Ditemukan 2063307 data
109 — 34
- RAKHMAN SETIONO melawan- KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LOA DURI ILIR KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LOA DURI ILIRKECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA , berkedudukan di Jalan Petinggi UmarKampung Jawa RT.
Bahwa Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara(Tergugat I) serta Badan Permusyawaratan Desa Loa Duri Ilir (Tergugat II) padasaat menerbitkan obyek sengketa pada hakekatnya adalah melaksanakan urusanpemerintah yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yangbersifat hukum publik ;c.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaLoa Duri Ilir Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama Nama CalonKepala Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan tertanggal 05 April 2013 yangHalaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUNSMDdikeluarkan oleh Tergugat4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor : 411.1/1211/BAPEMASPEMD/I1//2013 tertanggal 28 Maret 2013 tentang Hasil Test Calon Kepala DesaLoa Duri llir Kecamatan Loa5.
Desa (BPD) Desa Loa DuriTlir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 19 OktoberT.22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaLoa Duri Ilir Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia PemilihanKepala Desa (PILKADES) Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan ;T.23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaLoa Duri Ilir Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Penetapan NamaNama CalonKepala Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000 (limaratus enam puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 olehPENGKI NURPANJI, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE,S.H., M.H. dan ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H., masingmasing sebagaiHakim Anggota.
81 — 25
ABU BAKAR MELAWAN KETUA PANITIA PEMILIHAN PENGHULU TANJUNG LEBAN, KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU TANJUNG LEBAN, PENGHULU TANJUNG LEBAN, KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TANJUNG LEBAN, CAMAT KUBU
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TANJUNGLEBAN, berkedudukan di Jalan Syafii Jais, KepenghuluanTanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir,Kode Pos 28991, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;5. CAMAT KUBU, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan TelukMerbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, KodePos 28991, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :1. FADLI, SH ;2. IRWAN, AR, SH, MH ;3.
Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamasaju
2.Camat Galesong Utara Kabupaten Takalar
3.Bupati Takalar
79 — 18
AMIRUDDIN
Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamasaju
2.Camat Galesong Utara Kabupaten Takalar
3.Bupati Takalar
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang
2.Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang
Intervensi:
HERI SUDEWO, SH
254 — 203
MISTA
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang
2.Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang
Intervensi:
HERI SUDEWO, SHPada tanggal 30 Desember 2020 Penggugat melalui kuasanyamengajukan surat kepada Panitia Pemilihan Kepala DesaWanaherang dan Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang,Camat Gunung Putri, dan Bupati Bogor, namun tidak ada respon,sehingga Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagaimana diaturdalam Pasal 14 ayat (8) huruf u Peraturan Bupati Kabupaten BogorNo. 66 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan :(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Dengan demikian sebagai Subyek HukumTata Negara terbawah sistim pemerintahan adalah Kepala Desadan/ Badan Permusyawaratan Desa (BPD);c.
Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Positaangka 5 sehubungan surat kedua yang dikirim Penggugat olehkuasa hukumnya yang tidak dicantumkan Tanggal sebagaimanamestinya ditujukan kepada Bupati Bogor, Camat Gunung PutriKabupaten Bogor, Ketua Panitia Pilkades Desa Wanaherang danKetua Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang, sudahditanggapi oleh pihak terkait dengan rincian sebagai berikut :Halaman47dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.a.)
Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil PenggugatPosita angka 5 dan 6 sehubungan surat kedua yang dikirim Penggugatoleh kuasa hukumnya yang tidak dicantumkan Tanggal sebagaimestinya ditujukan kepada Bupati Bogor, Camat Gunung PutriKabupaten Bogor, Ketua Panitia Pilkades Desa Wanaherang dan KetuaBadan Permusyawaratan Desa Wanaherang, sudah ditangapi olehpihak terkait dengan rincian sebagai berikut :1.
Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp.577,000,;(lima ratus tujuh pulihtujuh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung, pada hari Senin, tanggal26 April 2021, oleh Kami, ZABDI PALANGAN,S.H., selaku Hakim KetuaHalaman95dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.Majelis, YUSTAN ABITHOYIB, S.H. dan WAHYUDI SIREGAR,S.H.M.H.,masingmasing selaku Hakim Anggota.
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh
156 — 46
Pembanding/Penggugat : H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM, Diwakili Oleh : ZULYADI, SA.g
Terbanding/Tergugat : Majelis Permusyawaratan Ulama
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Aceh cq Gubernur AcehMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA, diwakili oleh Tgk.H.M.Daud Zamzamy Ketua MPU Aceh beralamat di JalanSoekarnoHatta Lampeunerut, Kec. Darul Imaran KabupatenAceh Besar sebagai Terbanding semula Tergugat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.
Serta didalamQanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulamadidalam pasal 1 butir (10), menyebutkan: Majelis PermusyawaratanUlama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yanganggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakanmitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
Sehingga dengan demikiantelah mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagaimitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan, terumata pembangunan syariat Islam.URAIAN FAKTAFAKTA ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUMYANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT:Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.Bahwa TERGUGAT secara sepihak telah menerbitkan Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI
Bahwa untuk menanggapi apakah ada tidaknya Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkanSurat Tausyiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun2020 Tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTTI)tanggal 29 September 2020 dalam perkara a quo, Pembanding akanmenanggapi sebagai berikut:2.1.
Menghukum TERGUGAT untuk mencabut kembali Surat TAUSYIAHMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Nomor:7 TAHUN 2020,Tentang: MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA(MPTTI) tanggal 12 Safar 1442 H atau bertepatan dengan tanggal 29September 2020 M.5. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menghentikan semua kegiatanMAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTTI) yangdiasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly AlKhalidi, sebagaimanapermintaan Tergugat.6.
Muhamad bin Gana
Tergugat:
1.Bupati Tegal
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
454 — 157
Penggugat:
Muhamad bin Gana
Tergugat:
1.Bupati Tegal
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.Pasal 9 huruf h dan Peraturan Daerah Kabupaten TegalNomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa jo.
Pasal 32 ayat (2) huruf gPeraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor. 6 Tahun 2015 tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanHal 31 dari 66 halaman Putusan Nomor:83/G/2020/PTUN.SMGDaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Jo.Pasal 77 ayat (2) g Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018tentang Kepala
Pasal 32 ayat (3) PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor. 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yangpada intinya manyatakan :Apabila kepala desa berhenti, Badan PermusyawaratanDesa melaporkan dan/atau mengusulkan kepada Bupati/Walikota
Pasal 33 dan Pasal 34 PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor. 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jo.Pasal 77 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah denganPeraturan Bupati
Pasal 32 ayat (2) huruf cPeraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor. 6 Tahun 2015 tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTegal Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, jo.Pasal 77 ayat (2) c Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan PeraturanBupati Tegal
ZALEHA BINTI TRILOGI ALIAS OPENG
Tergugat:
KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bukit Batu
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa
55 — 20
Penggugat:
ZALEHA BINTI TRILOGI ALIAS OPENG
Tergugat:
KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bukit Batu
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa
93 — 12
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEMIRI, KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER dan BAIDOWI
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEMIRI,KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER ; Tempat Kedudukan Balai Desa Kemiri, KecamatanPanti, Kabupaten Jember ; Dalam hal ini Tergugat dan Tergugat Il memberikankuasa kepada : 02= nnn nnn nnn nne nce nne ce nne1. FREDDY ANDREAS CAESAR, SH. ; 2. SLAMET AMIRUDIN, S.H.; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokad, pada kantor Advokad FREDDY A. CAESAR &Rekan beralamat di Jalan Cendrawasih Gg.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 02 Tahun2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilih ,diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas nama3. Mewajibkan kepada Tergugat dan Tergugat Il Mencabut SuratKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa : a. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa KemiriNomor 09/PPKD/IX/2019 Tentang Penetapan Calon KepalaDesa Terpilin, Desa Kemiri Kecamatan Panti, KabupatenJember, diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas namaBAIDOWI., b.
Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupaKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Ilberupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 02Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa KemiriTerpilin, diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas namaBAIDOWI ; == 722222 ooo nnn n nnn4.
membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya a quo, maka pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkaratersebut diambil alin menjadi pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkaraini di tingkat banding, karena dalam menerbitkan obyek sengketa sudahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkanobyek sengketa Il yang diterbitkan oleh Terbanding / Tergugat Il berupaKeputusan Badan Permusyawaratan
Fupialh ) ~ nnn nminDemikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakimpada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis,PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBYHalaman 11 dari 13 halamantanggal 9 Juli 2020, oleh DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H. sebagai HakimKetua Majelis, Hj.
49 — 11
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA BINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESABINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATENPAMEKASAN, Berkedudukan di Dusun Eper, RT. 008/RW.Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 160/B/2013/PTTUNSBY002, Desa Bindang, Kecamatan Pasean KabupatenPamekasan ;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :1. ERIES JONIFIANTO, S.H. 52. KARTIDJO, S.H. 5;0 22020 03. ANDIKA WIJAYA, S.H. 54. BUYUNG AGENG ISLAMI, S.H. ;5. KURNIAWAN D. J. S.H.M.M. 56. WAHYU ONGKOWIYONO, S.H. ;7.
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 83/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Juni 2013, yangdimohonkan banding tersebut;3.Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000, ( Dua ratus lima puluh ribuHalaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 160/B/2013/PTTUNSBY.Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkanpada
3. PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN BOALEMO
156 — 43
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSTIKA
3. PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN BOALEMO
59 — 53
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) WEDOROKLURAK, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO
KETUABADANSIDOARJO, berkedudukan di DesaWedoroklurak, Kecamatan Candi, KabupatenSidoarjo, selanjutnya disebut sebagai .wannnn== TERGUGAT PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)WEDOROKLURAK, KECAMATAN' CANDI,KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan diDesa Wedoroklurak, Kecamatan Candi,Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagaiwannnn= TERGUGAT Il yang dalam perkara ini Tergugat dan TergugatIl memberi kuasa kepada :AGUS SETIONO, S.H. dan RACHMADBASUKI, S.H., Warga Negara Indonesia, ParaAdvokat dan Konsultan Hukum Kantor
Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari RABU, tanggal10 Agustus 2016, oleh: SASTRO SINURAYA, S.H., selaku Ketua Majelis,DR. RATNA HARMANI. S.H.,CN.,M.H dan MOH. HUSEIN ROZARIUS.S.H.,MH ,masingmasing selaku Hakim Anggota.
31 — 0
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDAENG, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO dan ABDUL ZURI
79 — 49
- BENIGNOMelawan- PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PANARUKAN KECAMATAN DUSUN UTARA, KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2015- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANARUKAN KECAMATAN DUSUN UTARA, KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panarukan,Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan Nomor04/KPTS/BPDPN/X1V2015, tanggal 20 Desember 2015 tentang PenetapanKepala Desa Terpilin Periode 2015 2021 atas nama LIMBUNG NomorUri Gallant 3. 3 meee nsec tare etre ee ee neatHal. 4 dari 74 hal. Putusan pkr.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panarukan, Kecamatan DusunUtara, Kabupaten Barito Selatan 5Yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara : tentang Penetapan KepalaDesa Terpilih 2015 2021, Desa Panarukan, Kecamatan Dusun Utara,Kabupaten Barito Selatan, yang diterbitkan oleh Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Panarukan, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatanatas nama LIMBUNG Nomor Urut Calon 3 51.
No. 01G/2016/PTUN.PLKBagi Aparat Pemerintahan Desa yang mengikuti Pencalonan PemilihanKepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Aparat Pemerintahan Desa yangmengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa dan Musyawarah MufakatPemilihan Anggota BPD wajib mengajukan permohonan Izin ;Aparat Pemerintahan Desa menurut Pasal 1 angka 9 dalam PeraturanBupati Nomor 33 Tahun 2010 adalah Kepala Desa, Perangkat Desa danAnggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
sedangkan SaudaraLIMBUNG bukan anggota Badan Permusyawaratan Desa melainkan KetuaBadan Permusyawaratan Desa, sehingga tidak harus mengacu padaLampiran Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2010 tentangPedoman Pemberian Izin Bagi Aparat Pemerintahan Desa Yang MengikutiPencalonan Pemilihan Kepala Desa Dan Badan Anggota PermusyawaratanDesa yang terkait dengan Format Pemberian Izin ;.
Tidak ada bukti yang mengarahkan bahwa Sdra Norton (Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa Panarukan) melakukan persengkongkolan dalamverifikasi persyaratan Calon kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa,hal ini dibuktikan bahwa Penggugat masih calon yang sah dan memenuhipersyaratan untuk mengikuti pelaksanaan Pemilihnan Kepala Desaa 2.
98 — 13
Penggugat:RUKAMTATergugat:1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. DESA DADAPAYU2.H. WASIKIN S.Ag3.WAGIMAN4.NOVIANA KHOERIAH D. SH5.NURDIYATI6.AGUS S7.SUWADI8.MUSIYAR9.SUDONO
117 — 32
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMULYO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK. 3. H. SUBIYANTO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMULYO KECAMATANMANYAR KABUPATEN GRESIK, Tempat Kedudukan, di Kantor DesaSukomulyo, Jalan KH. Bisri Il No. 26 Desa SukomulyoKecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. MASRURON, S.AQ.; >2.
101 — 52
ARMIN DIDINMelawan1.BUPATI KATINGAN2.CAMAT TEWANG SANGALANG GARING3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA UNGGANG4.KETUA PANITIA PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA, DESA KARYA UNGGANG
Selanjutnya disebut TERGUGAT Il; : KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA UNGGANG : Jalan Lintas Tumbang Samba KM. 28, Kecamatan TewangSangalang Garing. Selanjutnya disebut TERGUGAT III; : KETUA PANITIA PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA,DESA KARYA UNGGANG; Hal. 2 dari 118 hal. Put.
T.4 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 11/KEPBPD/KU/IX/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihPemilinan Ulang Kepala Desa Karya Unggang KecamatanTewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan, tertanggal6 September 2016 (foto copy sesuai dengan asili) ;5.
T.IIL84 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 11/KEPBPD/KU/IX/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihPemilinan Ulang Kepala Desa Karya Unggang Kecamatan TewangSangalang Garing Kabupaten Katingan, tertanggal 6 September 2016 (foto copy sesuai dengan asli);35.
Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karya Unggang Nomor: 11/KepBPD/ KU/ IX/ 2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihPemilinan Ulang Kepala Desa Karya Unggang Kecamatan TewangSangalang Garing, Kabupaten Katingan (Vide Bukti P3 = TI. 4);4.
Pathoni) merangkapKetua Badan Permusyawaratan Desa Karya Unggang; Menimbang, bahwa mengenai Tergugat Ill yang merangkap tugas sebagaiKetua BPD dan Ketua Tim Verifikasi menurut Majelis Hakim tidak ada ketentuanperaturan perundangundangan yang melarang hal tersebut.
Sarwan Efendi
Tergugat:
1.Panita Pemilihan Kepala Desa Dadi Mulyo
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadi Mulyo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur
63 — 40
Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor : 140/ 29/ PAN.PILKADES.DM/2021 tanggal 7 April 2021; Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/ 29/ KPTS-BPD.DM/ 2021 tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo Yang Terpilih; Membebankan biaya perkara pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.2.590.000,00 (dua juta lima
Penggugat:
Sarwan Efendi
Tergugat:
1.Panita Pemilihan Kepala Desa Dadi Mulyo
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadi Mulyo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur
61 — 19
WAKIL KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), DESA PUNCAK JERINGO. III.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PUNCAK JERINGO, Periode 2012-2018 VS ABD. KARIM
Menyatakan batal : 20 son noe non nnn en nena Obyek sengketa 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat berupaKeputusan Bupati Lombok Timur Nomor188.45/426/PMPD/2012, tanggal 6 Juni 2012 tentangPemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa PuncakJeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Periode2012201 8 yannnnnnnnnnnnne nnn ee eee eeeHal.4 dari 16 Hal Perkara 67/B/2013/PT.TUN.SBY Obyek sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat Il berupaKeputusan Badan Permusyawaratan
Mewajibkan kepada : Tergugat untuk mencabut obyek sengketa 1 berupa KeputusanBupati Lombok Timur Nomor : 188.45/426/PMPD/2012, tanggal6 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara KepalaDesa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten LombokTimur Periode 20122018 ; Tergugat Il untuk mencabut Obyek sengketa 2 berupaKeputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa PuncakJeringo Kecamatan Suela Nomor: 12/K.BPD/2012, tanggal 23Mei 2012 tentang Penetapan
HERRY LEWAN
Tergugat:
1.SANGADI DESA TANOYAN SELATAN
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BDP DESA TANOYAN SELATAN
3.WAHYUDI TONOTE, S. Hut
4.ADRIAN KOBANDAHA
60 — 9
Penggugat:
HERRY LEWAN
Tergugat:
1.SANGADI DESA TANOYAN SELATAN
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BDP DESA TANOYAN SELATAN
3.WAHYUDI TONOTE, S. Hut
4.ADRIAN KOBANDAHA
ABUL HASAN
Tergugat:
Panitia pemilihan kepala desa Selomukti
Turut Tergugat:
1.Panitia pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Situbondo
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti
88 — 5
Penggugat:
ABUL HASAN
Tergugat:
Panitia pemilihan kepala desa Selomukti
Turut Tergugat:
1.Panitia pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Situbondo
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti