Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 09-02-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 92/PID.SUS/2021/PT MKS
Tanggal 22 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ALIFIN NURAHMANA WANDA, SH.
Terbanding/Terdakwa : HERI BIN H. ALWI
72 — 22
  • Barang bukti Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengansumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakanuntuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan padaekosistem laut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal84 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perikanan;Subsidair :Bahwa ia terdakwa HERI Bin H.
    dan B2);Barang bukti Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengansumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakanuntuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan padaekosistem laut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal85 Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perikanan;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtersebut selanjutnya Penuntut
    ALWI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaPERIKANAN* melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor : 31tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor : 45 tahun 2009 tentang perikanan sebagaimana dakwaan primairPenuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI BINH. ALWI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana dendasebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulankurungan ;3.
    meningkatkan penerimaan daridevisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja,meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikananserta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikanserta tata ruang, yang mana hal itu semua merupakan tulang punggungpembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam penjelasan UndangHalaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor : 732/PID.SUS/2020/PT.MKS.Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
    dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat bandingsebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat, Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 09-01-2019 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ktp
Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
RUDI
27 — 9
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 05-08-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 517/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
YUDA DILLIANSYAH, SH
Terdakwa:
1.MARK TAN CHEN CHU FENG Als ATAN
2.HASAN Bin H. AHMAD
134 — 39
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 01-11-2011 — Putus : 04-01-2012 — Upload : 25-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 200/PID/2011/PTSMDA
Tanggal 4 Januari 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bekti Wicaksono, S.H.
Terbanding/Terdakwa : HADI Bin ISNANI
31 — 13
  • sei Taiwan merapatke perahu lalu kapal tersebut diperiksa suratsurat dan dokumen akan tetapiterdakwa tidak dapat menunjukkan identitas maupun surat kelengkapan kapalberupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) atau untuk kapal berbobot 5 GT kebawah disebut TPKP ( Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan), kemudianterdakwa beserta ABK kapal PMN Tanpa Nama 2 dikawal menuju Posal Sei Taiwan untuk diproses lebih lanjut;Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 No.31 tahun 2004
    Perk; PDS05/Kj, NNK/Ft.2/08/2011 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut;1s Menyatakan terdakwa HADI BIN ISNANI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan danpemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92UU No.31 tahun 2004 sebagaimana
    Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkatpertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan PengadilanNegeri Nunukan tanggal 10 Oktober 2011 Nomor: 116/Pid.sus/2011/PN.Nnk yang dimohonkan banding;MenimbangDipindai dengan CamScannerMenimbang bahwa karena Terdakwa dijatunhi pidana makakepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan:; Mengingat, Ketentuan Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004
    Pasal 100 B UU No. 45 tahun 2009 TentangPerikanan dan Pasal 80 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 serta perundangundangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 10 Oktober 2011Nomor: 116/Pid.sus/2011/PN.Nnk yang dimintakan banding; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratusrupiah); Demikian
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 18-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN SIBOLGA Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbg
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terdakwa:
RASIDIN
20 — 3
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Lgs
Tanggal 18 April 2018 — Penuntut Umum:
REZA RAHIM, SH,MH
Terdakwa:
Tin Oo alias Nai Sorn Rot
31 — 10

  • Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 dan Pasal 85 Jo Pasal 102 dan Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Tin Oo Alias
    Menyatakan terdakwa TIN OO aLIAS NAI SORN ROT secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana DakwaanKumulatif Penuntut Umum melanggar Kesatu pasal 92 dan kedua Pasal 93ayat (2) dan ketiga Pasal 85 dan Keempat pasal 98 jo pasal 102 Undanngundang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Lgs2.
    PKFB1099 GT. 49, 69 beserta terdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsauntuk diproses lebih lanjut dan diserahkan kepada Kementrian Kelautan danPerikanan Direktorat Jenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 2004 tentang perikanan.Dan KeduaBahwa terdakwa TIN OO als.
    PKFB1099 GT. 49, 69 beserta terdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsauntuk diproses lebih lanjut dan diserahkan kepada Kementrian Kelautan danPerikanan Direktorat Jenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 93 ayat (2)Jo Pasal 102 Undang undang Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.Dan KetigaHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor
    PKFB 1099 GT. 49, 69 beserta terdakwa dibawamenuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebih lanjut dan diserahkankepada Kementrian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKPBelawan guna penyidikan lebih lanjut :Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 2004 tentang perikana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum
    pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan ketiga;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaankeempat sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Umum
Register : 17-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Lsm
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
FAKHRILLAH, SH
Terdakwa:
ZAINAL ABIDIN
64 — 21
  • Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 1 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Lsmperikanan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primairmelanggar Pasal 93 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Keduamelanggar Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.2.
    2019/PN Lsmsumber daya ikan untuk melakukan penangkapan ikan beserta 120 (Seratus duapuluh) kilogram Ikan campuran dan Terdakwa juga dalam melakukanpenangkapan ikan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atausudah tidak berlaku lagi karena izin penangkapan ikan hanya berlaku daritanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 13 Mei 2014;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    Hikmah Raseuki juga tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar(SPB) atau sudah tidak berlaku lagi karena izin berlayar hanya berlaku sampaitanggal 10 Juli 2019;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 98 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;KEDUABahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN selaku Nahkoda Kapal KM.
    Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN LsmTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal93 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    tentangperikanan, Pasal 85 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN tersebut di atas telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanansebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;2.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 20-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 15 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ROZY HAROMAIN, SH
Terdakwa:
Hendra
52 — 18
  • Menyatakan Terdakwa yakni HENDRA secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukanpenangkapanikanmenggunakanbahanpeledakyang dapatmerugikan dan/ataumembahayakankelestariansumber daya ikan dan/ ataulingkungannya, sebagaimana tercantumdalam Dakwaan: Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;2.
    CN)2. 1 (satu) buah botol merk vixal dengan alat semprot dari besi berisi cairan berwarnacoklat dengan volume 800 ml (nomor barang bukti 159/2019/KTF) adalah benar Positifmengandung Sianida (CN)3. 1 (satu) bungkus plastik hijau berisi kristal putis, berat 115,75 gram (nomor barangbukti 160/2019/KTF adalah benar Positif mengandung Sianida (CN) dan Positifmengandung Potasium Sianida (KCN) Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    mengandung Sianida (CN)2. 1 (satu) buah botol merk vixal dengan alat semprot dari besi berisi cairan berwarnacoklat dengan volume 800 ml (nomor barang bukti 159/2019/KTF) adalah benar Positifmengandung Sianida (CN)3. 1 (satu) bungkus plastik hijau berisi kristal putis, berat 115,75 gram (nomor barangbukti 160/2019/KTF adalah benar Positif mengandung Sianida (CN) dan Positifmengandung Potasium Sianida (KCN) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 UndangUndang Nomor : 31 tahun 2004
    Bahwa Pengertian Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannyasebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.
    kapalmotor nelayan di bawah 5 GT yang digunakan untuk mencari ikan bagi nelayan kecil ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansubsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primersebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 14-10-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN DONGGALA Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dgl
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H.
2.IKRAM,S.H.
3.RESKY ANDRI ANANDA, S.H.,M.H.
4.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
Terdakwa:
JAFAR
36 — 18
  • Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikananpada Pasal 8 ayat ( 1) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atauHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Dgl HKHIH Ilmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannyadiwilayah
    hidup ikan di wilayah perairanSibayu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala terutama dalam hal inikerusakan terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berlindung bertelurdan menetaskan larva ikan serta tempat berpijah / tempat mencari makan ikanmenjadi rusak, sementara kawasan terumbu karang berfungsi pula sebagaiperedam gelombang laut.Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 84ayat ( 1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004
    Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1. Setiap orang;2. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikandengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alatdan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;3.
    Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 100B UUNomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo.
    Tentang Perikanan Jo.Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 16-09-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bna
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.FERDIANSYAH, SH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
1.DARWIS Bin MUHAMMAD HASAN
2.SYAFARUDDIN Bin HAMDANI
109 — 0
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 01-12-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 21-12-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 437/PID.SUS/2022/PT BNA
Tanggal 21 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : Sri Wahyuni, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Muhammad Kasem Bin Hanafiah
46 — 11
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 25-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
Trumon Salasi bin Budiman Zamzami
138 — 55
  • Benih Bening Lobster Pasir 0,3 0,5g Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)dalam melakukan pengangkutan benih bening lobster tersebut.Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN TjtPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal
    Tentang Perikanan sebagaimana diubahmenjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut MelakukanPerbuatanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individumaupun badan hukum/korporasi sesuai Pasal 1 Angka 14 UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadiUndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
    Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.
    Adapun nelayan kecil tidak berkewajibanmemiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan usaha perikanandi bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sesuaiPasal 26 Ayat 2 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa benar syarat yang wajib
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 18-08-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 83/PID.SUS/2020/PT JMB
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa : NUR KHOLIK Bin SUWARNO Diwakili Oleh : pardo sinaga
Terbanding/Penuntut Umum : NORAIDA SILALAHI , SH.MH
75 — 43
  • tiga puluhsembilan) ekor di kali (X) (perkiraan harga jual benih bening lobster jenismutiara) Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per ekor = Rp47.800.000, ( empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).Sehingga jumlah total potensi kerugian Negara yang ditimbulkan adalahsebesar Rp 6.731.950.000, (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP (Surat Izin UsahaPerikanan), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 JoPasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU RINo. 45 Tahun
    penahanan, maka lamanya masa penangkapan danpenahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah makaharus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalamkedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akandisebutkan dibawah ini ;Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun2004 Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 29-08-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Bna
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.Danil Rahmatsyah, SH.
2.DIKHA SAVANA
3.SYARIFAH ROSNIZAR. A, SH.
Terdakwa:
SAMROENG THUPTHIANTHONG
52 — 17
  • pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
    KHF 1786GT. 64.45 yang terdakwa nahkodai telah dilakukan pemusnahan lebihkurang 3200 (tiga ribu dua ratus) Kg, sedangkan sisanya sebanyak lebihkurang 2077 (dua ribu tujuh puluh tujuh) Kg telah dilakukan pelelangandengan harga Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah).n Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 85 JoPasal 9 Jo pasal 102 Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
    KHF 1786 tidak memiliki Dokumenyang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan Penangkapan Ikandiperairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiayang tertera dalam UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan yang seharusnya Dokumen tersebut dikeluarkan/diterbitkanoleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan danPerikanan.
    KHF 1786 tidak memiliki Dokumen yangdapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan Penangkapan Ikandiperairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yangtertera dalam UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yangseharusnya Dokumen tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh DirektoratJenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
    tentang Perikanan, Atau Kedua: Pasal 93 Ayat (2) JoPasal 27 ayat (1) Jo Pasal 102 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Atau Ketiga:Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 102 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; maka MajelisHakim terlebin dahulu) mempertimbangkan dakwaanalternatif Keduasebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 102UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
    KHF 1786 tidak memilikiDokumen yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan PenangkapanIkan di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiayang tertera dalam UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yangseharusnya Dokumen tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Direktorat JenderalPerikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 27-04-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 24-06-2022
Putusan PN LUWUK Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 23 Mei 2022 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH
Terdakwa:
1.Alwi Daher Alias Nundo
2.Alfan R Soa Alias Alpan
65 — 21
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 30-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
D I A H, S H
Terdakwa:
NANANG ROBIANA Bin ROBIN A.F
69 — 12
  • F berdasarkan Berita AcaraPencacahan Nomor: BA.Cah.001/WASDALIN/19.0/IX/2019 tanggal 26September 2019 yang dilakukan oleh Petugas Karantina Ikan, ternyata panjangbenih lobster tersebut +3 5 CM atau berat + 0,2 0,5 gram;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN JmbTahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan
    atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    berupa benih lobster(Panulirus spp.) sebanyak 154.774 ekor yang terdiri dari benih lobsterjenis pasir sebanyak 153.400 ekor, dan benih lobster jenis mutiarasebanyak 1.374 ekor, yang dikemas dalam 499 kantong plastikberoksigen dan dimuat dalam 20 (dua puluh) box styrofoam yangdibungkus dengan plastik berwarna hitam; Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Peraturan perundangundangan yang mengatur hal tersebut yaitu UndangUndang PerikananNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004
    sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, danPasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PermenKP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau PengeluaranLobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan ( Portunusspp) dari wilayah Negara Republik Indonesia sehingga para pelakudiancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yaitu Pasal 88 UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004
    bisa berdampak pada musnahnya lobster diPerairanKeadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangilagi di masa yang akan datang Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN JmbMemperhatikan, Pasal Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum
Register : 06-07-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN LEMBATA Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Lbt
Tanggal 26 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.
2.ISFARDI, S.H.,M.H
3.REYGA JELINDO, S.H
4.MOHAMAD RISAL HIDAYAT, SH
Terdakwa:
1.Syamsir Daeng alias Daeng
2.Muhammad Tahir Abu alias Tahir
3.Sadril Nurdin alias Nurdin
5 — 2
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum
Register : 06-04-2023 — Putus : 05-05-2023 — Upload : 06-05-2023
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rkb
Tanggal 5 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.Nia Yuniawati. SH., MH
2.NAOMI AMANDA NAWITA HADIYANTO SH
3.TEUKU SYAHRONI, S.E., S.H., M.H
4.RISKI HARUNA, S.H.
5.BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
6.ELFA FITRI NABABAN, SH
Terdakwa:
1.HUSEN Bin UMA
2.RIKI RAHADIAN Bin ARIS GARY
95 — 242
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 25-05-2023 — Putus : 09-06-2023 — Upload : 09-06-2023
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tjt
Tanggal 9 Juni 2023 — Penuntut Umum:
PARAS SETIO,S.H.,M.H.,Li
Terdakwa:
ROBI PUTRA JAYA Bin SYAMSUAR Alm
78 — 0
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum
Register : 08-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Liw
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
YOGI APRIANTO, SH
Terdakwa:
RAYMON SOBIRIN Bin ERMAN
51 — 36
  • Menyatakan Terdakwa RAYMON SOBIRIN Bin ERMAN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo pasal 26 Ayat(1) Jo pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 2 huruf b Jo pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor 56/permenKP/2016 tentang Larangan Penangkapandan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.),
    WPPNRI dibagi dalam 11 (Sebelas) Wilayah PengelolaanPerikanan; Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,yang menetapkan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atauHalaman 21 dari 41 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019.
    /PN.Liwperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 2 huruf b Jo pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor56/permenKP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau PengeluaranLobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.) dan rajungan (Portunus spp.) darwilayah Negara Republik Indonesia Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHPidana, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.
    /PN.Liwlingkungan terkontrol, termasuk termasuk kegiatan yang menggunakan kapaluntuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,dan/atau mengawetkannya;Menimbang, bahwa UU.RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUU.RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan tidak mendefenisikan artipengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa :a.
    Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangHalaman 30 dari 41 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019.