Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 19-01-2023 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PN KANDANGAN Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Kgn
Tanggal 1 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.Indra Cahyo Utomo, S.H
2.RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H
Terdakwa:
NOR ADANI Bin RUSLI
61 — 10
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.TEGUH HARIYANTO, SH BIN BAMBANG WONOSALI
2.SETYA DICKY PERMADI
46 — 10
  • Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahum 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.
    Pasal 16 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahum 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwadan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Bea Cukai sejak tahun 2004 yangbertugas di bagian Pelaksana.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana bertugasmengawasi barang cargo yang berada di terminal Cargo Dosmetik danInternasional di Bandara Juanda Sidoarjo.Bahwa system atau mekanisme pengiriman barang tersebut awal mulabarang datang diterima oleh petugas Cargo lalu barang ditimbang dan diukurdimensinya lalu di beri Label SMU(Surat
    Pasal 26 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN SDA1. Setiap orang,2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP3.
    Pasal26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 22-06-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 12-07-2023
Putusan PN SERANG Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN SRG
Tanggal 11 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.NIA YUNIAWATI, SH.MH
2.NAOMI AMANDA NAWITA HADIYANTO , SH., MH
3.TEUKU SYAHRONI, SE.,SH.,MH.
Terdakwa:
ROSMID Bin Alm SUANDI
22 — 17
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 14-12-2023 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN SITUBONDO Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sit
Tanggal 31 Januari 2024 — Penuntut Umum:
AGUS WIDIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
RAHWINI bin NAYU alm.
20 — 9
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
MAHMUD
35 — 33
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.Ffk.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN IKHSAN ABADI 03 wajib memiliki dokumen berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik OperasiHalaman 15 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.FHK.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.Ffk.2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    Pasal 27 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana didakwakandalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum,Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 20-03-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tjk
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS DWI HENDRAWAN, S.H.
Terdakwa:
1.JULI HERIYANTO bin BAKARRUDIN,dkk
2.REFI SAPUTRA bin BADAWI
19 — 0
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 06-07-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlg
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.WINARTO
2.RYAN ALDO
55 — 31
  • meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanandibidang pemasaran ikan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat(1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KenaHalaman 2 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlgperubahan atas Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Bahwa perbuatan terdakwa WINARTO danterdakwa II RYAN ALDOdapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan karena benih beninglobster jika secara terus menerus diambil dan dijual akan hilang dan punahekosistemnya.Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 JoPasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo.
    benihbenih lobster jika teruismenerus diambil dan dijual akan punah ekosistemnya ;Bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk dalam sektor usaha perikanandengan subsektor pemasaran benih bening lobster yang rencananya akandijual kepada pembeli dan kegiatan tersebut wajib memenuhi PerizinanBerusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahanatas UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    usahaperikanan pemasaran (jual beli) benih bening lobster dengan PerizinanBerusaha di bidang pemasaran ikan;Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengedarkan benih lobster yangdapat merugikan sumber daya ikan karena benih bening yang terusmenerus diambil dan dijual akan hilang dan punah ekosistemnya,Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndangNomor 11 Tahun 202p tentang Cipta Kerja Perubahan atas UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
    Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasamenyesal;Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakimmemandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yangakan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kedua ini yakni Pasal88 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 17-01-2011 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 08-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/PID/2011/PTSMDA
Tanggal 18 Januari 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bekti Wicaksono, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ALI LAKIBUL Bin SAKILAN
30 — 17
  • Bahwa PMN tanpa nama tersebut berbobot 3 GT berbendera Malaysia yang dimiliki terdakwa bermesin.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004tentang perikanan jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.DANKEDUABahwa ia, terdakwa JOSEPH Bin UDIN pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 06.00 Witaatau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di laut TeritorialIndonesia
    Menyatakan terdakwa JOSEPH Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanandi bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidakmemiliki SIUP sebagaimana dimaksud daiam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dal Pasal92 UURI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana daiam dakwaan kesatu dan terbukti secarasah dan meyakinkan
    bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki Surat persetujuan berlayarsebagaimana dimaksud daiam Pasal 42 ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasal 98UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimanadaiam dakwaan kedua.Menjatuhkn pidana terhadap terdakwa JOSEPH Bin UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundan denda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.3.
    sehinggapidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dinilai adil dan setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan NegeriNunukan tanggal 23 Desember 2010 No. 204/Pid.B/2010/PN.Nnk, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harusdihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (2) UU Nomor: 31 Tahun 2004
    tentang Perikanan Jo UU Nomor: 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 98 UU RI No. 45Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta seluruh peraturan perundangundangan yang bersangkutan.MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penunut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 #Desember 2010 #=Nomor:204/Pid.B/2010/PN.Nnk. yang dimohonkan banding tersebut; Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 14-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bna
Tanggal 9 April 2018 — Penuntut Umum:
1.HAMKA NASUTION
2.Rosnawati, SH
3.DIKHA SAVANA
4.MURSYID SH
Terdakwa:
EFFENDI UMAR BIN UMAR
26 — 13
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 24-08-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 451/PID/2015/PT SBY
Tanggal 26 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SRI WINARNI, SH
Terbanding/Terdakwa : MASTUR
Terbanding/Terdakwa : JITO
Terbanding/Terdakwa : SULI
15 — 9
  • yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestariansumberdaya ikan dan atau lingkungannya ; Bahwa pada saat para Terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dan telahmenyiapkan bahan peledak berupa TNT, kabel dan detonator, tibatiba para Terdakwaditangkap oleh petugas dari Ditpolair Polda Jatim ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat 1UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004
    ikan dan /atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahanpeledak, alat dan / atau cara dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau10membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya dan tidakselesainya pelaksanaan itu bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendirisebagaimana dalam dakwaan, yaitu Pasal 84 ayat 1 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 2004
    TingkatBanding berpendapat bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadapseluruh faktafakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alatalat buktiyang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum secara alternatif pada dakwaanPertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 2004
    sertadijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingdalam memutus perkara ini di peradilan tingkat banding ;Menimbang, bahwa kendati pun demikian, menurut pendapat Majelis HakimTingkat Banding mengenai kualifikasi tindak pidana terhadap perbuatan para Terdakwasebagaimana yang terbukti pada dakwaan alternatif PERTAMA (Pasal 84 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004
    Majelis Hakim Tingkat Bandingmemerintahkan para Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam RUTAN ;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa tersebut harus dibebani pula untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 29-06-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 10-08-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
RIZALDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
HERMANTO Bin WARINTO.
38 — 13
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 03-08-2022 — Putus : 26-08-2022 — Upload : 10-01-2023
Putusan PN LUWUK Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 26 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH
Terdakwa:
Kadir Nasir Bin Nasir
50 — 10
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 05-04-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 08-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lwk
Tanggal 13 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Felly Kasdi, SH
2.Hendra Poltak Tafona'o, SH
Terdakwa:
1.Parto Bin Juhaepa
2.Ilma Bin Jamaludin Nohong
41 — 0
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.CAHYO YULIANTONO BIN MUSTARIJANTO
2.ELFIN ADJAR DWI ATMODJO BIN WILLY BORDOS SOEROTO
20 — 0
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 03-05-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN AMUNTAI Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Amt
Tanggal 16 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.FELISYA RISKA IMAMA SH
2.RAHMANDA BAYU SULISTIA SH
Terdakwa:
1.RAHMADI alias MADI bin MARKASI
2.M. ALI Alias MUHAMMAD ALI alias ISUR bin MASLANI
3.ALPIANNOR alias USUP bin RIDUAN
51 — 16
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 08-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
ABDUL PATANDEAN, S.H. M.H
Terdakwa:
EDWIN MAYBUENE
25 — 11
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 02-06-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 21-05-2024
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Blb
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
AGUS RAHMAT. SH
Terdakwa:
1.HARUN ROSYIDIN Bin ADIN Alm
2.MUHAMAD ALDY TOLAHULIA Alias AMBON Bin MUHAMMAD SOLEH T.
8 — 3
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 28-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 162/PID.SUS/2021/PT PLK
Tanggal 17 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : JUL INDRA DHANA NASUTION S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : MUJI ADIANTO
81 — 43
  • 7 ayat 2 huruf (d) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut, Penuntut Umumdalam surat tuntutannya Nomor Reg.
    Perkara PDM 72 /O.2.14/Eku.2/12/2021,tanggal 10 Desember 2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan NegeriPangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskansebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Muji Adianto telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
    Bahwa penerapan terhadap barang bukti sebagai sarana dalammelakukan tindak pidana perikanan haruslah memperhatikan berbagaiaspek: Aspek yuridisBahwa aspek yuridis adalah melekat pada ketentuan hukum yangdilanggar dan yang terbukti, dalam hal ini terdakwa MUJI ADIANTOditutut melanggar Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.Dalam pasal yang di
    tentang Perikanan: benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkandari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara ataudimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.Dan Pasal 104 ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan : bendadan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan daritindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.
    Menyatakan terdakwa MUJI ADIANTO telah terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;2.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 26-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pkj
Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
Habibi Bin Sainuddin
65 — 12
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 10-09-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
M. Yusuf. R. SH
Terdakwa:
Andi Hanafi Bin Ince Saleh
31 — 4
  • Menyatakan terdakwa ANDI HANAFI Bin INCE SALEH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar pasal 84 Ayat (1) Undang UndangNomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perikanan sebagaimana dakwaanHalaman 1 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pkj.Primair, oleh karenanya melepaskan terdakwa dari dakwaan Primairtersebut;2.
    dalam tubuh ikan cepat hilange Potasium sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifatkorosif, sering kali digunakan nelayan untuk menangkap ikan karang.e Penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida (KCN)menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang,sebagbai tempat berlindung dan mencari makan ikan selain itu bahanberacun tersebut juga mematikan benihbenih ikan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal84 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004
    dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pkj.e Potasium sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifatkorosif seringkali digunakan untuk menangkap ikan karang.e Penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida (KCN)menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang,sebagai tempat berlindunag dan mencari makan ikan selain itu bahanberacun tersebut juga mematikan benihbenih ikan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal85 Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004
    Hal inisesuai denganketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan; Bahwa penggunaan Potasium dalam kegiatan penangkapan = ikanmerupakan hal yang dilarang, karena dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; Bahwa alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu alat penangkap ikanyang tidak merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/ataulingkungannya seperti Pukat (Payang, dogol, purse seine), jaring (jaringHalaman 14 dari 33 Putusan
    Harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), Pasal 26 Ayat (1) UUNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2. Harus memiliki SIP! (Surat lin Penangkapan Ikan), Pasal 27 Ayat (1)UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Bahwa Ahli menanggapi perihal tidak ditemukannya kandungan potasiumsianida pada barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ikan yang diperiksa dilaboratorium bahwa karena tujuan penangkapan ikan menggunakanpotasium adalah untuk menangkap ikan hidup dengan cara membuat ikanpingsan.