Ditemukan 320937 data
71 — 5
memperbaiki
28 — 18
memperbaiki
78 — 29
MEMPERBAIKI PEMIDANAAN AMAR PUTUSAN
Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana Pasal 197 UndangUndang No,8 tahun 1981tentang KUHAP serta ketentuan perundangundangan dan ketentuan hukumlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal 27 Mei 2016 Nomor 01/Pid.SusTpk/2016/PN.Pbryang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatunkankepada Terdakwa
160 — 99
MEMPERBAIKI PEMIDANAAN PUTUSAN PN
HERLIYAN SALEH, M.Sc dan Penuntut Umum ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr, tanggal 16 Februari 2017, sekedar mengenai pidanayang dijatunkan kepada Terdakwa, sehingga amarnyaberbunyisebagai berikut :1.
51 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MEMPERBAIKI PUTUUSAN PT PALU.
39 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MEMPERBAIKI PUTUSAN PT MEDAN
49 — 16
MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATES
ini mengenai sengketa dibidangperkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbandingdan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILIMenerima permohonan banding dari Pembanding;Memperbaiki
56 — 35
MEMPERBAIKI AMAR PUTUSAN PN PEKANBARU
pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 taun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Memperbaiki
20 — 5
Mengabulkan permohonan pemohon;Mengizinkan Pemohon memperbaiki nama anak pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dari nama NUR AZIZAH menjadi NUR AZIZAH ANJANI;Mengizinkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk memperbaiki data atas nama anak Pemohon tersebut diatas;Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
Ujang Tohirin
19 — 9
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pencatatan data Nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Bilqis Assifa Alkarin dan memperbaiki data Kartu Keluarga Pemohon ;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan data tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Permohon kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Serang agar mencatat perbaikan data Akta kelahiran anak Pemohon dan memperbaiki data pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
72 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak Terdakwa Anak, tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 19/PID.Sus. Anak/2016/PT.DKI tanggal 22 Desember 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 30/Pid. Sus-Anak/2016/PN Jkt.Sel tanggal 24 November 2016 sekedar mengenai lamanya pidana dan latihan kerja yang dijatuhkan kepada Anak
Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 19/PID.Sus.Anak/2016/PT.DKI tanggal 22 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Anak dan JaksaPenuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24Nopember 2016 Nomor : 30/Pid.SusAnak/2016/Pn.Jkt.Sel. sekedarmengenai redaksi amar putusan dan pidana yang dijatuhnkan kepada Anak,sehingga
Anak/2016/PT.DKI tanggal22 Desember 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 30/Pid.
SusAnak/2016/PN Jkt.Sel tanggal 24 November 2016harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana dan latihan kerja yangdijatunkan kepada Anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi Anak tersebut harus ditolakdengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana, maka harus dibebaniuntuk membayar
kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2014 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak TerdakwaAnak, tersebut ;Memperbaiki
putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 19/PID.Sus.Anak/2016/PT.DKI tanggal 22 Desember 2016 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 30/Pid.
166 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUKARDIN tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 194/PDT/2018/PT MTR tanggal 12 Februari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Rbi. tanggal 5 Juli 2018
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 5 Jull2018 Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Rbi. yang dimohonkan bandingtersebut sepanjang mengenai sistimatika maupun redaksional amarnyasehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat tentangkewenangan mengadili secara absolut:Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tidakdapat diterima;3.
kewenangan mengadili secara absolut tersebut, dapatdikabulkan;Bahwa karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalahmenyangkut harta warisan vide Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986jJuncto Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Agama,adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, bukankewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi Mataram yang memperbaiki
ASIAH dan 6.SUKARDIN tersebut: Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor194/PDT/2018/PT MTR tanggal 12 Februari 2019 yang memperbaikiPutusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Rbi.Halaman 6 dari 8 hal. Put.
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa WIDI PURWANTO Panggilan PUR tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/PID/2018/PT PDG, tanggal 1 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 156/Pid.B/2017/PN Mrj, tanggal 22 Januari 2018 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor156/Pid.B/2017/PN. Mrj tanggal 22 Januari 2018, yang dimintakanbanding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tersebut untukselebihnya;4.
Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasill/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi Il/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan karenaJudex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkaraTerdakwa; Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang Nomor12/PID/2018/PT PDG, tanggal 1 Maret 2018 yang memperbaiki
No. 459 K/Pid/2018 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa WIDIPURWANTO Panggilan PUR tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/PID/2018/PTPDG, tanggal 1 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan PengadilanNegeri Muaro Nomor 156/Pid.B/2017/PN Mrj, tanggal 22 Januari 2018tersebut mengenai pidana penjara yang dijatunkan menjadi pidanapenjara selama 1 (satu) tahun; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu
47 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
MEMPERBAIKI PUTUSAN PT SURABAYA.
49 — 18
MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
dipertimbangkan dalam PutusanPengadilan Agama Bantul dan Pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka PutusanPengadilan Agama Bantul nomor: 0326/Pdt.G/2012/PA.Btl tanggal 13 Desember 2012harus diperbaiki, sehingga amarnya seperti tertuang dalam amar putusan PengadilanTinggi Agama >Mengingat akan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumIslam yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILIe Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Pembanding, dapat diterima ; e Memperbaiki
52 — 13
MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
Nomor 27/Pdt.G/2012/PTA Ykperkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dandalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;Mengingat ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembandingdapat diterima; Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1247/Pdt.G/2011/PA Smn tanggal 28 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal1433 H sehingga amarnya sebagai berikut
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa, tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 13/PID.SUS-ANAK/ 2015/PT BTN tanggal 17 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 20/Pid.Sus. Anak/2015/PN.Tng. tanggal 27 Mei 2015 sekedar mengenai pemidanaan dan pelatihan kerja pengganti denda
Anak/2015/PN.Tng.tanggal 27 Mei 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan danpelatihan kerja pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolakdengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana, maka harus dibebaniuntuk membayar
perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UndangUndang No. 35 Tahun 2014,UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa, tersebut ;Memperbaiki
putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 13/PID.SUSANAK/2015/PT BIN tanggal 17 Juni 2015 yang memperbaiki putusan PengadilanNegeri Tangerang No. 20/Pid.Sus.
92 — 35
MEMPERBAIKI AMAR PUTUSAN PN
Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, jo Pasal 64 ayat (1)KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP danperaturan perundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
40 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 432/Pid.Sus/2017/ PT.MDN, tanggal 19 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN.RAP, tanggal 15 Mei 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PT.MDN, tanggal 19 Juli 2017 yang amar selengkap sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri RantauPrapat dan Terdakwa;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN.RAP tanggal 15 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebutsekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadaTerdakwa
Nomor 2432 K/Pid.Sus/2017Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaJudex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Rantauprapat mengenai lamanya pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan bukantanaman, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan padapertimbangan dan penerapan hukum yang benar
Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU tersebut; Memperbaiki
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PT.MDN, tanggal 19 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan PengadilanNegeri Rantau Prapat Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN.RAP, tanggal 15 Mei2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatunkan kepadaTerdakwa menjadi sebagai berikut:1.
62 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA MERIYALDI tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 22 Juni 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg tanggal 13 Mei 2016 sekedar mengenai pidana yang terbukti dan penjatuhan pidana;
., M.SiMenetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 5/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 22 Juni 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13 Mei 2016yang dimintakan
Nomor 2075 K/Pid.Sus/2016UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWAMERIYALDI tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 5/TIPIKOR/2016
/PT.PDG tanggal 22 Juni2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg tanggal 13Mei 2016 sekedar mengenai pidana yang terbukti dan penjatuhan pidanasehingga amar selengkapnya sebagai berikut :1.