Ditemukan 1021591 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-01-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 Tanggal 22 Januari 2019 — RUDY JAYA VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
482 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
482 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUDY JAYA VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
(empat miliar tujuh ratus sebelas juta rupiah) yang harus disetor ke KasNegara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidangpersaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usahamelalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (PendapatanDenda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);Menghukum Terlapor Ill, membayar denda sebesar Rp893.000.000,00(delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke kasNegara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidangpersaingan
usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usahamelalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (PendapatanDenda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);Memerintahkan Terlapor , Terlapor Il dan Terlapor Ill melakukanpembayaran denda dan menyerahkan salinan bukti pembayaran dendatersebut ke KPPUHalaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 5 kK/Pdt.SusKPPU/2019Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan PengadilanNegeri Jakarta
Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melakukan pelanggaranPasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,Pemohon Il telah mengajukan keberatan di depan persidangan PengadilanNegeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:1.
Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melakukan pelanggaranPasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,Pemohon IV telah mengajukan keberatan di depan persidangan PengadilanNegeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut1.
Menyatakan Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang UndangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat;4.
Putus : 05-04-2006 — Upload : 04-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400K/TUN/2001 Tanggal 5 April 2006 — Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ; PT Metindo Perkasa
66 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 25-05-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 13-02-2013
Putusan PN MUARO Nomor 68/Pid.B/2012/PN.MR Tanggal 1 Agustus 2012 — MAS ANDO PGL. IMAS
47 — 4
47 — 4
IMAS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;2.
: 68/Pid.B/2012/PN.MR.Izin Usaha NiagaBerdasarkanPasal 23 ayat1 UU RI No.22Tahun 2001tentang Minyakdan Gas BumimenyebutkanbahwakegiatanUsaha HilirMigas dapatdilaksanakanoleh BadanUsaha setelahmendapat IzinUsaha dariPemerintah,yaitu :Izin Usaha PengolahanIzin Usaha PengangkutanIzin Usaha PenyimpananIzin Usaha Hilir Migas dimaksud dikeluarkan oleh Pemerintah(cq.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energidan Sumber Daya Mineral).e Bahwa ahli menjelaskan bahwa bahan bakar jenis minyak
Niaga.Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usahahilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan olehBadan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sedangkan ayat (2)menjelaskan bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiata usaha minyak bumidan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dibedakan atas :a. Izin Usaha Pengolahanb. Izin Usaha Pengangkutanc. Izin Usaha Penyimpanand.
hilir yang mencakup pengangkutan, yang manakegiatan usaha tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha (badanusaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil, dan badanusaha swasta) setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sedangkan ijin yangdiperlukan untuk itu adalah Izin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil laboratorium berupaTestReport Laboratorium dari PT.
kegiatan usaha hilir yangmencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dalampasal ini telah terpenuhi;Ad.3.
IMAS tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumiberupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usahapengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;2.
Register : 17-02-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 115/Pid.B/2016/PN Gpr Tanggal 14 Maret 2016 — JARNO Als SUJARNO Bin (alm) SONOKARYO
33 — 6
33 — 6
pertambangan yang tidak memiliki IUP, izinpertambangan Rakyat (IPR) atau izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK),perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana Terdakwa JARNO als SUJARNO Bin almSONOKARYO telah ditangkap oleh Petugas Polres Kediri sehubungan telahmelakukan usaha pertambangan tidak memiliki izin pertambangan Rakyat (IPR)dari yang berwenang, bahwa Terdkawa melakukan usaha pertambangan diareal ahan milik Terdakwa di Desa manggis, Kec.
TJAHJO ADIBAWONO, BE..ST e Bahwa seseorang yang melakukan usaha pertambangan harusdilengkapi dengan surat izin dan wajib dimiliki dalam melaksanakanusaha pertambangan sesuai UU No. 4 Tahun 2009 yaitu izinpertambangan baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPetambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPk) ;Bahwa adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan,pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang yangdilakukan oleh bukan pemegang IUP/ IPR/ IUPK wajib
melakukan usaha pertambanganmelakukan usaha pertambangan tidak mempunyai izin usahapertambangan adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanskipidana dimana setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpadilengkapi dengan IUP, IPR atau IUPK dipidana penjara paling lama 10tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000, (seratus milyarrupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 pukul 21.00 Wib
diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 32Tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidangpertambangan ;e Bahwa kewenangan pemberi izin oleh Menteri untuk wilayah yang beradapada lintas wilayah propinsi dan/ atau wilayah laut lebih dari 12 mildarigaris pantai sedangkan untuk wilayah propinsi dan/ atau wilayah lautsampai dengan 12 mil diberikan oleh Gubernur ( sesuai UU No. 23 Tahun2014 tentang Minerba) ;e Bahwa seseorang atau Badan Usaha melakukan usaha pertambanganmelakukan usaha pertambangan
surat izin danwajib dimiliki dalam melaksanakan usaha pertambangan sesuai UU No. 4 Tahun2009 yaitu izin pertambangan baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPetambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;Menimbang, bahwa adapun untuk kegiatan penampungan,pemanfaatan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambangyang dilakukan oleh bukan pemegang IUP/ IPR/ IUPK wajib memiliki izin kKnususpenjualan dan pengangkutan, pengelolaan dan pemurnian yang mana izinkhusus
Putus : 23-01-2006 — Upload : 27-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313PK/PDT/2004 Tanggal 23 Januari 2006 — Soetjipto W.S.; Mr. Klaus Zieger; Mr. Gerhard Lutz; Mr. Goedhart; Drs. Widjajanto
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
para Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung No. 726 K/Pdt/2000 tanggal 30 Agustus 2002 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para TermohonPeninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/Terbandingdengan posita perkara sebagai berikut ;Bahwa kemacetan usaha
;Hal 4 dari 13 hal.Put.No.313 PK/Pdt/2004Bahwa Penggugat tidak mengajukan sita jaminan ;Bahwa berasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat asli mohonkepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagaiberikut :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan bahwa para Tergugat , Tergugat Il(Reemtsma Gmbh Hamburg) dan Tergugat III (Dentz & Van Der BreggenBV Amsterdam) melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengajamenghancurkan usaha PT.
Register : 25-05-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PN MUARO Nomor 67/Pid.B/2012/PN.MR Tanggal 1 Agustus 2012 —
32 — 3
32 — 3
Unsur Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hiliryang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha PengangkutanMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :1 Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumi dan gasbumi.
bahwa IzinUsaha yang diperlukan untuk kegiata usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :a Izin Usaha Pengolahanb Izin Usaha Pengangkutanc Izin Usaha Penyimpanand Izin Usaha NiagaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, padahari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira jam 08.00 WIB terdakwa dan saksi Mas AndoPgl.
hilir yang mencakup pengangkutan, yang mana kegiatan usaha tersebuthanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha (badan usaha milik Negara, badan usaha milikdaerah, koperasi, usaha kecil, dan badan usaha swasta) setelah mendapat Izin Usaha dariPemerintah, sedangkan ijin yang diperlukan untuk itu adalah Izin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil laboratorium berupa TestReportLaboratorium dari PT.
pertimbangan tersebut, maka unsur melakukankegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatanusaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dalam pasal ini telah terpenuhi;Ad.3.
minyak dan gas bumi berupa kegiatan usahahilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan yangdilakukan secara bersamasama dengan saksi Mas Ando Pgl.
Putus : 13-09-2007 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 267/K/TUN/2006 Tanggal 13 September 2007 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS ; PT. MERIDAN SEJATISURYA PLANTATION ; et.al. Vs. PT DAMAI MARU UTAMA
139 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 23-12-2015 — Putus : 31-12-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 296/Pid.B/2015/PN. Mgt. Tanggal 31 Desember 2015 — terdakwa SUKADI
72 — 9
72 — 9
Menyatakan terdakwa SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan usaha pertambangan tanpa Ijin;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.500.000,00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
; Bahwa yang mengelola usaha penambangan adalah terdakwa SUKADI;e Bahwa dalam melakukan usaha penambangan terdakwa SUKADImenggunakan alat berat berupa (satu) excavator dengan merk Hyundai PC200 warna kuning;e Bahwa dalam usaha penambangan tersebut terdakwa mendapat keuntunganRp. 50.000,(Lima Puluh Ribu) per ritasi dari hasil tambang yang didapat;e Bahwa yang didapat dari hasil penambangan yang dikelola oleh terdakwaadalah berupa tanah urug dan tanah untuk bahan batu bata;e Bahwa usaha penambangan
;Bahwa terdakwa tidak memiliki jin Usaha Penambangan (UP) maupun JjinPertambangan Rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan Khusus (IUPK)sesuai UndangUndang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineraldan Batubara ;Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa melakukan usahapenambangan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli TJAHJO ADIBAWONIBE, STmenerangkan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memilikiIzin Usaha pertambangan dan dalam kenyataannya
dan investasi terbatas, UP (Ijin Usaha Pertambangan) yaitu ijinuntuk melaksanakan usaha pertambangan dan JUPK (jin UsahaHalaman 17 dari 25 Putusan Pidana No. 296/Pid.Sus/201 5/PN.M gt18Pertambangan Khusus) yaitu ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah ijin usaha pertambangan khusus;e Bahwa sampai dengan saat ini mengenai ijin pertambangan untuk sementaradihentikan dan tidak bisa dimintakan di Pemerintah Daerah melainkan ketingkat Propinsi;e Bahwa alatalat dipergunakan oleh terdakwa
Unsur yang dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa IUP(Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau UPK(Ijin Usaha Pertambangan Khusus)e Bahwa yang dimaksud unsur tersebut usaha pertambangan yangdapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yangberwenang;e Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, terdakwapada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 11.30 Wib, bertempatdisebuah lahan/tanah milik Sujarno/Sadinem yang terletak di dukuh KlumpitRT
Putus : 24-04-2008 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56PK/TUN/2005 Tanggal 24 April 2008 — SENDI BINGEI PURBA SIBORO ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DEPOK ; HENDRI PRASTOWO
143 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-05-2006 — Upload : 29-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 354 K/TUN/2003 Tanggal 4 Mei 2006 — Rudi Jono Tambun ; Vs Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ; Thomas Lumanauw ;
224 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
224 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 111/Pid.Sus/2016/PN Gpr Tanggal 17 Maret 2016 — SUPENI bin alm. SUPARI
51 — 3
51 — 3
penambangan yang dilakukandengan menggunakan alat berupa mesin diesel, sekrop dan cangkul; e Bahwa letak lokasi kegiatan usaha penambangan tanpa jijin tersebutadalah di tanah milik Dinas Pengairan di Dusun Orooro Ombo DesaKarangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri; e Bahwa para pelaku penambangan tanpa ijin tersebut tidak pernah adamengajukan perijinan sehubungan dengan kegiatan usahapenambangan yang mereka lakukan;; e Bahwa sepengetahuan Saksi, usaha penambangan yang dilakukan parapenambang
tidak memiliki ijin IUP, IPR, dan IUPK; e Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan yang menggunakan alatberupa mesin diesel, sekop dan cangkul mengambil dan menjualmaterial pasir yang ada di tanah pengairan Dusun Orooro Ombo DesaKarangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri; e Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan warga Dusun Orooro OmboDesa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kedirimelakukan kegiatan usaha tambang tanpa ijin adalah untuk mencarie Bahwa pernah Petugas Satpol PP Kabupaten
usaha penambangankepada perorangan, badan usaha atau organisasi sehubungan dengankegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK yang terletak diSungai Konto Dusun OroOro Ombo Desa Karangtengah KecamatanKandangan Kabupaten Kediri; e Bahwa dari perorangan, kelompok atau badan usaha yang melakukankegiatan usaha penambangan di Sungai Konto di Dusun Orooro OmboDesa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri tidakpernah membayar pajak atau memberikan kompensasi kepada DinasPengairan sehubungan
dengan kegiatan usaha penambangan; e Bahwa Dinas Pengairan sepanjang mengetahui kegiatan usaha tambangtanpa IUP, IPR/IUPK selalu memberikan teguran bahwa pertambangantersebut tidak dibenarkan;; n0 nne nnn nn nnn en nnne Bahwa area atau lahan yang berada di bantaran Sungai Konto di DusunOrooro Ombo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan KabupatenKediri sampai sekarang masih dalam pendataan;; e Bahwa Dinas Pengairan juga tidak pernah memberikan rekomendasiatau izin untuk kegiatan Reklamasi di bantaran
dan Saksi Subeki danmasyarakat desa setempat bahwa lahan yang dijadikan usahapertambangan tersebut adalah milik Dinas Pengairan dan lahan tersebutadalah merupakan tanah pengairan yang letaknya di aliran sungai Konto;Bahwa cara pelaku usaha penambangan melakukan usahapenambangannya dengan cara mengambil material pasir yang ada dilokasi usaha penambangan dengan menggunakan alat berupa mesindiesel, sekrop dan cangkul tanpa ijin dari pihak yang berwenangselanjutnya penjual memperdagangkan material tambang
Register : 15-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 717/Pid.Sus/2015/PN Gpr Tanggal 12 Januari 2016 — MOCH MUSLICH bin (alm) MARSI
24 — 6
24 — 6
Sukoanyar Kec MojoKabupaten Kediri ;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira jam 10.00WIB ketika saksi dan temantemannya sedang kerja tibatiba didatangi petugas Keplosian Polres Kediri danmenanyakan tentang suratsurat ijin usaha penambanganpasir tersebut dan menanyakan tentang siapa yang punyausaha tambang pasir tersebut ;Bahwa saksi sudah bekerja di usaha penambangan pasirmilik terdakwa sejak bulan April 205 sampai pada saatdidatangi petugas Kepolisian Polres Kediri dansepengetahuan saksi usaha
Sukoanyar Kec MojoKabupaten Kediri ;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira jam 10.00WIB ketika saksi dan temantemannya sedang kerja tibatiba didatangi petugas Keplosian Polres Kediri danmenanyakan tentang suratsurat ijin usaha penambanganpasir tersebut dan menanyakan tentang siapa yang punyausaha tambang pasir tersebut ;Bahwa saksi sudah bekerja di usaha penambangan pasirmilik terdakwa sejak bulan April 205 sampai pada saatdidatangi petugas Kepolisian Polres Kediri dansepengetahuan saaksi usaha
Halaman 7 dari halaman 19Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira jam 10.00WIB ketika saksi dan temantemannya sedang kerja tibatiba didatangi petugas Keplosian Polres Kediri danmenanyakan tentang suratsurat ijin usaha penambanganpasir tersebut dan menanyakan tentang siapa yang punyausaha tambang pasir tersebut ;Bahwa saksi sudah bekerja di usaha penambangan pasirmilik terdakwa sejak bulan April 205 sampai pada saatdidatangi petugas Kepolisian Polres Kediri dansepengetahuan saaksi usaha penambangan
SukoanyarKec Mojo Kabupaten Kediri ;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira jam 10.00WIB ketika saksi dan temantemannya sedang kerja tibatiba didatangi petugas Keplosian Polres Kediri danmenanyakan tentang suratsurat ijin usaha penambanganpasir tersebut dan menanyakan tentang siapa yang punyausaha tambang pasir tersebut ;Bahwa saksi sudah bekerja di usaha penambangan pasirmilik terdakwa sejak bulan April 205 sampai pada saatdidatangi petugas Kepolisian Polres Kediri dansepengetahuan saksi usaha
Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin usaha pertambanganAd. 1.
Register : 01-03-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN Gpr Tanggal 6 April 2016 — SUKADI bin MARIMAN
39 — 9
39 — 9
Register : 13-11-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 638/Pid.Sus/2015/PN Gpr Tanggal 26 Januari 2016 — PRIYO SANTOSO aliaas BLACK bin YUSAK
58 — 25
58 — 25
BLACK Bin YUSAK dalammelakukan Usaha Pertambangan pasir sebagai mineral batuan tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yaitu. berupa lzin Usaha Pertambangan (IUP), Izin UsahaPertambangan Rakyat (IUPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus IUPK)yang telah diatur pelaksanaannya oleh Pemerintah, sehingga dengan demikian,terdakwa masih belum memiliki hak untuk melakukan kegiatan UsahaPertambangan tersebut;Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh
ijin usaha penambangan ;Bahwa berdasarkan keterangaan para pekerja di lokasi tambang tersebutbahwa pemilik usaha penambangan pasir tersebut adalah terdakwa PriyoSantoso ;Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2015 saksi melakukanpenangkapan terhadap terdakwa Priyo Santoso terkait kegiatan usahatambang pasir di Sungai Konto tersebut ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya ;Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuanterdakwa
Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin usaha pertambangan ;Ad. 1.
berdasarkan faktafakta persidangan tersebut diatas,telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan usaha penambangan pasir diPutusan Perkara Pidana Nomor 638/Pid.Sus/2015/PN.Gpr.
Menyatakan terdakwa PRIYO SANTOSO aliaas BLACK bin YUSAK terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA MEMILIKI IJIN USAHAPERTAMBANGAN ;2.
Register : 26-11-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN PELAIHARI Nomor 371/Pid.B/2015/PN Pli Tanggal 10 Februari 2016 — PARMAN Bin WAKIYO (Alm)
63 — 29
63 — 29
PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :DakwaanBahwa ia terdakwa PARMAN Bin WAKIYO (Alm) pada hari Jumattanggal 18 September 2015 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak tidaknya padasuatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaktidaknya pada tahun2015, bertempat di lokasi tambang batubara Km. 40 Desa Riam AdunganKecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari,telah melakukan usaha
Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Penambangan) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.
Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izinUsaha Pertambangan) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambanganadalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yangmeliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan serta pascatambang sedangkan yang dimaksud Penambanganadalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya
;Menimbang, bahwa yang dimaksud IUP (lIzin Usaha Pertambangan)adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan sedangkan WIUP(Wilayah Izin Usaha Pertambangan) adalah wilayah yang diberikan kepadapemegang IUP ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dinyatakan IUP (IzinUsaha Pertambangan) diberikan oleh :a.
Menyatakan terdakwa Parman Bin Wakiyo (Alm) telah teroukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukanusaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP) ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Parman Bin Wakiyo (Alm) olehkarena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dendasebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Register : 13-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Gpr Tanggal 16 Februari 2016 — TUKIJAN Als MBAH JAN Bin SUMO SENIN
47 — 7
47 — 7
MBAH JAN Bin (Alm) SUMO SENINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatelah melakukan usaha pertambangan tanpa izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat(3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) UURI No. 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 158 UURI No. 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral
Kediri, telahmelakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP),Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal48,Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) UU RI No. 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:e Bahwa terdakwa dalam usaha pertambangan tersebut bertindak sebagaipengelola CV.
Laser Bumi atau orang yang memiliki usaha tambangdengan material berupa tanah urug dan pasir atau terdakwa adalahpemilik lahan.eBahwa sebelum kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukanterdakwa telah menyiapkan = alat untuk mendukung kegiatanpertambangan tersebut yakni berupa 1 (satu) unit escavator/backhoeHalaman 3 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Gpr.merk Cobelco SK 200 warna hijau dan dalam pelaksanaan kegiatannyauntuk operator 1 (satu) unit escavator/backhoe bertindak sebagaioperator
mesin adalah saksi KUSNUDIN Bin SAIIN dengan gaji sebesarRp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi TTYYO PRADANABin KASTAMAN bertindak sebagai cheker atau orang yang menuliskarcis/nota yang berisi jumlah muatan/pembelian pada hari, tanggal,bulan dan tahun pembelian dengan gaji sebesar Rp. 100.000, (Seratusribu rupiah) perharinya.e Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa dimulai sejakpukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dan akan dilanjutkansampai pagi hari dengan
yang dilakukan pada Wilayah UsahaPertambangan (WUP) dan tidak dalam kriteria Wilayah PertambanganRakyat (WPR) maupun Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sesuaiketetapan dari Pemerintah atau kegiatan pertambangan yang dilakukanoleh terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) dari pejabat yang berwenang sesuai dengan keterangan AhliHOTMA SILALAHI, ST, MT selaku Staf seksi PengawasanPertambangan Umum dan Migas Dinas Pertambangan
Putus : 31-10-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/Pid.Sus.LH/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 — JURIANSYAH alias JUR Bin LIHI;
339 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
339 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa JURIANSYAH alias JUR bin LIHI bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpaHalaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2405 K/Pid.Sus.LH/2019IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam dakwaanPenuntut Umum melanggar Pasal 158 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuaidengan Dakwaan Penuntut Umum;.
Menyatakan Terdakwa JURIANSYAH alias JUR bin LIHI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Melakukan usaha penambangan tanpa Izin PertambanganRakyat (IPR);2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) bulan 11 (sebelas) hari dan dendasebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yangapabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Putus : 18-04-2006 — Upload : 07-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1122K/Pdt/2005 Tanggal 18 April 2006 — Santy Ho ; Rusdy Tanzil ; Sutanto ; Muhammad Rozali ;Ir. Muhammad Ali Arpan
369 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
369 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-11-2006 — Upload : 27-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71K/PDT/2004 Tanggal 30 Nopember 2006 — Mustafa ; Fandolin bin Martono
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-01-2009 — Upload : 26-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472K/TUN/2006 Tanggal 13 Januari 2009 — SRI SUKASTINI ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
199 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
199 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap