Untuk melalui Ketua Pengadilan NegeriLubuklinggau dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapatmenyatakan sebidang tanah/sawah yang terletak di tepi Tugu P.U.

2 KUH Perdata surat keterangan jual beli tertanggal 22Desember 1987 adalah tidak sah dikarenakan salah satu pihak belum dewasa ataubelum cakap untuk membuat suatu perjanjian;Pada saat dibuatnya surat keterangan jual beli tertanggal 22 Desember 1987 dimanasalah satu pihak dinyatakan tak cakap, maka orang tersebut dapat menuntutpembatalan perjanjian tersebut, Hal ini menurut Pasal 1331 KUH Perdata;Berdasarkan keterangan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeridan Majelis Hakim yang menangani

perkara ini dapat memutuskan surat keteranganjual beli tertanggal 22/12/1987 adalah tidak sah atau cacat hukum;7 Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah menjual harta warisan yaknisebidang tanah/sawah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 2di atas kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, makaatas perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang menangani perkara inidapat memutuskan bahwa perbuatan Tergugat I merupakan

Taba Pingin yangsekarang telah berubah namanya menjadi Jalan Siring Agung, Kelurahan SiringAgung, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau;Dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan sdr Mindan/Jaminas;e Sebelah Timur berbatasan dengan sdr Jepar;e Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Junet;e Sebelah Selatan berbatasan dengan Tugu P.U;Adalah tidak sah atau cacat hukum, untuk itu Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Majelis Hakim yang menangani

Maka Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan melalui Majelis Hakim yang menangani perkara inidapat menghukum Tergugat II untuk mengembalikan sebidang tanah/sawah yang terletak di tepi Tugu P.U.

Dalam perberlakuan PERMA No 2 tahun 2012 menghendaki adanyakoordinasi antara pihakpihak yang menangani perkara, dalam hal inipihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan , agar tidak terjadi kendaladalam menangani perkara tersebut ; 2.

Apabila hal tersebut pada angka diatas belum ada koordinasi antarapihak yang menangani tersebut, maka terhadap perkara yang diajukanoleh Penuntut umum dilimpahkan secara biasa dan oleh KetuaPengadilan Negeri telah menunjuk Majelis Hakim yang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka terhadap perkara yangdilimpahkan tetap di proses secara biasa tidak bisa dirubah jadi acaracepat sebagaimana pasal 205210 KUHAP, dan terhadap perkara tersebutharus dilaksanakan dengan mempercepat proses pemeriksaannya

Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah bersepakat untukberusaha membina keduanya dalam upaya menangani masalahmasalahrumah tangga yang timbul di kemudian hari;Bahwa di persidangan, telah hadir pula anak Pemohon yangDermnama .........

Adapun. ................0.tidak memiliki pekerjaan; Bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon istriya tersebutmasih berusia muda, maka keluarga pihak Pemohon serta keluargapihak oo... telah bersepakat akan membantu kebutuhanfinansial keduanya setelah menikah; Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah bersepakat untukberusaha membina keduanya dalam upaya menangani masalahmasalah rumah tangga yang timbul di kemudian hari;3.

pernikahan; Bahwa Saat INI ..........cee telah bekerja sebagai petani danburuh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 perbulan.Adapun ............0::0000+ tidak memiliki pekerjaan; Bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon istriya tersebutmasih berusia muda, maka keluarga pihak Pemohon serta keluargapihak oo... eee telah bersepakat akan membantu kebutuhanfinansial keduanya setelah menikah; Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah bersepakat untukberusaha membina keduanya dalam upaya menangani

Adapunbeeeeeeeeeaeeeeeeeees tidak memiliki pekerjaan; Bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon istriya tersebut masihberusia muda dan belum memiliki kemapanan psikologis dan finansial, makakeluarga pihak Pemohon serta keluarga pihak .................. telah bersepakatakan membantu kebutuhan keduanya setelah menikah; Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah bersepakat untukberusaha membina keduanya dalam upaya menangani masalahmasalahrumah tangga yang timbul di kemudian hari;Menimbang, bahwa adanya

Hakim Yang menangani permohonan memohon untuk dapatmemberikan suatu penetapan mengenai Akta Kematian An. Alamsyahtersebut.Berdasarkan halhal tersebut diatas maka dengan ini mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Idi Cq.

Hakim yang menangani Permohonan untukmenerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.Menyatakan bahwa benar Alamsyah Suami Pemohon telah meninggal duniapada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2003 dan dimakamkan di GampongBantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur.Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan AktaKematian Ssuami pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Islam SIT AISYAHMADIUN, setelah dilakukan pemeriksaan dan rontgen, korban SADIKUNdisarankan untuk dilakukan operasi karena terdapat punggung kanan korbanyang bergeser.Bahwa korban masuk Instalasi Gwat Darurat (IGD) Rumah Sakit IslamMadiun hari Senin malam.Bahwa setelah keluarga korban SADIKUN bermusyawarah, sepakat untukdilakukan operasi.Bahwa operasi dilakukan hari Selasa sekitar jam 07.00 WIB s/d jam 08.00WIB.Bahwasetelah dilakukan operasi, dokter yang menangani

korban SADIKUNmengatakan bahwa tekanan darah korban turun dan kesadarannyaberkurang.Bahwa dokter yang menangani korban SADIKUN mengatakan bahwapenyakit lama korban kambuh, karena korban ada riwayat penyakit ginjal,maag, dan komplikasi.Bahwa dokter yang menangani korban mengatakan bahwa Faktorkecelakaan mempengaruhi faktor kambuhnya penyakit lama korban.Bahwa saksi tidak pernah tahu korban mempunyai riwayat penyakit.Bahwa sebelum kejadian tertabrak, korban tidak pernah dilakukan medicalcheck up.Bahwa

Bahwa setelah dilakukan operasi, dokter yang menangani korban SADIKUNmengatakan bahwa tekanan darah korban turun dan kesadarannyaberkurang. Bahwa dokter yang menangani korban SADIKUN mengatakan bahwapenyakit lama korban kambuh, karena korban ada riwayat penyakit ginjal,maag, dan komplikasi. Bahwa dokter yang menangani korban mengatakan bahwa Faktorkecelakaan mempengaruhi faktor kambuhnya penyakit lama korban. Bahwa saksi tidak pernah tahu korban mempunyai riwayat penyakit.

persendian di bahu kanan korban yang tertarik.Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB s/d pukul 08.00 WIB,dilakukan operasi untuk memperbaiki sendi yang tertarik.Bahwa korban di rumah sakit sekitar 4 (empat) malam, dari malam selasasampai dengan hari jumat.Bahwa Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah).Bahwa Terdakwa tidak ikut menanggung biaya korban di rumah sakit.Bahwa ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban.Bahwa dokter yang menangani

./2016pembiayaan tersebut maka demi hukum Pengadilan Negeri Kebumen tidakmemiliki Kewenangan secara absolut untuk menangani perkara ini dengandasar:a.

Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama telah dinyatakan secara tegas bahwa wewenang untukmemeriksa, memutus, dan menyelasaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang sengketa ekonomisyariah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;Bahwa dengan mengingat dan mempertimbangkan akad murabahahsebagai praktik dan implementasi dari prinsip dalam bidang ekonomisyariah maka dengan sendirinya menjadi jelas bahwa PengadilanAgamalah yang berwenang secara absolut menangani

dinyatakan dalam ketentuan penutupnya Pasal 14 ayat (2)yang berbunyi:Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini tunduk pada hukumpositif yang berlaku di Indonesia yang akan dituangkan dalam bentuksurat menyurat dan kertaskertas yang merupakan bagian tidakterpisahkan dalam akad ini;Bahwa apabila dari sisi praktis majelis berpendapat bahwa PengadilanNegeri dengan dasar penjelasan Pasal 55 ayat (2) UndangUndangNomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah telah mempraktikkankewenangannya dalam menangani

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 juncto UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang subyek hukumnya antara orang orang yang bergama Islam, objeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasamaperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Sehingga dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa pengadilanagamalah yang berwenang dalam menangani

Kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam menangani perkaraa quo, dan2). Legal standing dari Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia Kabupaten Kebumen, yang dalam uraiannya pada pokoknyarnenyatakan bahwa Penggugat II tidak memenuhi kualifikasi sebagaikonsumen;3.

Melanggar Asas Kepastian Hukum karena KPU Kabupaten Mamasadan Panwaslu Kabupaten Mamasa sebagai Pejabat Penyelenggaradan Pengawas Pemilu dalam menangani Usulan PencalonanPenggugat tidak dilandaskan pada perundangundangan, KepatutanHalaman 6 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 523 K/TUN/20139.2.9.3.9.4.25,9,5.dan Keadilan dalam menjalankan setiap Tahapan dan JadwalPencalonan DPRD Kabupaten Mamasa;Melanggar Asas Kepentingan Umum karena KPU Kabupaten Mamasadan Panwaslu Kabupaten Mamasa sebagai Pejabat Penyelenggaradan Pengawas Pemilu dalam menangani Usulan PencalonanPenggugat tidak mendahulukan Kepentingan dan Kebesaran PartaiDemokrat dengan tidak mencantumkan nama Penggugat pada DCTAnggota DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2014 dari Partai Demokratsehingga DCT Partai

Demokrat pada Daerah Pemilihan Mamasa 1(satu) dari DCS berjumlah 11 (Sebelas) orang menjadi 10 (Sepuluh)Orang di DCT;Melanggar Asas Keterbukaan karena KPU Kabupaten Mamasa danPanwaslu Kabupaten Mamasa sebagai Pejabat Penyelenggara danPengawas Pemilu dalam menangani Usulan Pencalonan Penggugattidak membuka diri terhadap Hak Penggugat untuk memperolehinformasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentangPenyelenggaraan Penggantian Pencalonan Penggugat terhadapDjidon Pampang;Melanggar Asas Proporsionalitas

karena karena KPU KabupatenMamasa dan Panwaslu Kabupaten Mamasa sebagai PejabatPenyelenggara dan Pengawas Pemilu dalam menangani UsulanPencalonan Penggugat tidak mengutamakan keseimbangan antarahak, Kewenangan dan kewajibannya sebagai Pejabat penyelenggarapemilu;Melanggar Asas Profesionalisme karena KPU Kabupaten Mamasadan Panwaslu Kabupaten Mamasa sebagai Pejabat Penyelenggaradan Pengawas Pemilu dalam menangani Usulan PencalonanPenggugat tidak bertindak cermat dan penuh kehatihatian sesualkeahliannya

berdasarkan Kode Etik dan perundangundanganmengenai Pejabat Penyelenggara Pemilu;Melanggar Asas Akuntabilitas karena KPU Kabupaten Mamasa danPanwaslu Kabupaten Mamasa sebagai Pejabat Penyelenggara danPengawas Pemilu dalam menangani Usulan Pencalonan Penggugatsebagai pihak yang berhak menggantikan Djidon Pampang pada DCTAnggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Partai Demokrat DaerahPemilinan Mamasa 1 (Satu) tidak mampu mempertanggungjawabkanHalaman 7 dari 16 halaman.

wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dihubungkan dengan gugatan a quo, dapat diketahui bahw a gugatan sederhana a quo dibuat dan ditandatangani oleh Yusteja Widiastuti selaku Karyawan di BPR Cepu Nasional Bank sebagai Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani

Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko dan APU PPT sebagai penerima Kuasa dari Paryoto selaku Direktur Utama PT BPR Cepu Nasional Bank yang beralamat di Dusun Jalaan Rt.11 Rw.03 Kec Padangan Kab Bojonegoro berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Maret 2022 dan surat tugas tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Yusteja Widiastuti selaku Karyawan di BPR Cepu Nasional Bank sebagai Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani

(2) Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;

Menimbang, bahwa dengan ditunjuknya Kuasa Penggugat yaitu Yusteja Widiastuti selaku Karyawan di BPR Cepu Nasional Bank sebagai Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko dan APU PPT yang meskipun beralamat di wilayah hukum atau domisili

;Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB. tibatiba bayi tersebut sepertitersedak dan akhirnya meninggal dunia di Pondok Bersalin Bunda Husada milikTerdakwa, dan setelah diperiksa oleh Terdakwa ternyata terdapat luka bakartangan bayi sebelah kiri, padahal yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwaselaku bidan dalam menangani pasien hamil dengan resiko (usia kehamilan 32minggu 5 hari) dan dalam perawatan bayi kurang bulan (prematur) seharusnyamelakukan penanganan khusus yaitu dengan dirujuk ke rumah sakit

Namun kenyataannya hal tersebut tidakdilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa malah menangani sendiri sehingga bayiprematur tersebut meninggal dunia ;Hal tersebut sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 25/MF/III/2009tanggal 20 Maret 2009, yang ditandatangani oleh dr.

atasbantal diletakkan dimeja dengan posisi bayi miring ke kanan dan tangan kiriberada di atas, kemudian diterangi oleh lampu bolam dengan daya 60 Wattdengan jarak 20 cm dari tangan bay) ;Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB. tibatiba bayi tersebut sepertitersedak dan akhirnya meninggal dunia di Pondok Bersalin Bunda Husada milikTerdakwa, dan setelah diperiksa oleh Terdakwa ternyata terdapat luka bakartangan bayi sebelah kiri, padahal yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwaselaku bidan dalam menangani

(lima ratus ribu rupiah) danyang ketiga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa terdakwa dalam melakukan pengobatan maupun perawatan terhadapkorban tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa salahdalam menangani korban yang mengalami patah tulang, sehingga korban RIZKYANDRIAN berdasarkan dokter yang menangani korban mengalami kecacatanfungsi dan bentuk secara permanen pada lengan bawah, pergelangan tangandan tangan kanannya serta mengalami kerugian harta benda

Sakit Asta Brata Bhayangkara Batu Malang;Bahwa keluarga korban yaitu BOINAH pada saat berobat telah mengeluarkanbiaya yang dibayarkan kepada terdakwa sebesar : yang pertama Rp. 800.000,Hal. 5 dari 19 Halaman(delapan ratus ribu rupiah), yang kedua Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) danyang ketiga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa terdakwa dalam melakukan pengobatan maupun perawatan terhadapkorban tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa salahdalam menangani

korban yang mengalami patah tulang, sehingga korban RIZKYANDRIAN berdasarkan dokter yang menangani korban mengalami kecacatanfungsi dan bentuk secara permanen pada lengan bawah, pergelangan tangandan tangan kanannya serta mengalami kerugian harta benda untuk pengobatan,sesuai dengan visum et repertum no. 445/52/409.206/2014 tanggal 08 Januari2014, dengan kesimpulan Fractur terbuka radius ulna sepertiga distal denganbone loss radius, pasca fiksasi external, dan pada korban ditemukan : lukagranulasi

ayahnyaWIYONO dibawa ke Rumah Sakit Asta Brata Bhayangkara Batu Malang; Bahwakeluarga korban yaitu BOINAH pada saat berobat telah mengeluarkan biayayang dibayarkan kepada terdakwa sebesar : yang pertama Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah), yang kedua Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) danyang ketiga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa terdakwa dalam melakukan pengobatan maupun perawatan terhadapkorban tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa salahdalam menangani

korban yang mengalami patah tulang, sehingga korban RIZKYANDRIAN berdasarkan dokter yang menangani korban mengalami kecacatanfungsi dan bentuk secara permanen pada lengan bawah, pergelangan tangandan tangan kanannya serta mengalami kerugian harta benda untuk pengobatan,Hal. 7 dari 19 Halamansesuai dengan visum et repertum no. 445/52/409.206/2014 tanggal 08 Januari2014, dengan kesimpulan Fractur terbuka radius ulna sepertiga distal denganbone loss radius, pasca fiksasi external, dan pada korban ditemukan

Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapatmemberikan suatu Penetapan mengenai perubahan tahun lahir Pemohontersebut;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Idi Cg. Hakim yang menangani Permohonan untukmenerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaiberikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Surat EdaranJaksa Agung SE03/B/B5/8/1988 tanggal 06 Agustus 1988tentang penyelesaian barang rampasan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap, barang rampasan tersebut harusdilimpahkan penanganannya dari bidang yang menangani sebelum menjadibarang rampasan kepada bidang yang berwenang menyelesaikan barangrampasan tersebut dengan cara melampirkan salinan voms/extract vonisHalaman 7 dari 35 Putusan Nomor

barang bukti sebelummenjadi barang rampasan, serta Kasubag PembinaanKejaksaan Negeri selaku bidang yang berwenangmenyelesaikan barang rampasan agar dapat dilakukanpelimpahan penanganan barang rampasan dari Jaksa selakuSsatuan tugas yang menangani barang bukti sebelum menjadibarang rampasan kepada Kasubag Pembinaan KejaksaanNegeri selaku bidang yang berwenang menyelesaikanbarang rampasan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.Bahwa hasil dari pelaksanaan tersebut kemudianditindaklanjuti dengan dibuatkan

Berita Acara PenyerahanBarang Sitaan Yang Bersifat Terlarang/BarangRampasan/Barang Bukti Yang Dikembalikan Tetapi TidakDiambil/Barang Temuan Untuk Dimanfaatan/Dimusnahkan(BA22) yang menandakan bahwa telah dilakukanpenyerahan barang bukti rampasan berupa uang dari Jaksaselaku satuan tugas yang menangani barang bukti sebelummenjadi barang rampasan (selaku pihak pertama) kepadaKasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri selaku bidang yangberwenang menyelesaikan barang rampasan (selaku pihakkedua) untuk keperluan

Surat EdaranJaksa Agung SE03/B/B5/8/1988 tanggal 06 Agustus 1988Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 12/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBRtentang penyelesaian barang rampasan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap, barang rampasan tersebut harusdilimpahkan penanganannya dari bidang yang menangani sebelum menjadibarang rampasan kepada bidang yang berwenang menyelesaikan barangrampasan tersebut dengan cara melampirkan

Selanjutnyasaksi DEWI WULANDARI NINGSIH meminta pendapat saksiSURYANTO untuk menyerahkan uang kepada TerdakwaLukman,SH, serta membenarkan bahwa Terdakwa Lukmanadalah Jaksa yang menangani perkaranya dan disetujuisaksi SURYANTO, kemudian Terdakwa Lukman,SH bersamasaksi DEWI WULANDARI NINGSIH dan saksi IDAHERLINAWATI menuju Bank BCA di daerah Nagoya, di BankBCA tersebut saksi DEWI WULANDARI NINGSIH mencairkanuang sebesar Rp.240.000.000. ( dua ratus empat puluh jutarupiah) berupa uang pecahan seratus

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Als Rido Bin Rahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau