Ditemukan 2824764 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA ; H. Indar, S.Sos
111 — 551 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • ATHANASIUS ALLORAFRA, tidak terdapat tanggal, dan terdapat tandatangan yangmenerima FLORANTIN WABISER;1 (satu) lembar surat tanda setoran Rp160.000.000,00 (seratus enampuluh juta rupiah) dengan uraian pengembalian dana bulletin padakantor DPRD Kabupaten Mimika TA 2011, tanggal 20 September 2013yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Setwan FLORANTINWABISER dan pegawai Bank Papua AHAS W.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 469/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 5 Nopember 2018 — ARI MUHAMAD SOBARI bin HIDAYAT FABER S.pd >< YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) CS
108 — 625
  • ARI MUHAMAD SOBARI bin HIDAYAT FABER S.pd >< YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) CS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 197/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
PERSEKUTUAN WAHYUDI, HENDHARTO, OLINA dan REKAN
Tergugat:
KOPERASI INDUK PEGAWAI-PLN
71 — 35
  • Penggugat:
    PERSEKUTUAN WAHYUDI, HENDHARTO, OLINA dan REKAN
    Tergugat:
    KOPERASI INDUK PEGAWAI-PLN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-02-2008 — Upload : 31-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229K/TUN/2007
Tanggal 14 Februari 2008 — KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, BANJARMASIN (KOPEGTEL BJM) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
24 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, BANJARMASIN (KOPEGTEL BJM) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 13-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 649/Pdt.P/2019/PN Gsk
Tanggal 3 Desember 2019 — Pemohon:
BUKHARI
Termohon:
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KARYA DHARMA KPRI KARYA DHARMA
74 — 15
  • M E N E T A P K A N

    1. Menyatakan Termohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut;
    2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek;
    3. Menetapkan pengalihan/pembelian saham Koperasi Pegawai
    ,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Saham 1.500 lembar saham (1.85%) dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam RUPS-LB PT Gresik Migas, sehingga saham PT Gresik Migas menjadi 100% kepemilikannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah;
  • Menetapkan bahwa Pemohon mewakili Pengurus Koperasi Pegawai
    Pemohon:
    BUKHARI
    Termohon:
    KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KARYA DHARMA KPRI KARYA DHARMA
    pertama, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :BUKHARI, Tempat/Tanggal lahir: Lirik, 20 April 1968, Beralamat di PT.GRESIKMIGAS JL Dr.Wahidin Hudiro Husodo Gresik/ Puri Anggrek MasBlok GV Nomor 1, RT.004/RW/011, Kelurahan Rangkapan JayaBaru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, PekerjaanWiraswasta/ Direktur PT.Gresik Migas Gresik , untuk selanjutnyadisebut SCDAQAl rwrnn nnn nn nnn nnn n nnn nn nnn n nnn n nnn nnn ne nn ne eePEMOHON;LawanKOPERASI PEGAWAI
    Gresik Migas untuksaat ini adalah sebagai berikut :a) Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tersebut, sebanyak 79.800lembar saham (98,15%) dengan nilai nominal seluruhnya sebesarRp.7.980.000.000, (Tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh jutarupiah);b) Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Dharma tersebutsebanyak 1.500 lembar saham (1.85%) dengan nilai nominalselurunnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh jutarupiah);sehingga seluruhnya berjumlah 81.300 (Delapan puluh satu ribu tiga ratus
    Gresik Migas sudah tidak diketahui lagi;Bahwa dengan akan dilaksankannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan mewakiliKoperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Dharma terbatas dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sehingga dapatmengawal proses pemindahan saham Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dnarma pada RUPSLB PT Gresik Migas.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gresik menetapkanden1.2.gan amarnya yang berbunyi
    sebagai berikut;Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;Menetapkan pengalihan/pembelian saham Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dharma tersebut sebanyak 1.500 lembar saham (1.85%)dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluhjuta rupiah) dan Saham 1.500 lembar saham (1.85%) dengan nominalseluruhnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam RUPSLB PT GresikMigas, sehingga saham PT Gresik Migas menjadi 100%
    24 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dharma dinyatakan tidak aktif karena selama 3 (tiga) tahunberturutturut tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, danalamatnya sudah tidak diketahui lagi dan pengurusnya tidak ada, maka dengandemikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 07-05-2004 — Putus : 21-09-2004 — Upload : 21-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 38/G.TUN/2004/PTUN.SBY
Tanggal 21 September 2004 — ANEKA INMAS SARANA DRIYOREJO melawan PEGAWAI PERANTARA DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
88 — 42
  • ANEKA INMAS SARANA DRIYOREJO melawan PEGAWAI PERANTARA DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
    Perantara i Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa SuratAnjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 567/535/403.58/2004tertanggal 27 Pebruari 2004 tentang Anjuran Pegawai Perantara ; e Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan olehPenggugat kepada Sdr.
    ROBBY dkk.11hanya memohon kepada Pejabat Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik untuk memediatori sengketa hubungan kerjanya dengan Penggugat, sehinggadapat memberikan meditasi untuk mengambil langkah penyelesaian sengketanya ; Point 2 ( dua ) Bahwa dengan posita Gugatan nomor dua telah dikutip dari suratPejabat Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor567/535/403.58/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 dan dalil Penggugat adalah tidak benardan tidak berdasar hukum karena
    Penggugat sampai dengan batas waktu yangditentukan dalam surat anjuran Pegawai Perantara tersebut di atas belum pernahmemberikan jawaban tertulis atas anjuran yang diberikan oleh Pegawai Perantara pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ;Point 3 ( tiga ) Bahwa oleh karena pada point ini tidak diajukan dalil dan alasan yangpatut ditanggapi dalam jawaban, maka tidak perlu ditanggapi karena Penggugat secarategas mengakui telah menerima surat anjuran dari Pegawai Perantara yang telahmemberikan pemerantaraan
    Karena justru Pegawai Perantara telah memberikan saran agar supayabipartit dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi saran tersebut tidak pernah dapatdilakukan oleh pihak Penggugat tanpa memberikan laporan kepada Pegawai Perantara.Oleh karenanya Anjuran sebagaimanadimaksud.........dimaksud dalam Posita Point 8 Gugatan Penggugat tidak benar oleh karenanya harusditolak dan tidak dipertimbangkan atau setidaktidaknya dikesampingkan ; 9 Point 9 ( sembilan ) Bahwa oleh karena seluruh dalildalil dalam
    KEP.297/MEN/1985, tanggal 3 April 1985tentang Ppedoman Kerja Pegawai Perantara ; Bukti T3Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 23-10-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
196 — 129
  • Hakim akanmepertimbangkan tentang formalitas gugatan dari Penggugat;Menimbang, bahwa dalam posita ke 6 Penggugat menyatakan bahwaakibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, membuat Tergugatmenjadi malas bekerja sehingga belum mampu memberikan nafkah yangcukup untuk keluarga, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi dalampersidangan dan dalam Surat Gugatan dari Penggugat sendiri terungkap jikaTergugat mempunyai pekerjaan yaitu sebagai anggota POLRI yang otomatissebagi seorang PNS (Pegawai
    Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukangugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai denganperaturan perundangundangan;3.
    Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimanadimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker;Pasal 25Pegawai negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai darisuami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampai keluar akta cerai,dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud padaPasal 24 ayat (3);Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN PtiPasal 33Pelanggaran terhadap Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, termasuk melakukanperceraian
    Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1990mencakup:a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untukpaling lama 1 (satu) tahun;b. pembebasan dari jabatan;c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaipegawai Negeri Sipil; dand. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudahseharusnya Penggugat wajid melaporkan keadaan rumah tangganya dangugatan perceraian
    sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapatditerima, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yangbesarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;Mengingat, akan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata CaraPengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 15-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 630/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Desember 2019 — MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
Terbanding/Tergugat : KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
94 — 42
  • MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
    Terbanding/Tergugat : KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
    ., ParaAdvokat pada WIRSAMULIA & RAMON LAW FIRM,beralamat di Gedung Palma One Lantai 5 (Room 512), JalanHR Rasuna Said Kav.2 No.4, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.031/SK/SCPA/XII18 tanggal 11Desember 2018, selanjutnya disebut Pembanding semulapenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;MELAWAN :KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) Tanjung Priok,beralamat di Jalan Cempaka No.14, RT 4/RW 12, Rawabadak,Koja, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal inidiwakili Kuasanya Andyka Andlan
    Rekening Bank Mandiri Nomor 1200008884442 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priokili. .Rekening Bank BRI Nomor 053501000142302 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priokiv. Deposito Berjangka Umum Bank BJB, Nomor Referensi : KCPPemprov Banten 0569DEP2015IDROOO0069.Halaman 8 Putusan Nomor : 630/PDT/2019/PT.DKI18.Bahwa adapun permohonan sita jaminan tersebut, diperkuat olehdoktrin hukum M.
    Rekening Bank Mandiri Nomor 1200008884442 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok.ii. Rekening Bank BRI Nomor 053501000142302 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok.iv.
    Maritim BadanPengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapatkanpengesahan dari Kantor Wilayah Koperasi Daerah Khusus IbukotaJakarta tertanggal 28 November 1979 (Bukti T1a)dan sebagaimanatelah dilakukan Perubahan Terakhir berdasarkan Akta PerubahanAnggaran Dasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok(KOPEGMAR Tanjung Priok) Nomor 945 tertanggal 26 Februari 2018yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Taufig, S.H., M.Kn.
    (BuktiT1b)yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Nomor 000571/PAD/M.KUKM2/III/2018tertanggal 9 Maret 2018 Tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok (Bukti T1c), dan SuratKementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor000075/PAD/Dep.I/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 Perihal: LaporanHalaman 18 Putusan Nomor : 630/PDT/2019/PT.DKIPerubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok(Bukti T1d);Bahwa
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 19-12-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 20-01-2023
Putusan PN PARIAMAN Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Pmn
Tanggal 19 Januari 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
B.ROZALDI
95 — 32
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    B.ROZALDI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-03-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/Pdt/2018
Tanggal 15 Maret 2018 — EKARINA RATNAJATI, DK VS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINA CITRA HUSADA (KPRI BINA CITRA HUSADA)
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EKARINA RATNAJATI, DKVSKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINACITRA HUSADA (KPRI BINA CITRA HUSADA)
    ., dan kawan, ParaAdvokat, beralamat di Jalan Wonodri Sendang IVNomor 5 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Juli 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINACITRA HUSADA (KPRI BINA CITRA HUSADA),berkedudukan di Jalan Dr Sutomo Nomor 16 Semarang,diwakili oleh Sunarto, SST., S.Kep., Ners., M.Kes, KetuaKoperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Citra Husada,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr H.D. Djunaedi, S.H.
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 06-05-2024 — Putus : 22-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN POSO Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pso
Tanggal 22 Mei 2024 — Penggugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA BERSAMA KECAMATAN LAGE
Tergugat:
FERDINAND WUON
37 — 18
  • Penggugat:
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI KARYA BERSAMA KECAMATAN LAGE
    Tergugat:
    FERDINAND WUON
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 22-03-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 166/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 6 Desember 2018 — MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
142 — 82
  • MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
    Rekening Bank Mandiri Nomor 1200008884442 atasnama Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priokiil. Rekening Bank BRI Nomor 053501000142302 atasnama Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung PriokHalaman 8 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.iv. Deposito Berjangka Umum Bank BJB, Nomor Referensi: KCP Pemprov Banten 0569DEP2015IDROOO0069.18. Bahwa adapun permohonan sita jaminan tersebut, diperkuatoleh doktrin hukum M.
    Rekening Bank Mandiri Nomor 1200008884442 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok.ill. Rekening Bank BRI Nomor 053501000142302 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok.iv. Deposito Berjangka Umum Bank BJB, Nomor Referensi : KCPPemprov Banten 0569DEP2015IDROOO069.7.
    Bahwa Tergugat merupakan Badan Hukum Koperasi yangdidirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Pegawai Maritim BadanPengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapatkanHalaman 16 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.PT.
    (BuktiT1b) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Nomor 000571/PAD/M.KUKM2/III/2018tertanggal 9 Maret 2018 Tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok (Bukti T1c), dan SuratKementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor000075/PAD/Dep.I/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 Perihal : LaporanPerubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok(Bukti T1d);4.
    Akta Pendirian Koperasi Pegawai Maritim BadanPengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok, tertanggal 28 November1979, yang diberi tanda T1 a;Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai MaritimTanjung Priok (KOPEGMAR Tanjung Priok) Nomor 945 tertanggal 26Februari 2018, yang diberi tanda T1 b;2.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 19-12-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 20-01-2023
Putusan PN PARIAMAN Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Pmn
Tanggal 19 Januari 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
ZULMAINI
108 — 41
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    ZULMAINI
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 19-12-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 20-01-2023
Putusan PN PARIAMAN Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Pmn
Tanggal 19 Januari 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
RUSTIATI
100 — 31
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    RUSTIATI
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 12-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pmn
Tanggal 27 Maret 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
YUSMAINIWATI
8 — 0
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    YUSMAINIWATI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 28-09-2006 — Upload : 27-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125PK/PDT/2006
Tanggal 28 September 2006 — Koperasi Pegawai PT. ASABRI (PERSERO) vs. Inham Refrigeration ; Bank Dagang Negara cabang Plaza Indonesia ; ABN-AMRO
351 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koperasi Pegawai PT. ASABRI (PERSERO) vs. Inham Refrigeration ; Bank Dagang Negara cabang Plaza Indonesia ; ABN-AMRO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 28 Februari 2023 — DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO, Kantor Cabang Pekanbaru VS INDRA SULISTIO
64 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO tersebut;
    DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO, Kantor Cabang Pekanbaru VS INDRA SULISTIO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1558 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG VS 1. ROESMINI S, DKK
42 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG VS 1. ROESMINI S, DKK
    PUTUSANNomor 1558 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG,berkedudukan di Jalan Raya Babakanmadang Nomor 1,Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, dalam hal inidiwakili dan memberi kuasa kepada oleh Ayun Lestari, S.Pd.
    ., selaku Ketua Koperasi yang bertindak untuk dan atasnama Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) MakmurUPTP V Kecamatan Babakanmadang;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Lawan1. ROESMINIS;2. TRI WAHYUNINGSIH;3. BUDHI RITAWAN DWI HANDOYO;Ketiganya bertempat tinggal di Gunung Putri Utara RT 01, RW09, Gunung Putri, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHerman Soehardi, S.H., Advokat, berkantor di Kompl.
    kepada Para Penggugat;Bahwa yang menjadi para pihak dalam gugatan dahulu perkara Nomor120/Pdt.G/2015/PNCbi.tertanggal 09 Juni 2015 dengan gugatan a quodengan perkara Nomor 97/Pdt.G/2016/PNCbi. tertanggal 11 April 2016adalah sama, dimana yang menjadi Para Pihak baik sebagai ParaPenggugat dan Tergugat antara gugatan yang terdahulu dengangugatan yang sekarang adalah sama atau serupa yaitu: Roesmini S,Budhi Ritawan Dwi Handoyo dan Tri Wahyuningsih (ketiganya sebagaiPara Penggugat) sedangkan Koperasi Pegawai
    Adapun masalah kedudukan (legal standing) dalam gugatanmerupakan hal yang sangat prinsip dalam menyusun formiil suatu gugatansebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV, yang padapokoknya gugatan harus memuat identitas para pihak, dalildalil konkrittentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasanalasan daripada tuntutan atau fundamentum petendi, tuntutan atau petitum;Bahwa perlu ditegaskan oleh Tergugat, yang menjadi anggota koperasi dariTergugat adalah Pegawai Kantor Cabang
    Dinas Pendidikan danKebudayaan Kecamatan Babakan Madang sebagaimana dalam KetentuanPasal 16 ayat 3 huruf (c) Akta Perubahan Koperasi Pegawai Kantor RantingDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babakan MadangKabupaten Bogor, tertanggal 26 Agustus 1998, Nomor8443/BA/PAD/KDK.105/0999/1998.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 04-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017
KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ‘ANUTA PURA’ VS SITI RAHMA SARATU
61 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2016/PN PAL tanggal 27 April 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:DALAM PROVISI:Menolak Gugatan Provisi Penggugat;DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.
    KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA VS SITI RAHMA SARATU
    PUTUSANNomor 1186 K/Pdt.SusPHI/201 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI PT.
    Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) atau salah alamatmengenai Subjek Tergugat, karena Penggugat tidak jelas menyatakan siapayang menjadi Tergugat dalam perkara ini apakah Ketua, atau Pengurus,atau Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura.
    Telekomunikasi Anuta Pura Palu sebagai mana gugatanPenggugat (gugatan terlampir), bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamperkara a quo telah mengganti Pihak Tergugat yang awalnya adalah Ketua,Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura Palu menjadiKoperasi Pegawai PT.
    Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) mengenaiSubyek Hukum utamanya Tergugat, karena Penggugat dalamgugatannya menyatakan dengan jelas bahwa Tergugat dalam perkara iniadalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi AnutaPura Palu, bukan Koperasi Pegawai PT.
    A.Karim dan Aco Rasyid sebagai pihak yang mengaku sebagai perwakilanpekerja;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti sepanjangupah proses perlu diperbaiki semula 12 (dua belas) bulan diperbaiki menjadi 3(tiga) bulan dengan pertimbangan perusahaan Tergugat sedang mengalamikerugian sehingga adil upah proses dihitung sampai dengan proses mediasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI PEGAWAI PT.TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Jmb
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
Tergugat:
PADILA alias PADIL
48 — 17
  • Penggugat:
    Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
    Tergugat:
    PADILA alias PADIL
    PENETAPANNomor 125/PDT.G/2018/PN Jmb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan atas Gugatan:Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi, tempatkedudukan Rt 01, Kelurahan Ulu Gedong, KecamatanDanau Teluk, Kota Jambi dalam hal ini memberikankuasa kepada Maiful Efendi, S.H., M.H., Advokat yangberkantor di JI. P.