Ditemukan 126377 data
202 — 107
(Pembanding/Penggugat) tidakterdapat dalam buku daftar Anggota Kongres Advokad Indonesia ( K.A. );Menimbang, bahwa permasalahan antara pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat terjadi karena adanyakesepakatan dimana Pembanding/Penggugat memberikan jasa untukmenyelesaikan permasalahan hukum Terbanding/Tergugat denganlawannya, karena Pembanding/Penggugat seorang Advokat yangmempunyai kemampuan dan kewenangan untuk hal itu ;Menimbang, bahwa untuk hal tersebut di atas, Terbanding/Tergugat memberikan
165 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
alias Alex KaroKaro,pada tanggal 20 Desember 2006 dan pada tanggal 7 Januari 2007 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Desember 2006 dan bulan Januari2007, bertempat di Toko Vanal Jalan Maduma Kecamatan Doloksanggul,Kabupaten Hasundutan atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengansengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannyadengan Merek Terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
alias Alex KaroKaro, padatanggal 20 Desember 2006 dan pada tanggal 7 Januari 2007 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Desember 2006 dan bulan Januari2007, bertempat di Toko Vanal Jalan Maduma Kecamatan Doloksanggul,Kabupaten Hasundutan atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengansengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannyadengan Merek Terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
Menyatakan Terdakwa Jhansen Alexsander Gurusinga alias Alex KaroKarotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamemperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahuibahwa barang atau jasa tersebut merupakan hasil kejahatan mereksebagaimana diuraikan dalam pasal 94 ayat (1) UU RI Nomor 15 Tahun 2001dalam dakwaan kami.2.
Memperdagangkan barang atau jasa ;3.
Diketahui atau yang patut diketahui barang dan/atau jasa tersebut merupakanhasil pelanggaran ;Ad. 1 Unsur Barang Siapa Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa telah dipertimbangkandalam Dakwaan Pertama Primair maka Majelis tidak akanmempertimbangkannya lebih lanjut ; Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;Ad. 2 Memperdagangkan Barang atau Jasa Bahwa dalam Kamus' Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudmemperdagangkan adalah menjual belikan secara niaga (biasanya harga juallebih
151 — 74
106 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
743 — 590 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karunia Baru dengan NPWP : 02.993.998.0615.000 yang2ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut IWANFAHRUDIN hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat 1 Perpres 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasadalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan antara lainmemiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman, danbertentangan dengan Pasal 118 ayat 6 Perpres 54 Tahun
benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
Penyedia Barang/Jasa yang dapatdikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atauketerangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
63 — 7
dengan apa yang menjadi usaha terdakwa, karena ketidakmengertian terdakwa tentang kegunaan surat izin dimaksud, dan pada waktuditangkap terdakwa hanya membawa surat keterangan usaha yang dikeluarkan olehkepala desa daleman kecamatan kedungdung kabupaten sampang;Bahwa terdakwa melakukan usaha jual beli premium dan barangbarang lainnyatermasuk sembako sejak tahun 2008;Bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar dibeli dari SPBUtersebut sebesar Rp.4.500,/perliter, disamping itu ada uang jasa
kepada operatorperjerigen Rp.4.000, untuk uang rokoknya, apabila tidak membayar uang jasa makapembelian bahan bakar minyak (BBM) tersebut dipersulit;Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) sebanyak4 (empat) jerigen kurang lebih 120 liter dan solar 60 liter adalah untuk dijual kembalikarena didaerah terdakwa masih belum terjangkau SPBU;Bahwa Premium dan solar oleh terdakwa akan dijual kembali dengan hargaRp.5.000, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan setelah dipotong
118 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
313 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syafruddin, S.H
Terdakwa:
1.Arnol Gomes Alias Arnol
2.Anina Parera Alias Nina
130 — 79
LINA DWI LESTARI, S.H.
Terdakwa:
RONALD MESSAKH
30 — 10
255 — 175
M E N G A D I L I :- Menyatakan Terdakwa NOLAM NAPITUPULU dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pelanggaran tanpa hak memperdagangkan barang dan/jasa ;- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurung selama 5 (lima) bulan ; - Menetapkan barang bukti berupa : 1 bundel dokumen berupa laporan pengaduan, copy surat kuasa, copy sertifikat merek Logo Chanel yang sah terdaftar, serta Nota pembelian
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangansaksisaksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;Halaman dari 20 Putusan No. 829/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut1 Menyatakan terdakwa NALOM P NAPITUPULU bersalah melakukan tindakpidana Memperdagangkan barang dan/atau jasa
yang diketahui atau patutdiketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaransebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 94 UndangUndang RI Nomor : 15tahun 2001 tentang Merek ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NALOM P NAPITUPULU dengan pidanakurungan selama 5 (lima) bulan ;3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 bundel dokumen berupa laporan pengaduan,copy surat kuasa, copy sertifikat merek Logo Chanel yang sah terdaftar, serta Notapembelian tanggal 09 Januari 2012.
Register Perkara : PDM768/JKT.SL/05/2013. tanggal 14 Mei 2013 telahdidakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa NALOM P NAPITUPULU pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012atau setidaktidaknya pada waktu lailn yang masih dalam bulan Pebruari 2012 bertempatdi Toko ARTHA Collection beralamat di ITC Fatmawati Lantai I No.8 Jakarta Selatan,atau setidaktidaknya ditempat lailn yang masih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Selatan, telah memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui
atau patutdiketahui bahwa barang atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran yang dilakukandengan cara sebagai berikut : Terdakwa selaku pemilik Toko ARTHA Collection bergerak dalam usahaperdagangan/penjualan dompet dan tas sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, tas dandompet yang diperdagangkan menggunakan merek logo diantaranya, Channel, Hermes,LV, Gucci.Diantara merek tas dan dompet yang diperdagangkan terdapat barang yang menggunakanmerek Channel, sedangkan barang tersebut adalah palsu/
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaanPenuntut Umum tersebut di atas yakni melaranggar pasal 94 UU No.1I5 Tahun 2011tentang Merk yang unsurunsurnya terdiri dari :1 Barang siapa ;Halaman 13 dari 20 Putusan No. 829/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.2 Memperdagangkan barang dan/jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwabarang/dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran ;1 Unsur Barang siapa.Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasisebagai subyek
166 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
ESCORINDO JASA PRIMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 2965/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ESCORINDO JASA PRIMA, beralamat di Wisma MitraSunter Lantai 401, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Block C1,Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, yangdiwakili oleh Oggy Hargiyanto, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR.
Menyatakan Penggugat telah menghitung dan melaporkan sertamematuhi semua kewajiban setoran Masa Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa a quo secara benar;9.
yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT010723.99/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor:$3619/WPJ.21/2018 tanggal 21 November 2018 tentang PemberitahuanSurat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atas nama PT.Escorindo Jasa
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT ESCORINDO JASA PRIMA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S.
159 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
ESCORINDO JASA PRIMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 2962/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ESCORINDO JASA PRIMA, beralamat di Wisma MitraSunter Lantai 401, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Block C1,Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, yangdiwakili oleh Oggy Hargiyanto, jabatan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR.
yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT010818.99/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor:$3633/WPJ.21/2018 tanggal 21 November 2018 tentang PemberitahuanSurat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atas nama PT.Escorindo Jasa
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT ESCORINDO JASA PRIMA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S.
BRAM PRIMA PUTRA, SH.,MH
Terdakwa:
1.RUI DOS SANTOS als. ARUI.
2.LUCAS TAVARES DE ARAUJO als. ALU.
3.AFONSO TAVARES als. AFONSO.
141 — 93
BRAM PRIMA PUTRA, SH.,MH
Terdakwa:
YOHANES WEBIN KALI als. KALI.
101 — 44
ARDI PUTRA WICAKSONO, SH
Terdakwa:
Remigius Bere alias Edo
116 — 46
159 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
ESCORINDO JASA PRIMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 2961/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ESCORINDO JASA PRIMA, beralamat di Wisma MitraSunter Lantai 401, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Block C1,Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, yangdiwakili oleh Oggy Hargiyanto, jabatan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR.
yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT010531.99/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor:$3627/WPJ.21/2018 tanggal 21 November 2018 tentang PemberitahuanSurat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atas nama PT.Escorindo Jasa
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT ESCORINDO JASA PRIMA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S.
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap