Ditemukan 875933 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus melitus menurus memotius mertus
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2022 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 467/Pdt.G/2019/PN Tng
Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat: LINDA SRI TANTI Tergugat: 1.PUJI RAHAYU 2.PT. ALFA GOLDLAND REALTY 3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
137 — 46
  • MENGADILI:Sebelum memutus pokok perkara ; 1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I ; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; 3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.366.000 (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama Perceraian
Register : 20-10-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PA BENGKULU Nomor 592/Pdt.G/2014/PA Bn
Tanggal 15 Desember 2014 — Penggugat vs Tergugat
63 — 11
  • Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Zulbaidi Candra bin Muhammad) terhadap Penggugat (Ermawati binti Darwin) ;3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;Subsider :Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
    berkomunikasimasalah anak saja, yang hingga saat ini telah berlangsung selama tigabulan ;bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakanperdamaian di antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai denganTergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akanterwujud lagi ;bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan tersebutPenggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus
    bebasmenentukan jalan hidup mereka masingmasing untuk masamasa yang akandatang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhialasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, olehkarenanya patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalahuntuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus
Pengadilan PN SUKADANA Perdata
Register : 17-07-2024 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 04-09-2024
Putusan PN SUKADANA Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Sdn
Tanggal 7 Agustus 2024 — Pemohon:
SITI SUNDARI
1 — 0

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 24-01-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 11-05-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mdn
Tanggal 27 April 2022 — Penggugat:
PITRIADI,SE
Tergugat:
AHMAD KHOMAINI
Turut Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE
2.PT. BANK Syariah Indonesia dahulu PT. BANK Syariah Mandiri
3.ROTUA MARLINA PARAPAT
94 — 14

  • MENGADILI:

    1. Menerima eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat II;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Perdata
Register : 15-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 16-04-2021
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Rkb
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat:
PT. BUANA INSKONSI JAYA
Tergugat:
CV. ANUGERAH JAYA
26 — 10

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
    2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
    3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu Rupiah);
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama Perceraian
Register : 12-10-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA BENGKULU Nomor 669/Pdt.G/2015/PA.Bn
Tanggal 30 Nopember 2015 — Pemohon vs Termohon
55 — 21
  • Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut : Primer :1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ; 3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
    untukmendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karenaPemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersamaTermohon ; bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai denganTermohon karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akanterwujud ; Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 20150669 halaman 2 dari 10 halaman bahwa berdasarkan alasan dan dalildalil sebagaimana tersebut di atasPemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksadan mengadili perkara ini serta memutus
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama Perceraian
Register : 15-10-2014 — Putus : 17-11-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PA BENGKULU Nomor 585/Pdt.G/2014/PA Bn
Tanggal 17 Nopember 2014 — Penggugat vs Tergugat
49 — 24
  • Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut: Primer :1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
    perdamaian di antaraPemohon dan Termohon namun tidak berhasil ; bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohonkarena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ; bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izinperceraian dengan Nomor 498 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 ; bahwa berdasarkan alasan dan dalildalil sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untukmemeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-12-2022 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 29-12-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 472/G/TF/2022/PTUN.JKT
Tanggal 9 Mei 2023 — Penggugat: PT GRAHAMETROPOLITAN NUANSA; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
176 — 0
  • Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;Dalam Pokok Perkara :1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 347.000,00 (Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-02-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 29-07-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 127/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 18 September 2023 — Penggugat:
PT. MORATAS GUNA ABADI
Tergugat:
1.PT Sophie Paris Indonesia
2.PT Selfinc Retail Indonesia
23 — 17

  • MENGADILI

    • Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
    • Memutus perkara ini dengan verstek;
    • Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
    • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkkara sebesar Rp7.632.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
Pengadilan PN PALEMBANG
Putus : 13-03-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Plg
Tanggal 13 Maret 2017 —
102 — 56
  • Memutus perkara Permohonan keberatan dengan diluar hadirnya Termohon;3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);
    Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara, telah memutus perkara sengketa tersebut dengan putusanNomor: 148/Arbitrase/BPSKBB//2017, Tanggal 25 April 2017, denganamar sebagai berikut :MEMUTUSKANa. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya ;b. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen ;c.
    Ketua Pengadilan NegeriKlas A Khusus Palembang agar kiranya memanggil Para Pihak untuk diperiksadalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu,seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar :1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan Atas Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor:148/BPSKBB/V/2017 Tanggal 27 Januari 2017 ;2.
    Memutus perkara Permohonan keberatan dengan diluar hadirnyaTermohon;3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;4.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 27-01-2012 — Putus : 13-06-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 09/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 13 Juni 2012 — H. URYANTO HADI,SH,SE VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. CUENGSIH
90 — 37
  • Dalam eksepsi- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa memutus dan mengadili sengketa a quo;II. Dalam pokok perkara;- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp. 280.000,;
    PUTUSANNomor : 09/G/2012/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telahmenjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :H.
    perkara ini, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenanguntuk memeriksa dan memutus perkara ini, karena perkara ini merupakan perkarapartai politik/perselisihan partai politik, dimana lembaga peradilan yang berwenangmemeriksa dan memutus perkara partai politik menurut ketenruan Pasal 33 ayat (1)Undangundang Partai Politik (UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik, jo ndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), adalah
    Bahwa perlu kiranya Tergugat sampaikanbahwa Surat Gugatan yang pada akhirnya diperbaiki pada tanggal 29 Februari 2012tersebut baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 MaretBerdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat denganmenyatakan: "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima" (nietotvankelijkverklaard).; Halaman 25 dari 100 halaman Putusan Nomor 09/G/2012/PTUNBDGDALAM POKOKPERKARA;
    Bahwa keberatan terhadap keputusan partai politik int menurut penjelasanPasal 32 ayat (1) UndangUndang Partai Politik, yaitu UndangUndang No. 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, dan UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,merupakan perselisihan partai politik, dimana lembaga peradilan yang berwenangmemeriksa dan memutus perkara partai politik ini menurut ketentuan Pasal Pasal 33ayat (1) UndangUndang Partai Politik, adalah Pengadilan
    UndangUndang No.2 Tahun 2011 tentang partai politik;Menimbang bahwa, dari uraianuraian pertimbangan hukum diatas, dan buktibuktiyang disampaikan oleh para pihak yang di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwaterhadap perkara ini yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadilinya adalahPengadilan Negeri dan bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yangmemeriksa, memutus dan mengadilinya, dimana terhadap perkara ini sudah diperiksa diPengadilan Negeri Jakarta Barat dan sampai sekarang perkara
Pengadilan PN SUKADANA Perdata
Register : 26-01-2024 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN SUKADANA Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sdn
Tanggal 19 Februari 2024 — Pemohon:
SUPIYAH
24 — 18

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 04-01-2023 — Putus : 23-05-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mdn
Tanggal 23 Mei 2023 — Penggugat:
1.ZUBAIDAH
2.MARIKO DAMANIK
Tergugat:
ERRY PRASETIYO
14 — 10

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Perijinan
Register : 06-03-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 16/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 31 Juli 2017 — ERI SUMARNI MELAWAN GUBERNUR RIAU
113 — 25
  • Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa dalam perkara ini;--------2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;----------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 238.500,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah); ---------------------------------------
    PUTUSANNomor: 16/G/2017/PTUN.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan Acara Biasatelah memutuskan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut di bawah ini,dalam sengketa antara: non one nen nnn nnn nnn nnn ern noe cme ne cen nee aeERI SUMARNI, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Warga Negara Indonesia,GUBERNAlamat Jalan Mangga Gg.
    April2017 dalam Register Perkara Nomor : 16/G/2017/PTUN.PBR, yang telah diperbaikidalam Pemeriksaan Persiapan pada 3 Mei 201 7;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 16/PENDIS/2017/PTUN.PBR tertanggal 20 April 2017 tentang LolosDismissSal; ++ 2222 220 con nn nnn nnn nn ee nen nee nee ee cenceTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 16/PENMH/2017/PTUN.PBR tertanggal 20 April 2017 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus
    semestinya patut dinyatakan kabur (obscuur libel), yang berakibatgugatan a quo menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, denganHalaman 21 dari 42 Putusan Nomor :16/G/2017/PTUN.PBRdemikian gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segalahormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yangmemeriksa, mengadili, dan memutus
    gugatan a quo kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut:DALAM POKOK SENGKETA: 7 22 2 222 oon nnn nnn nnn nee nee1.
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Khusus
Register : 10-04-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 14/PDT.BPSK/2014/PN.SKW
Tanggal 30 April 2014 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT LAWAN URAY MITA BUDIKUMAR
200 — 65
  • Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 08 Tahun 2014 Tanggal 19 Maret 2014;4. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaSingkawang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara antaraPemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.4. Pemohon Keberatan tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dan/atau Termohon Keberatan tidak memiliki hak untuk minta pengembalianrestitusi biaya asuransi kredit dan/atau biayabiaya lainnya yang tidakdiperjanjikan di dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara pihakPemohon Keberatan dan pihak Termohon Keberatan.5.
Pengadilan PN SUKADANA Perdata
Register : 01-08-2023 — Putus : 22-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN SUKADANA Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdn
Tanggal 22 Agustus 2023 — Pemohon:
RISKA ARIYANTI
40 — 23

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 02-11-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 785/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 8 Februari 2017 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
19 — 9
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 501.000,-- (lima ratus satu ribu rupiah)
    PUTUSANNomor 785/Pdt.G/2016/PN DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara:PENGGUGAT.
    Eksepsi Kompetensi RelatifBahwa Gugatan yang diajukan oleh penggugat salah alamat ataukeliru karena alamat dan tempat tinggal tergugat sesuai KTP Tergugat adalahdi Banjar Apuan, Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanandalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang sama sekaliuntuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dalam hukumacara perdata menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadilisuatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayahhukumnya
    Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenangdalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;DALAM POKOK PERKARA :1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;Hal 12 dari 18 hal putusan Nomor 785/Pdt.G/2016/PN Dps2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebagian dan atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;3.
    perkara ini karena berdasarkan ketentuan Pasal118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) RBg, dengan menyatakan bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat dan tempat tinggalTergugat sesuai KTP adalah di Banjar Apuan, Desa Apun, KecamatanBaturiti, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar tidakberwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaraHal 13 dari 18 hal putusan Nomor 785/Pat.G/2016/PN Dpsaquo, dalam hukum acara perdata menurut pasal 118 ayat (1) HIR
    Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksadan memutus perkara ini;Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hinggakini diperhitungkan sejumlah Rp. 501.000, (lima ratus satu ribu rupiah)Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 olehkami Ketut Suarta, SH.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 15-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PTUN KENDARI Nomor 05/G/2017/PTUN.Kdi
Tanggal 30 Maret 2017 — 1. H. MUHAMMAD FAIZAL, SE., MS., Dk. (Para P) Vs KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
97 — 48
  • Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 05/G/2017/PTUN.Kdi karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
    menyatakan bahwa benar objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berupaSurat Keputusan Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor:43/Kpts/KpuKab.026.419169/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan CalonBupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, Tanggal 24 Oktober 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo Pasal 50 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa PengadilanTata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus
    dan menyelesaikansengketa Tata Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administrasiyang bersangkutan telah digunakan. jo Pasal 51 ayat (3) disebutkan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 : Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terhadapKeputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai pemilihan Calon Gubernur, CalonBupati dan Calon
    Walikota yang merupakan objek sengketa tata usaha negarasebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 jo Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, apabila timbulsengketa tata usaha negara, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara setelah melalui seluruh upaya administrasi dilaksanakan Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Nomor :43/Kpts/KPUKab.026.419169
    Pengadilan Tata Usaha Negara cq Pengadilan Tata Usaha NegaraHal.6 dari 8 Hal, Penetapan Nomor 05/G/2017/PTUN. kdiKendari, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Para Penggugat nyatanyata tidak termasuk wewenang pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,oleh karena itu. gugatan
    Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 05/G/2017/PTUN.kKdikarena pokok gugatan nyatanyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;3.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 02-02-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 18 September 2023 — Penggugat:
Ny. Tjong Nanik Tjandra
Tergugat:
1.Devi Chrisnawati, SH
2.Tan Charolus Tanjung, SH
3.PT. Bank KB Bukopin Tbk
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik
85 — 63

  • MENGADILI :

    1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I tentang Kompetensi Absolut;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sby;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.952.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama Perceraian
Register : 03-07-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PA BENGKULU Nomor 404/Pdt.G/2014/PA Bn
Tanggal 15 September 2014 — Penggugat vs Tergugat
18 — 10
  • Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut : Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;Subsider :Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
    peristiwa tersebutlalu pada tanggal 27 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidupbersama dan tidak lagi berkomunikasi sampai sekarang ; bahwa pihak keluarga dan perangkat RI telah mengupayakanperdamaian di antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ; bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai denganTergugat ; bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan tersebutPenggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus
    bebas menentukan jalan hidup mereka masingmasing untuk masamasa yang akan datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhialasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, olehkarenanya patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa dipilinnya perceraian sebagai jalan terbaik adalahuntuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus