Ditemukan 358939 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh; Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-03-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 28-04-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 47/Pdt.G/2017/PN PLG
Tanggal 12 September 2017 — YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN -Lawan- PT. ASTRA SEDAYA FINANCE , dkk
167 — 196
  • YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN-Lawan-PT. ASTRA SEDAYA FINANCE , dkk
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 773/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 28 Februari 2018 — PEMERINTAH R.I CQ LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) >< AKHMAD RIO TEGUH
81 — 49
  • PEMERINTAH R.I CQ LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) >< AKHMAD RIO TEGUH
    ,MH., KabulBudiono, SH., Ajeng Kesuma Dewi, SH., Japriyanto,SH., Firdaus Franata Barus, SH., M.Kn., Simon PetrusGinting, SH., masingmasing Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nasional(LBHNasional) yang beralamat di JI.
    dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan;Halaman 2 dari 36 Hal Putusan Nomor 773/Pdt/2017/PT.DKI(3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)berbentuk badan hukum Indonesia;(4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan LembagaPenjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 37B UU Perbankan makadibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan tersebut dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
    Dilakukan oleh Penguasa/PemerintahHalaman 6 dari 36 Hal Putusan Nomor 773/Pdt/2017/PT.DKI11.Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang dibentuk Negaraatau. Pemerintah untuk menjamin stabilitas ekonomi melalui jaminanterlaksananya kegiatan perbankan dengan baik sehingga ditetapkanlahUndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanansebagai pelaksanaan amanat dari UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan.
    Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)adalahsuatu lembagaindependen yang dibentuk oleh Undang Undang Nomor 24 tahun 2004tentang Lembaga Penjamin Simpanan, merupakan lembaga yang menjaminsimpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistemperbankan sesuai kewenangannnya ;. Bahwa LPS mempunyai tugas dalam menjalankan fungsinya, sesuai denganpasal 5 Undang Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpananantara lain: (dikutip);1.
    Bahwa kewenangan dan fungsi LPS tersebut diatas juga diperkuat olehPeraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2012 tentangPerubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank pada pasal 45 ayat (5) disebutkan:(dikutip);dalam kondisi tertentu LPS dapat melakukan penagihan / pencairanterhadap sisa asset yang telah dihapuskan oleh Tim likuidasi dan / atau LPSsebagai RUPS,.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-03-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 56/B/2018/PT.TUN.JKT;
Tanggal 23 April 2018 — JEHOVAH RAFA; KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA;
121 — 87
  • JEHOVAH RAFA; KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA;
    > >oe >S Ssig ayS eeSS Qe> gyay&Se LAW FIRM Ruko City Pride JalartNginden Semolo 42 W26 Blok B 16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa No:Sy> 08/JRS/XII/2017 tanggal 08 Desember 201 7)~=s Selanjutnya Pg disebut sebagai < Ss PENGGUGATPE PEMBANDING; Sa& & MELAWAN &KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUSUKraINDONESIA, berkedudukan di Kantor slembaga oe Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) ) RFI Jalan Raya: oFGae Bogor Km 24 No. 4749, Klurahan Susukan,Kecamatan Ciracas, Jakarta Tier. 13750;aSs
    Kantor Lembaga Perlindungan3 &Saksi Dan Korbansberalamat di Jalan Raya Bogor Km.: =yr 24 No.4749,.Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, > >Jakarta Tir, 13750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Poe Cis eeNomor: 02/I/LPSK/07/2017 tanggal 7 Agustus 2017, Dany y telah memberikan kuasa dengan hak substitusi Wgpada Ms& Hal 2 dari 10 hal. Put.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-01-2013 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 04-04-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 02/G/2013/PTTUN.SBY
Tanggal 4 Februari 2013 — ABDUL AZIS, S.H. vs KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
73 — 30
  • ABDUL AZIS, S.H. vs KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
    :::eeeee PENGGUGAT / PEMBANDING ;Melawan:KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS Il B PASURUANBerkedudukan di : JI. Panglima Sudirman No. 4 Pasuruan, dalamhal ini memberikan kuasa kepada : 020 ron enon no aoe1. ASSRI SUSANTINA, S.H.MH. 2. MURNI ERDYANTI, S.H. 3. R.A. RITA NURCAHYA, S.H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pajak
Register : 12-04-2004 — Putus : 18-08-2004 — Upload : 24-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2004/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2004 — DUTAPALMA NUSANTARA ; DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
333 — 239
  • DUTAPALMA NUSANTARA ; DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    Ill, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2004,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Mel aw an cxDIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Gedung A, Lt. Ill, Jakarta10710, memberi kuasakepada: 1. Ors. BAMBANG RUSSAMSENO, M.Sc.; MINENTI R. SIANTURI, S.E.; KUKUH DJATMIKO DP, S.E.;HARTONO, SH. ;m wo ON 5. UMAR MARPAUNG, SH.; 6. DIDIK HARIYANTO, SH. ; 7.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2012 — Putus : 03-10-2012 — Upload : 22-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 80/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 3 Oktober 2012 — ABDUL AZIS, S.H melawan KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
103 — 32
  • ABDUL AZIS, S.H melawan KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
    berakhir maka,tahanan tersebut wajib dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan,dicatat ..........dicatat dalam buku register, dan diambil sidik jarinya, serta dibuat Surat KeputusanKepala Lembaga Pemasyarakatan tentang pembebasan tahanan dimaksud (vide Pasal48 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 TentangTentang SyaratSyarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas DanTanggungjawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran
    Tanggal 18 Juni 2012 . yang tidakmengeluarkan Penggugat dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan,adalah nyatanyata kebijakan yang tidak mengutamakan landasan peraturanperundangundangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan.
    Mukhamad Soleh, SH.Mhum. selaku Kuasa Hukum pihak Penggugat tanggal 18Juni 2012, jadi surat tersebut tidak termasuk kategori Surat Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tetapi Surat Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01 405 tanggal 18 Juni2012 merupakan surat jawaban biasa ;Bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan sebagaipihakTergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan ataumembebaskan tahanan dari Lembaga pemasyarakatan
    hal tersebut sesuai dengantugas pokok dan fungsi jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang tertuangdalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I.
    Mukhammad Soleh,S.H.M.Hum. kepada Kepala Lembaga PemasyarakatanKelas II B Pasuruan Tanggal 18 Juni 2012 ( fotokopisesuai dengan aslinya ) ; Bukti P3.: Surat dari Kepala Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor :W.10.E.28.PK.01.01.405 kepada Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-09-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 9 September 2020 — PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA VS ERWIN ANDREAS
118 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA tersebut;2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 19 Februari 2020, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Provisi Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1.
    PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA VS ERWIN ANDREAS
    PUTUSANNomor 1134 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTORBERITA NASIONAL ANTARA, yang diwakili olehMeidyatama Suryodiningrat selaku Direktur Utama,berkedudukan di Wisma Antara, Jalan Merdeka SelatanNomor 17, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini memberikankuasanya kepada Muzayin, Spd., S.H.,
    beralamat di Jalan RadenPura Nomor 14, Kampung Gudang, RT 003, RW 006, DesaPasirnangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten, 15720, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Maret 2020;Pemohon Kasasi:;LawanERWIN ANDREAS, bertempat tinggal di KampungLebakwangi, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Parung,Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ade Wahyudin,S.H.I1., dan kawankawan., Para Advokat dan AsistenAdvokat yang tergabung dalam Lembaga
    SusPHI/2020.Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;1.MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAANUMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARAtersebut:Memperbaiki amar putusan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.SusPHI/2019/PN Jkt.Pst.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 19/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 24 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat : LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Terbanding/Penggugat : TN. BASAIS SUTAMI
43 — 25
  • Pembanding/Tergugat : LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
    Terbanding/Penggugat : TN. BASAIS SUTAMI
    BPR Tripanca Setiadana (Dalam Likuidasi) yangpada intinya memberitahukan bahwa berdasarkan UndangUndangNomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun2009 jo Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011Tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan PeraturanLembaga Penjamin Simpanan Nomor : 1/PLPS/2012 untuk mengalihkanhak tagih terhadap kewajiban Basais Sutami (Debitur) cq.
    Bahwa dengan demikian, cukup alasan hukum untuk menyatakansurat PEMBANDING/TERGUGAT tertanggal 8 Maret 2013 dan 13Mei 2013 (bukti P.2 dan P.3) telah lampau waktu, berdasarkan Pasal34 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1Tahun 2011 tentang Likuidasi Bank.
    Lembaga PenjaminSimpanan bukanlah lembaga perbankan maupunlembaga pembiayaan sehingga tidak memiliki hakuntuk menerapkan bunga ataupun denda kepadadebitur yang banknya dinyatakan telah dilikuidasi danizin usahanya telah dicabut oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini LPS bukanlah Kreditur, tetapi hanya pelaksanapelunasan kewajiban Penggugat selaku eks debitur PT.BPR Tripanca Setiadana yang telah ditutup oleh BankIndonesia dan berdasar perhitungan Tim Likuidasi,kewajiban Penggugat kepada PT.
    Bahwa telah dibentuk Tim Likuidasi, dimana berdasarketentuan Pasal 46 Ayat (1) Ketentuan UndangUndangNomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun2008 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 24Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan MenjadiUndangUndang, Tim Likuidasi lah yang melaksanakanproses likuidasi, dan Lembaga Penjamin Simpananhanya sebagai Pengawas saja dalam proses likuidasitersebut (Ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 2009
    Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2008 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UndangUndang).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 16-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2427 K/PDT/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 — PT BANK MEGA SYARIAH VS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA
137 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK MEGA SYARIAH VS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA
    Rasuna Said Kavling 19 A, Jakarta, diwakilioleh Emmy Haryanti selaku Direktur Utama dan Marjana selakuDirektur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Salman Arief,dan kawankawan, masingmasing Para Karyawan Perseroan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;LawanDANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA,berkedudukan di Wisma Bumiputera, Jalan Jenderal SudirmanKavling 75 Jakarta Selatan, diwakili oleh Didi Achdijat, selakuPengurus Dana Pensiun Lembaga
    ,dan kawankawan, masingmasing adalah Para KaryawanDana Pensiun Lembaga Keuangan Bumi Putera, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya
    Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Dana Pensiun Lembaga KetentuanPerundangundangan yang berlaku di Indonesia; Bahwa sebagaimanaketentuan Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera videKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP775/KM.10/2012 sebagaimanatercantum dalam Berita Negara RI Nomor 20/DP tahun 2012 tambahanBerita Negara RI Nomor 15 tanggal 19 Februari 2012, salah satu kekayaanPenggugat adalah hasil dari investasi;2.
    ;m~ 9 209 D5 7 Penjelasan angka 37 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut:"Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah adalah perbuatan ataukegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antaralain meliputi:a. bank syariah;b. lembaga keuangan mikro syariah;Cc. asuransi syariah;reasuransi syariah;reksa dana syariah;obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;sekuritas
    syariah;s,Q * 2pembiayaan syariah;pegadaian syariah;j.. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dank. bisnis syariah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — RIKA SUWANA BUDI VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
130 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIKA SUWANA BUDI VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
    PUTUSANNomor 288 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:RIKA SUWANA BUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Raya LAPAN Perumahan Komplek LAPANBlok A Nomor 7, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin,Bogor 16350, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Lembaga Penerbangan dan AntariksaNasional (LAPAN);Pemohon Kasasi;LawanKEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (Terbanding/T ergugat)Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasioanl (LAPAN) NomorR/13 Tahun 2016 yang berisi tentang Hukum Disiplin Tingkat SedangBerupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, yangditerbitkan oleh Tergugat/Terbanding dan telah diterimaPenggugat/Pembanding pada tanggal 7 September 2016;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalNomor R/13 tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016, tentang HukumanDisiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun atasnama Penggugat;4. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk merehabilitasi harkat danmartabat Penggugat sesuai keadaan semula;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/20185.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 15-05-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/Pdt.Sus-KIP/2018
Tanggal 15 Mei 2018 — PT PERTAMINA (PERSERO), VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
144 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PERTAMINA (PERSERO), VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-11-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN MARTAPURA Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Mtp
Tanggal 12 Februari 2015 — - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) ; - PT PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE ;
63 — 10
  • - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) ;- PT PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE ;
    PENETAPANNomor 31/ Pdt.G/2014/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertamatelah memberikan PENETAPAN sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN(YLPKK), berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, olehSEHATNO SAMIADOEN, TUTIK ANI RAHMAWATI, LAODEHARBUTTAHAR MUKHLIS, RIZKY YUDA PANGESTU, AGUSPANUTAN Hi selaku Pengurus untuk mewakili konsumen atas nama HADINUGROHO
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2013 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Mtp
Tanggal 4 September 2014 — - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) ; - PT. MANDALA MULTI FINANCE Tbk ;
107 — 29
  • - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) ;- PT. MANDALA MULTI FINANCE Tbk ;
    PUTUSANNomor 13/Pdt.G/2013/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkaraperkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN(YLPKK), berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yangdiwakili oleh SEHATNO SAMIADOEN, TUTIK ANIRAHMAWATHI, selaku Pengurus; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;3Lawan:PT.
    /Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2013/PN MtpOktober 2013 di bawah Register Perkara Gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2013/PN.Mtp, telahmengajukan gugatan dengan dalildalil sebagai berikut:1 Bahwa Lembaga kami yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan (YLPKK) telah menerima pengaduan dari sekelompok konsumenyang namanya tersebut dibawah ini: a YUSTINUS DIDIK EFENDY, Pekerjaan Wiraswasta, alamatBlok Q RT/RW. 007/002, Kel. Pualam Sari, Kec. Binuang,Kab.
    Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK),berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan(YLPKK) sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendirian Nomor 201 dan PengesahanKementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU2588.AH.01.04.Tahun 2013;Hal. 9 dari 32 hal.
    Rasio penegakan patokan ActorSequitur Forum Rei atau forum domisili, bertujuan untukmelindungi tergugat.Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke verklaard);2 Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK)tidak mempunyai Kapasitas hukum untuk bertindak sebagai kuasa daripenggugat dalam perkara ini (Exceptio
    Hal ini sudah menjadi praktik umum, bukan saja di lembagakeuangan non perbankan tetapi juga di lembaga keuangan perbankan atauperusahaan lain yang jangkauan operasionalnya luas dan melayani ribuanKonsumen.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 15-04-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 15 April 2014 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), DK
128 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), DK
Pengadilan PN KUDUS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-02-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Kds
Tanggal 3 Oktober 2013 — Perdata - Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia - PT. BPR WELERI MAKMUR
97 — 28
  • Perdata - Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia- PT. BPR WELERI MAKMUR
    KdsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatadalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia, Badan Hukumberkedudukan di Kantor Pusat Malang, di JalanRaya Wapoga No. 2 Perum Ngujil, Permai II,Telp. (0341) 492147/7723567 Fax.0341402696 Malang 65123 dengan Kantorperwakilan yang antara lain beralamat di HI.Patiunun No
    Halaman 1 Putusan No. 78/Pdt.G/2011/PN.Kds.Setelah memperhatikan alatalat bukti yang diajukan para pihak yangberperkara ; 22202 2 2222202 222 TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 31 Januari 2013,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 11 Februari 2013,dibawah register perkara perdata Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.Kds, telah mengemukakanhalhal sebagai berikut : Adapun dalildalil gugatan adalah sebagai berikut :1)2)3)4)Bahwa lembaga
    ,No. 07 tanggal 22 Januari 2013 tentang Akta Pembukaan Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Jepara ataudisingkat LPKNI Kabupaten Jepara (tertandaP. );2. Bukti P2: Foto copy surat tanda daftar lembaga perlindungan konsumen(TDLPK) Nomor : 519/1175/35.73.311/2009 tanggal 30 Desember 2009 (tertandaP.2);3. Bukti P3: Foto copy surat perintah tugas No. 241446/Sprin/LPKNI/II/2012tanggal 03 Februari 2012 (tertanda P.3);4.
    Bukti P5: Foto copy surat tanda daftar lembaga perlindungan konsumen(TDLPK) Nomor : 510/146/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 (tertandaP.5); 222 nnn on nnn nnn nnn nnn6. Bukti P6: Foto copy surat keterangan domisili Nomor : 892/228/2012 tanggal10 September 2012 (tertanda P.6);7.
    Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya ;2. gugatan perwakilan kelompok/ class action ;3. hak gugat Lembaga swadaya Masyarakat dan Organisasi NonPemerintah4. dan gugatan yang diajukan oleh Pemerintah atau instansi yang terkaitdengan pelaku usaha.Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwapengajuan gugatan aquo didasarkan pada hak gugat lembaga swadaya masyarakatsebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf (C) UU No. 8 Tahun1999 tentang PerlindunganKonsumen
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pajak
Register : 12-04-2004 — Putus : 18-08-2004 — Upload : 24-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 57/G/2004/PTUN-JKT
Tanggal 18 Agustus 2004 — CERENTI SUBUR ; DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
556 — 437
  • CERENTI SUBUR ; DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    WW.10.11.Tanjung Balai Karimun dan Penggugat merasa terbebasdari kewajiban membayar tagihan biaya administrasi ; Bahwa kemudian setelah waktu berjalan selama 3 (tiga) tahun5 (lima) bulan terhitung dari tanggal pengiriman suratkeberatan Penggugat, datanglah surat tagihan baru dariTergugat/Direktur Jenderal Lembaga Keuangan DepartemenKeuangan RI No. 15/SKEP DJKL/2004 tanggal 26 Januari 2004yang berisi tagihan kepada Penggugat untuk = membayarpajak (pungutan) Ekspor sebesar Rp. 4.716.918.8385 (empatmilyar
Pengadilan PTTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 19-10-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 291/B/LH/ 2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Desember 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK).; BUPATI KUTAI KARTANEGARA.;
363 — 37
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK).;BUPATI KUTAI KARTANEGARA.;
    PUTUSANNomor : 291/B/LH/ 2016/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :>>LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSMBADAK) yang diwakili oleh Drs. A.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-01-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 49/Pdt.Sus-KIP/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 9 April 2019 — Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasiona lawan PT.BANK MANDIRI PERSERO
118 — 94
  • Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan NasionalawanPT.BANK MANDIRI PERSERO
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 71/Pdt.Sus-KIP/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Juni 2019 — PT.BANK MANDIRI PERSERO lawan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasiona
72 — 33
  • PT.BANK MANDIRI PERSEROlawanLembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasiona
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-03-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 110/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 24 Juni 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia melawan PT. BPR WELERI MAKMUR
50 — 37
  • Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia melawan PT. BPR WELERI MAKMUR