Kepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo2. PT. Yanaprima Hastapersada, Tbk.

,Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan HukumPimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan dan berkantor di Surabaya JlKebonsari Regency C5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2015,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan :1 Kepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Jl Raya Jati No.4Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2 PT.

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA Dan TRANSMIGRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT cq MEDIATOR DINAS SOSIAL TENAGA KERJA Dan TRANSMIGRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT H.YAYAT SAEFULHAYAT, SH.

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DanTRANSMIGRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT cqMEDIATOR DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DanTRANSMIGRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT H.YAYATHal. 1 dari 18 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus/2012SAEFULHAYAT, SH, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.ENGKAN ISKANDAR,SH, 2.

Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dan II telah mengajukangugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan II didepan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung, pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UndangundangNo.2 Tahun 2004, Perselisihan ini telah melalui Perundingan Bipartit danMediasi di Dinas Tenaga

Bahwa setelah Para Penggugat mengajak dilakukan Bipartit kepadaTergugat , ternyata Tergugat menolak untuk Bipartit, begitu jugasewaktu diadakan Mediasi pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Bandung Barat yang difasilitasi Tergugat II(Mediator H.

Pemohon:
JOHANSEN JUDI JONG
Termohon:
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur

Melawan KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS di KantorPusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN), Bertempat tinggal Komplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, Rt/Rw.024/008, Desa/Kelurahan Setu Kecamatan Setu, Kota Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai ................. cece eee ee eneee PENGGUGAT;LAWANKEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN); Berkedudukan Gedung nomor 80, Kawasan PUSPIPTEK Serpong, 15314; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Sugiyanto;NIP : 19650323 199009 1 001; Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha PTRKN; Masingmasing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional, berkedudukan diJl.

Nuklir Nasionaldahulu bernama Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sejak Tanggal 01 Maret 1982(vide lampiran P4); Bahwa Penggugat mempunyai Pangkat terakhir IVD sebagai Pegawai Negeri Sipil diBadan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Tanggal 01 Januari 2002 BerdasarkanKeputusan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Nomor 19/K tahun2002 (vide lampiran P5); Bahwa Penggugat mempunyai Jabatan Fungsional terakhir sebagai Peneliti MadyaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Golongan IV/a, TMT

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) nomor06/E/2009 (vide lampiran P38); Bahwa sesuai dengan Lampiran IIIKeputusan Kepala Badan Tenaga NuklirNasional, Nomor 093/Ka/Iv/2009, Tentang Petunjuk Pelaksanaan ManajemenLitbangyasa Iptek Nuklir, Sub Bab V.2. Ketentuan Umum Pelaksanaan alenia 3,tidak diketemukan istilah Rapat Koordinasi Bidang, sehingga Penggugat tidakmempunyai kewajiban untuk hadir di rapat koordinasi Bidang.

Badan Tenaga Nuklir Nasional(PTRKN BATAN) sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1979 ; Menimbang bahwa atas eksepsi ini, sebaliknya Penggugat dalam dalilnyamengemukakan pada pokoknya keputusan Kepala Bidang Pengembangan TeknologiKeselamatan Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTRKN BATAN)belummerupakan keputusan final karena Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilaisebagaimana tersebut

SOEDARDJO SA VS KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

SOEDARDJO SA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalKomplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, RT/RW. 024/008, Desa/KelurahanSetu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang, pekerjaan PNS di KantorPusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN);Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DANKESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIRNASIONAL (BATAN), tempat kedudukan di Gedung Nomor 80,Kawasan PUSPIPTEK Serpong, 15314;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:Dr.

NuklirNasional dahulu bernama Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sejakTanggal 01 Maret 1982 (vide lampiran P4);Bahwa Penggugat mempunyai Pangkat terakhir IVD sebagai Pegawai NegeriSipil di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tanggal 1 Januari 2002berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri,Nomor 19/K tahun 2002 (vide lampiran P5);Bahwa Penggugat mempunyai Jabatan Fungsional terakhir sebagai PenelitiMadya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Golongan IV/a, TMT01122008

mu Pengetahuan Indonesia (LIPI)Nomor 06/E/2009 (vide lampiran P38);Bahwa sesuai dengan Lampiran III Keputusan Kepala Badan Tenaga NuklirNasional, Nomor 093/Ka/Iv/2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan ManajemenLitbangyasa Iptek Nuklir, Sub Bab V.2. Ketentuan Umum Pelaksanaan alenia 3,tidak diketemukan istilah Rapat Koordinasi Bidang, sehingga Penggugat tidakmempunyai kewajiban untuk hadir di Rapat Koordinasi Bidang.

Tulislah tempat dibuat KeputusanAtasan Pejabat Penilai atas keberatantersebut;Berdasarkan Peraturan Kepala BadanTenaga Nuklir Nasional Nomor 159/KA/XII/2006, tentang Pedoman PenilaianPegawai Negeri Sipil melalui DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan diLingkungan Badan Tenaga NuklirNasional, Angka Ill. Tanggung jawabpelaksanaan penilaian, penyimpanan, danmutasi, A. Tanggung jawab PelaksanaanPenilaian, I.

Karena yangmempunyai33kewenanganmengeluarkanDP3 adalahterletak padaAtasan PejabatPenilai atauKepalaPTRKNBATAN (Vide Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor159/KA/XITI/2006).

ELA NURLAILA, dkkM E L A W A NKEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia;Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Tenaga KerjaKota Cilegon; Tempat kedudukan di Jalan RayaBojonegara Km. 2 Kelurahan Kedaleman, KecamatanCibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Bahwa Surat Dinas Tenaga Kerja Nomor: 560/1136/Hubin tertanggal surat24 Mei 2012 perihal Jawaban Pengaduan Perselisihan PHkKdisampaikan Mediator Bapak Zharwan dan Kepala Bagian HubunganIndustrial (Hubin) Bapak Suparman kepada PUK SPKEP PolypetPolyprima pada hari Senin 28 Mei 2012 di kantor Dinas Tenaga KerjaKota Cilegon.

Dinas Tenaga Kerja/Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tidakmelaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahyang baik, dan tidak melaksanakan kehatihatian dalammengeluarkan keputusan yang berimplikasi terhadap kepentinganmasyarakat (kami para pekerja);Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Surat Nomor960/1136/Hubin tertanggal surat 24 Mei 2012 perihal Jawaban PengaduanPerselisinan PHK yang telah dibuat olen Kepala Dinas Tenaga Kerja KotaHalaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Surat Nomor960/1136/Hubin tertanggal 24 Mei 2012 perihal Jawaban PengaduanPerselisihan PHK: 2 22202 3. Mewajibkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara yang berupa surat Nomor 560/1136/Hubintertanggal 24 Mei 2012 perihal Jawaban Pengaduan Perselisihan PHK;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menggelar mediasi antaraPT.

Polyprima Karyareksa dan PUKSPKEP PolypetPolyprima tanggal 19 April 2012, 25 April2012, dan 1 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor:560/1847/Hubin tanggal 07 September 2009, perihalPenjelasan dan tanggapan atas PHK sepihak (fotokopisesuai dengan asli); 25 ==" Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor:560/2160Hubin tanggal 15 Oktober 2009, perihalJawaban Penegasan Status Hubungan Kerja (fotokopisesuai dengan asli);"Surat dari Dinas Tenaga Kerja

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dk. vs. PT. TEHNODEV INTI UTAMA

permasalahan tersebut;Bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia (in casu Tergugat ) selaku pimpinan instansiPemerintah yang mewadahi aspek tersebut di atas,mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP 30/MENSJ/11/2004 tanggal 27 Februari 2004, tentang Pembentukan timterpadu dalam persiapan/ujicoba dan pemindahan prosespemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri yangsebelumnya di Bandara SoekarnoHatta ke Ciracas, JakartaTimur

Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor:KEP.125/MENSJ/V1I/2004 tanggal 2 Juni 2004, tentangPenunjukan tenaga khusus dalam rangkamengkoordinasikan pengadaan kendaraan untuktransportasi pemulangan tenaga kerja Indonesia yangpulang dari luar Negeri;Surat tersebut ditandatangani oleh Dr.

Fahmi Idris selakuMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia,perihnal mohon perlindungan atas investasi PT.

No. 1339 K/Pdt/201216Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.30/MENSJ/II/2004 tentang Pembentukan tim terpadu dalam persiapan/uji cobadan pemindahan proses pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeriyang sebelumnya di Bandara Soekarno Hatta ke Ciracas, Jakarta Timur, danKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.114/ MEN/VII/2004 tentang Penunjukan Koperasi Pelita Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi untuk melakukan proses pengadaan kendaraan pemulangantenaga

MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dan 2.

KETUA PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN SUMATERA BARAT (YLPTKSB), dan 2. DIREKTUR AKADEMI REFRAKSI OPTISI PADANG, tersebut;

KETUA PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN SUMATERA BARAT (YLPTKSB), DK VS HARDISON R, S.E., M.Si

GUNA BANGUN JAYA;TERGUGAT:1.PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI;
2.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI;
TERGUGAT II INTERVENSI:-IMAM PRANOTO;

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGISUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALL.,Berkedudukan di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala,Renon, Denpasar, berdasarkan Surat KuasaHalaman I dari 9 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPSNo.181/2198/l/Disnakeresdm tertanggal 4 April 2019yang ditanda tangani oleh RETNO ADHIATI, S.K.M.sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Madya, dan NIWAYAN WINIARTI, SH. sebagai PengawasKetenagakerjaan Muda memberikan Kuasa KhususCS) OY = 0 = a a1.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA VS MUHAMMAD AYUB;

PUTUSANNomor 41 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANANTERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJAPEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA, tempatkedudukan di Jalan Surapati, Nomor 1, KabupatenJembrana:;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Elina Sari, SH., M.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KerjaKabupaten Jembrana Nomor 503/670/DPMPTSPTK/2017 tentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikantanggal 11 September 2017;3.

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten JembranaNomor 503/670/DPMPTSPTK/2017 tentang Pencabutan Izin MendirikanBangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017 yangditerbitkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah sah menuruthukum;4.

SITTI DJAMILAH
Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESELAMATAN NUKLIR, PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL2. KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR- BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

/Desa Setu,Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Badan Tenaga Nuklir Nasional;Selanjutnya disebut sebagai ................06 PENGGUGAT ;MELAWAN:1.

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESELAMATANNUKLIR, PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DANKESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIRNASIONAL, Tempat Kedudukan Kawasan PuspiptekGedung Nomor 80 Serpong Tangerang ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 701/HK0103/RKN/2013, tanggal 10 Juni 2013, dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. Estopet Mangido Dairo Sormin, S.H. M.M., ; 2.

.; Masingmasing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional,berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, MampangPrapatan, Jakarta Selatan, dan Kawasan PuspiptekSerpong Tangerang Selatan ;Selanjutnya disebut sebagai .............::cceeeee TERGUGAT ;Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2013/PTUNSRG2.

KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIRBADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, TempatKedudukan Kawasan Puspiptek Gedung Nomor 80 Serpong Tangerang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 700/HK0103/RKN/2013, tanggal 10 Juni 2013, dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. Estopet Mangido Dairo Sormin, S.H. M.M. ; 2. Sudarman, S.H.; 2222 oo3. Ir.

Sugiyanto ; Masingmasing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional,berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, MampangPrapatan, Jakarta Selatan, dan Kawasan PuspiptekSerpong Tangerang Selatan ;Selanjutnya disebut sebagai ...............::068 TERGUGAT Il;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ; Telah membaca dan memperhatikan : "1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :15/PENDIS/2013/PTUNSRG, Tanggal 29 Mei 2013, tentang LolosDismissal ; 220 22 02 noe one enn nee cee nne eee2.Penetapan

PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENBANTUL, DKK

Usaha Penggugat bergerak di bidang Perusahaan PenyediaJasa Penunjang (PPJP), salah satunya menyediakan tenaga kerjasebagai sopir Awak Mobil Tangki (AMT);Bahwa baik antara Penggugat dengan PT.

Pertamina Patra Niaga, telahmenyepakati mengadakan perjanjian kerjasama berdasarkan SuratPerjanjian Nomor 799/PN000.201/KTR/2012, tanggal 22 Oktober 2012,Perihal: Perjanjian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Dan PengelolaanAwak Mobil Tangki salah satunya berada di wilayah BBM Jawa danMadura, dalam rangka menyediakan tenaga sopir pengangkuttransportasi Bahan Bakar Minyak ke SPBU ke seluruh WilayahIndonesia. Karenanya karyawan Penggugat telah ditempatkan bekerjaHalaman 11 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 363 K/TUN/201511.6.11.7.Berdasarkan Surat dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans RI NomorB.304/PHIJSK/V/2014 perihal Penyelesaian Masalah Pekerja outsourcing,tertanggal 16 Mei 2014 yang pada pokoknya dalam surat tersebutberbunyi:1.

Tanggal25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul. DIYYogyakarta Tentang Penetapan Upah Lembur AMT 1 dan AMT 2 KaryawanPT. Pertamina Training And Consulting (PTC) TBBM Rewulu;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat denganuraian sebagai berikut:a. Materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);b.

Putusan Nomor 363 K/TUN/2015Sedayu Bantul Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten BantulDaerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor Surat Nomor 568/660 tanggal 25Maret 2014 belum atau tidak dapat dijadikan objek sengketa sebab suratketetapan tersebut telah sesuai dengan kewenangan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul,sesuai yang diatur dalam Pasal 13 Keputusan Menteri TenagaKerja/Kepmenakertrans

MIGAS (PANITIA TENAGA KERJA MINYAK DAN GAS BUMI), DEPNAKERTRANS RI VS DRS. CHARLES J. SAS ANAKOTTA;

MIGAS (PANITIA TENAGA KERJA MINYAK DAN GASBUMD DEPNAKER DEPTAMBEN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/PemohonKasasi IITergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 329 K/TUN/2002, tanggal23 Nopember 2005 yang telah

Gugatan Penggugat salah alamat.12Bahwa putusan Panitia Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi (PTKMigas) No. PTS.04/BW/PTKMIGAS/2000 tanggal 14 Juli 2000 yang oleh Penggugat dijadikansebagai obyek gugatan, pada hakekatnya adalah Keputusan Tata Usaha NegaraJakarta yang merupakan perbuatan hukum perdata sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 huruf a Undangundang No. 5 Tahun 1986 tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut karena putusan PTK. Migas No.

Disamping itu lembaga PTKMigasterhitung sejak tanggal 24 Januari 2001 telah dibubarkan berdasarkan SuratKeputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi dan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor : KEP. 05/MEN/200146 K/70/MEM/2001Oleh karena itu gugatan Penggugat kepada PTKMigas adalah salah alamat,sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima ;2.

Gugatan Penggugat Prematur.Bahwa tata cara penyelesaian hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerjaoleh lembaga PTKMigas sebagaimana diatur dalam SKB Menteri Tenaga kerja danMenteri Pertambangan dan EnergiNo. Kep159/Men/19961411 A.K/702/MPE/1996adalah sebagai berikut :a.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam pemerantaraan, makaPegawai Perantara melalui Kepala Kantor Depnaker/Kepala Dinas Tenaga Kerjasetempat meneruskan kepada PTK. Migas disertai laporan hasil penyelesaiannyadan dilengkapi berkas perkara yang bersangkutan (Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4)dan (5) ;b.

CITRA NUTRINDO LANGGENG vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR dan TEGUH HARIANSYAH

No.172/B/202 1/PT.TUN.SBY.MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR,berkedudukan di Jalan Dukuh Menanggal No. 124126, Surabaya;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 560/1057/108.5/2021,tanggal1 Maret 2021, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :1. NURLELI KESUMA SIREGAR, S.H.,M.H; 2. HASAN MENGALLE, S.H.,M.H;3. BOING ARIS BENOWO, S.H.; 4. AGUS SOLICHAN, S.Sos; 5. EDY NUR CAHYO, S.H;6. DEFRI RIZAL FADLI, S.H; 7. RIESKISOERYA SOEDJARWO, S.H;8.

DESSI TRI ROSITA, S.T; Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, pekerjaan : PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiProvinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Dukuh Menanggal Nomor124126, Surabaya, Email : binagakumjatin@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING;DAN :TEGUH HARIANSYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal di Banyu Urip Kidul 2B/1 RT.07 RW.07Kelurahan Bayuurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.Berdasarkan Surat Kuasa

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA RI (DITJEN BINAWASNAKER & K3), 3. SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA, 4. BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 5. DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DAHULU DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN KOPERASI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SITTI DJAMILAH
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalahPenetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danHalaman 4 dari halaman 54 Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN.BJM.Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor566/650/Disnakertrans/2017 tentang Perhitungan dan PenetapanUpah Lembur Bordjo Sinaga, Tanggal 18 Desember 2017, yangditerbikan oleh KEPALA DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

SINARALAM DUTAPERDANA yang telah di sahkansesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro danTenaga Kerja Banjarmasin nomor : KEP.412/13/Diskopumker/PHIJS/PP/IV/2018, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan KepalaDinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin,tanggal 19 April 2018;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Tergugat menerbitkan Penetapan Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi kalimantan selatanNomor : 566/650/Disnakertrans/2017 tentang Perhitungan

Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Selatan Nomor: 566/650/Disnakertrans/2017 tentangPerhitungan dan Penetapan Upah Lembur Bordjo Sinaga, Tanggal 18Desember 2017 (objek sengketa) melalui surat Penggugat Nomor:299/SADPBJM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang ditujukan kepadaDirektur Pengawas Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga KerjaKementerian Ketenagakerjaan RI dan surat Penggugat tersebut telahdibalas dengan surat Direktur Jenderal Direktur Pengawasan NormaKerja dan Jaminan~ Sosial Tenaga

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalahPenetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:566/650/Disnakertrans/2017 tentang Perhitungan dan Penetapan UpahLembur Bordjo Sinaga, Tanggal 18 Desember 2017, yang diterbitkanoleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Kalimantan Selatan dan diketahui olen Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.4.

USAHAMIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN ,TANGGAL 18 April 2018.

WARAHMA BIKI MAKMUR dan KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBANcq. Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tubanberalamat di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 36 Tuban,dalam hal ini diwakili Slamet Widodo, S.H., Ariful Makhsun, S.H.

Wahidin Sudiro Husodo No. 36 Tubanveseeeeeeeeeese BUKTI (P 6);Bahwa Kemudian pada Hari Kamis 11 Februari 2016 Jam : 09.00 WIB,PENGGUGAT menghadiri Acara PANGGILAN DINAS / Klarifikasi di Kantor DinasSosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, Hadir dalam acara tersebut :PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Il dan RIAS KENEDY, (acaradimulai Jam : 09.20 s/d Jam: 10.40 WIB).

NIP. 19601220 198503 1 015) dan mengetahui Kepala DinasSosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban (NURJANAH, SH ,MM), didahuluioleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga Menjadi Cacat Hukum dan olehkarenanya Batal Demi Hukum.

kerja dan ketentuan lainnyasebagaimana telah diatur dalam ketentuan UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang ketenagakerjaan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTWarahma Biki Makmur;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwapenempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatanyang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kKemampuandengan memperhatikan

, sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Nomor560/460/414.054/2016 tertanggal 29 Februari 2016 adalah merupakan anjurantertulis dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Tuban yang ditujukan kepada Pengusaha PT Warahma Biki Makmur(Tergugat) dan Sdr.

Pembanding/Tergugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel. Panjang
Terbanding/Penggugat : Ferry Yohansyah.

PUTUSANNomor 85/PDT/2020/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata padatingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkaraantara :KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHANPANJANG (Kop. TKBM Pel. Panjang),berkedudukkan di JI. Laks.

Bahwamenurut hemat Majelis tingkat banding dipergunakan kwitansi resmi denganlogo koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang danHalaman 4 dari 6 hal.

Penggugat:
Norhayati Daeng Baji
Tergugat:
1.Hamsar
2.TENAGA KERJA BONGKAR MUAT TKBM KOMURA

TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) KOMURA, beralamat diJalan Pelabuhan, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan SamarindaKota, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaRakka, HS, S.H.

Menghukum Turut Tergugat untuk menunjuk anak dari Penggugat yaituHanapin untuk menggantikan Tergugat sebagai tenaga kerja pada TurutTergugat sebagaimana disebutkan pada angka 3 Surat Perjanjiantertanggal 14 Mei 1991;5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan,bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;6.

KerjaBongkar Muat Komura sebagai Turut Tergugat karena jika berbicara TenagaKerja Bongkar Muat Komura, maka Nursulak bukanlah yang berhakmewakili TKBM yang berjumlah + 1.200 orang yang berhak mewakiliKoperasi TKBM Komura Samarinda;Bahwa dengan ikut digugatnya Tenaga Kerja Bongkar Muat Komura berartiPenggugat telah menggugat seluruh personal TKBM atau anggota KoperasiTKBM Samudera Sejahtera karena Tenaga Kerja Bongkar Muat Komuraadalah merujuk pada Person atau anggota yang merupakan owner dariKoperasi

TKBM yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum denganperjanjian yang didalilkan oleh Penggugat;Bahwa terdapat 2 hal yang berbeda antara Tenaga Kerja Bongkar MuatKoperasi TKBM Samudera Sejahtera (kKomura) dengan Koperasi TKBMdimana Tenaga Kerja Bongkar Muat diartikan sebagai para pekerjapelabuhan atau orangorang yang melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan"bongkar barang" dari atas kapal ke pelabuhan, atau orang yangmelaksanakan pekerjaan untuk "muat barang" dari pelabuhan ke ataskapal yang mana

UM. 008/41/2DJPL, Nomor:93/DJPPK/XII/2011, Nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tertanggal 29Desember 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat (TKBM) di pelabuhan khususnya pasal 4 ayat 1 yangmenyebutkan:TKBM merupakan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan setempat sertaterdaftar di kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat.