Ditemukan 2222825 data
62 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
D&D PACKAGING INDONESIA;
48 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
D&D PACKAGING INDONESIA;
./2016, tanggal 22 Agustus 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT D&D PACKAGING INDONESIA, beralamat di JalanAngsana Raya Blok A202 Delta Siliconepark LippoCikarang, Sukaresmi, Bekasi, yang diwakili oleh BrianJoseph Janeshek, jabatan Direktur PT D&D PackagingIndonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan
Banding masihterdapat lebin bayar sejumlah (USD270,441.00) dengan perhitungan sebagai berikut:PerhitunganmenurutNo Uraian PemohonBanding(USD)1 Peredaran Usaha 29,985,563.002 Harga Pokok Penjualan 25,648,408.003 Laba Bruto (12) 4,337,155.004 Biaya Usaha 3,5/70,998.005 Penghasilan neto dalam negeri (34) 766,157.006 Penghasilan neto dalam negeri lainnya:Penghasilan dari luar usaha (256,666.00)Penghasilan jasa/pekerjaan bebas 0.00Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan 0.00Lainlain 0.00Jumlah (a+b +c+d)
Jumlah pajak yang tidak dapat dikreditkan ((a + b.6 + 474,110.00c./ d.3) atau e.4)18 Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak 270,441.00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Juli 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put71171/PP/M.XVIB/15/2016, tanggal 26 Mei 2016, juncto Putusan PengadilanPajak Nomor Put71171P/PP/M.XVIB/15/2016, tanggal 1 September 2016yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut
:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP91/WPJ.07/2014 tanggal 20Januari 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00137/406/10/052/12 tanggal 24Oktober 2012 Tahun Pajak 2010, atas nama PT D&D Packaging Indonesia,NPWP: 01.882.489.6052.000, alamat Jalan Angsana Raya Blok A202 DeltaSiliconepark Lippo Cikarang, Sukaresmi, Bekasi, sehingga perhitungan PajakPenghasilan Tahun Pajak 2010 menjadi
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP91/WPJ.07/2014 tanggal 20 Januari 2014. tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Nomor 00137/406/10/052/12 tanggal 24 Oktober2012 Tahun Pajak 2010, atas nama PT D&D Packaging Indonesia,NPWP. 01.882.489.6052.000, alamat Jalan Angsana Raya BlokA202 Delta Siliconepark Lippo Cikarang, Sukaresmi, Bekasi,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT D&D PACKAGING INDONESIA
53 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
D&D PACKAGING INDONESIA;
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
D&D PACKAGING INDONESIA;
/2018/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Pajak yangterhormat dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding danmenetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT D&D PackagingHalaman 1 dari 9 halaman.
D Packaging Indonesia, NPWP 01.882.489.6052.000, beralamat diJalan Angsana Raya Blok A202, Delta Silicon Park, Cikarang Selatan,sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 dihitungkembali menjadi sebagai berikut: 1.
Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)Rp 20.722.785.239 d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak/KegiatanMembangun sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan d.1. Impor Rp 0d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar DaerahRp 0Pabeand.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 0d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Rp 0d.5.
Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 ataud.6) Rp 0d.8. Tanggung Jawab secara renteng Rpd.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 0atau d.7 atau d.8)e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirifart a2 ia 1 a9 es ab. Dikurangi: Rpb.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.681.628.469b.3.
Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP Rp 0g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN Rp 0h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)) Rp 10.302.441Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) Rp 20.604.882 Halaman 3 dari 9 halaman.
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
D&D PACKAGING INDONESIA;
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
D&D PACKAGING INDONESIA;
8 — 0
23 — 8
- .Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE HELMI Bin RUSLI D oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat ) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
- ADE HELMI Bin RUSLI D
Menyatakan terdakwa ADE HELMI Bin RUSLI D telah terbukti danbersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawanhukum,melakukan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untukmemiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu" dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika dalam Dakwaan Kedua.2.
Menghukum terdakwa ADE HELMI Bin RUSLI D membayar ongkosperkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.
Menyatakan Terdakwa ADE HELMI Bin RUSLI D tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secaratanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memilikiNarkotika Golongan bukan tanaman;2.
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE HELMI Bin RUSLI D olehkarena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat ) Tahun dan dendasejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)bulan;Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Bls3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;4.
Annisa Sitawati, S.H.Wimmi D. Simarmata, S.H.Panitera PenggantiAminah, SHHalaman 31 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Bls
12 — 3
11 — 2
15 — 3
Tergugat selingkuh dengan keponakan Penggugat sendiri.Penggugat mengetahuinya dari pengakuan Keponakan Penggugatsendiri;d. Tergugat seorang pemabuk dan pemakai obatobat terlarang;4. Bahwa pada bulan Agustus 2014 terjadi perselisihan danpertengkaran yang memuncak antara Penggugat dengan Tergugat,Tergugat tidak mau lagi bekerja untuk menafkahi Penggugat akibatnyaPenggugat dengan Tergugat berpisah rumah;5.
20 — 2
241 — 48
M E N G A D I L IMenyatakan Terdakwa SAUDAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;----------------------------------------------------------------------------------2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;-----------------------------3.
S A U D A H
17 — 9
36 — 8
Pol:SpHan/28/IV/2014/Reskrim, sejaktanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;Halaman 1 dari 19 Putusan No.438/Pid.B/2014/PN BlsZi Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, tanggal 8 Juli 2014No.B 3299/N.4.14.3/Ep. 1/07/2014, sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 23Agustus 2014;3. Penuntut Umum, tanggal 21 Agustus 2014 No. Print1455/N.4.14.3/Ep.2/08/2014, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 9 September 2014;4.
Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 4 September 2014 No.438 /Pen.Pid / 2014 / PN.Bls, sejak tanggal 4 September 2014 s/d tanggal 3 Gktober2014;5: Pepanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 23September 2014 No.668/Pen.Pid/2014/PN.Bls, sejak tanggal 4 Oktober 2014 s/dtanggal 2 Desember 2014;Terdakwa II tidak ditahanPara Terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak didampingi oleh PenasihatHukum dan menghadap sendiri di Persidangan;Pengadilan Negeri TersebutTelah membaca dan mempelajari
13 — 2
140 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
ESSENTRA d/h FILTRONA INDONESIA;
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2582/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasasubsititusiPradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 28 Juni2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ESSENTRA D/
Putusan Nomor 685/B/PK/Pjk/2020Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor00017/577/12/057/13, tanggal 29 Mei 2013, atas nama PT Essentra d/hFiltrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan BerbekIndustri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo, sehingga penghitungan PPNmenjadi sebagai berikut: No Uraian Menurut Majelis(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak:Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean/Pemungutan Pajak
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2216/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak April 2012 Nomor 00017/567/12/057/13, tanggal 29Mei 2013, atas nama PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek, Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012Nomor 00017/567/12/057/13, tanggal 29 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek,Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs OCI CORPORATION d/h BHLN OCI CORPORATION ;
Bahwa Pemohon Banding di Indonesia yang induk perusahaannyaberada di Republik Korea berdasarkan Pasal 5.4 huruf (d) dan (e) P3BRepublik Indonesia dengan Republik Korea bukan merupakan suatuBUT:2.
Putusan Nomor 936/B/PK/Pjk/2019dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 15 UndangUndang PajakPenghasilan juncto Pasal 5 ayat (4) huruf d dan e serta Pasal 7 ayat (1)P3B Republik Indonesia dengan Republik Korea juncto Pasal 7 ayat (1)dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011;b.
341 — 102
D