Utr.FIQIH, AHLAK, MASALAH RUMAH TANGGA, materi tentang TAUHIDmembedah materi yang ada dalam buku Al WaL WaL Baro yaitu membahasterkait dengan kalimat Tauhid sampai 10 pembatal keislaman, materi tentangADAB ISLAM, materi tentang KEUTAMAAN HIJRAH, selain itu. selanjutnyaterdakwa membentuk kelompok kholakoh kecil yang jumlan anggotanyasekitar 7 8 orang, dan disana mereka juga mengadakan kajian khusus yangmembahas buku yang berjudul AKQIDAH PARA NABI DAN ROSULkarangan AMAN ABDURAHMAN.Bahwa Terdakwa selaku

Utr.setiap minggu pertama awal bulan, yang membawakan materii tentangFIQIH, AHLAK, MASALAH RUMAH TANGGA, materi tentang TAUHIDmembedah materi yang ada dalam buku Al WaL WaL Baro yaitu membahasterkait dengan kalimat Tauhid sampai 10 pembatal keislaman, materi tentangADAB ISLAM, materi tentang KEUTAMAAN HIJRAH, selain itu. selanjutnyaterdakwa membentuk kelompok kholakoh kecil yang jumlahn anggotanyasekitar 7 8 orang, dan disana mereka juga mengadakan kajian khusus yangmembahas buku yang berjudul AKQIDAH

Utr.dan setiap satu kali dalam sebulan biasanya pada setiap minggu pertamaawal bulan.Bahwa Terdakwa Muhammad Alias Abu Silmi Alias Abu Abdurahman AliasAbu Khodijanh Bin Zaidon membawakan materi tentang Figih, Ahlak,Masalah Rumah Tangga, materi tentang tauhid membedah materi yang adadalam buku Al WaL WaL Baro yaitu membahas terkait dengan kalimatTauhid sampai 10 pembatal keislaman, materi tentang Adab Islam, materitentang Keutamaan Hijrah.Bahwa Terdakwa Muhammad Alias Abu Silmi Alias Abu Abdurahman

Utr.minggu pertama awal bulan, yang membawakan materii tentang Figih, Ahlak,Masalah Rumah Tangga, Materi Tentang Tauhid membedah materi yang adadalam buku Al WaL WaL Baro yaitu membahas terkait dengan kalimat Tauhidsampai 10 pembatal keislaman, materi tentang Adab Islam, materi tentangKeutamaan Hijrah, selain itu selanjutnya terdakwa membentuk kelompokkholakoh kecil yang jumlah anggotanya sekitar 7 8 orang, dan disanamereka juga mengadakan kajian khusus yang membahas buku yangberjudul Akgidah Para

tentang Tauhid membedah materi yang ada dalambuku Al WaL WaL Baro yaitu membahas terkait dengan kalimat Tauhidsampai 10 pembatal keislaman, materi tentang Adab Islam, materi tentangKeutamaan Hijrah, selain itu selanjutnya membentuk kelompok kholakohkecil yang jumlah anggotanya sekitar 7 8 orang, dan disana mereka jugamengadakan kajian khusus yang membahas buku yang berjudul AkqidahPara Nabi Dan Rosul Karangan Aman Abdurahman.Hal.80 dari 91 Putusan No1076/Pid.Sus./2020/PN.

Apakah materi keberatan PenasihatHukum Para Terdakwa memenuhi kategori tersebut di atas ?

Keputusan tidak dapat diterimanyasuatu surat dakwaan secara hukum berarti bahwa dihentikannya atautidak dilanjutkannya pemeriksaan pokok materi perkara.

Keputusan yang demikian adalah keputusan yang prematur dan memaksakan diri karena mengingkarikewajiban Hakim Perkara Pidana untuk terlebin dahulu menguji kebenaran materiil melalui pemeriksaan pokok materi perkara, olehkarenanya haruslah dibatalkan.Majelis Hakim telah mencampur adukan antara materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat 1KUHAP dengan materi pemeriksaan pokok perkara sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana.Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbanganya

keberatanpada satu sisi dan pada sisi lain tentang materi pokok perkara.Mengapa dikatakan demikian ?

Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana tidaklah menyebabkandakwaan menjadi tidak dapat diterima, tahapan hukum acara secarajelas telah mengatur bahwa baik dari sudut materi maupun tata beracara adalah merupakan dua substansi yang berbeda dan tidak dapatdicampur adukan.Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Majelis Hakim seperti halnyadengan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mencampur adukanantara materi keberatan dengan materi pokok perkara, sehinggaMajelis Hakim menjadi tidak konsisten dengan

Tergugat dalam memberikan nafkah secara materi relatif sedikit yakniRp.1.500.000 Perbulan sehingga tidak mencukupi kebutuhan anakdan keluargab. Tergugat jarang memberikan nafkahn secara materi kepadaPenggugat5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugattersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Juni 2018antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 2tahun 4 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahirbatin.6.

(Surabaya, 18052018), seperti yang diterangkan oleh Penggugattersebut; Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis, namun kemudian timbul perselisihan danpertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat dalammemberikan nafkah secara materi relatif sedikit yakni Rp.1.500.000 Perbulan sehingga tidak mencukupi kebutuhan anak dan keluarga danTergugat jarang memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat; Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah

kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah orang tua Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tanggabertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kidul KecamatanRungkut Kidul Kota Surabaya;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, kinidalam asuhan Penggugat;Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonislagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran sejak Oktober 2017;Bahwa penyebabnya karena Tergugat dalam memberikan nafkahsecara materi

Tergugat dalam memberikan nafkah secara materi relatif sedikit yakniRp.1.500.000 Perbulan sehingga tidak mencukupi kebutuhan anak dankeluargab.

Tergugat jarang memberikan nafkah secara materi kepada PenggugatMenimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telahmemberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui danmembenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 1tahun 4 bulan dan Tergugat membenarkan pula bahwa penyebab perselishandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalilPenggugat tersebut, oleh karenanya Tergugat

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangandengan alasan :e Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundanganharus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiapwarga Negara, akan tetapi materi muatan dalam KeputusanGubernur tersebut khususnya pada amar Kedua yang menetapkanUMK Batam tahun 2014 sebesar Rp. 2.422.092. perbulan tidakmencerminkan keadilan secara proporsional karena tidak adabedanya antara usaha padat karya dengan usaha padat modalselain itu juga tidak dapat

peraturan perundangundangan hanya dikenalbentuk Peraturan Gubernur, yang berisi materi muatan yangbersifat pengaturan (regeling), dan bukan Keputusan Gubernur,karena materi muatan dalam Keputusan Gubernur hanya berupaKeputusan Administrasi belaka (Beschikking) yang berlaku diPemerintahan Propinsi Kepulauan Riau.e Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau (Objek SengketaHUM) tersebut berisi materi muatan yang bersifat pengaturan ataumemuat norma hukum, karena Keputusannya khususnya AmarKedua berisi

sebagai berikut :a Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi Objek SengketaHum tersebut materi muatannya tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimanadimaksud pada Pasal 6 huruf (g) UndangUndang RI Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan dengan alasan :e Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harusmencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara,akan tetapi materi muatan dalam Keputusan Gubernurtersebutkhususnya pada amar kedua

Bahwa materi keterangan saksi ROSMIATI dan saksi RININTA dalamkapasitas saksisaksi sebagai saksi yang meringankan (saksi a de charge)maupun saksi YUDISTIRA dalam kapasitas saksi sebagai saksi yangmemberatkan (saksi a charge), yang mana materi keterangan saksisaksitersebut telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam Surat Tuntutanmaupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya materiketerangan saksisaksi tersebut adalah sebagai berikut: > saksi ROSMIATI dan saksi RININTA, pada intinya

Bahwa selanjutnya materi keterangan saksi ROSMIATI dan saksi RININTAdalam kapasitas saksisaksi sebagai saksi yang meringankan (saksi a deHal. 24 dari 37 hal.

./2016/PT.MKScharge) maupun saksi YUDISTIRA dalam kapasitas saksi sebagai saksiyang memberatkan (saksi a charge) tersebut telah dipertimbangkan olehJaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim denganmenghubungkannnya dengan materi keterangan saksisaksi lainnya yangdiajukan di persidangan serta materi keterangan Terdakwa, yaitu saksiMUH.

Bahwa berdasarkan materi keterangan saksisaksi maupun materiketerangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barangbukti yangditemukan pada saat penggeledahan, sebagaimana telah diuraikan olehJaksa Penuntut Umum dalam materi Surat Tuntutan (requisitoir) maupunPutusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka telah diperolehdua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan pada Jaksa PenuntutUmum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telahmelakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud

Bahwa berdasarkan materi keterangan saksi NURKHALIK aliasHALIK, materi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukandi persidangan serta ketentuan Pasal 1 angka 3 PeraturanPemerintah Nomor 25 tahun 2011 dan ketentuan Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 angka 2 sebagaimana telahkami uraikan, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwaTerdakwa / Pembanding bukanlah Penyalahguna ataupun PecanduNarkotika karena tidak ada satupun alat bukti di persidangan yangmemberikan kejelasan adanya

Bahwa Saksi2 (Sertu Bowik Sakada) dalam tradisi corps Yonif611/Awl adalah sebagai Batih, dengan tugas dan tanggungjawab memimpin mengarahkan gerakan setiap kegiatan selamapara pelaku tradisi berada di etape 4 dan sebagaipenanggungjawab Kormat (Kordinator Materi) Terdakwa sampaidengan serah terima di etape berikutnya yaitu etape 5 sebagaiyang bertanggungjawab Kormat (Kordinator Materi) Leda ChbHendrikus Liing Lung.3.

Pasi Ops dan paraKoordinator Materi setiap etape untuk memaparkan kegiatanTradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611 /Awl.Setelah Pjs.

Kordinator Materi 4 dalampelaksanaan tradisi corps pada hari Kamis tanggal 14November 2019.Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagaiKordinator Materi 4 dibantu Anggota Kompi Bantuan yangterlibat dalam kegiatan penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif611/Awl sejumlah 21 (dua puluh satu) termasuk Terdakwa danonggotanya sebagai pendukung sebagai berikut:a.

Terdakwa jabatan Danton Bakduk Kibant selakuKordinator Materi etape 4.b. Serda (sekarang Sertu) Bowik Sakada sebagai BintaraPelatih.c.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Noveber 2019 Terdakwadiperintah secara lisan oleh Saksi1 (Letda Inf Anak Agung GedeAdnyana Putra) untuk menjadi Kordinator Materi Etape 4,kemudian mendapatkan Surat Perintah Nomor Sprin/465/X1/2019tanggal 11 November 2019 untuk melaksanakan tugas dalamdinas sebagai Kordinator Materi 4 dalam pelaksanaan tradisicorps pada hari Kamis tanggal 14 November 2019.3.

keterangan saksi pertama dariPenggugat tersebut, Majelis hakim menilai mengetahui keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, sehingga materi ketarangan saksi tersebut dapatmeneguhkan dalildalil gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan olehPenggugat pada posita angka 4 dengan demikian saksi pertama dariPenggugat tersebut telah memenuhi syarat materi bukti saksi berdasarkanPasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makakesaksian saksi pertama yang diajukan

kuranglebin 4 bulan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Tergugatmasih menetap tinggal dirumah bersama di XXXX kabupaten Tegal;Menimbang, bahwa tentang materi keterangan saksi kedua dariPenggugat tersebut, Majelis hakim menilai tidak mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan berdasarkan keterangan/curhat dari Penggugat, sehingga materi ketarangan saksi kedua tersebut tidakdapat meneguhkan dalildalil gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkanoleh Penggugat

No 1656/Pdt.G/2019/PA.Slwrukun, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namunsekarang sekitar 4 bulan yang lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanyadan Tergugat masih tetap tinggal dirumah milik bersama dan walaupun berpisahTergugat tetap memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya;Menimbang bahwa tentang materi keterangan saksi pertama dariTergugat tersebut, Majelis hakim menilai mengetahul keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, sehingga materi ketarangan saksi tersebut

dapatmeneguhkan dalildalil jawaban / bantahan Tergugat demikian saksi pertamadari Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materi bukti saksi berdasarkanPasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makakesaksian saksi pertama yang diajukan Tergugat telah memenuhi syaratmateriil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dandapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa mengenai materi kesaksian saksi kedua dariTergugat yang bernama NAMA

No 1656/Pdt.G/2019/PA.Slwtersebut telah memenuhi syarat materi bukti saksi berdasarkan Pasal 171 ayat(1) dan (2) HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makakesaksian saksi kedua Tergugat telah memenuhi syarat materiil sehinggaketerangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterimasebagai alat bukti;Menimbang, bahwa mengenai materi kesaksian saksi ketiga dari Tergugatyang bernama NAMA SAKSI KETIGA TERGUGAT yang menerangkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurut MajelisPut55879/PP/M.1ITB/99/2014Gugatan2014bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitanSurat Tergugat Nomor S2539/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 3 April 2014 tentangPemberitahuan Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak yang Seharusnya TidakTerutang;bahwa materi sengketa ini serupa dengan materi sengketa gugatan atas KeputusanNomor S1324/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28

Februari 2014,S1323/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014, dan S1321/WPJ.07/KP.02/2014tanggal 28 Februari 2014;bahwa materi sengketa ini serupa dengan materi sengketa gugatan atas KeputusanNomor S1324/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014,S1323/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014, dan S1321/WPJ.07/KP.02/2014tanggal 28 Februari 2014 atas nama Penggugat;bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalahpenerbitan Surat Tergugat Nomor S2539/WPJ.07/KP

LAABDUL RAHIM yang terletak di Jalan Trikora II RT. 002 Kampung KatembaDistrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak,dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu denganmenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pesertaKampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf jUndangUndang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yangTerdakwa lakukan dengan perbuatan

puluh delapan juta Rupiah);(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suaramenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilihuntuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilutertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah);f.

Pasal 156 (1) KUHAP ini sudah secara jelas mengatur halhalyang harus disampaikan Penasehat Hukum dalam mengajukanpembelaannya, yaitu: Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara perkaranya atau; Dakwaan tidak dapat diterima atau; Surat dakwaan harus dibatalkan;Diluar materi tersebut diatas, Pembelaan Penasehat Hukum dianggaptelah menyimpang dari ketentuan yang diatur oleh pasal 156 (1) KUHAP;MATERI POKOK EKSEPSI;Majelis Hakim yang terhormat,Saudara Penasehat Hukum yang kami hormati,Persidangan yang

LA ABDUL RAHIM yang terletak di Jalan Trikora Il RT. 002Kampung Katemba Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Fakfak, dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uangatau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secaralangsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat(1) huruf ; UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermatiUndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnyaPasal 523, yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk mendakwaterdakwa dalam dakwaan kedua, yang dijadikan materi pokok keberatan dariPenasihat Hukum Terdakwa, telah nyata jika pasal a quo terdiri dari 3 (tiga)ayat, yakni:(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengansengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagaiimbalan

Bahwa materi muatan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor11.12.30/PUUXVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Materi muatannya yangmenyatakan: Frasa pekerjaan lain dalam Pasal 182 huruf UU Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I.

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;3. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;4. asas dapat dilaksanakan;5. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;6. asas kejelasan rumusan; dan7. asas keterbukaan.Bahwa selain asas pembentukan perundangundangan, ketentuan Pasal6 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 mensyaratkan Materi muatanPeraturan Perundangundangan harus mencerminkan asasasas, yaitu:pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan;bhineka tunggal ika;

Nomor 65P/HUM/201816.17.Daerah sebelum Materi muatan yang diatur dalam KeputusanMahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXVI/2018 tanggal 23 Juli 2018belum ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkanperubahan undangundang Pemilu atau peraturan penggantiundangundang (Perpu) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuanPasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011;Bahwa Materi muatan yang diatur dalam Pasal 60A Peraturan KPUNomor 26 Tahun 2018 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentangPerubahan

Penjelasan Terkait Materi Muatan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14Hal. 18 dari 48 hal. Put.

Bahwa materi muatan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor30/PUUXVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Materi muatannya yangmenyatakan: Frasa pekerjaan lain dalam Pasal 182 huruf UU Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I.

Keputusan Keberatan Nomor: KEP 240/WPJ.21/2011tanggal 31 Mei 2012 tentang Keberatan atas SKPLB Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2009 Nomor: 00040/406/09/046/11 tanggal 28 April 2011,Pemohon Banding telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak, danatas banding tersebut telah diterbitkan Putusan Banding Nomor: Put48795/PP/M.1/15/2013 yang diucapkan tanggal 2 Desember 2013.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas banding, penjelasanpara pihak dalam persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi

Koreksi Negatif DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa dengan penerima penghasilan yangmemiliki NPWP sebesar Rp1.944.525.254bahwa koreksi negatif sebesar Rp1.944.525.254,00 dapat dirinci sebagaiberikut:DPP PPh Pasal 23 menurut Terbanding : Rp 1.642.149.790,00DPP PPh Pasal 23 menurut Pemohon Banding : Rp 3.586.675.044.00Koreksi Negatif (selisih) : Rp 1.944.525.254,00bahwa dalam Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi Terbandingmenyatakan Pemohon Banding tidak memberikan sanggahan sehinggakoreksi tetap dipertahankan.bahwa

dalam Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi Pemohon Bandingmemberikan rincian transaksi yang merupakan obyek PPh Pasal 23 sebesarRp3.586.675.044,00, sedangkan menurut Terbanding, obyek PPh Pasal 23tidak dapat dirinci transaksi yang menjadi obyek PPh Pasal 23, tetapi hanyaberupa rincian judul judul akun biaya yang terdapat dalam General Ledger.bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi Terbandingtidak didasarkan pada buktibukti yang kuat, maka Majelis berkesimpulankoreksi Terbanding

Koreksi Positif DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa dengan penerima penghasilan yang tidakmemiliki NPWP sebesar Rp2.338.116.812,00bahwa koreksi positif sebesar Rp2.338.116.812,00 dapat dirinci sebagaiberikut:DPP PPh Pasal 23 menurut Terbanding > Rp 2.511.271.595,00DPP PPh Pasal 23 menurut pemohon banding >: Rp173.154.783.00Koreksi Positif (selisih) : Rp 2.338.116.812,00bahwa dalam Uji Kebenaran Materi Pemohon Banding menyatakan sebagaiberikut:e bahwa hasil ekualisasi yang dilakukan oleh Terbanding menghasilkan

Pemohon Banding hanya sebesarRp3.759.829.827,00 sehingga terdapat selisih Rp393.591.558,00,e bahwa selisih sebesar Rp393.591.558,00 merupakan transaksi biaya yang bukan merupakanobyek PPh Pasal 23 yang dilengkapi dengan rincian transaksinya, dan yang disertai denganbuktibukti pengeluaran sebesar Rp87.723.269,00, bahwa Pemohon Banding juga menyerahkan rincian transaksi yang menjadi obyek PPh Pasal23 sebesar Rp173.154.783,00 atas transaksi dengan pihak yang tidak memiliki NPWP.bahwa dalam Uji kebenaran materi

yang dapatdiajukan gugatan dengan materi yang dapat diajukan banding.Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 UU KUP, Majelisberpendapat bahwa materi pengajuan gugatan hanya menyangkut masalahformal atau prosedural penerbitan keputusan ataupun surat ketetapan pajaksedangkan terkait materi banding mengacu ketentuan Pasal 25, Pasal 26Halaman 11 dari 30 halaman.

pengajuan gugatan hanya menyangkut masalahformal atau prosedural penerbitan keputusan ataupun surat ketetapan pajaksedangkan terkait materi banding mengacu ketentuan Pasal 25, Pasal 26dan Pasal 27 UU KUP adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajakyang berkaitan dengan perhitungan besarnya pajak yang terhutang;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan untuk menolakgugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP2344/WPJ.06/2015 tanggal 6 Oktober 2015 Tentang PenguranganKetetapan

yaitu atas Koreksi Termohon PK (semula Tergugat)Peredaran Usaha tahun 2007 yang tidak benar dan Koreksi PendapatanLainLain yang tidak benar, yang menunjukkan dengan jelas dan nyatabahwa isi materi yang diajukan pembatalan bukan mengenai prosedurpenerbitan keputusan dan/atau ketetapan pajak.Putusan PP a quo halaman ke 16 Kronologis Permohonan Penggugatnomor 5 s.d. nomor 8:a.

pengajuan gugatan hanya menyangkut masalah formalatau prosedural penerbitan keputusan ataupun surat ketetapan pajaksedangkan terkait materi banding mengacu ketentuan Pasal 25, Pasal26 dan Pasal 27 UU KUP adalah mengenai materi atau isi ketetapanpajak yang berkaitan dengan perhitungan besarnya pajak yangterhutang; berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d UU KUP(tersebut nomor IV.5 diatas), Pendapat Hakim tersebut adalah tidakbenar (salah), sehingga Putusan PP a quo nyatanyata tidak sesuaidengan

Materi Gugatan;1.

materi eksepsi dengan esensi yang identik antara satu dan yang lainnya;dan dalam memberikan tanggapan atas materi eksepsi tersebut, walaupun olehPara Penggugat diajukan secara terpisah pada replik terhadap masing masingTergugat serta Turut Tergugat, juga terdapat materi tanggapan dengan esensi yangidentik antara materi tanggapan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap salahsatu Tergugat dengan materi tanggapan yang diajukan oleh Para Penggugatterhadap Tergugat yang lain dan atau Turut Tergugat

;Menimbang, bahwa atas terdapatnya materi eksepsi dengan esensi yangidentik dalam materi materi eksepsi yang diajukan oleh masing masing Tergugatserta Turut Tergugat, dan materi tanggapan atas eksepsi dengan esensi yangidentik dalam replik yang diajukan oleh Penggugat terhadap masing masingTergugat serta Turut Tergugat, Majelis Hakim kemudian menyimpulkan perbedaanvisi dalam eksepsi antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugatberkisar pada materi sebagai berikut: Mengenai ketidakwenangan

Pengadilan Negeri Boyolali untuk menanganiperkara a quo secara absolut (materi eksepsi dari Tergugat 1); Mengenai gugatan penggugat ne bis in idem (materi eksepsi dari Tergugat danTergugat III); Mengenai gugatan para penggugat obscuur libel!

(materi eksepsi dari Tergugat dan Tergugat III); Mengenai para penggugat tidak mempunyai kapasitas selaku pihak (materieksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat); Mengenai gugatan para para penggugat kurang pihak / plurium litis consortium(materi eksepsi dari Tergugat ); Mengenai gugatan telah lewat waktu (materi eksepsi dari Tergugat Ill);Menimbang, bahwa atas perbedaan visi dalam eksepsi antara ParaPenggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat pada kisaran materisebagaimana telah diuraikan di

atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Mengenaiketidakwenangan Pengadilan Negeri Boyolali untuk menanganiperkara a quo secara absolut (materi eksepsi dari Tergugat 1);Bahwa berdasarkan dalil dalil yang mendasari materi eksepsi Tergugat perihal ketidakwenangan Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengadili perkara a quodapat disimpulkan materi eksepsi dari Tergugat tersebut adalah mengenaikompetensi absolut;Menimbang, bahwa atas redaksi Pasal 136 HIR, dapat disimpulkan eksepsisepanjang

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohonrukun tentram, dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015,rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadiperselisinan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkankarena Termohon menuntut nafkah materi di luar Kemampuan Pemohon,1selalu kurang dalam memberikan nafkah materi yang sekitar Rp 1.000.000untuk satu bulan5.

di luar kKemampuan Pemohon, selalu kurang dalammemberikan nafkah materi yang sekitar Rp 1.000.000 untuk satu bulan Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal / ranjangsejak bulan Desember tahun 2015 sampai sekarang sudah sekitar 8bulan;Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernahkumpul rukun kembali;Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon danTermohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagiuntuk mendamaikan mereka;Nama XXXX, umur

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahSaudara lpar Pemohon;Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun denganbaik dan bertempat tinggal di XXXX Kota Surabaya;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak;Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon menuntutnafkah materi

di luar kemampuan Pemohon, selalu kurang dalammemberikan nafkah materi yang sekitar Rp 1.000.000 untuk satu bulanBahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal / ranjangsejak bulan Desember tahun 2015 sampai sekarang sudah sekitar 8bulan;Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernahkumpul rukun kembali;Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon danTermohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagiuntuk mendamaikan mereka;Bahwa Pemohon menyatakan

di luar kemampuan Pemohon,selalu kurang dalam memberikan nafkah materi yang sekitar Ro 1.000.000untuk satu bulanMenimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalildalilpermohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebutbenar adanya;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon dinilai telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannyadisampaikan dimuka persidangan, disamping itu

Simson Candra Aritonang coordinatormateri Nikpursar (Terdakwa).7) Sertu Andi Rois coordinator materi Hanmars.8) Serda Nazilir coordinator materi Tradisi Satuan.Dan yang terlibat sebagai pendukung antara lain :1) Sertu Hendra sebagai Sipamops.2) Sertu Surya sebagai Siminlog.3) Praka Syaru Ramadan sebagai Provost.4) Serda Redinal sebagai Provost.5) Praka Fajar Agus sebagai Provost.6) Serda Desmanto sebagai pendukung matericaraka malam.7) Serda Bayu sebagai pendukung materi carakamalam.8) Pratu Gesang

Reza, ST Han sebagai Danlat (tidakmengikuti kegiatan).Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk sebagaicoordinator umum (Saksi9).Serda Goro coordinator materi Navrad.Sertu Sigit Yulianto coordinator materi CarakaMalam.Serda Lulut Septa Hendrawan coordinator materidadakan malam (Saksi8).Sertu.

Serda Goro koordinator materi Navrad.d). Sertu. Sigit Yulianto koordinator materi CarakaMalam.e). Serda Lulut Septa Hendrawan koordinator materidadakan malam.f). Terdakwa koordinator materi Nikpursar.Q). Sertu Andi Rois coordinator materi Hanmars.h). Serda Nazilir coordinator materi Tradisi Satuan.Pendukung antara lain :Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 60 K/PMT1I/BDG/AD/VI/ 2019a). Sertu Hendra sebagai Sipamops.b). Sertu Surya sebagai Siminlog.C). Praka Syaru Ramadan sebagai Provost.d).

Dumai Selatan Kodya DumalRiau tempat dimana para peserta orientasi akanmelaksanakan Materi Nikpursar (tehnik pertempurandasar), Terdakwa memberikan materi kepada pesertaserta mempraktekkan gerakan 5 M yaitu; menghilang,mencari tempat perlindungan, meninjau, membidik danmenembak.6.

Bahwa benar setelan Materi Nikpursar selesaiselanjutnya para peserta orientasi melanjutkan kegiatandengan Materi Hanmars dengan jarak kurang lebih 20(dua puluh) KM dengan koordinator materi oleh SertuAndi Rois dengan route Hanmars dari SMK Taruna KM. 5Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kodya Dumai Riaumenuju JI. Perumahan Pertamina Bukit Datuk Dumai.Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 60 K/PMT1I/BDG/AD/VI/ 20199.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat sudah sah dan sepantasnya materi eksepsi Tergugat angka 1(satu) untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat angka 2 (dua)yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, dimana antaraPenggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam eksepsi angka 1(satu), tidak mempunyai hubungan apapun, Majelis Hakim berpendapat, olehkarena materi eksepsi Tergugat angka 1 (Satu) sudah dinyatakan ditolak, dimanasudah

masuk ke dalam pokok perkara dan materi eksepsi Tergugat angka 2(dua) berkaitan erat dengan materi eksepsi Tergugat angka 1 (satu), makasudah sah dan sepantasnya materi eksepsi Tergugat angka 2 (dua) untukditolak;Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) yangmenyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Penggugat seharusnyajuga menggugat le Bambang Hermanto, Majelis Hakim berpendapat, dalamsuatu gugatan terdapat suatu option (pilinan) bagi Penggugat dalam mengajukansuatu

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka sudah sah danpatut, materi eksepsi Tergugat angka 4 (empat) ini untuk ditolak;Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN PwtMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sudah sahdan patut materi eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi Turut Tergugat angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki hakdan hubungan hukum dengan Turut Tergugat.

Berdasarkanuraian pertimbangan di atas maka sudah sah dan patut materi eksepsi TurutTergugat angka 2 (dua) ini untuk ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sudah sahdan patut materi eksepsi Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi Turut Tergugatll, angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidakjelas oleh karena alamat Turut Tergugat II dalam surat gugatan disebutkanKantor Agraria dan Tata Ruang BPN,

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Ssesuai asas peradilansederhana, cepat dan berbiaya ringan, maka materi eksepsi ini sudah sah dansepatutnya untuk ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sudah sahdan patut materi eksepsi Turut Tergugat II ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karenanya materi eksepsi Tergugat, TurutTergugat dan Turut Tergugat II , dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Materi muatan PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor1191/MENKES/PER/VIIV2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentangPenyaluran Alat Kesehatan, yang meliputi :A. Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf a, danB. Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)Il. Materi muatan, yang berkaitan dengan :A. Penerapan Unsur Yuridis Konsideran Menimbang ;B.

muatan Pasal 12 huruf a dikaitkan dengan materi muatanPasal 1 angka 2 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIKHalaman 6 dari 61 halaman.

Putusan Nomor 39 P/HUM2013Bahwa, adapun materi muatan yang dilanggar oleh PERATURANMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor1191/MENKES/PER/VIIV2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentangPenyaluran Alat Kesehatan, adalah terhadap materi muatan yangberkaitan dengan lembaga Badan Usaha, sebagaimana diatur di dalamPasal 15 ayat (1) huruf a.

Asas inimenggariskan agar materi muatan peraturan perundangundangan tidakbersifat diskriminatif;Ad.2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat;a.

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;d. Dapat dilaksanakan ;e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan ;f Kejelasan rumusan ; dang.

PENGAJUAN PERMOHONAN MASIH DALAM TENGGAT WAKTU.1.Bahwa tenggat waktu mengajukan Uji Materi diatur dalam PermaNomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materi. Dalam Pasal 2 ayat(4) dinyatakan :Permohonan keberatan diajukan dalam tenggat waktu 180 (seratusdelapan puluh) hari sejak ditetapbkan peraturan perundangundangan yang bersangkutan (Bukti P7) ;.

tersebut, yaitu pada tanggal 6 Januari 2011 ;Mengingat Pasal 2 ayat (4), Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentangHak Uji Materi, pendaftaran dan permohonan yang diserahkan padatanggal 6 Januari 2010 masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

Dalam penyusunan programtersebut perlu ditetapbkan pokok materi yang hendak diaturserta kaitannya dengan Peraturan Perundangundanganlainnya.

Sedangkan UndangUndang Nomor 27 Tahun2007 yang menjadi dasar Perda a quo tersebut hingga permohonanuji materi ini diajukan saat ini masih dalam proses Judicial review diMahkamah Konstitusi.

Bahwa yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasiandan keselarasan menurut Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf jadalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dankeselarasan antara kepentingan individu dan masyarakatdengan kepentingan bangsa dan negara ;Bahwa materi Keberatan Permohonan Para Pemohon terhadapPeraturan Daerah a quo berkaitan dengan asas keseimbangan,keserasian dan keselarasan adalah menyangkut pengaturanmengenai Kawasan Mirit

membandingkan kontrak perjanjian antaraPemohon Banding dengan affiliasi dan kontrak perjanjian kepada non affiliasi (independent) halini berarti telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun karena jarak waktu datapembanding internal yang dipergunakan oleh Terbanding yang relatip jauh ( antara tanggal datapembanding dengan tanggal data yang dibandingkan ), dan dengan memperhatikan fluktuasiharga dari komoditas yang diperdagangkan, maka kepada para pihak telah diminta untukmelakukan Uji Kebenaran Materi

;bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kebenaran Materi tanggal 29 Mei 2012 dapatdikemukakan halhal berikut :Koreksi Penjualan CPO sebesar Rp. 11.408.720.932.00 Buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding : Kontrak Penjualan tahun 2007 dan 2008, Invoice dan Faktur Pajak; Menurut Pemohon Banding : Dalam proses keberatan penelaah mengoreksi berdasarkan harga yang dujual kepada pihakketiga di bulan sama atas penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa; Pemohon Banding dalam menentukan

Global Interinti Industry sebesar Rp. 4.930/kg karena tanggal kontrakpenjualan relatif berdekatan dengan tanggal kontrak penjualan related party pada bulanJuni 2008; berdasarkan hal tersebut maka total penjualan IKS menurut Terbanding adalah sebesarRp. 28.455.163.603,00 sehingga selisih dengan pelaporan SPT menjadi sebesarRp.50.091.205,00 (Lampiran 2 Berita Acara Uji Kebenaran Materi); bahwa dalam melakukan pendekatan harga untuk transaksi penjualan IKS bulan Mei2008, masih terdapat pendekatan harga

Koreksi karena biaya entertaiment dan sumbangan sebesar Rp. 477.919.870,00; Bahwa dalam uji bukti : Pemohon Banding menyatakan setuju atas koreksi sebesar Rp. 34.342.699,00 ; atas koreksi sebesar Rp. 477.919.870,00 Pemohon Banding hanya menunjukkan buktipendukung berupa Voucher, Nota, Kuitansi dengan nilai total Rp. 239.593.473,00(rekapitulasi lihat Berita Acara Uji Kebenaran Materi tanggal 29 Mei 2012);Dari bukti tersebut, Terbanding berpendapat : bahwa pengeluaran untuk pihak Kepolisian dengan

P) yang disampaikan Wayib Pajak, diketahui adanyapengeluaran biaya export dengan rincian sebagai berikut :Tanggal Uraian Jumlah Ket.29022008 3/KTREKS/XII/7 CARGILL BNA62 11.562.480 D29022008 4/KTREKS/XII/7 KLK BNA62 666.775.880 D30042008 LKLBHN DANA IMPORT BNA19 ( 98.905.178 ) K30042008 DOKUMEN CPO BNAOS 9.150.000 D30042008 URUS DOKUMEN CPO BNAOS 6.150.000 DJUMLAH 594.733.182 D bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Materi tanggal 29 Mei 2012 diketahui bahwa untukproses uji kebenaran materi atas koreksi

Bahwa setelan Kelahiran Anak Pertama KamiHubungan Keluarga Kami masih Harmonis, akan Tetapi setelahAnak Kami berumur 2 (Dua) Tahun Tepatnya Tahun 2009 Suamisaya sudah tidak memberikan Nafkah secara materi Lagi KepadaSaya dengan alasan ekonomi yang sedang memburuk.6. Bahwa pada saat Suami saya tidak memberikanNafkah secara Materi kepada Saya maka pada tahun 2009 Sayamulai bekerja di Pabrik Garmen yang berada di BOYOLALI JawaTengah untuk memenuhi Kebutuhan seharihari.7.

Setelah Kelahiran Anak Kami yang Kedua Hubunganantara Saya dan Suami sudah sangat berbeda tapi dalam MenafkahiKebutuhan Materi memang Sejak Kelahiran Anak Kami yangPertama Berumur 2 (Dua) Tahun Suami saya sudah tidak pernahManafkahi Saya secara Materi;10.

Bahwa pada waktu itu Saya yang sangat hancurmengetahui Suami dan Tetangga Saya yang sudah melakukanPerselingkuhan tapi demi Anakanak, Saya sebagai Ibu hanyamemaafkan apa yang telah dilakukan Suami saya yang terpentingSuami saya tidak mengulangi Kesalahan yang sama, dikarenakanSudah selama Kurang Lebih 9 (Sembilan) Tahun Suami saya tidakmemberikan Nafkah Secara Materi kepada Saya ditambahHal. 3 dari 12 hal. Putusan No 1086/Pat.G/2021/PA.

sebagai berikut :eBahwa saksi sebagai tetangga penggugat dan kenal tergugatsebagai Suaminya yang menikah pada Agustus 2005;eBahwa setelan menikah penggugat serta tergugat tinggaldikediaman tergugat di Suruh RT.001/RW.006 Desa Kopen,Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, xxxxxxxx XXXX XXXXXXXe Bahwa Selama berumah tanga telah dikaruniai 2 orang anak;e Bahwa sejak Tahun 2009, rumah tangga pengugat dan tergugatmulai tidak harmonis;eBahwa penyebabnya adalah tergugat sudah tidak memberikanNafkah secara materi

Tgrs.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan parasaksi, Majelis Hakim telah menemukan faktafakta kejadian yang dapatdisimpulkan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah; Bahwa sejak Tahun 2009, rumah tangga pengugat dan tergugatmulai tidak harmonis; Bahwa penyebabnya adalah tergugat sudah tidak memberikanNafkah secara materi kepada penggugat; Bahwa pada tahun 2018 dikarenakan tergugat tidak pernahberubah sifatnya, maka penggugat untuk ulang Kerumah