Ditemukan 4024691 data
60 — 19
Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat secara absolut.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah ).PUTUSANNomor 0155/Pdt.G/2018/PA Una.prey s5l able)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Sengketa Mahar dan Perbuatan Melawan Hukum antara:PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempattinggal di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia,Kabupaten Konawe, melalui kuasa hukumnya Jushriman,SH dan Asrul Muhammad, SH., masingmasing
Muslimin.Bahwa oleh karena Tergugat belum menggantikan tanah (Obyek sengketa)dan juga Tergugat tidak menunjukan itikad baik sampai gugatan ini diajukan,maka dengan alasan tersebut penggugat mengajukan gugatan ini danmohon agar Pengadilan Agama Unaaha berkenan memeriksa dan mengadiliperkara aquo.Bahwa beberapa kali aparat pemerintah setempat meminta tergugat untukmembayar pajak bumi dan bangunan obyek mahar karena penguasaan danpengelolaan dilakukan oleh tergugat, tapi oleh tergugat tidak pernah maumembayar
Yang mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskansebagai berikut :PRIMAIR1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;Menyatakan sah kepemilikan tanah obyek sengketa (bagian obyek mahar)yang diperoleh Nawal dari suaminya yang bernama H.
Yang mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugatmelalui kuasanya begitu pun Tergugat melalui kuasanya masingmasing telahdatang menghadap sendiri dipersidangan;Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugatakan tetapi tidak berhasil begitu pun Penggugat dan Tergugat telah menempuhproses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H
Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadiligugatan Penggugat secara absolut;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 506.000, (lima ratus enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 M. bertepatan dengantanggal 12 Dzulqaidah 1439 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis,Muh.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
81 — 40
., tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI:
- Menolak Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- MenghukumTerbanding II semula Tergugat IIuntuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat
Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa yangberwenang memeriksa perkara a quo adalah PengadilanNegeri atau Peradilan Umum bukan Peradilan Tata UsahaNegara.1.2. Risalah Lelang Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara1.2.1.
Maka sudah sepatutnya baikpenerapan hukum maupun amar putusannya untukdikesampingkan atau dibatalkan, dan berkenaan denganeksepsi tentang Kompetensi Absolut Tergugat II /Terbanding IIdahulu sudah seharusnya dikesampingkan juga dan ditolakHalaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 518/Pdt/2020/PT MDNoleh Pengadilan Tinggi Medan yang menerima, memeriksa danmengadili sengketa dalam perkara ini.2.
Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti sama sekali tidak cermatdan lalai dalam menerapkan hukumnya, maka sudah sepatutnyaditolak oleh Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara ini.4.
Bahwa sesuai uraian angka 4 di atas, maka Putusan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan telah benar dan tepat mengabulkan Eksepsi KompetensiAbsolut yang diajukan oleh Terbanding Il dengan menyatakan PengadilanNegeri Padangsidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, karena pengujian terhadap suatu KTUN dan perbuatanmelanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa danmengadilinya. B.
Memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa danmengadili perkara ini;4.
226 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksaperkara a quo;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara;- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
bahwa majelis hukum sependapat dengan Tergugat 1, TergugatV, Tergugat VI dan Tergugat VII, sengketa mengenai barang tetap berlakuazas forum rei sitae dan mengacu pada Pasal 118 ayat (3) HIR yang padapokoknya mengatur bahwa sengketa mengenai barang tetap harus diajukanke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi dimana barang tetaptersebut terletak;Menimbang bahwa oleh karena barang tetap yang disengketakan beradadalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Depok, maka yangberwenang memeriksa
Objek sengketa sendiri dari benda tetap;Jika tempat tinggal diketahui seperti dalam perkara a quo maka patokanmenentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan azas Actor Sequitur ForumRei (tempat tinggal Tergugat) meskipun objek sengketa berupa benda tetap;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung berwenangmemeriksa perkara a quo dan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri belummemeriksa dan memutus pokok perkara maka diperintahkan agar kedua belahpihak dipanggil dan dibuka persidangan untuk memeriksa
Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara; Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H.
68 — 4
.- Menyatakan bahwa Eksepsi dari Tergugat sepanjang mengenai kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan tidak beralasan;- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;Dalam Pokok Perkara.- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
PUTUSANNO. 21/Pdt.G/2014/PN.TGT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :DABAT Bin PONTAL (Alm), umur 70 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun,bertempat tinggal di Desa Rangan RT. 06 Kecamatan Kuaro KabupatenPaser Tanah Grogot Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikanKuasa kepada ACHMAD GAZALI NOOR
berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 25 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MelawanBASRI T, umur 64 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa RanganRT 04/Il Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Tanah Grogot, KalimantanTimur, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah GrogotNo.21/Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 31 Oktober 2014, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa
perkara;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 21/Pen.Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 31 Oktober 2014, tentang penetapan hari sidang;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.21/Pen.Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 01 Desember 2014, tentang Penunjukan Mediator;Setelanh membaca Laporan Hakim Mediator tentang pelaksanaanmediasi perkara perdata No. 21/Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 15 Desember2014;Setelah mendengar keterangan saksisaksi yang dihadirkan dipersidangan;Hal.1 dari 39 hal.Setelah memeriksa
Bahwa sah menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankanlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan perkara ini;Dan apabila Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain dari kehendak kami, mohon dalam peradilan inimemberikan Putusan Hukum yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baikpihak Penggugat maupun Tergugat
dan mengadili perkara iniadalah tidak tepat dan tidak beralasan;e Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;e Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaanperkara ini;e Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;Dalam Pokok Perkara. e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaara);DALAM REKONVENSI.HIm. 37 dari 39 Hlm.
68 — 0
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
120 — 30
MENGADILI:1.Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat sebahagian;2.Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini;3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
95 — 43
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo; 3. 'Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
Ampera Raya No. 133 Ragunan, Pasar MingguJAKARTA SELATANPUTUSANNomor 367 / Pdt.G/ 2015 / PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara:DARMAWAN, Swasta, Nomor KTP: 3172010205760021, dalam hal ini bertindakdalam kedudukannya selaku DIREKTUR, dari dan karenanya bertindakuntuk dan atas nama PT.
Putusan No. 367/Padt.G/2015/PN.Jkt.SelJl.Langsat III No. 6 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2015, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;TELAH MENDENGAR PARA PIHAK YANG BERPERKARA;TELAH MEMERIKSA BUKTIBUKTI SURAT YANG BERKAITANDENGAN EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 15 Juni2015, yang telah didaftarkan
mengurangijumlah hutang dagang tahun 2013 sebesar Rp. 2.609.958.595,00 (dua milyarenam ratus sembilan juta sembilan ratus limapuluh delapan ribu lima ratussembilan puluh lima rupiah);B ahwa hingga saat ini, Penggugat tetap beritikad baik melakukan cicilanpembayaran atas tunggakan hutang dagang tahun 2013 kepada Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan untuk menjaga kepentinganhukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa
Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalildalil yang diajukanPenggugat dalam gugatan ini kecuali apa yang secara tegas dan jelasdiakui oleh Tergugat.KOMPETENSI ABSOLUT:"PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANGSECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARAAQUO KARENA PENGGUGAT KONPENSI DAN TERGUGATKONPENS!
Seldimana Klausula Arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan Pengadilanuntuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari Perjanjian, bahwaadanya pengakuan akan peralihan kewenangan menyelesaikan sengketa keArbitrase, namun sifatnya tidak mutlak, karena meskipun Perjanjian dibarengiklausula Arbitrase yang berbentuk pactum de compromittendo atau aktakompromis, maka Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadilisengketa yang terjadi dari Perjanjian, apabila salah satu pihak mengajukangugatan
112 — 27
Menyatakan Pengadilan Negeri jakarta Pusat tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara perdata No.439/Pdt.G/2011/PN.JKT.Pst;2. Menghukum Penggugat untuk membanyar biaya perkara sejumlah:Rp. 491.000 .- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );
SITI RUCHANAH
7 — 0
MENETAPKAN:
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
13 — 0
Menyatakan Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat;2. Membebankan kepada Penggugat () untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Putusan Perkara Cerai GugatNomor 0819/Pdt.G/2014/PA KdsPUTUSANNomor 0819/Pdt.G/2014/PA Kds.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalamperkara cerai gugat antara: 0 20 non ane en nnnPenggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikkan SMA, pekerjaan ,tempat kediaman di Kecamatan Jati Kabupaten lKudus,selanjutnya disebut Penggugat ;melawanTergugat, umur
Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugatmengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Kudus segera memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :PRIMER:1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat); 22225 9222 3.
ikutPENCUCUK: J@PAaTa j==n aim niemiinnMenimbang, bahwa Desa Tunggul Pandean Kecamatan NalumsariKabupaten Jepara adalah termasuk dalam wilayah hukum PengadilanAgama Jepara, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif PengadilanAgama Jepara sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatanPenggugat tersebut formil tidak dapat diterima karena Pengadilan AgamaPutusan Perkara Cerai GugatNomor 0819/Pdt.G/2014/PA KdsKudus tidak berwenang memeriksa
55 — 14
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Januari 2016 antara Rasidi dan Idawaty Chandra melawan Amir Hamzah Lubis dan kawan-kawan
Foto copy Surat tanda Terima Memori tanggal 24 Mei 2016, diberi tanda buktiP13;Kemudian Hakim Ketua memeriksa bukti surat tersebut di atas setelah diperiksaternyata sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai cukup dan P1 s/d P11 di pending;Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat II, Tergugat HI danTergugat IV menerangkan bahwa bukti surat sudah siap lalu diserahkan kepada HakimKetua yaitu sebagai berikut :1.
U1.IV9;Kemudian Hakim Ketua memeriksa bukti surat tersebut di atas setelah diperiksaternyata sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai cukup kecuali T.II.U1.IV4, disesuaikandengan Foto Copynya dan bukti TIL IIL.
Darwin Azis, diberi tanda bukti P10;Kemudian Hakim Ketua memeriksa bukti surat tersebut di atas setelah diperiksaternyata sesuai dengan Foto Copynya serta telah dibubuhi materai cukup;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat II, Tergugat III danTergugat IV menjawab bahwa tambahan bukti surat sudah siap lalu diserahkan kepadaHakim Ketua yaitu sebagai berikut :1.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 1994, tanggal 01 April 1994, diberi tanda bukti
Foto copy Jawaban Perkara PTUN No. 41/G/2015/PTUNMDN dari kantorPertanahan Kota Medan tanggal O5 Agustus 2015, diberi tandabukti T.T.ULIV38;Kemudian Hakim Ketua memeriksa bukti surat tersebut di atas setelah diperiksaternyata sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai cukup kecuali T.I.ULIV38, disesuaikandengan Foto Copynya;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat V menerangkan bahwaakan mengajukan bukti Surat pada persidangan yang akan datang, untuk itu mohon agarpersidangan ini
Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Januari 2016 antara Rasidi danIdawaty Chandra melawan Amir Hamzah Lubis dan kawankawan.3.
124 — 103
MENGADILI- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Berwenang Memeriksa Perkara aquo;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp.2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
PUTUSANNomor 329/Pdt.G/2013/PN.Bks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkaragugatan antara :PT. JST INDONESIA, yang beralamat di Jin. Irian Blok GG4 Industrial Town MM2100, Cikarang Barat, Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh MANGASISIMANJUNTAK dan MUHAMMAD YUSUF, karyawan PT.
Menghukum Para Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, danTergugat X untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari perkaraini;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berpendapat lain.
Bahwa karena Subjek Gugatan Penggugat salah orang atau Error inPersona, maka sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo agar berkenan menolak memeriksa danmengadili perkara a quo;Gugatan Premature:1.
Bahwa oleh karena Penggugat belum bisa membuktikan tentang dugaantindak pidana yang dianggap telah dilakukan oleh Para Tergugat, makakepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quoagar berkenan menolak memeriksa dan mengadili perkara a quo;Gugatan Obscure Libel/Kabur :1.Bahwa Penggugat di dalam menyampaikan dalildalil gugatan banyaksekali menyampaikan halhal yang tidak konsisten dan bertolak belakangantara satu dengan yang lain, diantaranya :e Pada point 24 dalam Pokok Perkara Penggugat
Gugatan Obscur libels;Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat sampai denganTergugat X tanggal 11 Maret 2014 memuat tentang materi kKewengan absolut,yakni tentang Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara aquo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan materieksepsi tersebut;Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat sampai X tentang PengadilanNegeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo padapokoknya didasarkan pada dalildalil sebagai berikut :Bahwa
116 — 72
- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini ;- Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;- Menangguhkan pembebanan biaya perkara ini hingga putusan akhir;
PUTUSAN SELANomor: 614/PDT.G/2014/PN JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaiberikut dalam perkara antara :PT.
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMPUNYAIKEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO KARENA DALAM PERJANJIAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Sela No. 614/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.TELAH SEPAKAT MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MELALUI BADANARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)1.
Bahwa dengan demikian, Carl Zeiss menjadi penting untuk dijadikanpihak dalam perkara a quo untuk memperjelas sengketa dalam perkaraa quo sehingga Majelis Hakim dapat secara obyektif memeriksa danmemutus sengketa dalam perkara a qu;14. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat menjadi kurang pihaksehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima Neit Onvankelijk Verklaard).C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUURLIBEL)15.
danBerita Acara Serah Terima Barang No. 1432/2013 tanggal 13Desember 2013 dibatalkan dan tidak dapat dipergunakan untukKegiatan Pekerjaan Pengadaan Digital Velvet System/10 ChannelPower Dome30.Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat terbukti tidakberdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada sehingga sudahsepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugatmohon kepada Majelis Hakim perkara a quo berkenan memeriksa
Oleh karena salah satueksepsi tentang kompetensi absolut, maka sebelum melanjutkan pemeriksaanperkara a quo, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsiCiMAKSUA; 92 ono nnn nnn ne nnn nnn nnn nnn nnn nn nanan nnn ann nc nasMenimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut dinyatakan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara a quo, tetapi yang berwenangHal. 35 dari 36 hal.
150 — 60
M E N G A D I L I :
- Menerima eksepsi Tergugat sepanjang mengenai eksepsi kewenangan absolut tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 408/Pdt/.G/2020/PN.Bdg;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 408/Pdt/.G/2020/PN.Bdg tersebut ;
- Membebankan biaya
162 — 77
Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Hema Sapta Febriyanti
16 — 11
MENETAPKAN
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
154 — 78
Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.
Perihal Kompetensi Absolute Mohon kirannya Peradilan Umum cqPengadilan Negeri Jakarata Pusat menyatakan dirinya untuk tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara ini dengan alasan hukumsebagai berikut.1. Dalil Para Penggugat pada Posita nomor 3 dan 25 dalam Gugatannya,secara tegas Tergugat tolak dan sangat mengadaada dan tidakberdasarkan hukum.
Oleh karena itu Gugatan demikiandemi hukum harus ditolak atau setidak tidak nya dinyatakan tidakditerimaBahwa berdasarkan halhal sebagaimana Tergugat kemukakan diatas makasudilah kiranya dan berkenan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadiliperkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat selurunnya dengan tanpa terkecuali;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini3.
Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo mohon mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan Halaman 2dari 7 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidakberwenanqg memeriksa dan mengadili perkara a quo.TURUT TERGUGAT TIDAK RELEVAN DIIKUTSERTAKAN SEBAGAIPIHAK1.Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan a quo sebagaimana dalilPara Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukanTergugat terkait dengan perjanjian investasi emas dalam bentuk gadaisyariah emas antara Para Penggugat dan
Bahwa berdasarkan alasanalasan dan faktafakta sebagaimanadiuraikan di atas, jelas gugatan a quo yang ditujukan kepada TurutTergugat adalah gugatan yang kabur (obscuur), sehingga kami mohonkepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo menyatakan tidak dapat menerima gugatan ParaPenggugat kepada Turut Tergugat (nietontvankelijk verklaard).DALAM POKOK PERKARASelanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa danmengadili perkara a quo berpendapat lain, Turut Tergugat
SE Qardh Beragun EmasBerdasarkan halhal dan faktafakta hukum yang telah diuraikan di atas, TurutTergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.Dalam Eksepsi1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat.2.
124 — 46
Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;3. memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir
SALIJNAN PUTUSANNomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela yang berikut dalamperkara pihakpihak antara :Penggugat, Umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman diJalan Kayu Putin Tengah 2 C RT.007 RW. 007 No. 1 Kelurahan PuloGadung Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.
Bahwa permohonan Penggugat tersebut diatas adalah demi kKepentingan anaksemata dikemudian hari dan merupakan kepentingan yang jauh lebin besar ketimbangpermasalahan yang lain sehingga kelak anak tersebut dapat berguna bagi keluarga,masyarakat, bagi agamanya dan bagi Negaranya;Berdasarkan halhal tersebut diatas maka cukup alasan hukum dan sudah padatempatnya bila Penggugat mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama JakartaSelatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata incasu sependapatdengan
Oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan, karena perkaraperkara ini secara legal merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat ditolak, danmenyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang disampaikan oleh Para Penggugatmaupun Para Tergugat
Maka dengandemikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa,mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu kedudukan objek sengketa secarabersama dengan perkara ini Oleh karenanya, eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidakberalasan dan eksepsi dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti yang tidak berkaitan, maka dikesampingkan;Halaman 19 dari 38 Putusan No. 854/Pdt.G/2012/PA.JS.20Menimbang, bahwa perihal biaya perkara ditangguhkan dan akan dipertimbangkanbersama
Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut;memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Demikian putusan ini dijatunkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 M.,bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami : Drs. AGUS YUNIH,S.H.,MH.I. sebagai Hakim Ketua, dan Tamah, S.H. dan Drs.
54 — 37
MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan menyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;- Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 750/BPSK/Arbitrase/BB/V/2016 tanggal 11 Mei 2016;- Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang antara Pemohon
Lbp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkaraperdata Keberatan atas Putusan BPSK pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Koperasi Simpan PinjamSahabat Mitra Sejati Cabang Lubuk Pakam yangberalamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan No 81, Kelurahan Lubuk Pakam,Kecamatan Lubuk Pakam dalam hal ini diwakili oleh: Budi Nurdiansyah,Joko Prabudi, Samsul Adrian, Robin Siagian, Edi Saputra berdasarkanSurat
Putusan Mahkamah Agung RI No. 466 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang antara lainmempertimbangkan : Bahwa debitur yang terikat denganPerjanjian Kredit Perbankan bukan Konsumensebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001tentang pelaksaaan Tugas dan Wewenang BPSK, karenaitu sengketa dalam perkara konsumen sebagaimanadimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8, sehinggatelah benar BPSK tidak benar berwenang memeriksa danmemutus perkara a
Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu) Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa danmenyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Penggugat danTergugat;3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara No. 750/BPSK/Arbitrase/BB/V/2016 tanggal 11 Mei2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan dan/ataubatal demi hukum;4.
Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutangpiutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan yang dibebani haktanggungan bila debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuai dengankesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakan wewenangPengadilan Negeri;5. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas kewajibannya membayarangsuran hutangnya kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalamPerjanjian Pembiayaan Nomor : 090/PP/SUKM20119/LP/V/2014 tanggal 4Juni 2014;6.
Yang Mulia Majelis HakimYang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPemohon menghadap kuasanya Budi Nurdiansyah, Joko Prabudi, Samsul Adrian,Robin Siagian, Edi Saputra berdasarkan Surat Kuasa No.
242 — 37
Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
PUTUSANNomor 32/Pdt.G/2019/PN SkwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: H. Abullah Manaf, Tempat tanggal lahir Madura, 05 April 1950,Lakilaki,Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di JI. Dr. SutomoNo. 17 Rt 032 / Rw. 003 Kel.
perkara ini maka perluadanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaanTergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yangjenis dan jumiahnya akan kami di kemudian hari.Bahwa oleh karna Penggugat tidak ada tikad baik serta tanpa hak izin dariPenggugat untuk menguasai objek berupa tanah berikut bangunan makatiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Ketua PengadilanHalaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/201 9/PN Skw Negeri Singkawang untuk memeriksa
dan memutuskan perkara iniberdasarkan dalil dalil diatas maka kami mohon kepada yang terhormatKetua Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa dan mengadili sertamemberikan putusan sebagai berikut :4.
pertama salahsatunya di bidang ekonomi syariah termasuk di bidang perbankan syari'ah danjuga di bidang ekonomi syari'ah lainnya dalam hal ini Sengketa yang diajukanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaPengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya maka pemeriksaan perkara inidinyatakan selesai dan putus karena Pengadilan Negeri Singkawang tidakberwenang memeriksa
Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini;2.