup sebagai bukti retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini merupakan indikasi bahwaperkawinan itu telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan apabilatetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat dan kerusakan yang lebih besardaripada maslahat, sedang mencegah
prio le Ul> alesArtinya :"Mencegah mafsadat/kerusakan lebih diutamakan daripada = mencapalmaslahat ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan dengan tanpa mempersoalkan penyebab terjadi pecahnya perkawinanPenggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhiketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.
7 — 7
Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi dapat terwujud dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis HakimHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 271/Padt.G/2021/PA Bbberkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugatyang sudah pecah adalah suatu yang siasia dan bahkan dapat menimbulkanmadharat yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, sebab ituperlu upaya mencegah
setiap madharat yang memungkinkan timbul dalamperkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena mencegah madharat harusdiprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul figh yangberbunyi:cast) le Je pk will 455Artinya: Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakankemashlahatan;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan denganpendapat ahli hukum Islam dalam Kitab AlAnwar juz halaman 55 yang di ambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:Ail
20 — 1
yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiriapakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat sebagaimana tersebut diatas, telah cukup sebagai bukti retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini merupakan indikasi bahwaperkawinan itu telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan apabilatetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat dan kerusakan yang lebih besardaripada maslahat, sedang mencegah
kerusakan lebih diutamakan daripadamencapai maslahat sebagaimana kaidah fighiyyah yang berbunyi ; celle qils (le ands uslaall shalaman 11 dari 13 halamanPutusan Nomor 0999/Pdt.G/2019/PA.Kra.Artinya :*Mencegah mafsadat/kerusakan lebih diutamakan daripada mencapaimaslahat ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan dengan tanpa mempersoalkan penyebab terjadi pecahnya perkawinanPenggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhiketentuan Pasal 19
13 — 1
kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam di Indonesia, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagidapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehinggaMajelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinanPenggugat dengan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang siasiadan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepajangan bagiPenggugat dan Tergugat, sebab itu perlu upaya mencegah
setiap madharatyang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat,karena mencegah madharat harus diprioritaskan daripada yang lainnya,sebagaimana kaidah ushul fighi yang berbunyi:clad!
15 — 0
anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sering melakukanhubungan layaknya suami isteri (jima), yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohontersebut sekarang sudah hamil 7 bulan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwajika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohonberusia 19 tahun sebagaimana usia perkawinan yang disyaratkan dalam Undangundang, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan atau ekseseksesnegatif bagi kedua belah pihak, oleh karenanya mencegah
kemudharatan harusdiutamakan dari pada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan gaidah ushulfighiyah yang berbunyi;(AV Ua LS) all all ls ye Ig) as Lidl 5Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkankemaslahatan;Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuanPemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnyafitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dantenteram dengan terlaksananya pernikahan
13 — 8
item perkara dalambidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara yuridisnormatif sangatterkait dengan berbagai macam peraturan perundangundangan yang berlaku baik ituyang bersifat privat maupun yang bersifat publik, berkenaan hal tersebut Majelis Hakimdapat mempertimbangkan halhal sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah
begitu erat, hubunganmana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidakdapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi paraorang tua untuk menyalahgunakan hakhaknya khususnya menyangkut perkawinan bagianakanaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anakanak;Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakimmemahami bahwa maksud pembuat UndangUndang untuk mewajibkan para orang tuapada anakanak untuk mencegah
49 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam salinan putusan tersebut padaketerangan Terdakwa Majelis Hakim menambahkan keterangan Terdakwayang tidak pernah terungkap di persidangan yaitu Majelis hakim PengadilanNegeri Amurang menuliskan ada gesekan antara Polri dan TNI dimanadalam fakta sidang sama sekali tidak disebutkan adanya gesekan tersebutyang ada hanya mencegah terjadinya gesekan antara Satpol PP dan Polrisehingga ini akan berakibat fatal dengan mengadu domba dua lembaganegara, juga penulisan bahwa setelah 6 hari kejadian
No. 1140 K/Pid/2015berpendapat bahwa Judex Facti telah melampaui batas kewenangannyauntuk mengadili.Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telahmempertimbangkan halhal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu:1.Bahwa ternyata Terdakwa selaku atasan Saksi Vernando Watupongoh danSaksi Stevanus Vely Sumangkut masingmasing Anggota Satpol PPKabupaten Minahasa Selatan, hanya memerintahkan Saksi untukmengamankan dan mencegah
14 — 9
berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi dapat terwujud dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakimberkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugatyang sudah pecah adalah suatu yang siasia dan bahkan dapat menimbulkanmadharat yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, sebab ituperlu upaya mencegah
setiap madharat yang memungkinkan timbul dalamperkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena mencegah madharat harusHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 166/Padt.G/2021/PA Bbdiprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul figh yangberbunyi:cast Cle Je pk Lis 455Artinya: Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakankemashlahatan;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan denganpendapat ahli hukum Islam dalam Kitab AlAnwar juz halaman 55 yang di ambilalih sebagai
29 — 7
Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi dapat terwujud dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis HakimHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA Bbberkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugatyang sudah pecah adalah suatu yang siasia dan bahkan dapat menimbulkanmadharat yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, sebab ituperlu upaya mencegah
setiap madharat yang memungkinkan timbul dalamperkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena mencegah madharat harusdiprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqgh yangberbunyi:piiesd le le thas stich 455Artinya: Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakankemashlahatan;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan denganpendapat ahli hukum Islam dalam Kitab AlAnwar juz halaman 55 yang di ambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut
19 — 1
serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagaiketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itusendiri, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan halhal sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban11dan bertanggung jawab untuk mencegah
Pemohon dan saksisaksi di persidangan bahwa apa yang digariskanoleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasihatianak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon istrinyasampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang undanganyang berlaku;Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim memahamibahwa maksud pembuat UndangUndang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anakanak mencegah
15 — 1
serta tidak terikat dalamikatan perkawinan dengan orang lain;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika dikaitkan denganberbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalahpemikahan itu sendiri, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan halhal sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah
Pemohon dan saksisaksi di persidangan bahwaapa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan olehPemohon dengan menasehati anak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untukmenikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukanoleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Majelis Hakimmemahami bahwa maksud pembuat UndangUndang untuk mewajibkan para orang tuadari pada anakanak mencegah
50 — 6
Pasal 3Konvensi Hakhak Anak yang disetujui olen Perserikatan BangsaBangsa (PBB)tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberidispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohonberusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karenaitu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan,sebagaimana kaidah Fighiyah yang terdapat di dalam kitab Al Asybah WanNazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat MajelisHakim
ule ule prio awladJl byArtinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkanbahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknyadisamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agarhati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telahterlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat AlRuum ayat 21 sebagai berikut:Lolo 5!
14 — 1
hilang dan tujuan darisebuah perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraianadalah jalan keluar terakhir bagi kKeduanya agar terlepas dari ketidakpastiandan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjagan, walaupun dalamIslam perceraian adalah perbuatan yang dilarang dan dibenci Allah SWT namunbila dipaksakan untuk tetap bersatu justru akan menimbulkan kerusakan(mafsadah) dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat selanjutnya, padahal mencegah
1, >Artinya: Mencegah kemudharatan harus lebih diuttamakan daripada menarik(mempertahankan) kemaslahatan,Dan sebagaimana pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh SayyidSabiq dalam kitabnya Figh alSunnah Jilid yang diambil alin menjadi sebagaipendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :VY La Les e95II jh ol aso Sl cacol IslLoglliol (yu oy aus)! plgs aro Uoi iw62d) ola po Ulles yl Lgl jgmucag I5l acl aallb ola!
13 — 1
Putusan Nomor /Padt.G/2019PA.Ppgsuami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untukdapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak danpecah;Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karenaapa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan darihukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan,maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan ataudibubarkan karena telah nyatanyata keluar dari koridor
1)Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positit.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telahmemenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhialasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
16 — 11
Pemohondengan calon isterinya dan calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 4bulan, maka Majelis Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menundapernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 tahun, dikhawatirkan akanmenimbulan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasinikah untuk anak Pemohon adalah pilihan yang tepat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkanbahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disampinguntuk mencegah
dengandilaksanakannya pernikahan;Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim perlumengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:Celbncnel Gua pls ard auildall $52Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.Menimbang, Bahwa dan pula sejalan dengan kaidah fighiyah yang Artinya :Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya, maka dalamperkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengancalon isterinya dipandang dapat mencegah
12 — 2
yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiriapakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat sebagaimana tersebut diatas, telah cukup sebagai bukti retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini merupakan indikasi bahwaperkawinan itu telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan apabilatetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat dan kerusakan yang lebih besardaripada maslahat, sedang mencegah
kerusakan lebih diutamakan daripadamencapai maslahat sebagaimana kaidah fighiyyah yang berbunyi ; > dwlao) prio we Ul> alesArtinya :*Mencegah mafsadat/kerusakan lebih diutamakan daripada mencapalmaslahat ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan dengan tanpa mempersoalkan penyebab terjadi pecahnya perkawinanPenggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhiketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.
70 — 6
Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telahdilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telahterbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya tersebut ;Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harusdialani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilandan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah
agarterdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh darimaksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagaibentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangantindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelakutindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudianberusaha dengan sungguhsungguh untuk menjadi
18 — 1
dicapai oleh suami isteri, maka perceraianadalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastianHal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 949/Pdt.G/2020/PA.Rksdan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjagan, walaupun dalamIslam perceraian adalah perbuatan yang dilarang dan dibenci Allah SWT namunbila dipaksakan untuk tetap bersatu justru akan menimbulkan kerusakan(mafsadah) dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat selanjutnya, padahal mencegah
ul> ule pias xawliodl 1, >Artinya: Mencegah kemudharatan harus lebih diuttamakan daripada menarik(mempertahankan) kemaslahatan,Dan sebagaimana pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh SayyidSabiq dalam kitabnya Figh alSunnah Jilid yang diambil alin menjadi sebagaipendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :VY La Le z95JI jl ol aso Jl cacol IslLoglliol ya: piel! elgs aro Eloi,sp 2d 1. lal!