Ditemukan 243187 data
249 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2014 atau setidak tidaknya pada Tahun 2013 sampai denganTahun 2014 bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSanggau atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakberdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSanggau atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakberdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
data jumlah sekolah dan muridsekolah yang nyata sesuai keadaannya, sehingga penyaluran danaRintisan BOS dan dana BOS tidak sesuai dengan Petunjuk TeknisPenyaluran dana Rintisan BOS dan dana BOS dari Direktorat PembinaanSMK;Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara karena Terdakwa selaku PIt.Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyalurandana RBOS Tahun 2013 dan dana BOS Tahun 2014, dengan sengajatidak mengindahkan petunjuk pelaksanaan teknis dan ketentuan undangundang, sehingga merugikan
139 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 48
150 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agustus 2007), pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2005, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2005, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten KaroJalan Veteran Nomor 54 Kabanjahe, Kabupaten Karo, atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabanjahe, sebagai yang melakukan atau turut melakukan, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan
pasti dalam tahun 2005, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005, di Kantor Dinas PendidikanKabupaten Karo Jalan Veteran Nomor 54 Kabanjahe, Kabupaten Karo, atausetidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai yang melakukan atau turut melakukan,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kKedudukan yang dapat merugikan
Putusan kasasi tersebut telahsangat merugikan pemohon PK dimana putusan MA Nomor:2120K/PID.SUS/2015 tanggal 24 Mei 2016 tersebut telah salah alamat dimanaperkara yang diputuskan oleh Yudex Yuris, sesuai dengan isi dalamputusan perkara a quo (lihat hal. 10 alinea ke2) tertulis : MemperhatikanMemori Kasasi tanggal 23 April 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagaiPemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMataram tanggal 23 April 2015 ;Bahwa, untuk itulah Pemohon PK Drs.
Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana lainya hanya mengulang fakta yang telah diajukan dandipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusanJudex Juris bahwa Terpidana selaku Kepala Dinas Pendidikan NasionalKabupaten Karo dimana Terpidana sebagai Pengguna Anggaran dalampelaksanaan rehabilitas gedung SD dan pengadaan meubelair telahberkerjasama dengan pihak lainnya, telah melakukan perbuatan melawanhukum yang merugikan keuangan negara dengan cara
107 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 45 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukandengan cara sebagai berikut: Bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistemkepartaian yang efektif sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar 1945,maka diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi danperan partai politik, dimana hal ini
DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan Periode20122017 (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu. sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan atau masingmasing bertindak atas kehendaknya sendirisendiri,pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atauPerekonomian Negara;e. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindakpidana korupsi;f. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan;Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas,sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012maka Dakwaan Primair harus dibuktikan dahulu.
293 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 713 K/PID.SUS/2017(KUHAP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriGorontalo berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut sertamelakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, yang masingmasing perbuatan tersebutada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, adapun rangkaian perbuatan tersebut
DWI SANTOSO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, danyang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, sebagaimana dimaksud dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat 1 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Hal. 79 dari 179 hal. Put.
No. 713 K/PID.SUS/2017Jalan Tangga Barito telah selesai dikerjakan dan jalan tersebuttelah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umumsepanjang kurang lebih 13 km; Perbedaan perhitungan tersebut menyebabkan adanya selisin volumepekerjaan Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas C sebesar 7.093,4m3 atau senilai Rp2.965.264.263,27. yang oleh Tim Ahli JPU dianggap sebagaikerugian Negara dan dibebankan kepada Koniraktor i.c Pemohon Kasasi (d/hTERDAKWA), hal ini juga tidak adil dan sangat merugikan
134 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga terhadap segala sesuatunya yang mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidak cermatan yang mengakibatkan merugikankepentingan Pembelaan hukum Terdakwa adalah tanggung jawab JaksaPenuntut Umum, sehingganya apabila saat ini telah diadakan perubahanterhadap dakwaan menjadi Alternatif atau Subsidairitas maka tentunyajuga sangat merugikan kepentingan pembelaan hukumTerdakwa/Pemohon Banding sebab jika dari sejak awal Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif atau Subsidairitas makaterhadap
97 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
SRI WAHYUNI, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD USMAN BIN HARUN
114 — 11
1.ARBIN NUMAN, S.H.
2.ZULFADLI ILHAM, S.H.
3.MARWAN ARIFIN, S.H.,M.H.
4.NURUL YAKIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
KARIM BIN LA INDO
60 — 10
PARIT PURNOMO, SH
Terdakwa:
HAIDIR MUSLIM BIN DARMAN
66 — 45
BENEDICTUS HARYO GONA PERDANA, SH
Terdakwa:
THOYIB ABDUL KODIR Bin EDI MUSTOFA
46 — 10
1.PANJI WIRATNO, S.H., M.H.
2.HALIM PARLINDUNGAN HARAHAP, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD MUHIDDIN Bin BAMBANG
95 — 38
IRNA INDIRA RATIH, SH
Terdakwa:
1.ANIS FADILAH alias ANIS
2.DODDY WAHYU NINGGRAT IRJAYANTO
103 — 19
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : REFINA SAFITRI
67 — 1
HENGKI NELDO,SH
Terdakwa:
1.HAMZAH Pgl. ACA
2.SEPSUARDI Pgl. SEP
72 — 5
DANIEL TULUS M SIHOTANG SH
Terdakwa:
REFINA SAFITRI
70 — 6