Ditemukan 67976 data
449 — 237
3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Putusan Nonnor03/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst(1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.(2) dalam Putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor jugaharus dinyatakan Pailit.Pasal 170 ayat (1) VUKPKPU:(1) Kreditor dapat men untut pembatalan suatu perdamaian yang telahdisahkan apabila Debitor lalaimemenuhi isi perdamaian tersebut.Pasal 171 UUKPKPU;Tuntutan pembatalan perdamaian wajib dilakukan
TUNTUTAN HUKUM PEMOHONBahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Pemohon dengan inimemohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmelalui Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan PerjanjianPerdamaian ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;2.
perubahan dan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 April 2019 sebagai berikut;1.Bahwa Termohon atas Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian(Homologasi) No. 128/Pdt.SUSPKPU/2017/PN.NIAGA.Jkt.Pst.
Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksadan Mengadili Permohonan ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:1.Menolak Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian(HOMOLOGASI) No. 128/ Pdt.Sus PKPU / 2017 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Pemohon untuk seluruhnyaMenghukum Pemohon Pembatalan Perjanjian Perdamaian(HOMOLOGASI) No. 128/ Pdt.Sus PKPU/ 2017 / PN.Niaga.Jkt.Pstuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberi waktu dankesempatan kepada Termohon
Putusan Nomor 03/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Ayat(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 dan Pasal 171berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian ; Ayat(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian,Debitor juga harus dinyatakan pailit;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan adapun pembayaran /penyelesaian Termohon kepada Pemohon sebagaimana Pasal 1 huruf A angka 2Perjanjian Perdamaian adalah sebagai berikut:2.
142 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
486 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Atau;Apabila Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan' tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Kalau PerjanjianSewa Menyewa Nomor 27 tertanggal 20 Maret 2014 telah berakhir padatanggal 1 Januari 2017, sehingga secara hukum terhadap perjanjian tersebuttidak perlu lagi upaya pembatalan
244 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
., termasuk perihal gugatan Penggugatsendiri, sebagai gugatan: Gugatan Pembatalan Perikatan Jual Beli;Bahwa atas faktafakta hukum tersebut dan berkaitan denganPembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata(berupa akta otentik harus dibuat oleh pegawai yang berwenang, dalamhal ini Notaris dengan dasar ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) maka keberadaanNotarisPPAT Sugi Sigit Mahanani Ena rwanto, S.H., menjadi subjekhukum yang harus dijadikan
Perikatan Jual Beli;Bahwa posita Penggugat tidak menguraikan secara jelas bagaimanabisa dianggap telah dalam kategori wanprestasi dan upaya apa sajayang sudah dilakukan sedangkan terhadap perihal gugatan Penggugatdapat ditafsirkan gugatan Penggugat mendasarkan pada perbuatanmelawan hukum untuk melakukan pembatalan Perikatan Jual BeliNomor 53 tanggal 27 November 2013 NotarisPPAT Sugi Sigit MahananiEnarwanto, S.H.
atas Akta Perikatan Jual Beli Nomor53 yang dibuat di hadapan NotarisPPAT Sugi Sigit Mahanani Enarwanto,S.H., yang seharusnya ditarik sebagai subyek hukum (sebagai pihakTergugat) dalam perkara aquo,karenadi dalam posita dan petitumgugatan dimintakan pembatalan terhadap Akta Perikatan Jual Beli Nomor53 tertanggal 27 November 2013 yang dibuat olehnyaMenurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979tanggal 8 Mei 1980;Halaman 26 dari 42 hal.
harus dimintakan kepada pengadilandan Pasal 1266 (3) menegaskan bahwa perjanjian tetap bukan batal demihukum, melainkan dapat dibatalkan (vide Petitum angka 4 yang telah salahmengajukan tuntutan hukum) sekalipun di dalam perjanjian itu dicantumkansoal wanprestasi sebagai syarat batal karena salah satu hapusnya perikatanadanya pembatalan perjanjian dan harus melalui putusan pengadilansehingga Hakim Judex Facti telah secara nyata mengabaikan ketentuanhukum dan undangundang berakibat putusan harus
Pembatalan Akta Jual Beli yangdiputus tanggal 3 Maret 2016 dengan Reg Nomo65/Pdt.G/2015/PN.Btl saksi iniadalah salah satu supir yang bekerja dan dibayar oleh salah satu TeamLikuidator PTBantul Kota Mandiri dan pada saat Pemohon Kasasi menghadirkansaksi dari PTRumah Cerdas hakim tidak dapat menerima saksi dari PemohonKasasi dengan alasan saksi digaji olen Pemohon Kasasi;Halaman 37 dari 42 hal.
38 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 97
84 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 97
PUTUSANNomor 0708/Pdt.G/2017/PA.JB.cf y DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkanputusan atas perkara Pembatalan Perkawinan antara :PEMOHON, Tanggal lahir XX Juli 1985, Agama Islam, PekerjaanKaryawan Swasta, Pendidikan Strata , Beralamat diJakarta Barat, sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, Tanggal lahir XX Juni 1998, Agama Islam, PekerjaanKaryawati Swasta
Saniyah KH., akantetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak terdapatkesepakatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;Hal 6 dari 12 hal Putusan No.0708/Pat.G/201 7/PA.JB.Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pembatalan Perkawinanyang didasarkan pada alasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidakdidasarkan kerelaan, melainkan atas dasar keterpaksaan;Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan,perkawinan Pemohon dengan Termohon didasarkan atas
buktibukti yang diajukan pihak berperkaratersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat mempertimbangkansebagai berikut dibawah ini :Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon yangtercantum pada surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dicocokkan dengan aslinyadan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka diketahui Pemohon danTermohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama JakartaBarat dimana permohonan Pembatalan
Barat dan tidak terdapat catatan tentang perubahan statusperkawinannya/belum pernah bercerai/belum pernah dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telahterbukti adanya hubungan hukum sebagai suami istri sah dan selamapernikahan berlangsung keduanya belum bercerai, maka Pemohon menurutketentuan Pasal 23 (b) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 (b) Kompilasi Hukum Islam di IndonesiaTahun 1991, berhak untuk mengajukan permohonan Pembatalan
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
363 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap