Ditemukan 2824764 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 PK/Pdt/2009
Tanggal 15 Juni 2011 — MOHAMMAD HASAN ; PUSAT KOPERASI PEGAWAI KERETA API (PUSKOPKA) Jatim, DKK
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MOHAMMAD HASAN ; PUSAT KOPERASI PEGAWAI KERETA API (PUSKOPKA) Jatim, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-10-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK VS 1. ANDI BASRI, DKK
45 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK VS 1. ANDI BASRI, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-05-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — HJ. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN (alm)
1049 — 924 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Terdakwa Delly Indirayati binti Kasiyamun (alm) dituntut karena telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal yang ... [Selengkapnya]
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-12-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 12 Desember 2019 — KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI KANDATEL SURABAYA BARAT (KOPEGTEL SBB) VS AINUR ROFIQ
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI KANDATEL SURABAYA BARAT (KOPEGTEL SBB), tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI KANDATEL SURABAYA BARAT (KOPEGTEL SBB) VS AINUR ROFIQ
    PUTUSANNomor 683 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASIKANDATEL SURABAYA BARAT(KOPEGTEL SBB), diwakili oleh Heri JokoSubagyo dan Jaimin, selaku Ketua danBendahara Koperasi Pegawai TelekomunikasiKandatel Surabaya Barat (Kopegtel SBB),berkedudukan di Jalan Ketintang Nomor 156Surabaya, dalam hal ini
    bersangkutan,Penggugat telan mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:Primair:1:2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 22(dua puluh dua) tahun secara terusmenerus terhitung sejak tahun 1996hingga adanya penetapan PHK berdasarkan putusan Pengadilan;Menyatakan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai pegawai
    ketenakerjaan; Bahwa alasanalasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karenamerupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian dipersidangan yang tidak termasuk alasanalasan pada pemeriksaan ditingkat kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: KOPERAS PEGAWAI
Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tahun 1990
4285 — 997
  • Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  • Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
    sejauh mungkin harus dihindarkan;. bahwa Pegawai Negeri Spil adalah unsur aparatur negara, abdinegara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baikbagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepadaperaturan perundangundangan yang berlaku, termasukmenyelenggarakan kehidupan berkeluarga;. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, makakehidupan Pegawai Negeri Spil harus ditunjang oleh kehidupanyang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai NegeriSipil
    Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Spil (LembaranNegara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor3250) ;MEMUTUSKANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.Pasal Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSpil yaitu
    Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagaiberikut:"Pasal 3(1) Pegawai Negeri Gpil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dariPej abat ;(2) Bagi Pegawai Negeri Spil yang berkedudukan sebagai penggugatatau bagi Pegawai Negeri SGpil yang berkedudukan sebagaitergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukanpermintaan secara tertulis;(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan
    PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Spil;(2)Pegawai Negeri Gpil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Spil;(3)Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabatyang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukumandisiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Spil."12.Mengubah ketentuan
    Pegawai Negeri Gpil yang melakukan hidup bersamadijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 17-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/PDT.SUS/2008
.; KOPERASI PEGAWAI RS. PELNI PETAMBURAN SEHAT SEJAHTERA
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .; KOPERASI PEGAWAI RS. PELNI PETAMBURAN SEHAT SEJAHTERA
    /KOP/IV/1999 Ketua Koperasi Pegawai RS. Pelni Petamburantentang Pengangkatan Pegawai Percobaan menjadi Pegawai TetapKoperasi tertanggal 1 April 1999 (Bukti P1);Penggugat Il menjadi karyawan tetap sesuai dengan Surat KeputusanPengurus Koperasi Pegawai RS. Pelni Petamburan Sehat SejahteraNomor: 017a/SK.KOP/VIIV2002 tentang Pengangkatan PegawaiKoperasi RS.
    Pelni Petamburan Sehat Sejahtera tertanggal 01 Agustus2002 (Bukti P2);Penggugat Ill menjadi karyawan tetap sesuai dengan Surat KeputusanPengurus Koperasi Pegawai RS. Pelni Petamburan Sehat SejahteraNomor: /KOP/IX/2001 tertanggal O8 September 2001 tentangPengangkatan Pegawai Koperasi RS.
    Pelni Petamburan "SehatSejahtera" Nomor: 003/SK.KOP/IIV2005 tentang Mutasi Pegawai tetapPegawai RS. Pelni Petamburan Sehat Sejahtera tertanggal 01 Maret 2005(Bukti P6);Bahwa setiap pegawai Koperasi diberikan voucher belanja sebesarRp.100.000, (Sseratus ribu rupiah) untuk ditukarkan di toko Koperasi SehatSejahtera dalam rangka menyambut Hari Raya Lebaran 2005;Hal. 6 dari 93 hal. Put.
    No. 166 K/Pdt.Sus/200821.22.23.24.25.26.dengan alasan telah melakukan kesalahan berat adalah bertentangandengan hukum yang berlaku;Bahwa pada tanggal 01 Maret 2005 Tergugat memberikan Surat KeputusanPengurus Koperasi Pegawai RS. PELNI PETAMBURAN "SEHATSEJAHTERA" tentang mutasi pegawai tetap Koperasi Pegawai RS. PelniPetamburan Sehat Sejahtera, terhadap Penggugat dan Penggugat Il (BuktiP7);Bahwa setelah Penggugat dan Penggugat Il menerima Surat Keputusanpengurus Koperasi Pegawai RS.
    Sahid Winarno.Agar Pengurus Koperasi Pegawai RS. Pelni Petamburan "SehatSejahtera" memberikan :a. Uang pesangon 2 x pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerjasesuai dengan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuaidengan pasal 156 ayat 4 UndangUndang No. 13 tahun 2003.b. Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk tahun 2005.c. Penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil.d. Upah berjalan sampai bulan November 2006.2. Untuk Sdr. Teguh Lumaksono.Agar Pengurus Koperasi Pegawai RS.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-11-2009 — Upload : 23-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 K/PDT/2009
Tanggal 23 Nopember 2009 —
49 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PRIMA SEJAHTERA ; YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) ; PT PERTAMINA (Persero)
    Thamrin Kavling 9, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2008 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding ;melawan:YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA(YKPP), berkedudukan di Jalan Matraman Raya No. 87, JakartaTimur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putra Kaban, S.H.
    dengan sebahagiansebahagian, tidak menyeluruh sebagaimana ketentuan tentangpemeriksaan perkara dalam tingkat banding, bahwa yang diperiksadalam tingkat banding adalah keseluruhan perkara secara lengkap danutuh, termasuk buktibukti dan keterangan saksi, di sini Majelis HakimTingkat banding hanya mengambil kesimpulan dari alat bukti Pl yangidentik dengan bukti Tl tanpa mempertimbangkan buktibukti lainnya yangberhubungan dan mendukung perihal adanya pemberian surat kuasa dariYayasan Kesejahteraan Pegawai
    Sutarto, selakuKetua Team Penjualan Aset YKPP (bukti Pl dan P2) dan sesuaikesepakatan lisan, bahwa untuk mempermudah jual beli dibuatlahSurat Kuasa tertanggal 3 September 2001 yang ditandatangani olehSoendjojo mewakili Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertaminadengan jabatan Direktur Kesra YKPP Pjs Presiden Direktur YKPPselaku Pemberi Kuasa dan Djatie Hadinoto, Direktur Utama PT PrimaSejahtera sebagai Penerima Kuasa (bukti P9);Bukti P9 yang jelasjelas menyatakan hubungan Hukum antaraYKPP dengan Djatie
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-10-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 K/Pdt/2009
Tanggal 27 Oktober 2010 — KETUA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DK.
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DK.
    KETUA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL "SejahteraAdhiguna", Kanwil Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Selatan, bertempat tinggal di Jalan CendrawasihNo. 267 Makassar ;2.
    Pettarani Makassar yang secara nyataadalah sebagai asset Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Adhiguna ;Bahwa gugatan Penggugat dalam konvensi kurang pihak, karena jikaPenggugat dalam konvensi mengaku sebagai pemilik atas dana pembangunangedung a quo, maka seharusnya Penggugat dalam konvensi juga harusmenggugat H. Bagindo Syarifuddin, SH sebagai pemilik dana sebenarnya, yangmeminjamkan dana dalam pembangunan gedung a quo.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 13 Juli 2017 — - HOTMDIMAN SITIO - PUSAT KOPERASI PEGAWAI RWPUBLIK INDONESIA (PKP-RI) KOTA MEDAN
27 — 9
  • - HOTMDIMAN SITIO - PUSAT KOPERASI PEGAWAI RWPUBLIK INDONESIA (PKP-RI) KOTA MEDAN
    Bahwa Saya telah bekerja pada Pusat Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (PKPRI) Kota Medan, dengan masa kerja 27 ( dua puluhtujuh ) tahun, 11 ( sebelas ) bulan dan memperoleh Upah sebesar Rp.3.908.500, ( Tiga juta Sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah ).. Bahwa selama bekerja Saya telah melaksanakan tugas Saya denganbaik dan penuh tanggung jawab.. Bahwa sejak tanggal 01 Desember 2016, Saya tidak lagi bekerja karenaPensiun (Usia 56 Tahun )..
    Melaporkan tugas dan kewenangan Penggugat selaku kepalatata usaha pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia(PKPRI) Kota Medan (ic. Tergugat) karena sampai saat inibelum dilaporkan Penggugat.6.2. Menunjukkan, dan menyerahkan seluruh dokumen/arsip PusatKoperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Medan (ic.Tergugat) secara baik dan lengkap.6.3.
    Bahwa Penggugat telah bekerja pada Pusat Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (PKPRI) kota Medan dengan masa kerja 27 tahun 11 bulandengan upah sebesar Rp. 3.908.500,00;2. Bahwa sejak tanggal 01 Desember 2016 Penggugat tidak bekerja lagikarena pensiun;3.
    Bahwa benar Penggugat dahulunya adalah sebagai pekerja diPusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) KotaMedan dan habis masa kerja karena pensiun sejak tanggal 01Halaman 19Putusan Nomor 92/Pdt.SusPHI/2017/PN.MdnDesember 2016 karena usia Penggugat telah genap 56 tahundengan gaji pokok Penggugat sebesar Rp. 2.072.000,00;2.
    Pusat Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (PKPRI) Kota Medan) merupakan Pengusaha sesuai denganmaksud dari pasal ketentuan umum Undangundang No.13 tahun 2003tentang Ketengakerjaan yaitu badan hukum yang secara berdiri sendiriHalaman 21Putusan Nomor 92/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mdnmenjalankan perusahaan hukum miliknya , dan sesuai bukti T2 yangmenjalankan perusahaan atau Koperasi a quo sebagai Ketua adalah Drs.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 23-02-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 101/Pdt.G /2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Februari 2013 — Mutiara Lusiana (Mantan pegawai PT. Danareksa ),Cs
99 — 57
  • Mutiara Lusiana (Mantan pegawai PT. Danareksa ),Cs
    Bahwa, Tergugat II diangkat menjadi pegawai tetao Penggugat berdasarkanKesepakatan Kerja Pegawai Tetap No. Per. 32/71/HR tertanggal 5 Januari2009 (Bukti P10), dan ditempatkan pada posisi Equity Research.37.
    S35/393/HRCB tertanggal 11 Oktober2011, Perihal: Penyelesaian kewajiban pegawai mengundurkan diri (Bukti P18a) 2) Surat No. S35/399/HRCB tertanggal 19 Oktober 2011, Perihal:Penyelesaian kewajiban pegawai mengundurkan diri Panggilan ke2 (Bukti P13b); Surat No.
    S32/305/HR tertanggal 19 Desember 2008,Perihal: Pengangkatan Saudari sebagai Pegawai tetapDalam Surat tersebut Penggugat memberitahukankepada Tergugat bahwa Tergugat telah berhasilmenyelesaikan program Management TrainingCopy P4Kesepakatan Kerja Pegawai Tetao No.
    Halaman 34 dari 46 halaman PutNo.101/Pdt.G/2012/PN 10P10Kesepakatan Kerja Pegawai Tetao No.
    S35/393/HRCB tertanggal 11 Oktober 2011,Perihal: Penyelesaian kewajiban pegawai mengundurkandiriSurat No. S35/399/HRCB tertanggal 19 Oktober 2011,Perihal: Penyelesaian kewajiban pegawai mengundurkandiri Panggilan ke2Surat No.
Pengadilan PN SALATIGA Perdata
Register : 24-02-2011 — Putus : 21-06-2011 — Upload : 16-09-2011
Putusan PN SALATIGA Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Sal
Tanggal 21 Juni 2011 — Ir.H.A PARIADI P,MBA, dkk melawan KOPERASI PEGAWAI NEGERI RIMBA,dkk
105 — 25
  • Ir.H.A PARIADI P,MBA, dkk melawan KOPERASI PEGAWAI NEGERI RIMBA,dkk
    Advokatyang berkantor di Jalan Kartini I/428 Kelurahan Sidorejo KotaSalatiga, berdasarkan Surat KuasSa Khusus tanggal 20 Pebruari2011 ;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;Metawan1.KOPERASI PEGAWAI NEGERI RIMBA, berkantor di Jalan Yos SudarsoNo.13 Kota Salatiga.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2.Nyonya WAGINAH, janda almarhum TASRI AL.HALIM, bertempattinggal di Dukuh Soko RT.08/RW.VII Kec.Sidorejo Kota Salatiga.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;3.SUBADI bin ALMARHUM TASRI, bertempat
    Bahwa dikemudian hari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang saatitu menjadi pegawai Perum Perhutani Biro Perencanaan Unit IJawa Tengah di Salatiga sekaligus sebagai anggota KoperasiPegawai Negeri " RIMBA " Salatiga pada tanggal 4 September1987 telah membeli tanah objek perkara di atas dari TERGUGATdengan pembayaran secara kredit / angsuran ;3.
    peradilan yang sederhana, meringankan biaya,mempersingkat waktu dan tenaga agar penyelesaian perkara lebihcepat dan menghindari putusan yang saling bertentangan ;Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknyamendalilkan bahwa Para Penggugat berhak atas sebidang tanah hakmilik adat C No.392 persil No.63 seluas + 1.450 m2 yang terletak diDesa Soko Kelurahan Sidorejo Lor Salatiga dimana Para Penggugattelah membeli tanah tersebut dari Tergugat (Koperasi Rimba) padaSaat para Penggugat menjadi pegawai
    Perum Perhutani BiroPerencanaan Unit I Jawa Tengah di Salatiga sekaligus sebagaianggota Koperasi Pegawai Negeri Rimba dengan cara cara pembeliansecara kredit/angsuran ;Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugatmelalui pengurusnya pernah datang ke persidangan 1 (satu) kalisedangkan para Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun telahdipanggil secara sah dan patut, namun demikian Tergugat tidakpernah mengajukan bantahan sama sekali ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan
    NegeriRimba melalui bendaharanya Toegiarto sejumlah Rp.1.028.000, (satujuta dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 1990 ;Menimbang, bahwa dari bukti P.II5 adalah kwitansi pelunasanpiutang tanah dari Soedarmadi kepada Koperasi Pegawai Negeri Rimbamelalui bendaharanya Toegiarto sejumlah Rp.590.098,29 (Lima ratussembilan puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah duapuluh sembilansen) pada tanggal 26 Maret 1990 ;Menimbang, bahwa dari bukti P.I&P.II4 adalah Surat TandaTerima Setoran Pajak
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 08-11-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PN BATANG Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Btg
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia
Tergugat:
HARIS NUGROHO
84 — 7
  • Penggugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia
    Tergugat:
    HARIS NUGROHO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-09-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 September 2017 — Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pdl
99 — 682 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat ... [Selengkapnya]
  • ;Tempat lahir : Bambapun Kabupaten ToliToli ;Umur/tanggal lahir : 41 tahun/O9 November 1966 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Asam Il Nomor 24 RT 02 RW 06,Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, KotaPalu ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota :1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 04September 2008 ;2.
    Nomor 361 K/PID.SUS/2017Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut adalah pertimbanganyang tidak mendasar, sebab apa yang Terdakwa kerjakan adalah adanyaperintah dari atasan dalam hal ini Kakanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengahuntuk membantu para Kepala Sekolah Madrasah dalam hal pengelolaan danpengadaan buku ajar dan buku perpustakaan ;Proyek tersebut adalah DIPA Kementerian Agama Pusat yang PanitiaPengelola semuanya Pegawai
    Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu mempertimbangkan bahwa dalamtuntutan pidana Penuntut Umum menyatakan karena ketentuan Pasal 3adalah aturan khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor Nomor 20 Tahun 2001, maka berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapatditerapbkan Pasal 2 UndangUndang Nomor
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 08-07-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 09-01-2015
Putusan PTA SEMARANG Nomor 170/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
Tanggal 10 September 2014 — PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honor DKK Kabupaten Banyumas, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WALUYO, S.H., M.Si., Advokat yang berkantor di Jl. Sersan Mijan No. 25 A Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2014, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING; MELAWAN TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan: SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada AMIN SUBARKAH SETIADI, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Riyanto No. 32, R.T. 02 R.W. 01, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2013, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;
70 — 4
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-08-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 12 Agustus 2019 — KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI KANDATEL SURABAYA BARAT (KOPEGTEL SBB), VS ARIE NURYANTI, S.E
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI KANDATEL SURABAYA BARAT (KOPEGTEL SBB), tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI KANDATEL SURABAYA BARAT (KOPEGTEL SBB), VS ARIE NURYANTI, S.E
    PUTUSANNomor 684 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASIKANDATEL SURABAYA BARAT (KOPEGTELSBB), diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi,Heri Joko Subagyo dan Jaimin, berkedudukan diJalan Ketintang Nomor 156 Surabaya, dalam hal inimemberi kuasa kepada Sudiyono, S.H, dan kawan,Para Advokat, berkantor
    Menyatakan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai pegawai tetap padaTergugat sejak tanggal 2 Agustus 2000, berdasarkan Surat KeputusanPengurus Koperasi Pegawai Telekomunikasi Kandatel Surabaya Barat(KOPEGTEL SBB) Nomor 238/HK.410/PK/2001 tentang PengangkatanPegawai Tetap juncto Keputusan Badan Pengurus KOPEGTEL NomorSK.1045/PS.390/PK/B/2001 tentang Pengangkatan Pegawai KopegtelKandatel Surabaya Barat:4.
    13 Tahun 2003; Bahwa alasanalasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karenamerupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian dipersidangan yang tidak termasuk alasanalasan pada pemeriksaan ditingkat kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SITUBONDO Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN Sit
Tanggal 17 Januari 2019 — SURYADI
Tergugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
29 — 7
  • SURYADI
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
    ,Advokat yang beralamat di Perum Panji Permai, RT. 03,RW. 22, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, KabupatenSitubondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6Desember 2018;LawanKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) HANDAYANI,berkedudukan di Jalan Madura, Nomor 55 Situbondo, dalamhal ini diwakili oleh Drs.
    Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Handayani Situbondo tidak pernah mempunyai nasabah atau Investor atauPenyimpan orang yang bernama Drs. SURYADI (yang mengakumenjabat sebagai Ketua KPRI RINGGIT Kecamatan KenditKabupaten Situbondo) atau pihak manapun yang mengatas namakanKPRI RINGGIT, dengan kata lain Tergugat tidak mempunyai hubunganhukum apapun dengan Penggugat;3.
    Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)"Handayani Situbondo, memiliki Jenis jenis Simpanan yang terdiridari, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sosial danSimpanan Manasuka; Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Sosialhanya dilakukan oleh Anggota Koperasi yang terdiri dari PegawalNegeri Sipil ataupun Purna Pegawai Negeri Sipil;A.
    Bahwa benar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Situbondo memang membuka kesempatan kepadaMasyarakat Umum atau pihak manapun untuk menyimpan dananya diKPRI Handayani Situbondo melalui Simpanan Manasuka, denganHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN Sitketentuan dan cara cara sebagaimana yang telah ditentukan olehPengurus serta terlebih dahulu melalui rapat dan persetujuan pengurus;5.
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 03-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pti
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat lawan Tergugat
116 — 29
  • Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukangugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai denganperaturan perundangundangan;S.
    Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimanadimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker;Pasal 25 Pegawai Negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatancerai dari suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampaikeluar akta cerai, dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuansebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3):Pasal 33 Pelanggaran terhadap Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, termasukmelakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi
    sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,akan tetapi berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 04 Mei 2021 dan 11 Mei2021 yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri, jelas bahwa Tergugatmengetahui adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini;Menimbang, bahwa menurut Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 45Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jikaPegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan
    dijatuhi salah satu hukuman disiplinberat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1990mencakup:a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untukpaling lama 1 (satu) tahun;Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 45/Padt.G/2021/PN Ptib. pembebasan dari jabatan;c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaipegawai Negeri Sipil; dand. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai
    persidangan danHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pat.G/2021/PN Ptitidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidakhadir;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima,maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnyasebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;Mengingat, akan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata CaraPengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 05-05-2023 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Agustus 2023 — Penggugat:
ADI SOEDJONO, DKK
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI MARITIM KOPEGMAR
166 — 191
  • Penggugat:
    ADI SOEDJONO, DKK
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI MARITIM KOPEGMAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-02-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 16 Februari 2023 — KOPERASI PEGAWAI PT MULTI TERMINAL INDONESIA VS 1. AHMAD YANI, DKK
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT MULTI TERMINAL INDONESIA tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI PT MULTI TERMINAL INDONESIA VS 1. AHMAD YANI, DKK
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 24-02-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 12-07-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 166/PDT/2014/PT.DKI.
Tanggal 15 Juli 2014 —
38 — 21
  • MUTIARA LUSIANA (MANTAN PEGAWAI PT. DANAREKSA) Cs
    Sdri; MUTIARA LUSIANA (mantan Pegawai PT.Danareksa), bertempat tinggal di Apartemen The BoulevardLt. 25 F, Jl. Fachrudin No. 5, Kampung Bali, Tanah Abang,Jakarta Pusat, sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT ;2. Sdri. LISA YULIANINGRUM (mantan Pegawai PT.Danareksa), bertempat tinggal di Perum Taman Kedaung,Jl.