Ditemukan 92018 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan keuasaan keaadaan kerasaan keadaan
Penelusuran terkait : Harta kekayaan Hak kekayaan intelektuan Hak kekayaan intelektual Harta kekayaan bersama Hak atas kekayaan intelektual
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-05-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 137/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 20 Mei 2015 — Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan, alamat di Jalan Sriwijaya Nomor 1 Pekalongan, dkk
34 — 19
  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JendralKekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Pekalongan, alamat di Jalan Sriwijaya Nomor 1 Pekalongan, dkk
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Pekalongan, alamat di Jalan Sriwijaya Nomor 1Pekalongan,Kantor Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN JASA), yangberkantor Pusat di JI. Dr.Cipto Nomor 84 Pekalongan Cq. KantorKoperasi Simpan Pinjam Jasa Cabang Kajen Pekalongan, alamatdiJalan Mandurareja Nomor 436 Kajen Kabupaten Pekalongan,selanjutnya disebut PARA TERBANDING SEMULA TERLAWAN dan TERLAWAN IIPENGADILAN TINGGI TERSEBUTSetelah membaca :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-08-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1798 K/Pdt/2018
Tanggal 29 Agustus 2018 — Tuan ANDRIANTO, DKK VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) cq PUPN CABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I, DK
87 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tuan ANDRIANTO, DKK VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN REPUBLIKINDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA cq DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) cq PUPNCABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANANKEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I, DK
    ., L.L.M. dan kawankawan, Para Pegawai padaPUPN Cabang DKI Jakarta/Kantor Pelayanan Kekayaan DanHalaman 17 dari 10 hal. Put. Nomor 1798 K/Pdt/2018Lelang Jakarta , beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15,Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016;Termohon Kasasi;DanNy.
    Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (semula Para Penggugat Konvensi)untuk melunasi kewajibannya secara seketika dan sekaligus kepada Negaracq Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melaluiPUPN Cabang DKI Jakarta cq KPKNL Jakarta berdasarkan SuratKeputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara Nomor PJPN18/PUPNC.10.01/2016tanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp5.253.848.744,10 (lima miliar dua ratuslima puluh tiga juta delapan ratus empat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1355 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — BAKHTIAR VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH, dkk.
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAKHTIAR VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH, dkk.
    KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH, berkedudukan diJalan Tgk. Chik Ditiro, Kota Banda Aceh, dalam hal inimemberi Kuasa kepada Acep Hadinata, Kepala KPKNLBanda Aceh dan kawankawan, untuk bersamasama atausendirisendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cg. DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Acehcq.
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang BandaAceh, berkantor di Gedung Keuangan Negara Banda AcehGedung C Lantai 1, Jalan Tgk. Chik Ditiro, Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2016;. PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk.
    Bahwa perlu Terlawan sampaikan perlawanan yang diajukanoleh Pelawan kepada Terlawan didalam surat perlawanannyaadalah kurang tepat, hal ini disebabkan karena Pelawan tidakmengaitkan Terlawan dengan Pemerintah Republik Indonesiac.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q DirektoratJenderal Kekayaan Negara c.q Kantor Wilayah DirektoratHalaman 7 dari 17 hal. Put.
    Nomor 1355 K/Pdt/2017Jenderal Kekayaan Negara Aceh (Kanwil DJKN Aceh) c.g KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh,hal ini disebabkan karena KPKNL Banda Aceh bukanlahorganisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian darisuatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena ituTerlawan tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalamperkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkandengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-03-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1766 K/Pdt/2012
Tanggal 14 Maret 2013 — TOTOK SUGIARTO, SE vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER, dkk
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TOTOK SUGIARTO, SE vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER, dkk
    KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JEMBER, dahulu bernama KEPALAKANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANGNEGARA JEMBER, berkantor di Jalan Slamet RiyadiNomor 344A, Kota Jember;2. PIMPINAN BANK JATIM KANTOR CABANGBANYUWANGI, berkantor di Jalan Basuki Rachmat,Kelurahan Lateng, Kota Banyuwangi;3. OKA WIAJAYA, bertempat tinggal di Jalan KalibokorNomor 46, Kota Surabaya, Para Termohon Kasasi dahuluPara Tergugat/Terbanding;dan:Hj. ELLYS SUKARSIH alias Hj. NURAZIZAH (Janda alm.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 10-05-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 76/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 18 Juni 2013 — JAYA NUR SUKSES;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
39 — 16
  • JAYA NUR SUKSES;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Putus : 14-06-2011 — Upload : 20-12-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 29/PDT/2011/PT.BTN
Tanggal 14 Juni 2011 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG Lawan OTONG DJALIHIN Dkk
147 — 85
  • KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG Lawan OTONG DJALIHIN Dkk
    PUTUS ANNomor : 29/PDT/2011/PT.BTN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanperkara perkaraTinggi Banten yang memeriksa dan mengadiliPerdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antaraKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)OTONG DJALIHIN,1.TANGERANG, beralamat di Gedung Juanda IDepartemen Keuangan Lantai 3 Jalan Dr.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 12-01-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bks
Tanggal 6 Agustus 2024 — KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)BEKASI
14 — 6
  • KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)BEKASI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 25-02-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 34/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 2 April 2014 — GLORIA LUWANTARA;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA I
74 — 44
  • GLORIA LUWANTARA;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA I
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lelang
Register : 14-11-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 04-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 4 Januari 2017 — ACENG SUMANTRI melawan - KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SERA
98 — 29
  • ACENG SUMANTRImelawan - KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SERA
    WILMI MONA ROSA, SH.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvocat dan asisten Advocat, berkantor di jalan RayaWarung Jaud Lebak Indah D18 No. 13/14 RIT/RW004/005 Kelurahan Trondol Kecamatan Serang KotaSerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :501/SK/ABASS/XI/2016, tanggal 13 November 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Melawan:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) SERANG, Berkedudukan di Jalan Raya SerangHalaman 1 dari 17hIlm, PUTUSAN No. 41/G/2016/PTUNSRGCilegon
    1009Kesos Pada Tanggal 09 November 2016;Bahwa sejak 2010 hingga 2016 penggugat tidak pernah mendapat terguranbaik lisan maupun tulisan dari PT BANK PANIN Cabang serang;Bahwa akibat dari keterlambatan dalam pembayaran pinjaman hak milikpenggugat berupa sebidang Tanah seluas 240 m2 (dua ratus empat puluhmeter persegi) berikut bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor01660/Pandeglang atas nama ACENG SUMANTRI (penggugat) Bin H.SIDIK,PT BANK PANIN Tbk mengajukan permohonan lelang kepadakantorpelayanan kekayaan
    ,S.H., NIP 197107201998031002, dengankode jenis lelang oleh PT BANK PANIN Tbk.Kantor Utama Serang, dengankode lelang 2.5;Bahwa tempat di lakukan pelelangan di lokasi tergugat, dengan kode lokasi 01,dan kode sifat jenis barang lelang 02 (barang tidak bergerak);Bahwa pelaksanaan lelang di lakukan oleh tergugat pada tanggal 26 juni2016;Bahwa pemenang lelang (Pembeli ) Tommy Yulianto berdasarkan suratlaporan realisasi pelaksanaan lelang yang di buat oleh kepala kantorpelayanan kekayaan negara dan lelang
    (KPKNL) cabang serang pada tanggal28 juli 2016, yang di tanda tangani EVI ASKARYATI dengan nomor NIP196505111991032001;Bahwa Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (terguggat) setelahmelakukan pelelangan dan mengumumkan pemenang lelangdanmengeluarkan kan salinan /Kutipan/grosse tentang risalah lelang dengannomor surat :438/2016 tertanggal 26 juli 2016;Bahwa setelah pengumuman hasil pemenang lelang Pihak PT BANK PANINTok cabang Serang (Turut terguggta) datang kepada penggugat danmengatakan kepada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1040 K/Pdt/2019
Tanggal 7 Mei 2019 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA vs MIEN MINTARSIH, dkk
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA vs MIEN MINTARSIH, dkk
    PUTUSANNomor 1040 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, yangberkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara Lantai 10Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24, JakartaPusat, yang diwakili oleh Hadiyanto selaku Direktur JenderalKekayaan Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada AmbiGultom
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 350/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 8 Nopember 2017 — POPPY FEMIALYA dkk melawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA dkk
103 — 47
  • POPPY FEMIALYA dkk melawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA dkk
    Hal ini berarti, dalam perkara tindakpidanapencucianuang, pengadilan tidak hanya mengadili dan memutus bersalah Terdakwa/Turut Tergugat terkait denganperolehan harta kekayaan pasca tindak pidana korupsi sehubungandengan pengadaan simulator SIM, namun termasuk pula yangberkaitan dengan perolehan harta kekayaan Terdakwa/TurutTergugat dalam rentang waktu tahun 2003 sampai dengan tahun2010 (in casu kedua Objek Sengketa) yang mana Terdakwa/TurutTergugat tidak dapat membuktikan asal usulnya diperoleh darisesuatu
    Sedangkan fakta lain yangterungkap di persidangan, harta kekayaan milik Terdakwa yangdiperoleh sebagai anggota POLRI sejak tahun 2003 sampai dengan21 Oktober 2010 berjumlah Rp.54.625.540.129, (lima puluhempat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus empatpuluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan US$ 60,000(enam puluh ribu dollar Amerika Serikat).
    21 Oktober 2010 sehingga MajelisHakim berkeyakinan harta kekayaan Terdakwa (Turut Tergugat )(in casu kedua Objek Sengketa) merupakan hasil tindak pidanakorupsi.
    Putusan PengadilanTIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 3 September2013, menerangkan terdapat penyimpangan ASAL USULkepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan(vide:Obyek Sengketa Il) yangmerupakan hasil tindakpidanasehingga melanggar sebagaimana Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.b.
    Bahwa Harta Kekayaan (vide : Obyek Sengketa Il) tersebuttelah ditempati, dikuasai, digunakan dan dimanfaatkansecara tanpa hak dan melawan hukum oleh PARAPENGGUGAT sehingga melanggar sebagaimana Pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang.c.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-10-2013 — Upload : 30-10-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 5/Pdt.G/2013/PN-SGI
Tanggal 2 Oktober 2013 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DI BANDA ACEH Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH
51 — 17
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DI BANDA ACEH Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH
    DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAHDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DI BANDA ACEH Cq.KANTOR PE LAY ANAN KEKAY AAN NE GARA DAN LE LANG(KPKNL) BANDA ACEH, yang beralamat di Lt. I Gedung Cgedung Keuangan Negara Jalan Tgk.
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PADANG Nomor 161/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 2 April 2019 — BANK RAKYAT INDONESIA
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGI
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANJUNG BALAI ASAHAN
31 — 6
  • BANK RAKYAT INDONESIA
    2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGI
    3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU
    4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANJUNG BALAI ASAHAN
    KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBUKITTINGI Berkedudukan di JI. Moh. Yamin, Aur Kuning KotaBukittinggi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT2A /TERGUGAT 2/ TERGUGAT ;Halaman 1 dari 4 hal Nomor : 161/Pdt.G/2018/PN PdgB. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGPEKANBARU Berkedudukan di JI. Sudirman No. 24 TengkerangTengah Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT 2B / TERGUGAT 2/ TERGUGAT ;C.
    KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGTANJUNG BALAI ASAHAN Berkedudukan di JI. Porf. Moh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1079 K/Pdt/2017
Tanggal 12 September 2017 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH XIV DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DKK
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTORWILAYAH XIV DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARADENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) DKK
    DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTORWILAYAH XIV DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARADENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL). berkedudukan diGedung Keuangan Negara . Jalan DR. Kusumaatmaja,Denpasar;2. NATALIA BUDIHARDJO, bertempat tinggal di JalanDarmahusada Mas AH10, RT/RW. 04/012. KelurahanMulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya;3.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-10-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 345/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 20 Desember 2017 — KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN, DK VS KASIMAN DAN MAJU EFENDI
63 — 37
  • KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN, DK VS KASIMAN DAN MAJU EFENDI
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan ,bertempattinggal di Jalan P. Diponegoro Nomor 30 AMedan, Dalam hal ini Tergugat IVdiwakili oleh KuasanyaMARLAIS SIMANJUNTAK, S.E., M.Si, SUMARSONO, SH.,TAMBOK GULTOM,SH, ZULFIKAR LUBIS,SH, ROBERTBONAR MP.SH, VINA IMELDA BR. SILAEN, SH.
    Bank Pundi Indonesia.Tbk.Cabang jalan Gatot Subroto KomplekTomang Elok Blok A No: 71 Medan, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan, berkedudukan di Jalan P.Diponegoro no: 30 A medan, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Il;MAJU EPENDI, Pekerjaan wiraswasta, beralamat Dusun Namu ukur Utara, Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingei, Kabupatenlangkat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Adapun halhal menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai
    danHalaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor 345/PDT/2017/PT MDN.tidak jelas dasar hukumnya karena pada dasarnya seluruhnyapelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan tunduk danmengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.b.
    Bahwa ketentuan dan peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaanlelang adalah UndangUndang lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28Fboruari 1908:189 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhirdengan staatsblad 1941:3) jis peraturan Menteri Keuangan Nomor :27/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, peraturanMenteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang pejabat lelang kelas dan peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor : PER03/KN/2010tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.c.
    Hal ini terbukti dengan adanyaSurat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Nomor02/SPLHT/08/16 tanggal 26 Agustus 2016 , yang menyatakan bahwatergugat menjamin dan dengan ini membebaskan Pejabat Lelang dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenangHalaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor 345/PDT/2017/PT MDN.terhadap segala gugatan atau tuntunan yang timbul akibat pelelanganbarangbarang yang disebutkan dan diuraikan secara terperinci sertadilampirkan dalam Surat Pernyataan ini..
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-10-2017 — Upload : 17-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 342/Pdt/2017/PT SMG.
Tanggal 16 Oktober 2017 — EVA SUSILO HANDAYANI melawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKALONGAN dkk
59 — 142
  • EVA SUSILO HANDAYANI melawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKALONGAN dkk
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)PEKALONGAN, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 1, Pekalongan ;Selanjutn ya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat I;2. PIMPINAN KOMIS PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) cq. JAKSAKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), beralamat di JI. HR. RasunaSaid Kav. C1 Kuningan, Jakarta Selatan ;Selanjutn ya disebut sebagai Terbanding Il semula sebagai Tergugat Il;3. IRJEN POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., MSI beralamat di JI.
    Bendalain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidanayang dilakukan;Selain itu dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.467K/Sip/1974 dinyatakan bahwa Harta Kekayaan yang seharusnya disitaadalah harta kekayaan milik para pihak yang berperkara, dan bukan pihakHal. 10 Putusan No.342 /PDT/2017/PT.SMGketiga.
    yang diperolehnya dari tahun 2003 sampaidengan tanggal 21 Oktober 2010 dan penghasilan di luar gajisebagai anggota POLRI yang sudah dilaporkan dalam LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengantanggal 20 Juli 2010 tidak sesuai dengan harta kekayaan milikTerdakwa (Turut Tergugat l) yang diperoleh sebagai anggotaPOLRI sejak tahun 2003 sampai dengan 21 Oktober 2010sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa harta kekayaanTerdakwa (Turut Tergugat ) (in casu Objek Sengketa) merupakanhasil
    US$60,000 (enam puluh ribu dolar) adalah tidaksesuai dengan penghasilan Terdakwa sebagai anggota Polrisebagaimana tersebut di atas, maka harta kekayaan Terdakwatersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.Hal. 47 Putusan No.342 /PDT/2017/PT.SMG.
    Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaantersebut bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 UndangUndang RI Nomor 15 Tahun2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 dan Pasal77 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010, oleh karenanya MajelisHakim berpendapat bahwa harta kekayaan Terdakwa tersebutpatut diduga merupakan hasil tindak pidana...".
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-11-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2843 K/Pdt/2018
Tanggal 14 Nopember 2018 — WALUDJO, dk VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, dkk
80 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALUDJO, dk VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, dkk
    ., beralamat di Jalan KaliBedadung Nomor 13, Mertodranan, RT 01 RW 01, PasarKliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 23 Maret 2018;Para Pemohon Kasasi;1.Lawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURAKARTA, yang diwakili oleh Direktur Hukumdan Hubungan Masyarakat, Hady Purnomo, berkedudukandi Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Kota Surakarta,dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 22-06-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/Pdt.Sus-HKI/2020
Tanggal 22 Juni 2020 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, DK VS HINDARTO,
846 — 609 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, 2. PT KIKI WIJAYA PLASTIK (Direksi: Hendro Tingkir) tersebut;
    DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, DK VS HINDARTO,
    PUTUSANNomor 525 K/Pdt.SusHKI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, yang diwakilioleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Dr. FreddyHarris, S.H., LL.M., A.C.C.S., berkedudukan di GedungEx. Setra Mulia, Lantai 18, Jalan Hr.
    Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, 2. PT KIKI WIJAYAPLASTIK (Direksi: Hendro Tingkir) tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 4/Pdt.SusHKl/Merek/2019/PN Niaga.Sby,tanggal 27 Agustus 2019;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Penggugat;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 149/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 5 Juni 2017 — YUSUF WIRAHADIKUSUMA >< PEMERINTAH RI CQ KEMENTRIAN KEUANGAN RI CQ DIRJEND KEKAYAAN NEGARA CQ KANWIL DKJN DKI JAKARTA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V CS
93 — 42
  • YUSUF WIRAHADIKUSUMA >< PEMERINTAH RI CQ KEMENTRIAN KEUANGAN RI CQ DIRJEND KEKAYAAN NEGARA CQ KANWIL DKJN DKI JAKARTA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V CS
    DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAHDKJN DKI JAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG JAKARTA VV, :beralamat di JalanPrapatan No. 10 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehkuasanya : Dr.Indra Surya . SH.L.L.M., Obor P.Hariara, SH.,Sugiwanto,SH.M.Hum., Dodo Sukandar, SH.M.Si., S.N.Irfansyah,SH.MH., Usman Amirullah, SH.MH., Yandhy Cahyady, SH.MH.,Mizan Abid, SH., Triana Handayani, SH., Panji Adhisetiawan,SH.MH., Finna,SH., Rachmat Sazali, SH., Rachman, SH.
    Penggugat telah diserahkan oleh Kementerian Keuangan cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN) Cabang DKI Jakarta yang pengurusannya diselenggarakanoleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V..
    Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara CabangDKI Jakarta Nomor: PJPN453/pupnc.10.05/2008 Tentang PenetapanJumlah Piutang Negara Atas Nama PT Proclean (Yusuf Wirahadikusuma)(in casu Penggugat) yang ditetapbkan di Jakarta pada tanggal 05September 2008, dapat diketahui bahwa jumlah piutang Negara yangwajib dilunasi atau diselesaikan oleh Penggugat kepada Negara cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebesar Rp.521.400.000,(lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tersebut.
    tanah semula".Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas bahwapemecahan sebidang hak atas tanah yang sudah terdaftar dapat dipecahhanya atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, yang dalamperkara a quo pemegang hak atas sertifikat objek perkara a quo adalah PTBunga Setangkai (in casuTergugat Ill) bahwa oleh karenanya tindakanTergugat yang tidak melakukan pemecahan terhadap sertifikat objekperkara a quo adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2016 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 91/Pdt.G/2016/PN Skh
Tanggal 14 Juni 2017 — WALUDJO, Dk -lawan- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Dkk
99 — 24
  • WALUDJO, Dk -lawan- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Dkk