Evaluasi teknis atas 4 perusahaan ,3 perusahaan tidak memenuhi syaratteknis ,dan hanya CV.AL A ALAA yang lolos ketahap evaluasi ;3.

Administrasi Pengawasan : Pengawas Teknis dan Pengelola Teknis ;d.

Pengelola Teknis PU (Belgie,ST) supaya dibuat tiang penyangga untuk menopangsupaya bangunan tidak tambah miring atau anjlok ;.

,saksi hanya bertugas selaku Teknis Administrasidalam kegiatan Perencanaan dan Pengawasan proyek ;Bahwa yang menjadi dasar saksi selaku Pengelola Teknis hanya berupa RencanaAnggaran Biaya dan Gambar ;106Bahwa selaku Pengelola Teknis tugas saksi hanya sebatas mengecek analisa SNIdan Basic Price yang digunakan dan tertera dalam RAB sesuai Peraturan MenteriPU yang berlaku ;Bahwa selaku Pengelola Teknis saksi bertanggung jawab kepada Kepala DinasPU Kota Palangka Raya dan membantu Kuasa Pengguna Anggaran

Menetapkan team pendukung ;1424.NnMenetapkan team dan tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untukmembantu pelaksanan tugas ULP ;.

Astra Graphia, Tbk;Urutan presentasi dokumen teknis pengadaan portabel dataterminal (PDT);Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaanPDT 2012, PT. Astra Graphia, Tbk;Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaanPDT 2012, PT. Indosarana Dinamika Infotama;Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaanPDT 2012, PT. Prima Yasa Eduka;Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaanPDT 2012, PT.

Sumber Solusindo Hitech;Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaanPDT 2012, PT. Metrocom Global Solusi;Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaanPDT 2012, PT. Wahana Datarindo Sempurna;Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaanPDT 2012, PT. Astra Graphia IT;Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaanPDT 2012, PT. Adhisakti Solusi Komputindo;Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaanPDT 2012, PT.

Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT2013(PT. Indosarana Dinamika Infotama);b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT2013(PT. Datindo Infonet Prima);c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT2013(PT. Wahana Datarindo Sempurna);d. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT2013(PT. Adhisakti Solusi Komputindo;e. Catatan Hasil Pemeriksaan Penilaian Teknis Pengadaan PDT2013;f. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT;g.

Astra Graphia, tbk;Urutan presentasi dokumen teknis pengadaan portabel dataterminal (PDT);Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaanPDT 2012, PT. Astra graphia tbk;Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaanPDT 2012, PT. Indosarana Dinamika Infotama;Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaanPDT 2012, PT. Prima Yasa Eduka;Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaanPDT 2012, PT.

., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.7) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.8) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran

., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.11) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP nomor : 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.12) SPM-LS nomor SPM : 145/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak., SH., M.Si selaku Pengguna Anggaran.13) Surat

Teknis Kegiatan.46) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.47) SPP nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab.

Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.49) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP nomor : 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.50) SPM-LS nomor SPM : 204/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak

Teknis Kegiatan.85) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.86) SPP nomor : 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 Nama Program : Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan : Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kab.

ARIA RIPTA SARANA Nomor : 080ARS/srttender/VII/2012 Tanggal16 Juli 2012, perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan PenyusunanMasterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yangmemuat ;Usulan Teknis E.4. Keterlibatan Tenaga Ahli / Personil dan Daftar TenagaAhli Yang Dibutuhkan,E.5.

No.33/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg.34Administrasi dan Teknis Pekerjaan Penyusunan MasterplanKegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas,yang memuat ;Usulan Teknis E.4. Keterlibatan Tenaga Ahli / Personil dan Daftar TenagaAhli Yang Dibutuhkan,E.5.

., SE selaku Bendahara Pengeluaran dan IdhamMasyhuri, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.Hal 113 dari 175 Putusan.

Demikian pula pada tahapproses selanjutnya, PT Aria Ripta Sarana secara administratif, secara teknis dan secarabiaya juga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan peringkat sebagaimana diuraikandalam beritaberita acara evaluasi biaya dan evaluasi teknis yang telah dikeluarkan PokjaPengadaan.

Oleh karena adanya arahan dari Saksi Raja Ishaktersebut, maka pihak Pokja tidak melakukan evaluasi teknis dan evaluasi biaya terhadapPT Aria Ripta Sarana, namun pihak Pokja diminta oleh Saksi Raja Ishak untukmenandatangani Berita Acara yang menyatakan telah dilakukan evaluasi teknis danbiaya.

Zakaria, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,Ir.

Martinus Rombebunga diangkat menjadi PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang baru menggantikan Ir.

MartinusRombebunga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) danTerdakwa Syahrial Sahabuddin, ST selaku Konsultan Pengawas;Bahwa dengan telah ditandatanganinya laporan kemajuan pekerjaan denganbobot 100 %, maka Ir.

Rombebunga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)dan Terdakwa Syahrial Sahabuddin, ST selaku Konsultan Pengawas, makaIr.

Martinus Rombebunga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Ir.

Direktur Jenderal, Direktur Teknis Kep:berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor 43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang PeliWewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah DiJenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Untuk dan Ata:Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif d:Pabean;bahwa atas penetapan kembali tarif tersebut, Direktur Teknis Kepabeanan menerbitkan Surat PeKembali Tarif dan/atau

Menurut Terbandingbahwa berdasarkan hasil konfirmasi spesifikasi teknis terkait GVW Truk Mitsubishi kepada PTYudha Tiga Berlian Motor dengan surat nomor : 009/KTBCPD/II/2001 tanggal 31 Marekedapatan perbedaan GVW pada Pemberitahuan Impor Barang;bahwa Direktorat Teknis Kepabeanan berdasarkan penelitian ulang atas klasifikasi terhadap tbekas yang diimpor oleh Pemohon Banding telah diketahui besaran Gross Vehicle Wieght (GVWnya: No pada Jenis Barang GV'PIB (torUsed Mitsubishi Cargo Truck 20Chassis No

Impor truk bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 63/MDA12/2009, dimana setiap pengimporannya harus dilengkapi dengan Surat PersetujuanBarang Bukan Baru dan telah dilakukan pemeriksaan teknis termasuk didalamnya penghGross Vehicle Weight (GVW) oleh Surveyor yang ditunjuk.2. Penunjukan Surveyor sebagai pelaksana pemeriksaan teknis untuk impor barang modabaru diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/MDAG/KEP/1/2010.3.

Instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasanDirektur Jenderal; dan/ataub.

terlebih dahSurveyor.(2) Pelaksanaan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diasal muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri.(3) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. kelayakan pakai barang modal bukan baru;b. spesifikasi teknis yang mencakup nomor Pos Tarif/HS barang modal bukan baru:c. jumlah dan nilai barang modal bukan baru.(4) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dittke dalam Certificate of Inspection

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : IKHSAN RUMAHTOLOKIT, Pratu NRP 31110269140292, terbukti bersalah melakukan pelanggaran : "Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".

2.

IKHSAN RUMATOLOKIT, Pratu NRP31110269140292, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: Mengemudikankendaraan bermotor dijalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputikaca spion dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan.Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 14 (empat belas) hari.Membebankan biaya

Bahwa pertimbangan teknis yang di maksud adalah sebagai salahsatu syarat untuk mendapatkan izin Usaha Penyediaan SaranaWisata Alam (IUPSWA) adalah adanya pertimbangan teknis dariKepala SKPD yang membidani Keparawisataan dalam hal iniTERGUGAT, sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Ayat (2)huruf a Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konsevasi Alamtentang Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis PemohonIzin Pengusaha Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, TamanNasional, Taman Hutan Raya dan Taman

Bukti P 11Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima SuratPermohonan Pertimbangan Teknis tanggal 17 Juni2020.Fotokopi sesuai dengan copy Kartu.

itu diberikan 30hatri setelah permohanan masuk pasal 1, pasal 2 dalam halpertimbangan teknis belum mendapat putusan selama 30 haripermohonan tetap di terbitkan tanpa pertimbangan teknis, pasal3 pertimbangan teknis dari kepala UPT dari kepala Balai dalamhal ini di berikan setelah pertimbangan teknis dari SKPD yangmembidangi pariwisata daerah dikeluarkan. pertimbangan itudiberikan kalau memenuhi persyaratan administrasi atau kalauperlu bisa dengan peninjauan lapangan;Bahwa Balai Taman Taka Bonerate

Pertimbangan teknis dari Kepala UPT atau UPTD setempat; danb.Pertimbangan teknis dari Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan setempatPasal 91) Pertimbangan teknis dari Kepala UPT atauUPTD setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8ayat (2) huruf amemuat :a.Luas dan lokasi yang direkomendasikan;b. Pertimbangan ekologis;c. Pertimbangan pengembangan Pariwisata alam di kawasan;d. Pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya setempat;e. Pertimbangan kemampuan financial atau bonafiditas pemohon;f.

Kepala SKPD yang membidangi keparawisataan setempat.Dalam hal pertimbangan teknis Kepala UPT/UPTD atau SKPD yangmembidangi keparawisataan setempat lebih dari 30 (tiga puluh) harikerja, maka permohonan pengajuan IUPSWA dapat dilanjutkan tanpapertimbangan teknis.Pertimbangan teknis dari Kepala UPT/UPTD diberikan setelah adapertimbangan teknis dari kepala SKPD yang membidangikeparawisataan setempat.Pertimbangan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)diberikan setekah persyaratan administrasi

Pihak Pertama selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MENGETAHUI / MENYETUJUITerdakwa (IV) Drs.

Teknis Pekerjaan dan Terdakwa (III) FARISMAN HAREFAHal. 39 dari 144 hal.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Teknis bertanggungjawab kepada PPTK(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melalui Direksi Pekerjaan ;Adapun dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara PemeriksaanPekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani olehTerdakwa (1) BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO DAELIT, ST. selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa (II) VERCELLYAJUSMAN DAELI, ST. selaku Direksi Pekerjaan, Terdakwa (III) FARISMANHAREFA selaku Direksi Teknis

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Teknis bertanggungjawab kepadaPPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melalui Direksi Pekerjaan.Menimbang, bahwa, Terdakwa III.

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu .Rizky Dwi Setiono Pratu NRP 31160094770196 bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas "(Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah"
2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

Bahwaberkaitan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) di Kabupaten SumbaBarat Daya yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya dan dibantu oleh tenaga dari DinasSosial Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang pelaksanaannya sudah ditentukan dalamPetunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pembentukan KUBEpenumbuhan keluarga miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 yangdikeluarkan oleh Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara

biayabiaya lain haruslah tetap mengacu kepadaPetunjuk Teknis, tidak dilakukan sepenuhnya oleh panitia penyelenggara yang ada diKabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : NTT/UP/183/V1I/2009, hal ini terjadi oleh karena seluruh pengelolaan keuangan Bimbingan Teknis(BIMTEK) tidak dikelola oleh panitia penyelenggara, akan tetapi dikelola sendirioleh Terdakwa dan setiap pencairan keuangan Bimbingan Teknis (BIMTEK) tidaklagi

Bahwa berkaitan dengan pelaksanaanBimbingan Teknis (BIMTEK) di Kabupaten Sumba Barat Daya yang dikelola dandilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SumbaBarat Daya dan dibantu oleh tenaga dari Dinas Sosial Propinsi Nusa TenggaraTimur, yang pelaksanaannya sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis PelaksanaanKegiatan Bimbingan Teknis dan Pembentukan KUBE penumbuhan keluarga miskindi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas SosialHal. 21 dari 46 hal

Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) diKabupaten Sumba Barat Daya yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya dan dibantu olehtenaga dari Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang pelaksanaannya sudahditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis danPembentukan KUBE penumbuhan keluarga miskin di Kabupaten Sumba Barat DayaTahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara

;Recana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Program PemberdayaanFakir Miskin komunitas adat terpencil dan penyandang masalahkesejahteraan sosial Tahun Anggaran 2009 ;Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran lingkungan Dinas Sosial PropinsiNusa Tenggara Timur Nomor : NTT/UP/UP/216/VII/2009 ;Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pembentukanKUBE penumbuhan keluarga fakir miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya.Dinas Sosial Propinsi NTT ;Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan KUBE

Memerintahkan Pemohon untuk memberikan pendampingan psikologis kepada anak Pemohon (Siti Nuraeni binti Mulyadin) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;

3. Membebankan biaya perkara sejumlahRp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wonosari

Tim teknis melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember2013;halaman 12 dari 180 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMBahwa Tugas Tim Teknis berdasarkan Lampiran Peraturan MenteriPertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten / Kota sebagai berikut:Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:a) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedoman yangdisusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsi disesuaikandengan

Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari2013 halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten /Kotamenyatakan sebagai berikut: Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:a) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedoman yangdisusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsi disesuaikandengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;b) melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;c) melakukan bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi

Tim teknis melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember2013;Bahwa Tugas Tim Teknis berdasarkan Lampiran Peraturan MenteriPertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten / Kota sebagai berikut:Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:a) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedoman yangdisusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsi disesuaikandengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan

168 dari 180 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS TPK/2015/PT.BJM2013 halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten /Kotamenyatakan sebagai berikut: Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:a.

MENGADILI:

1. Menyatakan AnakRikotampati alias Riko bin Zulkarnain, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannyasebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam lembaga diUnit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Pontianakselama 9 (sembilan) bulan dan pidana pelatihan

kerja diUnit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Pontianakselama 3 (tiga) bulan;

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AHMAD JAZULI, Pratu NRP 31140539560493, terbukti bersalah melakukan pelanggaran : "Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: AHMAD JAZULI, Pratu NRP 31140539560493,terbukti bersalah melakukan pelanggaran: Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan tidakmemenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKByang ditetapkan.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratusribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 21 (dua puluh satu) hari.3.

dan spesifikasi teknis.

Tabel Spesifikasi Teknis.

teknis.

Tim teknis melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31Desember 2013; Bahwa Tugas Tim Teknis berdasarkan Lampiran Peraturan MenteriPertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten / Kota sebagai berikut:Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:a) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedomanyang disusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsidisesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yangdikembangkan

WAHIDAH MARWIYAH BINTIAHMAD GUZANI selaku anggota Tim Teknis, yang diberikan melaluiterdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku KetuaTim Teknis untuk nantinya digunakan dalam rangka perjalanan untukmengurus Dana Bansos Fiber ke Jakarta;4.

Lampiran Peraturan MenteriPertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten /Kota menyatakansebagai berikut: Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:a) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedomanyang disusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsidisesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yangdikembangkan;b) melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;C) melakukan bimbingan teknis,

Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara pengeluaran yang didalamnya terdapat Nomor SPD, Tanggal SPD dan jumlah Dana;

Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara pengeluaran yang didalamnya terdapat Nomor SPD, Tanggal SPD dan jumlah Dana;

Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara pengeluaran yang didalamnya terdapat Nomor SPD, Tanggal SPD dan jumlah Dana;

Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara pengeluaran yang didalamnya terdapat Nomor SPD, Tanggal SPD dan jumlah Dana;

Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara pengeluaran yang didalamnya terdapat Nomor SPD, Tanggal SPD dan jumlah Dana;

;
26. Foto Copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi lunas 100persen;
27. Foto Copy (legalisir) BA Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP Nomor: 244/BA-PP/2014 tanggal 15 Desember 2014;
28. Foto Copy (legalisir) SPM dan SP2D lunas 100persen;
29. Foto Copy (legalisir) Surat Penetapan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis;
30. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0005320/LS-BL/2014 tanggal

;
46. Surat Spesifikasi teknis Nomor : 0274/45/PPTK-II/2014 tanggal 21 April 2014.
47. Surat Penyampaian Hasil Aanwijzing Nomor : 18/POKJA II/IV/2014 tanggal 21 April 2014.
48. DPA Nomor : 1.20.120.15.02.05.5.2.;
49. Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tanggal 21 Maret 2014.

FrozaholicJayaAbadi terdapat kesamaan dokumen teknis yaitu dokumen spesifikasi teknis,dan jadwal waktu pelaksanaan/pengiriman barang.2.

Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja,bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atauHalaman 11 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217.

FrozaholicJayaAbadi terdapat kesamaan dokumen teknis yaitu dokumen spesifikasi teknis,dan jadwal waktu pelaksanaan/pengiriman barang;2.

/PT BNA1) : Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK (KPA)memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan danmasukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir. Jadi, penentuanspesifikasi teknis sebaiknya dilakukan oleh orang yang mengetahui denganbenar tentang spesifikasi teknis yang dlinginkan (dibuatnya).

Spesifikasi Teknis itu dikonsultasikan kepada BPBDKota Banda Aceh dan BPBA, Saksi Arweensyah dan Saksi Ahmad Bulyamelaporkan hasil konsultasi Spesifikasi Teknis kepada Terdakwa.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan

yanghilang tersebut adalah Pemerintah Unit Pelaksana Teknis Daerah BalaiBenih Ikan (UPTDBBI) Sumpur Kudus, Dinas Pangan dan PerikananKabupaten Sijunjung; Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telahmengambil ikan tersebut, namun berdasarkan pemantauan kamera CCTVHalaman 4 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Swidiperkirakan pelakunya berjumlah 4 (empat) orang, kemudian Saksidiberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa orang yang telah mengambil ikandi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai

semenjak adanya peristiwahilangnya ikanikan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan(UPTDBBI) Sumpur Kudus, Saksi mulai sering tidur di Asrama UnitPelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (UPTDBBI) Sumpur Kudus,berbeda dengan tugas teman Saksi yang bernama Yoki Asman panggilanYoki bertugas sebagai penjaga dan membantu pekerjaan teknisi di UnitPelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (UPTDBBI) Sumpur Kudus,dan Saksi Yoki Asman panggilan Yoki memang tinggal di Asrama UnitPelaksana Teknis Daerah

(Kepala UPTD BBI), Saksi Elvi Jendri dan Saksi Ridhoven Apri Yurizalpanggilan Ridho yang merupakan rekan kerja Saksi;Bahwa tugas Saksi seharihari di Unit Pelaksana Teknis Daerah BalaiBenih Ikan (UPTDBBI) Sumpur Kudus adalah sebagai penjaga UnitPelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (UPTDBBI) Sumpur Kudusdan membantu pekerjaan teknisi di Unit Pelaksana Teknis Daerah BalaiBenih Ikan (UPTDBBI), dan Saksi tinggal di Asrama Unit PelaksanaTeknis Daerah Balai Benih Ikan (UPTDBBI) bersama istri dan anakSaksi

di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai BenihIkan (UPTDBBI) Sumpur Kudus sepeda motor diparkirkan dahulu di SumuPauh di semaksemak, lalu Terdakwa dan temantemannya berjalan kakimenuju belakang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (UPTDBBI) Sumpur Kudus; Bahwa cara Terdakwa bersama temanteman Terdakwa mengambilinduk Ikan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (UPTDBBI)Sumpur Kudus tersebut adalah setelah sampai di belakang Unit PelaksanaTeknis Daerah Balai Benih Ikan (UPTDBBI) Sumpur

pagar dan masuk ke dalamlokasi kolam ikan milik Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (UPTDBBI) Sumpur Kudus tersebut, Terdakwa dan temantemannya menemukanHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Swikarung di dekat pagar tersebut, lalu karung itu dibawa oleh Arnol, Adol dan Riomasuk ke dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (UPTDBBI)Sumpur Kudus;Menimbang, bahwa setelah Arnol, Adol dan Rio berhasil masuk kedalam lokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (