barang), saksi Tetty N.Aritonang (sekretaris panitia pemeriksa dan penerima barang), saksi JonniSitanggang, S.E. dan saksi Osman, S.E.

Sus/2013262010 Nomor : 476/18/SPKB/KB/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan BeritaAcara Serah Terima Pengadaan Mobil Pelayanan Keluarga Berencana APBDKabupaten Samosir T.A 2010 Nomor : 476/21/ SPKB/KB/2010 tanggal 13Desember 2010 dan memberitahukan bahwa Mobil Pelayanan KeluargaBerencana Keliling tersebut sudah dilihat oleh Terdakwa dan akan segera dikirimke Samosir, namun mobil tersebut belum diterima dan diperiksa oleh panitiapemeriksa dan penerima barang. Saksi Kader Simbolon, saksi Tetty N.

;Surat keputusan Kepala Kantor KB Kabupaten Samosir No 16 Tahun2010 tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa BarangPengembangan Kegiatan KB Dana Alokasi Khusus (DAK) danPendampingan Bidang KB Kabupaten Samosir TA 2010 tanggal 6April 2010Keputusan Kepala kantor KB No 15/2010 tentang Penunjukan PanitiaPengadaan Pengembangan Kegiatan KB Dana Alokasi Khusus (DAK)dan pendampingan bidang keluarga berencana Kabupaten SamosirTA. 2010 tanggal 6 April 2010Keputusan Bupati Samosir Nomor 283 Tahun 2009

Medan Teknik Elektro kepadaPanitia Penerima/Pemeriksa Barang (legalisir) ;e Foto Dokumentasi Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) (legalisir) ;e Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangKeluarga Berencana TA 2010 ;e Foto copy Dokumen Surat Penawaran harga dari CV.

Dalam surat kuasa, orang yang memberikanwewenang atau kuasa disebut pemberi kuasa, sedangkan yang menerimaweweng atau kuasa disebut penerima kuasa.

menguasai dan mempertahan tanah tersebut. 2) mengurussuratsurat tanah kepada instansi pemerintah dan pihal swasta, 3)menyelasaikan segala masalah yang timbul dengan pihak penggarap tanahtersebut.4) biaya operasional dalam menyelesaikan tanah tersebutditanggung oleh penerima kuasa. 5) penerima kuasa berkewajibanmelaporkan perkembangan penggunaan dana operasional dan hasil panentandan buah sawit segar, dan 6) surat kuasa tersebut berlaku selama 6(enam) bulan sejak ditandatanganinya surat kuasa tersebut.Bahwa

memberikansebagaian tanah tersebut kepada penerima kuasa yang dimusyawarahkandan disepakati dengan penuh kebijaksanaan. 4) surat kuasa tersebutberlaku selama enam bulan sejak ditandatangi oleh pemberi kuasa danpenerima kuasa dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan.Bahwa berdasarkan hasil telaah surat kuasa tersebut, Terdakwa SahatBanurea (sebagai pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada saksiMangarohon Pasaribu (sebagai penerima kuasa) untuk melakukanperbuatan atau tindakan mengurus, menguasai

Berdasarkan penjelasantersebut kata mengurus, menguasai, mempertahankan, dan menyelesaikandalam kalimat di atas diniatkan atau dimaksudkan agar penerima kuasamelakukan perbuatan atau tindakan apa pun, termasuk di dalamnyatindakan negatif, buruk, jahat) untuk memnguasai dan mempertahankantanah 320 (tiga ratus dua puluh hektar) yang sudah ada pemiliknya.

Adapun yang dimaksud dengan kegunaan atau fungsisurat kuasa adalah sebagai bukti pernyataan tertulis dari pemberi kuasabahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukantugas yang tertulis dalam surat kuasa tersebut.Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Dum2.

., pekerjaan Advokad dan Penasehat Hukum.sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Penggugat untuk menghadiripersidangan Gugatan Cerai kepada Tergugat dan seterusnya sesuai denganbunyi Surat Kuasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khsusus haruSs memenuhi unsur kekhususanyaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untukberperkara dengan menunjuk perkara

Tmgtangan Pemberi dan Penerima Kuasa, begitu juga Kartu Tanda PengenalAdvokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh PengadilanTinggi setempat, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khususdimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harusdinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukumyang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa( Penggugat) untuk beracara dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap

,sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Pemohon untuk menghadiripersidangan permohonan Cerai Talak kepada Termohon dan seterusnyasesuai dengan bunyi Surat Kuasa;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telahdisumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita AcaraPenyumpahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas danjuga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana fotokopi Kartu Tanda PengenalHalaman 7 dari 13 putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.

Kuasa tertanggal 08 Mei 2018, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Temanggung nomor 137/INST/AVK/2018 tanggal 16 Mei2018, telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, yaitu telah memenuhiunsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak diPengadilan Agama Temanggung dengan memuat materi telaah yang menjadibatas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitaspara pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tanganPemberi dan Penerima

Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokatmasih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggisetempat, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksuddapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telahmempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhakmelakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ( Pemohon) untukberacara dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak

Advokat pada Kantor Advokat W.HASANAH & Rekan; Berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo,Kedu, Temanggung 56252 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember2017 sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Penggugat mengajukanGugatan Cerai kepada Tergugat dan seterusnya sesuai dengan bunyi SuratKuasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khsusus harus

tertanggal 09 Nopember 2017, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung nomor 321/INST/AVK/2017tanggal 06 Desember 2017, telah ternyata memenuhi syarat formil SuratKuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjukperkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Temanggung dengan memuatmateri telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan danmencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkantanggal dan tanda tangan Pemberi dan Penerima

Kuasa, begitu juga KartuTanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpaholeh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis berpendapat bahwa SuratKuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasaharus dinyatakan telah mempunyai kKedudukan dan kapasitas sebagai SubjekHukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa( Penggugat) untuk beracara dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan,maka berdasarkan

., tanggal 27 Februari 2017, sedangkan Kartu TandaPengenal Advokat (KTPA asli) penerima kuasa berlaku sampai dengan tanggal31 Desember 2018, sementara surat gugatan dibuat tanggal 27 Februari 2017,dengan permohonan pokok Cerai Talak, artinya ketika surat kuasa khususdibuat dan ditanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa, Tanda Pengenalpara penerima kuasa in casu ADVOKAT. masih berlaku;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyatamemenuhi syarat formil Surat Kuasa, in casu telah

memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi darimateri kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihakberperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan PemberiKuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta PenerimaKuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksudpasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagaiadvokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksuddapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima

Putusan nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Podikehendaki PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak hadir menghadap sidang;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara lebihlanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebin dahulu keabsahan SuratKuasa Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan perkaranya kepadaKUASA HUKUM dan KUASA HUKUM II Advokat dengan Surat Kuasa Khususyang ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima

kuasa pada tanggal 14Juni 2017, disamping itu Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 20 Juni 2017 Nomor771/KUASA/VV2017 dan penerima kuasa telah melampirkan potokopi BeritaAcara Pengambilan Sumpah dan potokopi Kartu Tanda Anggota APSI denganmenunjukkan aslinya dimuka siding;Menimbang, bahwa penerima kuasa telah diangkat menjadi Advokat olehorganisasi Advokat yaitu PERADI dan telah mengangkat sumpah dihadapanKetua Pengadilan Tinggi Surabaya

Khusus Penggugat juga telah memenuhiunsur kekhususan karena secara tegas dan jelas menunjuk untuk perkara ceraigugat antara Sulasih binti Tuselan, sebagai Penggugat melawan TERGUGAT,sebagai Tergugat, di Pengadilan Agama Ponorogo dengan memuat materiuraian yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Suratkuasa khusus tersebut telah menuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMANomor 6 Tahun 1994 dan KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karenanyaSurat Kuasa dapat diterima dan penerima

ketentuan tentang mediasisebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapatbahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuanmediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelismencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiaptiap permulaansidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukanpara Penerima

Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2020yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsurkekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di ForumPengadilan Agama Sleman dengan memuat materi telah yang menjadi batasdan isi dari materi kuasa yang diberikan dari sebab para Penerima Kuasa, telahmelampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehinggadapat dinyatakan sebagai Advokat yang

berhak melakukan praktek advokasi diPeradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksuddapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus puladinyatakan, telah mempunyai kKedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukumyang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selakuPemberi Kuasa;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu TandaPenduduk, terbukti Penggugat adalah penduduk yang berada dalam wilayahHal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020

Bahwa XXXXXXX tidak sanggup jika perkawinannya denganXXXXXXX ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturanperundangundangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukumagama Islam.Menimbang, bahwa selain itu pula Hakim perlu mempertimbangkanterlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan olehPemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yangdalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan Hal 7 dari 15Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021

/ PA Skguntuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untukmewakili kepentingan hukum Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan suratkuasa yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dankuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yangmasih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dankeabsahan advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkanterlebin dahulu

Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akanmengakibatkan kuasa tidak sah;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untukbisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangHal 8 dari

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagaiAdvokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karenasudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukumdalam Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakimberkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telahmemenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohontelah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai

., tanggal 03 April 2017, sedangkan Kartu Tanda PengenalAdvokat (KTPA asli) penerima kuasa berlaku sampai dengan tanggal 31Desember 2018, sementara surat gugatan dibuat tanggal 03 April 2017,dengan permohonan pokok Gugat Cerai, artinya ketika surat kuasa khususHalaman 7 dari 13 halPutusan Nomor : 0647/Pdt.G/2017/PA.Sr.dibuat dan ditanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa, Tanda Pengenalpara penerima kuasa in casu ADVOKAT masih berlaku;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyatamemenuhi

memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi darimateri kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihakberperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan PemberiKuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta PenerimaKuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksudpasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagaiadvokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksuddapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima

Advokat dengan Surat KuasaKhusus yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa padatanggal 25 September 2016, disamping itu Surat Kuasa Khusus tersebut telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 26September 2016 Nomor 1244/KUASA/IX/2016 dan penerima kuasa telahmelampirkan potokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan potokopi KartuTanda Anggota APSI dengan menunjukkan aslinya dimuka sidang;Menimbang, bahwa penerima kuasa telah diangkat menjadi Advokat olehorganisasi

Surat Kuasa Khusus Penggugat juga telah memenuhiunsur kekhususan karena secara tegas dan jelas menunjuk untuk perkara ceraigugat antara PENGGUGAT, sebagai Penggugat melawan TERGUGAT,sebagai Tergugat, di Pengadilan Agama Ponorogo dengan memuat materiuraian yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Suratkuasa khusus tersebut telah menuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMANomor 6 Tahun 1994 dan KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karenanyaSurat Kuasa dapat diterima dan penerima

kelima, umur 16 tahun); Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Aulia binti Samiun; Bahwa Pemohon dan Aulia binti Samiun samasama menganut agamaIslam;Halaman 5 / 13 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PA.BmBahwa Samiun bin Muhidin telah meninggal dunia pada tanggaal 24 Mei2010 sedangkan Saodah binti Hayu telah meninggal pada 18 Juli 20019;Bahwa semasa hidupnya Samiun bin Muhidin bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil;Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonanperwalian ini adalah untuk mengurus penerima

Rizki bin Samiun (anak keempat umur 20 tahun)dan Aulia binti Samiun (anak kelima, umur 16 tahun); Bahwa Samiun bin Muhidin telah meninggal dunia pada tanggaal 24 Mei2010; Bahwa Saodah binti Hayu telah meninggal dunia pada 18 Juli 20019; Bahwa semasa hidupnya Samiun bin Muhidin bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untukmengurus penerima pensiunan dari ayahnya bernama Samiun binMuhidin; Bahwa satusatunya ahli waris yang berhak menerima pensiunan

Bukti P.8 dihubungkandengan keterangan para saksi, sehingga terbukti adanya kesediaan antarapemberi dan penerima untuk menjadi wali, maka telah sesuai denganketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h dan k Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara PenunjukanWali;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Keputusan KepalaBKN) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti bahwaSamiun adalah penerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Menimbang,

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengansengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umumatau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak adaperjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempaatan itu,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalketika terdakwa telah memberi kesempatan main judi kepada umum yaituterdakwa bertindak sebagai pengecer atau penerima

tanggal15 Maret 2021, sekira pukul 21.00 wib, di toko milik terdakwa, alamat di DusunJumok RT. 11 RW. 02 Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari KabupatenMadiun, karena melakukan permainan untunguntungan jenis toto gelap(togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhan.Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk di dalam toko yangbersebelahan dengan warung milik terdakwa setelan menerima tombokantogel dari penombok.Bahwa dalam taruhan jenis judi toto gelap (togel) tersebut, terdakwa berperansebagai penerima

atau dipenuhinyasuatutata cara: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dilakukanpenangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekirapukul 21.00 wib, di toko milik terdakwa, alamat di Dusun Jumok RT. 11 RW. 02Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, karena melakukanpermainan untunguntungan jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan uangsebagai taruhan;Menimbang, bahwa dalam taruhan jenis judi toto gelap (togel) tersebut,terdakwa berperan sebagai penerima

semasa hidupnya adalah seorang PegawaiNegeri Sipil, sehingga setelah meninggal dunia mendapatkan hakpensiun, Taspen dan hakhak lainnya namun telah diambil semua olehTSP;Bahwa MKDZ bin TSP adalah anak penerima pensiun dari ELFS bintiHLSI namun MKDZ bin TSP masih dibawah umur dan belum cakapuntuk melakukan tindakan hukum termasuk mengambil uang pensiun;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah seorang PNS di dinaskesehatan, Pemohon orang yang amanah, baik budi pekerti danakhlaknya, juga termasuk orang

Sedangkan anaknya tidak dibawadan berada dalam asuhan Pemohon;Bahwa TSP telah menyerahkan MKDZ bin TSP untuk diasuh dan dididikoleh Pemohon;Bahwa ELFS binti HLSI semasa hidupnya adalah seorang PegawaiNegeri Sipil, sehingga setelah meninggal dunia mendapatkan hakpensiun, Taspen dan hakhak lainnya namun telah diambil semua olehTSP;Bahwa MKDZ bin TSP adalah anak penerima pensiun dari ELFS bintiHLSI namun MKDZ bin TSP masih dibawah umur dan belum cakapuntuk melakukan tindakan hukum termasuk mengambil

suratP.7 dan keterangan saksisaksi yang antar satu dengan yang lain salingbersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa TSP bin RMMZ telahmemberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambil dan menguasaisepenuhnya tunjangan pensiun ELFS binti HLS untuk kebutuhan anakkandungnya yang bernama MKDZ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti suratP.8 dan keterangan saksisaksi yang antar satu dengan yang lain salingbersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa MKDZ bin TSPadalah anak penerima

2014/PA.Ktbmtersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur danberkelakuan baik, dan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agama wali harus sama denganagama yang dianut anak, perwalian mana mengenai pribadi anak yangbersangkutan maupun harta bendanya;Menimbang, bahwa TSP (ayah kandung MKDZ) telah menunjuk DedyErwansyah, SE (paman dari MKDZ bin TSP) sebagai wali untuk melakukantindakan hukum dalam pengurusan perpindahan penerima

tanggal 25 Januari 2012 ;Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku Panitia Penerima HasilPekerjaan, adalah :a.

PLN (Persero) saksi menjabat sebagai Anggota Panitia Penerima HasilHalaman 195 dari 308 halaman Putusan No.65/Pid. SusTPK/20 15/PN. Jkt.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu, saksi bersama denganseluruh anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.e Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran untuk PT.

NYOMAN SARDJANA.3) Deputy Manager Administrasi Kontrak, Alm.SUHARDJONO.4) Deputi Manajer Pengendalian Kontrak, KHOIRULSALEH.5) Staf Pengendali Kontrak, PARDJITO.6) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu, saya bersamadengan seluruh anggota Panitia Penerima HasilPekerjaan.f.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu, saya bersamadengan seluruhanggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.Halaman 211 dari 308 halaman Putusan No.65/Pid. SusTPK/20 15/PN.Jkt.

Bahwa berita acara penyerahanjaminan tersebut dilakukan di kantor TERGUGAT III dan diserahkan olehTERGUGAT Ill kepada penerima kuasa dari TERGUGAT yakni BAPAKHELM HERMAWAN yang diberikan kuasa untuk mengambil jaminan olehTERGUGAT melalui surat kuasa nomor 30 di hadapan Notaris MUHAMMADHARYANTO, Notaris di Sleman;.

Bahwa tanggal 04 Juli 2011, Penerima Kuasa Jual TERGUGAT yangbernama Sdr HELMI HERMAWAN, datang ke kantor TURUT TERGUGATIl, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kulon Progo, dengantujuan meminta bantuaan TURUT TERGUGAT II untuk memproses peralihanhak;Penerima Kuasa Jual Tergugat yang bernama Sdr HELMI HERMAWAN:Menyerahkan Sertipikat SHM No. 04120/Sukoreno, seluas 1.042, SU No.02198/Sukoreno/2006, tanggal 30112006 yang terletak di Desa Sukoreno,Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah

Bahwa setelah pengecekan pertama, pihak Penerima Kuasa Jual belumdatang bersama P. Untuk terjadinya proses peralinan hak, diawalipengecekan atas sertipikat tersebut, dan terdaftar di Kantor TURUTTERGUGAT III pada tanggal 05072011.(Bahwa atas Permohonan Penerima Kuasa Jual TERGUGAT I, TURUTTERGUGAT II telah menjalani kewajibannya didasarkan padakewenangannya selaku PPAT, dan secara procedural telah terpenuhi).c.

Bahwa perihal gugatan Penggugat Posita 9, TURUT TERGUGAT Il, samasekali tidak tahu, sebab yang diketahui TURUT TERGUGAT II, bahwa antaraTERGUGAT c/q Penerima Kuasa Jual (HELMI HERMAWAN) denganTERGUGAT II adalah JUAL BELI;.

HELMIHERMAWAN, dan oleh Penerima Kuasa Jual, yakni Sdr. HELMI HERMAWANtelah dijual ke TERGUGAT II; dibuat aktanya di hadapan TURUTTERGUGAT Il.Bahwa prosedur dan syaratsyarat untuk terjadinya peralihan hak telahterpenuhi, sebagaimana petunjuk teknis dari BPN Kabupaten Kulon Progo(TURUT TERGUGAT III).13.

CITRA MULIA BUDI LUHUR tahun 2015 / 201611. 1 (satu) lembar foto copy silp pengiriman (Permohonan kiriman uang) pada Bank Maluku Cabang Ternate pengirim atas nama DENY THEINDRES dan penerima atas nama Hj. AMINAH HADI sebesar Rp. 2.051.400.000 tanggal 6 Januari 2017.12. Proposal Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sarana Irigasi di Kabupaten Kepulaun Sula TA. 2015;13.

AMINAH HADI dan penerima atas nama CV. BANGUN JAYA BARU sebesar Rp. 750.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2015;26. 1 (tsatu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI pengirim atas nama Hj. AMINAH HADI dan penerima atas nama IGRAHA TOMODACHI sebesar Rp. 750.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2015; 27. 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI pengirim atas nama SARNILITA MUHAMMAD dan penerima atas nama PT.

AMARTA MAHA KARYA sebesar Rp. 2.750.000.000,00 tanggal 28 Desember 2015;28. 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI pengirim atas nama SARNILITA MUHAMMAD dan penerima atas nama CV. ANUGERAH MAKMUR sebesar Rp. 2.750.000.000,00 tanggal 28 Desember 2015.29. 1 (satu) lembar print out rekening Biro Perusahaan CV. ANUGERAH MAKMUR (pemilik Hj.

MUHAMMAD ALI selaku Penerima KuasaDirektur PT.

CITRAMULIA BUDI LUHUR tahun 2015/20161 (satu) lembar foto copy silp pengiriman (Permohonan kirimanuang) pada Bank Maluku Cabang Ternate pengirim atas namaDENY THEINDRES dan penerima atas nama Hj.

AMINAH HADI dan penerima atas nama CV. BANGUN JAYABARU sebesar Rp. 750.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2015;1 (tsatu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI pengirim atas namaHj. AMINAH HADI dan penerima atas nama IGRAHA TOMODACHIsebesar Rp. 750.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2015;1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI pengirim atas namaSARNILITA MUHAMMAD dan penerima atas nama PT.

BANGUN JAYA BARUsebesar Rp. 750.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2015;1 (tsatu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI pengirim atas nama Hj.AMINAH HADI dan penerima atas nama IGRAHA TOMODACHIsebesar Rp. 750.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2015;1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI pengirim atas namaSARNILITA MUHAMMAD dan penerima atas nama PT.

Fakhruddin mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 058/803/2009 tanggal3 Agustus 2009 tentang Penetapan Gapoktan dan Lokasi Penerima dan PelaksanaKegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yangmenetapkan 11 (sebelas) Gapoktan penerima dan pelaksana kegiatan PenguatanLembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui dana fasilitas bantuansocial pada tahun 2009 yang termasuk diantaranya 3 (tiga) gapoktan di KabupatenNagan Raya yang antara lain adalah : x Nama LokasiamaNo.

Nomor : 00050/KU/2009tanggal 9 November 2009 Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan KuasaBendahara Umum Negara, KPPN Banda Aceh agar melakukan pembayaran bantuansosial penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dengan kode kegiatan :04.03.04.1580 sebesar Rp. 1.200.000.000, (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada8 (delapan) Gapoktan termasuk diantaranya 3 (tiga) Gapoktan pada KabupatenNagan Raya sebesar Rp. 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) denganrincian sebagai berikut : No Penerima

H SalmanIshak, M.Si mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 521/7161/2010 tanggal15 September 2010 tentang Penetapan Penerima dana Penguatan Modal KegiatanLembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) untuk tahap pembangunan tahun2010 yang menetapkan 9 (sembilan) Gapoktan penerima bantuan modal usaha danpemberdayaan bagi Gapoktan tahap penumbuhan tahun 2009 yang termasuk diantaranya 3 (tiga) gapoktan di Kabupaten Nagan Raya yang antara lain adalah : Nama LokasiNo NamaGapoktan Ketua Desa KecamatanKelompok1

Fakhruddinmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 058/803/2009 tanggal 3 Agustus 2009tentang Penetapan Gapoktan dan Lokasi Penerima dan Pelaksana KegiatanPenguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang menetapkan11 (sebelas) Gapoktan penerima dan pelaksana kegiatan Penguatan LembagaDistribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui dana fasilitas bantuan social padatahun 2009 yang termasuk diantaranya 3 (tiga) gapoktan di Kabupaten Nagan Rayayang antara lain adalah :>,~~14 Nama LokasiNo Nama Desa

H SalmanIshak, M.Si mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 521/7161/2010 tanggal15 September 2010 tentang Penetapan Penerima dana Penguatan Modal KegiatanLembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) untuk tahap pembangunan tahun2010 yang menetapkan 9 (sembilan) Gapoktan penerima bantuan modal usaha danpemberdayaan bagi Gapoktan tahap penumbuhan tahun 2009 yang termasuk diantaranya 3 (tiga) gapoktan di Kabupaten Nagan Raya yang antara lain adalah : Nama LokasiNo Nama Desa KecamataKetuaGapoktan iiKelompok1

Nurama Indotama (Dalam Pailit)ditegaskan kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UndangUndangJaminan Fidusia dan Pasal 21 UndangUndang Hak Tanggungan, dapatdikutip ketentuannya sebagai berikut :Pasal 27 UndangUndang Jaminan Fidusia :(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditorlainnya ;(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasanpiutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminanfidusia ;(3) Hak

Melaksanakan sesuai Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;2. Penyerahan di bawah tangan yang dilakukan berdasar kesepakatan ;b. Penjelasan Pasal 27 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 (UndangUndang jaminan Fidusia) menyatakan Benda yang menjadi obyekjaminan fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi ;c.

Pasal 28 UndangUndangJaminan Fiducia secara tegas menyebutkan bahwa : Penerima fiduciamemiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditor lainnya.Penjelasannya berbunyi : hak yang didahulukan dihitung sejak tanggalpendaftaran benda yang meniadi jaminan fiducia pada kantorpendaftaran fiducia.

Undangundang Jaminan Fiducia telah mengaturbahwa penerima fiducia yang tanggal sertifikatnya lahir terlebih dahulumemiliki hak mendahului untuk menerima pelunasan piutangdibandingkan penerima fiducia yang sertifikat fiducianya lahirbelakangan.

Jika ternyata dari hasil lelang eksekusi masih ada sisauangnya maka penerima fiducia pertama menyerahkan sisanya kepadapenerima fiducia yang tanggal lahirnya sertifikat fiducianya belakangan.Bahwa Judex Facti telah mengutip secara tidak tepat dan keliru pasalpemidanaan dalam Pasal 23 jo. Pasal 35 jo.

Purna Bhakti Jaya dan Nini Maria selaku penerima hakatas tanah.Sertipikat HGB 3772/Cimone dari PT. Purna Bhakti Jayaberdasarkan akta jual beli Nomor 202/52/Tangerang/1996 tanggal19 September 1996 yang dibuat oleh Yatty = SrijatiSuhadiwiriaatmaja S, SH., PPAT wilayah Kota Tangerang dihadirioleh Tuan Ade Soehari dan Tuan Lim Cornelis Santoso bertindaksebagai direktur dari PT. Purna Bhakti Jaya dan Liu Tjhiung Bongselaku penerima hak atas tanah seluas 65m*.

PurnaBhakti Jaya dan Liu Khim Sang Herman selaku penerima hak atastanah seluas 65m.19. Sertipikat HGB 44/Cimone Jaya dari PT. Purna Bhakti Jayaberdasarkan berdasarkan akta jual beli Nomor 478/2003 tanggal 14Mei 2003 yang dibuat oleh Slamet Suryono Hadi S, SH., PPATwilayah Kota Tangerang dihadiri oleh Tuan Ade Soehari dan TuanLim Cornelis Santoso bertindak sebagai direktur dari PT. PurnaBhakti Jaya dan Liu Khim Sang Herman selaku penerima hak atastanah seluas 65m.20.

Purna Bhakti Jaya dan SukardiHalaman 14 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2019/PTUNSRGselaku penerima hak atas tanah seluas 59m? Berdasarkan GambarSituasi No. 6340/1995 tanggal 23 Oktober 1995.22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 196/Cimone Jaya tahun 1995dari PT.

Purna Bhakti Jaya danTjhi Sok Khui selaku penerima hak atas tanah. Berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 25Febuari 2014, Nomor 99/HM/KEP.36.71/2014 diberikan hak milikkepada Tjhi Sok Khui.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 37, Kelurahan Cimone Jaya,NIB. 28.05.07.11.00273.

Purna Bhakti Jaya danJoe Forrester selaku penerima hak atas tanah seluas 59m?Berdasarkan surat ukur No. 37/CIMONE/2001 tanggal 3 Desember2001.36. Sertipikat HGB 895/Cimone Jaya Dibeli dari PT.