AKCAYA PARIWARA vs YACOB HASAN, Pekerjaan Buruh Bulanan sebagai Tenaga Kerja Satuan Keamanan

AKCAYA PARIWARA, berkedudukkan di JalanAdisucipto Km.10.1, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :M.Tamsil Sjoekoer, SH.MH,Samsil, SH,Para Advokat dari Kantor M.TAMSIL SJOEKOER & REKAN,berkantor di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 17 Desember 2011,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawan:YACOB HASAN, Pekerjaan Buruh Bulanan sebagai Tenaga KerjaSatuan Keamanan, beralamat di Jalan Adisucipto, Gg.

No. 607 K/Pdt.Sus/2012Bahwa Penggugat sudah mengadakan bipartit, namun Tergugat tidak bersediamemberikan kompensasi sesuai undangundang yang berlaku ;Bahwa berdasarkan uraian diatas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenKubu Raya telah menerbitkan surat No.500/1348/SosnakertranC perihal : ANJURANtanggal 20 September 2011 ;Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Anjuran tersebut, Penggugat tidakdapat menerima karena merugikan Penggugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan inike Pengadilan Hubungan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN tersebut;

PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN VS 1. HERLON SIMANJUNTAK, DKK

GCL INDO TENAGA

GCL INDO TENAGA, Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting,Kecamatan Sungai Raya Kepulauan KabupatenBengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaiTerbanding semula Tergugat ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor21/PDT/2020/PT PTK tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara tersebut.3.

GCL INDO TENAGA, sebagai Tergugat danselebihnya tidak dijadikan pihak dalam gugatan aquo, dengan demikian GugatanPenggugat ternyata juga tidak lengkap dalam menarik pihak / subjek hukum(PLURIUM LITIS CONSORTIUM), dengan demikian gugatan Penggugat patutuntuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Kepala Desa Karimunting (P5) ;Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 37 halaman 39mengakui benar dan sah :Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN.Bek (P6) yang bunyipenetapannya menyatakan sah dan menerima uang ganti rugikerugian sejumlah Rp. 173.093.000,00 (seratus tujuh puluh tigajuta Sembilan puluh tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran gantikerugian tanah berikut bangunan diatasnya seluas 5 (lima) x 9(Sembilan) Meter yang terkena pembangunan PLTU Kalbar2(dua)x100 (seratus) MW atas nama PT.GCL Indo Tenaga

putusan Nomor 21/PDT/2020/PT PTKTanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai RayaKepulauan, Kabupaten Bengkayang ; Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Bek (P8) yang bunyipenetapannya menyatakan sah dan menerima uanggantikerugian sejumlah Rp. 201.096.000,00 (dua ratus satu jutasembilan puluh enam ribu rupiah) sebagai pembayaran gantikerugian tanah berikut bangunan diatasnya seluas 7 (tujuh) x 15(lima belas) meter yang terkena pembangunan PLTU Kalbar2(dua) x 100 (Seratus) MW atas nama PT GCL Indo Tenaga

PRIMAJAYA PANTES GARMENT;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

. & Rekan,beralamat di Jalan Pinangsia Raya No.89, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2014, untuk selanjutnyaCGISEDUt SCDAGAI .........ececeesceeeceeeceeeceeeeeeeeseeeeeeaeceeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeaeees PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berkedudukandi Jalan Raya Kembangan No.02 Blok.B Lt.VI. Jakarta Barat, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :1. Drs. Susetyo ; 2.

. ; Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1551/1.83,tertanggal 04 Juli 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ............

Pembanding/Tergugat : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara
Terbanding/Penggugat : SUBARI D. MOKOGINTA

Departemen Tenaga Kerja dan Trasmigrasipada tahun 1972 s/d tahun 1975 kepada Eks Trasmigrasi asal pulauJawa dan pulau Bali, dengan rincian luas hekto area setiap desa yaitu :1.1.

Gubernur Sulut CqDinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Sulawesi Utara, sesuai permintaantergugat ;.

Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bolaang Mongondow nanti terbentuk tahun 2009;Sampai dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten BolaangMongondow dibentuk, tidak ada data yang diserahkan baik oleh PemerintahPusat maupun Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara tentang riwayat kegiatantransmigrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow;Kesimpulan dan PenutupDari sejumlah penjelasan kami di atas, maka dapat kami simpulkan bahwagugatan Subari D.

Mokoginta, dkk adalah salah alamat terhadap gugatanyang ditujukan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja KabupatenBolaang Mongondow sebagai Turut Tergugat;Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim kiranya mengabaikan gugatanSubari D. Mokoginta, dkk terhadap gugatan yang ditujukan kepada DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaiTurut Tergugat;Demikian jawaban kami atas gugatan Subari D.

Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia cq. Gubernur Sulawesi Utara, cqDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara.Bahwa mengenai gugatan tidak jelas/kabur karena terdapat perbedaanpenyebutan nama antara Surat Gugat dengan surat Kuasa .

JOHANNA vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Bernadines Onglangsung dibawa ke poliklinik perusahaan di periksa oleh dokterjaga (dr.Vransisca E Marpaung) dan berdasarkan suratketerangan dokter dalam bentuk KK4 yang bersangkutandinyatakan meninggal dunia pada pukul 08:15 WIB;Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (6) UndangUndangNomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerjadan Romaw Ill angka 10 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi R.! Nomor SE. 238/MEN/PPKNK?

Putusan Nomor 170 K/TUN/201310.Jamsostek, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPer12/Men/VV/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan,Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan SosialTenaga Kerja, sebagaimana yang diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 06/Men/II/2009tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor Per12/Men/VV/2007 tentang Petunjuk TeknisPendaftaran Kepesertaan, Pembayaran

Putusan Nomor 170 K/TUN/2013untuk melindungi kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganyaakibat dari kecelakaan kerja, maka diperlukaniah jaminankecelakaan kerja yang ditujukan bagi tenaga kerja maupunkeluarganya, untuk menanggulangi hilangnya sebagian atauseluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacatkarena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental;11.5.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Penyelenggaraan Jamsostek,tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminankecelakaan kerja berupa penggantian biaya yang meliputi:a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaankerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biayapertolongan pertama pada kecelakaan;b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan selama dirumah sakit, termasuk rawat jalan;c.

Toba Samosirtertanggal 18 Januari 2012 (Penetapan Disnaker Provinsi) (BuktiP15) oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi sebagai pejabat tata usaha negara di tingkatPropinsi Sumatra Utara dan Penetapan Dinas Tenaga Kerja danHalaman 33 dari 51 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2013Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir denganNomor: 560/163/BPDTKT/2011 perihal Penetapan PemeriksaanKecelakaan Kerja An.

R A M L I SMELAWAN :MENTERI TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KALIMANTAN BARAT Jl. A.Yani No: 66 A Pontianak Kalimantan Barat Cq. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SINGKAWANG. DKK.

MENTERI TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIAJl.Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH DINASTRANSMIGRASI DAN TENAGA ~ KERJAKALIMANTAN BARAT Jl. A.Yani No: 66 APontianak Kalimantan Barat Cq. KEPALA DINASSOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA SINGKAWANG Jl. Alianyang, KelurahanPasiran, Kecamatan Singkawang Barat, KotaHal. dari 8 hal. Putusan No. 78/PDT.G./2013/PT.PTK2. RICO GUNADI,3. SUHARTO,4. MUCHROSIN,5. DWI HARDI SANTOSO,6.

MARDEL ANUGERAH INTERNASIONAL
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat ASOSIASI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA APJATI
2.Ketua DPO Dewan Pengurus Pusat ASOSIASI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA

., DK VS KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO;

Putusan Nomor 183 K/TUN/2016KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJAKABUPATEN SIDOARJO, tempat kedudukan di JalanRaya Jati Nomor 4 Sidoarjo;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.10.11.12.ARIF MAKIN, S.H., jabatan Sekretaris Dinas Sosial danTenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;HERI SOESANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;DJOKO SADJONO, S.E., S.H., M.H., jabatan KabidHubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoajo

ANWAR KHOIFIN, S.H., M.M., jabatan Kasi.Pengupahan dan Persyaratan Kerja pada Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;GATOT PRIYO UTOMO, S.E., M.M., jabatan Kasi.Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan TenagaKerja Kabupaten Sidoarjo;HASAN MANGALLE, S.H., S.T., jabatan Kasi.

., jabatan PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga KerjaKabupaten Sidoarjo;MACHWAL ANAM, S.H., jabatan Staf pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;WAHYU EKO PRASETYO, S.H., jabatan Staf padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;M. IDHAM ADIWWAYA, S.H., jabatan Staf pada BagianHukum Sekretarian Daerah Kabupaten Sidoarjo;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, berdasarkan SuratHalaman 2 dari 21 halaman.

Bahwa Tergugat selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja(Dinsosnaker) Kabupaten Sidoarjo sebagai Instansi Pemerintah yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam memberikan tandaHalaman 3 dari 21 halaman.

PencatatanSerikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama Serikat Pekerja AsahimasSidoarjo (SPAS) telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku yaitu UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl Nomor Kep.16/Men/2001 tentang Tata Cara PencatatanSerikat Pekerja/Serikat Buruh, sehingga sudah tepat dan benar agargugatan para Penggugat untuk dinyatakan ditolak;Halaman 14 dari 21 halaman.

PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Pemerintah Kabupaten Pasuruan Cq Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan TransmigrasiIr. Bambang Hariyanto, MM, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan TransmigrasiSumarji, ST. Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

copy Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

ISN. khususnya di unit Patal Grati sekarang berproduksinya hanya bergantungpada Pemberi Order (Work Order/WO) selaku pihak ketiga/makloon;Bahwa Tenaga kerja selain tunduk pada aturan umum yakni aturan tenaga kerja nasionaljuga tunduk pada Peraturan Kerja Bersama (PKB. );Bahwa PT. ISN. mengikuti upah minimum yang ditetapkan Gubernur termasuk di unit PatalGrati;Bahwa PT.

Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan, Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) di daerah lain tidak keberatan dengan cara pembayaran seperti yang dilakukan diunit Patal Grati;Bahwa PT.

ISN mulai tahun 2002 rugi, sedang di unit PatalGrati pada tahun 2005 s.d. 2009 rugi+ Rp.13 milyard, hal tersebut disebabkan mesin sudahtua sehingga tidak efisien;ZoBahwa ongkos tenaga kerja adalah 40 % dari seluruh ongkos produksi;Bahwa pada Tahun 2005 seluruh pekerja di unit Patal Grati berjumlah + 530 orang, dengansistem kerja padat karya dan status pekerjanya sebagian adalah sebagai tenaga kerja tetap,sedangkan sebagian tenaga kerja kontrak;Bahwa Tahun 2005 s.d. 2009 pekerja tetap dibayar sesuai

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : 094/3244/424.053/2009 tertanggal 10Nopember 2009 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi KabupatenPasuruan, selanjutnya diberi tanda bukti T6;7.

Tergugat:
1.Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel. Panjang
2.Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang ( KOP TKBM Pel. Pajang)

TOGAP MARPAUNG, PGD
Terbanding/Tergugat : Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir BAPETEN

Pemohon:
JOHANSEN JUDI JONG
Termohon:
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA PALEMBANG, dk

KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Palembang, dalam hal ini memberikuasa kepada H. Shinta Raharja, S.H., S.E., dan kawankawan, Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah KotaPalembang, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;PD. PASAR PALEMBANG JAYA, berkedudukan di JalanK.H. Ahmad Dahlan Lantai II, Pasar Bukit Kecil Nomor 64 APalembang, diwakili oleh Dr. Ir. H.

Nomor 571 K/Pdt/201630.31.32.33.suratnya adalah Tergugat tidak dapat menindaklanjuti permohonanmediasi dari Penggugat;Bahwa alasan yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menolakPermohonan Mediasi yang diajukan oleh Penggugat adalah denganberdasarkan Surat Jenderal Pembinaan WHubungan Industrial danPengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan TransmigrasiRI Nomor B.451/D.PHIW/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002 pada poin 2 (dua)yang intinya apabila imbalan tersebut pembayarannya dari pengusaha kepekerja

Kerugian Materill:a.Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang No 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 2/7 ayat (1)Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaanakibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, yaitu:a) Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;b) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;c) Uang Penggantian Hak yang seharusnya

yang menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum atau Onrechtmatige Daad secara pribadi dari Tergugat , padahaldiketahui Tergugat juga melekat pada dirinya jabatannya sebagai KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang seharusnya OnrechtmatigeOverheid Daad, bukan Onrechtmatige Daad;Gugatan Penggugat Kurang Pihak;Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak hal ini dapat dilinat dalam suratgugatan pada point 1 sampai point 8 yang menyebutkan telah mendapatsurat tugas atau kontrak sebagai

Nomor 571 K/Pdt/2016Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.

Penggugat:
PUK SPKEP LAUTAN OTSUKA CHEMICAL
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

Rayaalamat Kantor Dinas Tenaga KerjaBojonegara Km. 2 KelurahanKedaleman, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon baik bersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 560/117/Sekrt tertanggal 9 Maret 2021;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang :Halaman 2 dari 61.

Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.SRGSurat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tentang TandaBukti Pencatatan Nomor: 560/979/HubinJSK, tanggal 27 November 2020,tentang Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, atas nama SerikatKaryawan Lautan Otsuka Chemical (SEKAR LOC), alamat Jin.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegontentang Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 560/979/HubinJSK, tanggal 27November 2020, tentang Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,atas nama Serikat Karyawan Lautan Otsuka Chemical (SEKAR LOC),alamat JIn.

Akan menjadi melanggarhukum apabila Tergugat menerbitkan pencatatan tersebut melebihi 21(dua puluh satu) hari sebagaimana batas waktu yang telah diaturdalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.16/MEN/2001.e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI Nomor : KEP.16/MEN/2001, tidak ada kewajibanTergugat untuk memberikan sosialisasi dan klarifikasi kepadaPenggugat terkait dengan proses pencatatan tersebut.

Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.SRG8.9.10.11.12.13.Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10Bukti T 11Bukti T 12Bukti T 13Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor : Kep.16/MEN/2001 tentangTata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruhterkhusus Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 (fotokopi darifotokopi);Surat dari Serikat Karyawan Lautan Otsuka Chemical(SEKAR LOC) kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja KotaCilegon tanggal 25 ##Nopember 2020 #Nomor01/SEKARLOC/X1I/2020 perihal Pemberitahuan

BAMBI
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA.
6.KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI KOTA JAKARTA PUSAT.
7.PENYIDIK DINAS TENAGA KERJA KOTA JAKARTA PUSAT

KALTIM JASA SEKURITI;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN pada DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PosIndonesia, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Rl Nomor :KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang PenetapanKekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT.

KaltimJasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur, yang dikeluarkan olehPengawasan Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan,Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl.

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Penetapan Ulang Pengawas pada Direktorat JendralPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga KerjaDan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 Tanggal 26September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja LemburA.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT.

Kaltim Jasa Sekuriti Kota Bontang Kalimantan Timuryang dikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat JendralPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI dimakud adalah sebagai berikut :Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUNJKT.1.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan tertulis yang berisipenetapan tertulis (beschikking) berupa Penetapan Ulang padaPengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral PembinaanPengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 Tanggal 26September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja LemburA.N HASRUDDIN Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security KotaBontang Kalimantan Timur ;2.

MITRA SENTOSA ABADI VS KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;

Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September2014, jelas sudah bersifat Konkrit, Individual dan Final denganpenjelasan sebagai berikut:Konkrit:= Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September2014, bersifat Konkrit karena yang disebutkan tersebut tidak abstrak,tetapi berujud dan nyatanyata secara tegas berisi:Menyebut Penggugat (PT

Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September2014 tersebut ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negaradalam hal ini Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara;Individual := Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25September 2014, bersifat Individual karena tidak ditujukan kepadaHalaman 3 dari 14 halaman

Bahwa, Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838Tanggal 25 September 2014 ditujukan kepada Penggugat (KepadaYth. Phnpinan Perusahaan PT. Mitra Sentosa Abadi, Jalan RayaEnggano No.09 Ruko Enggano Megah di Jakarta Utara) ;2. Bahwa, dalam pertimbangan angka (1) Nota Pemeriksaan SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaUtara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September 2014 jelasmenyatakan "Saudara pimpinan perusahaan PT.

Srikandi Inti Lestaritelah melalui pelaporan perijinan ketenagakerjaan sesuai denganketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan sebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan telah menunjukkanproses aiur kerja tenaga penunjang kepada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota administrasi Jakarta Utara ;Bahwa atas pelaporan jenis pekerjaan penunjang tersebut Tergugat telahmenerbitkan Surat No. 5138/1.835 Tanggal

Srikandi Inti Lestari tersebut sedang diperselisinkandi tingkat Mediator dan telah dikeluarkan Surat Anjuran Mediator SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara,Nomor : 7728/1.831 Tanggal 28 Agustus 2014 dan belum mempunyaiputusan hukum tetap ;Bahwa akan tetapi dalam menjalankan tugasnya Tergugat tidakmemperhatikan faktafakta hukum tersebut dan telah menerbitkan NotaPemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal

PT.Bima Multi Finance Kantor Cabang Palu
Turut Tergugat:
Kementrian Tenaga Kerja Cq. Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil Menegah dan Tenaga Kerja Kota Palu

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara Cq Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow