Penggugat:
PT Permana Putra Mandiri
Tergugat:
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan CQ. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Turut Tergugat:
Badan Nasoional Penanggulangan Bencana (BNPB)

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta, Selanjutnya memberi kuasakepada:1. ZAIN BUSTAMAN, SH.MM., Jabatan Kepala Biro Kepegawaian danHukum Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di JalanMedan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;2. Drs. SUTRISNO, MM., Jabatan Kepala Biro Umum KementerianKebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka BaratNo. 17, Jakarta;Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/201210.11.12.Drs.

., Jabatan Sekretaris BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;TETI BUDI RACHMIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;BUDI SUDRADJAT, SH.MM., Jabatan Kepala bagian Perencanaandan Pengembangan Pegawai Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;BURHANUDDIN, S.Sos., Jabatan Kepala

Bagian PerlengkapanKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;SRI SUSIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian Kepegawaian BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;Dr.

MH., Jabatan Direktur AkademiPariwisata Makassar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,alamat di Jalan Gunung Rinjani Kota Mandiri, Tanjung BungaMakassar;WWNONARKO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;HARMANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Inventarisasi danPenghapusan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat diJalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;Drs.

Putusan Nomor 467 K/TUN/2012dirugikan oleh Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan DanPariwisata, yakni pada tanggal 27 Juni 2011 Penggugat mengajukanGugatan kepada Tergugat VKepala Kantor Pertanahan Kota Makassardan Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata,terhitung masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yangdiisyaratkan dalam Pasal 55 UndangUndang 1986.

.; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;

,Taslim & Associates (Law @Mediation Office), yang berkantordi Graha Mustika Ratu Lt.7, Ruangan Suite 717, Jalan GatotSubroto Kav.7475, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 29 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING; =~MELAWANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA;2n one aan nnn neeHal 1 dari hal 10 PUT.

Direktur Penerimaan danPeraturan Kepabeanan & Cukai, Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Susila Brata, S.E., MM., Kepala Sub Direktora Brandan Bantuan Hukum, pada Direktorat Petieliaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, eee aca Beadan Cukai mmm CR nePangihutan Siagian, S.H., Ke /Bagian Bantuan HukumIl Biro Bantuan Hukum,Ker enterian Keuangan RepublikIndonesia;

Lucia Clmameria, S.H., MM., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IIIA, Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan Republik Indonesia;Dewi Sri, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIBBiro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan RepublikINdoneSiaj= 2 2= one non one nen nnn ren nnn con nme oneDwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHal 2 dari hal 10 PUT.

NO. 274/B/2016/PT.TUNJKTw.10.11.12.13.14.Hukum IliIC Biro Hukum Kementerian Keuangan RepublikICL IGS ej enKingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IIID Biro Hukum Kementerian KeuanganRepublik Indonesia; 220 n02n2Riswandono, S.H., MM., Pelaksana Pemeriksa padaKantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;z 6Zacky Taufik, S.H., LL.M., Pelaksana Peitehisa padaKantor Pelayanan Utama Bea Cukai oe Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Bea dan

Rory Alamsyah, S.H., Pelaksana Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan RepublikIndonesia dan mengambil domisili hukum di Kantor PusatDirektorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian KeuanganHal 4 dari hal 10 PUT.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Melawan Mien Mintarsih, Dkk

KARTIKA CEMERLANGTergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI

Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
Sani Saragih

PENETAPANNomor 21/Pdt.PKons/2021/PN KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada tingkat pertama yang diajukan oleh :KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN' RAKYAT,berkedudukan di Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110, dan berkantor di Jalan LangsatNo.17 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota,Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara 20633, Telp.(0621) 2611245, Email: ptjtmkttkualatanjung

Termohon menyatakanmenolak penawaran pembayaran Uang Ganti Kerugian;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keteranganPemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untukmenitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan.Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.PKons/2021/PNKisMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut,Pemohon telah mengajukan buktibukti Surat berupa:1.Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberimaterai secukupnya, Surat dari Kantor Wilayah Kementerian

Kualanamu Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi KualaTanjung, yang diberi tanda P1;Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberimaterai secukupnya, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor: 300/KPTS/M/2020, Tanggal 30 Maret 2020,Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu AtasanLangsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan PejabatPerbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah dan Wilayah Il di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga,Kementerian

CITRA BARU MEGAH ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

., Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Asisten Advokad pada Taslim & Associates (Law@Mediation Office), yang berkantor di Graha Mustika Ratu Lt.7,Ruangan Suite 717, Jalan Gatot Subroto Kav.7475, Jakarta12870, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2016,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA;Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUNJKT.Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, By Pass, Rawamangun,Jakarta Timur13230

Direktur Penerimaan dan PeraturanKepabeanan & Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Susila Brata, S.E., MM., Kepala Sub Direktorat Peraturan danBantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;Pangihutan Siagian, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum IIIBiro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia

Lucia Clmameria, S.H., MM., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IIIA, Biro Bantuan Hukum Kementerian KeuanganRepublik Indonesia;10.11.12.13.14.15.Dewi Sri, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIB BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Dwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IIIC Biro Hukum Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IIID Biro Hukum Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;Riswandono, S.H.,

(Fotokopi sesuai dengan asli);Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 01.019266, tanggal 11April 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai, Kementerian Keuangan R.I. (Fotokopi sesuai denganasli);Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor : SPKTNP329/KPU.01/2015, tanggal 6Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor : SPKTNP425/KPU.01/2015, tanggal 6Nopember 2015.

(Fotokopi darifotokopi);Salinan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan Keuangan Republik Indonesia NomorKEP43/BC/2010, tanggal 18 Juni 2010, Tentang PelimpahanWewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit,Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUNJKT.45. Bukti T18a:46. Bukti T18b:47. Bukti T18c :48.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 2. DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA VS INDAR ATMANTO

ARDI HARJANTOM E L A W A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA VS INCE BAHARUDDIN alias BAHARUDDIN, dkk.

Nomor 545 K/Pdt/2019 Bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 16 Eks/2011/PN Mks juncto Nomor207/Pdt.G/2006/PN Mks tanggal 5 Mei 2016 dikeluarkan oleh KetuaPengadilan Negeri Makassar berdasarkan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN BADANUSAHA MILIK NEGARA REPUBLIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA vs MIEN MINTARSIH, dkk

KEMENTERIAN PERTANIAN RIcq. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANPERTANIAN cq. BALAI BESAR PENELITIAN DANPENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DANSUMBERDAYA GENETIK PERTANIAN, berkedudukandi Jalan Tentara Pelajar Nomor 3A, Bogor, Jawa Barat,diwakili oleh Dr. Ir. Karden Mulya selaku Kepala BalaiBesar Penelitian dan Pengambangan Bioteknologi danSumberdaya Genetik Pertanian, dalam hal ini memberikuasa kepada Drs.

putusanNomor 26/Pdt.G/2006/PN.Dpk juncto Nomor 121/Pdt/2007/PT.BDG junctoNomor 282 K/Pdt/2008 juncto Nomor 773 PK/Pdt/2009 yang menyatakanbahwa objek tersebut adalah tanah warisan Para Terlawan dari orang tuanyayaitu almarhum Minata Aliredja dan bukan tanah milik negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN

Pembanding/Penggugat : Priyo Adhisartono
Terbanding/Tergugat : Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI

PT RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA (KLHK)

Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar biayapemulinan fungsi ekologis lahan yang telah terbakar seluas 591(lima ratus sembilan puluh satu) Ha dengan total biaya sebesarRp147.058.240.100,00 (seratus empat puluh tujuh miliar lima puluhdelapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah) disetorlangsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,melalui rekening Nomor 1220006999273, Bank Mandiri cabangJakarta Gedung Pusat Kehutanan, Gedung Manggala Wanabaktiatas nama Setditjen

DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIAN KEHUTANAN RI VS PT. CITRA NIAGA NUSANTARA;

Zaenuri, S.H., Staf Pada Bagian Advokasi dan Dokumen Hukum,Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan;7. Agus Warsito, S.H., M.H., Staf Pada Bagian Hukum dan KerjasamaTeknik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari;8.

Untuk itu mohon kepada Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadapobjek sengketa berupa Surat Keputusan Direktur Jendral Bina UsahaKehutanan Kementerian Kehutanan Nomor S.285/VIBIKPHH/2014, tanggal9 Mei 2014 dan mewajibkan Tergugat yaitu Direktur Jendral Bina UsahaKehutanan Kementerian Kehutanan untuk mencabut objek sengketatersebut.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa SuratKeputusan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanantentang Perintah Bayar luran zin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat(SPPIIUPH) Nomor S.285/VIBIKPHH/2014, tanggal 09 Mei 2014;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DirekturJendral Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang PerintahBayar luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPPIIUPH) Nomor$.285/VIBIKPHH/2014, tanggal 09 Mei 2014;4.

Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanDirektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentangPerintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPPIIUPH)Nomor S.285/VIBIKPHH/2014, tanggal 09 Mei 2014;4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN RI tersebut;

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA VS PT. AGRO GIRI PERKASA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATANHEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3, Gedung C, Ragunan,Pasar Minggu, Jakarta 12550;2. KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN, KELAS BANDARLAMPUNG, berkedudukan di Jalan Jawa No.34, PelabuhanPanjang, Bandar Lampung 35241;3. drh.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Pertanian, DirektoratJenderal Peternakan & Kesehatan Hewan No. 876/Kpts/ PD.410/3/2012,tanggal 14 Maret 2012, Penggugat memperoleh Persetujuan Impor Hewandari Menterian Perdagangan No. 04.PI54.12.0027, tanggal 2 April 2012sebanyak 1.000 ekor sapi bibit potong;Bahwa kemudian berdasarkan dokumendokumen impor, yaitu:1. Bill of Lading (B/L) DP118AGRO2, tanggal 14 Juni 2012;2. Certifikat of Health, Australian Government No.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian PertanianRepublik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan (Declaration ofHalaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 106 K/TUN/2014Refusal), Formulir KH8.B., Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000099, tanggal24 Agustus 2012;3.

Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 TentangPembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.Pasal 41(1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.(3) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melaluiSekretaris Jenderal.(4) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.Pasal 42Badan dan/atau Pusat mempunyai tugas melaksanakan penelitian danpengembangan di bidangnya dan/atau pengembangan sumber daya manusiadan/atau pengelolaan data

Negara Serta SusunanOrganisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon , Pasal 272 Susunan organisasi eselon Kementerian Pertanian terdiri atas:.

SITRA BARU MEGAH VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN RI;

Direktur Penerimaan danPeraturan Kepabeanan & Cukai, Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;2. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;3.

., Kepala Bagian Bantuan HukumIll Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;Sulaiman, S.H., MM., Kepala Seksi Bantuan Hukum padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Teguh Djatmiko, S.E., Ak., MM., Kepala Seksi Keberatandan Banding Ill, pada Kantor Pelayanan Utama Bea CukaiTipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;M.

., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIB BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;Dwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IIIC Biro Hukum Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IIID Biro Hukum Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;Riswandono, S.H., MM., Pelaksana Pemeriksa pada KantorPelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Zacky Taufik, S.H., LL.M., Pelaksana

Keuangan RepublikIndonesia dan mengambil domisili hukum di Kantor PusatDirektorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, Jalan Anmad Yani ByPass, Jakarta TimurHalaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 171 K/TUN/201713230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU33/BC/2016, tanggal 8 Maret 2016;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang

Bahwa menurut ketentuan UUD 1945, Presiden dalam menjalankanTugasnya di bantu oleh Para Menteri, dan sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang KementerianNegara, dengan tegas disebutkan bahwa *Kementerian Negara,selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat Pemerintah yangmembidangi urusan tertentu dalam pemernntahan (Pasal 1 ayat 1).b.

Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
Sani Saragih

PENETAPANNomor 20/Pdt.PKons/2021/PN KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutuspermohonan Konsinyasi yang diajukan oleh :KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,berkedudukan di Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru, JakartaSelatan 12110, dan berkantor di Jalan Langsat No.17 KelurahanRambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi ProvinsiSumatera Utara 20633, Telp. (0621) 2611245, Emall:ptjtmkttkualatanjung@gmail.com, yang

197706022007011005 selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Kuala Tanjungsebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor:300/KPTS/M/2020 tertanggal 30 Maret2020 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/PembantuAtasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan PejabatPerbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah dan Wilayah Il di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga,Kementerian

Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan TataRung/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera UtaraNomor:AT.02.01/2125212.500/XII/2020 tanggal 14 Desember2020 (bukti P1);b. Hasil Penilaian Publik di Desa Pematang Jering (bukti P11),Nilai Penggantian Wajar Bidang Tanah (bukti P14)d. Berita Acara Pihak yang Berhak Menolak Bentuk dan/atauBesarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah danTidak Mengajukan Keberatan Ke Pengadilan (bukti P15).

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DKK

;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;1.LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq.KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, diwakilioleh Khofifah Indar Parawansa, selaku Menteri SosialRepublik Indonesia, dalam hal memberi kuasa kepadaBhakti Nusantoro dan kawankawan, kesemuanya Pegawaipada Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli2015;2.

sebagaimana tercantum dalamSertifikat Hak Pakai Nomor 07 Tahun 1997 Desa/Kelurahan RanononcuKecamatan Poso Kota Kabupaten Poso atas nama pemegang hakDepartemen Sosial RI merupakan aset milik Kementerian Sosial RI(dahulu Departemen Sosial RI) yang telah diserahkan kepada PemerintahProvinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat Keputusan Menteri KeuanganRI Nomor KEP57/A/2000 tentang Penghapusan Barang Milik/KekayaanNegara Departemen Sosial Dengan Tindak Lanjut Dialinkan KepadaPemerintah Daerah, sebagaimana

Nomor 683 K/Pdt/2017Kabupaten Poso atas nama pemegang hak Departemen Sosial RI telahdiserahkan oleh Kementerian Sosial RI kepada Pemerintah ProvinsiSulawesi Tengah, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan Gugatankepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemilik obyeksengketa pada saat ini dan bukan kepada Menteri Sosial RI, hal inidikarenakan obyek sengketa sudah dimiliki oleh pihak lain berdasarkansurat tersebut di atas:2.

CITRA NIAGA NUSANTARA;DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

., Jabatan Staf pada Bagian Hukum danKerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Bina UsahaKehutanan ; Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok ILantai 5 dan 6, Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.2/VISET/2014, tanggal 8 Agustus 2014, selanjutnya disebutSCDAZAL oo... eeeeeeseceesteceesteeeenaees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut

Untuk itu mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap objeksengketa berupa Surat Keputusan Direktur Jendral Bina UsahaKehutanan Kementerian Kehutanan Nomor : S.285/VIBIKPHH/2014, Tanggal 09Mei 2014 dan mewajibkan Tergugat yaitu Direktur Jendral Bina Usaha KehutananKementerian Kehutanan untuk mencabut objek sengketa tersebut.

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014, tentang jenis dan tarif atasjenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian KehutananPasal 7 yaitu : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai~ berlaku, semuaperaturan pelaksanaan di bidang jenis dan tarif atas jenis penerimaannegara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dinyatakan masihtetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini ;17.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat KeputusanDirektur Jendral Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Printahbayar iuran izin usaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPIIUPH ) Nomor : 8.285 /VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur JendralBina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Printah bayar iuran izinusaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPITUPH ) Nomor : 8.285 / VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ; 4.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;PT. AYUN JAYA MOTOR.;

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum ID pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ; MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, SH., PelaksanaPemeriksa pada Direktorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai ; RUSDIANTO K.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :RANTO SUPRAPTO, SH., Pelaksana pada KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungLANDO A SIRINGO RINGO, SE., Pelaksana padaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok ; ELITA MARIANT P, SH, Pelaksana pada BagianBantuan Hukum JI, Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; CHRISTIAN, SH., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan ; RANDHIKA YOGA PERDATA, SH, Pelaksanapada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum Kementerian

RUDI PURNOMO, SH., Pelaksana pada BagianBantuan Hukum JI, Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilihdomisili hukum pada Kantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Jalan Ahmad Yani 13230, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : SKU81/BC/2012, tertanggal 6Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/ PEMBANDING;MELAWANPT.