Ditemukan 75754 data
H. ABDUL MUNIR, S.Pd.I.
Tergugat:
BUPATI INDRAMAYU
243 — 165
Abdul Munir, S.Pd.I;
- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat, martabat dan hak-hak Penggugat seperti semula sebagai Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu Jabatan Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian masa kerja (periode) 2016 2021;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.475.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
Jika tidak, tindakan Pejabat TUN tersebutmerupakan pelanggaran atas AUPB, khususnya asas tidakmenyalahgunakan wewenang.Bahwa dari uraian tersebut di atas sudah menjadi kewajiban sebagaiTergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat,martabat dan hakhak Penggugat sebagai KomisionerPimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu JabatanWakil Ketua II Bidang Pendayagunaan danPendistribusian.Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDGVII.
Abdul Munir,S.Pd.1;4.Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan,harkat, martabat dan hakhak Penggugat seperti semula sebagaiKomisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu JabatanWakil Ketua Il Bidang Pendayagunaan danPendistribusian masa kerja (priode) 2016 2021;5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan,harkat, martabat dan hakhak Penggugat seperti semula sebagaiKomisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu Jabatan Wakil Ketua Il Bidang Pendayagunaan danPendistribusian masa kerja (periode) 2016 2021;5.
131 — 59
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali serta mengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );
Tergugat telah menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil ;Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBI2.Penggugat tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan,kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dantetangga, juga mengakibatkkan anakanak dan isteri Penggugatmenjadi kehilangan nafkah yang selama ini didapatkan dariPenggugat sebagai tulang punggung keluarga ;V.
Nip : 19810702200701 10;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulinkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timursesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Terugugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBIMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak
NIP : 19810702200701 1006;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuaidengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.220.000, (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata
288 — 87
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon; -----------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). ---------------------------------------------------------------------------------------
olehTergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehinggamenerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagiseseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu. batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat
Gugatan jugasangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10 dan ayat (2)Halaman 24 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN ABN38.39.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManagemenPegawai Negeri Sipil menyatakan : (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebin berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat
164 — 42
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/ 922/D/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/922/D/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat
MUHAMMAD AFFANDI MOCHDAR, S.KM
Tergugat:
WALIKOTA KUPANG
163 — 15
diterbitkan oleh Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;
- Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
178 — 105
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.374.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
Mewajibakan..........Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hakhakdan kedudukan harkat dan martabat Penggugat sepertisemula ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.374.000, ( Tiga ratus tujuh puluh empat riburupiah)Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 15 April572013 oleh kami EFFENDI,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYOWARDHANA,S.H dan NASRIFAL,S.H.
302 — 1315
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan seperti semula ;--------------------------------------------------------------------------------------------5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----------------------------------------------------------------------------------------6.
130 — 72
Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat terdakwa tersebut dalam segala kedudukan, harkat dan martabatnya;7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Revo merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah STNK motor dan 1 (satu) unit kap-kap motor, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Mahmud Fauzi Almadihi;8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat terdakwatersebut dalam segala kedudukan, harkat dan martabatnya;7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motorRevo merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah STNK motor dan 1(satu) unit kapkap motor, dikembalikan kepada pemiliknyayakni Mahmud Fauzi Almadihi;8.
Yuda Tangguh Prawira Alasta, S.H.
Terdakwa:
Urfin Fatoriq als. Ulfin bin Muhammad Riyanto
80 — 63
Ulfin bin Muhammad Riyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh ,keinginan seksual,dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Urfin Fatoriq als.
67 — 28
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat/Pembanding seperti sebelum diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Banaran Kulon Nomor 140/07/K/411.502.20/2015 tanggal 01 Juni 2015 ; --------------------------------5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------------------
M U S T A R A M
Tergugat:
Kuwu Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon
77 — 157
MUSTARAM sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadap harkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan
Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadapharkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukansebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan DesaBalerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; .
RIO ALIF WIRATAMA
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Lampung
199 — 0
Atas Nama Rio Alif Wiratama Pangkat Bripda NRP 99100397 Jabatan Bamin Urren Subbagrenmin Biddokkes Polda Lampung;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/810/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Rio Alif Wiratama Pangkat Bripda NRP 99100397 Jabatan Bamin Urren Subbagrenmin Biddokkes Polda Lampung;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat
161 — 84
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat serta hak-haknya sebagaimana keadaan semula ;--------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugatdalam kedudukan harkat dan martabat serta hakhaknyasebagaimana keadaan semula5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugattelah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Juni 2014 yang isinyamenerangkan sebagai berikut :1.
Air Minum KotaAmbon telah dinyatakan batal dan diwajibkan dicabut, maka secara hukumkepada Tergugat harus pula diwajibkan untuk merehabilitasi Penggugatdalam kedudukan, harkat, martabat serta hakhaknya sebagaimanakeadaan Semuld 2m one nn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn n nn nn name ncncnneMenimbang, bahwa oleh karena buktibukti yang dipertimbangkantelah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, namununtuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alatalat buktiyang relevan dan
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugatdalam kedudukan harkat dan martabat serta hakhaknyasebagaimana keadaan semula ;5.
YANDRIFA
Tergugat:
BUPATI SOLOK
379 — 493
- Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semula;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
Bahwa karena objek sengketa tersebut diatas telah terbuktisecara sah telah melanggar serta bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yangbaik, maka tidak ada halangan bagi Penggugat untukmendapatkan rehabilitasi berupa Mewajibkan Tergugatmengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugatsebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semula.25.
Jika hal ini dilaksanakan maka Penggugatakan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang Sulit untukdikembalikan/dipulinkan seperti harkat, martabat serta kedudukanPenggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semulasebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Peradilan TUN.26. Bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untukmemeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukandengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkanwajib untuk memeriksa dan mengadilinya.27.
Jika hal ini dilaksanakan maka Penggugatakan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang Sulit untukdikembalikan/dipulinkan seperti harkat, martabat serta kedudukanPenggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semulasebagaimana diatur dalam Pasal 53 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.3.
Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat sertakedudukan Penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinariseperti Semula.5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 22September 2020 yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI:1.
Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat sertakedudukan Penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari sepertisemula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 255.000, (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim secaramufakat pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh kami DAFRIAN,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.,M.H.dan PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn, masingmasing selaku HakimAnggota.
HEO JULIANUS LADO, SH
Tergugat:
WALIKOTA KUPANG
207 — 51
Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.i/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atas nama Heo Julianus Lado, SH;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.i/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atas nama Heo Julianus Lado, SH;
- Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
1.Erwin Ade Putra Silaban, S.H
2.Rifka Candela Sihombing,S.H.
3.Verawaty Manalu, SH
4.DONA MARTINUS,S.H.
Terdakwa:
Angga Harahap Alias Jangga Harahap
37 — 31
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa Angga Harahap Alias Jangga Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
49 — 14
Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa Terdakwa dalam keadaan semula; 5. Menyatakan barang bukti berupa :- 2 lembar kwitansi kwitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 pemilik saksi Sariah binti Tarkian; - 2 lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Febuari 2010 pemilik saksi Kusnadi Bin Suhari dan 3 lembar kwitansi tertanggal 15,27 januari 2010 dan tanggal 13 maret 2010 pemilik saksi Rusjan Bin H.Muktadi terlampir dikemblikan kepada pemiliknya. 6.
Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk sesegera mungkinmerehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalamkedudukan semula, setelah putusan ini diucapkan;4. Menetapkan untuk saksi Kusnadi dan saksi Sariah agar di jadikantersangka karena patut disangka telah melanggar pasal 242 KUHP ayat(2) tentang keterangan atau sumpah palsu yang dapat diancam hukumanpidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; 5.
Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan.3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, ataumenghapuskan piutang ;4. Bersamasama melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan; Ad.1.
Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohonganPutusan No.7/Pid.B/2013/PN.Bbs Page 4344Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat padasikap batin para terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;Menimbang, bahwa Unsur Dengan maksud tidak berbeda artinya dengantujuan (doel) atau kesalahan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) atau kesengajaandalam arti sempit
Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa Terdakwa dalamkeadaan semula; 5.
HASANUDDIN
Tergugat:
Kepala Desa Pendem
164 — 74
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan atau merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Wilayah Dao Desa Pendem Kecamatan Janapria seperti semula;