Ditemukan 150320 data
62 — 36
PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING DKK VS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL, DKK
HAETAML, SH ;Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Kasih (LBHPK), beralamat diKomplek Duta Bandara Permai Blok ZU 8 No. 17, Dadap KosambiTangerang ;Untuk selanjutnya disebut sebagai MELAWANPEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI KABUPATENBANTUL, Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.1 Bantul Yogyakarta ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/1679 tanggal 23 Juli 2014 dan
KUN ERNAWATI, M.Si., ;AN NURSINA KARTI, S.H., ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bantul, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor Bantul Yogyakarta ;Untuk selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT /TERBANDING :Dan 5 2 $n nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnNama DAHONO SUPRIYONO ;Kewarganegaraan Indonesia ;Pekerjaan AMT 1/Sopit 5Tempat Tinggal Nitiputran, RT. 009, Desa Ngestiharjo, KecamatanKasihan,
92 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN SUMATERA BARAT (YLPTKSB), dan 2. DIREKTUR AKADEMI REFRAKSI OPTISI PADANG, tersebut;
KETUA PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN SUMATERA BARAT (YLPTKSB), DK VS HARDISON R, S.E., M.Si
140 — 48
WARAHMA BIKI MAKMUR dan KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN
KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBANcq. Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tubanberalamat di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 36 Tuban,dalam hal ini diwakili Slamet Widodo, S.H., Ariful Makhsun, S.H.
Wahidin Sudiro Husodo No. 36 Tubanveseeeeeeeeeese BUKTI (P 6);Bahwa Kemudian pada Hari Kamis 11 Februari 2016 Jam : 09.00 WIB,PENGGUGAT menghadiri Acara PANGGILAN DINAS / Klarifikasi di Kantor DinasSosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, Hadir dalam acara tersebut :PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Il dan RIAS KENEDY, (acaradimulai Jam : 09.20 s/d Jam: 10.40 WIB).
NIP. 19601220 198503 1 015) dan mengetahui Kepala DinasSosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban (NURJANAH, SH ,MM), didahuluioleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga Menjadi Cacat Hukum dan olehkarenanya Batal Demi Hukum.
kerja dan ketentuan lainnyasebagaimana telah diatur dalam ketentuan UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang ketenagakerjaan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTWarahma Biki Makmur;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwapenempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatanyang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kKemampuandengan memperhatikan
, sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Nomor560/460/414.054/2016 tertanggal 29 Februari 2016 adalah merupakan anjurantertulis dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Tuban yang ditujukan kepada Pengusaha PT Warahma Biki Makmur(Tergugat) dan Sdr.
1.ASEP SAEPULLOH
2.SUPRIHAT
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERANG
91 — 33
Penggugat:
1.ASEP SAEPULLOH
2.SUPRIHAT
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERANGKragilan, Kabupaten Serang,Provinsi Banten;Selanjutnya disebut sebagaiPARA PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENSERANG, berkedudukan di JI. KH. Abdul Fatah HasanNo. 25, Kota Serang, Provinsi Banten;Selanjutnya memberi Kuasa Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 567/1241/HI/DISNAKERTRANS tanggal3 Mei 2019, diwakili oleh Kuasanya, atas nama:1.
NIP.19610922 199203 2001, Jabatan: Kepala Sub Seksi PengendalianPertanahan;Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, memilin domisili pada alamatKepala Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Serang, Jin. KH. Abdul Fatah Hasan No.25, Kota Serang, Provinsi Banten;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;Setelah membaca:1.
94 — 47
NURWANI IDRIS;DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
PENGGUGAT ;LAWAN:DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORATJENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ~ REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu I(satu), Senayan, Jakarta10270, dalam hal ini memberi KuasaHal dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUNJKT.Kepada : Wolter B.W. Siringoringo, SH., Ani Nurdiani A, SH.,M. Si., Drs. Sugeng Winarno, M. Si., Iriyanto Nainggolan, SH.,Heru Kristiawan, SH., M.
Menurut penilaian rektorUniversitas Jayabaya Jakarta, tenaga Penggugat masih sangatdibutuhkan untuk mengampu mata kuliah Filsafat Administrasi danKepemimpinan jurusan Administrasi Negara pada FISIP UniversitasJayabaya. Dan oleh karena Penggugat telah memenuhi syarat, baikakademis maupun kesehatan, dan lainlain yang disyaratkan untuk itu,maka layak diusulkan kepada Menteri Pendidikan Dan KebudayaanHal 21 dari 83 hal Put.
Nurwani243 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratDirektur Pendidik Dan Tenaga KependidikanDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, KementerianPendidikan Dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013 Perihal: Penolakan Usul Kenaikan Jabatan Fungsional a.n.
DosenUniversitas Jayabaya Jakarta (fotocopy sesuai asli) ;Bukti Pl.a. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor :445/E4.3/2013, Tanggal 28 Maret 2013, Hal. Usul KenaikanJabatan Fungsional atas nama : Dr. Nurwani Idris, kepadaKoordinator Kopertis Wilayah II Jakarta (fotocopy sesuaiBukti P1.b. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor :554/E4.3/2013, Tanggal 23 April 2013, Hal. Usul KenaikanHal 47 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUNJKT.2. Bukti P2.3. Bukti P3.4.
Bukti T12a.:: Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor : 1037/E4.3/2011, Hal : Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan, Tanggal 5 Mei2011, kepada Rektor/Ketua/Direktur PTP. Dan kepadaKoordinator Kopertis Wilayah I. s/d. XI. Seluruh Indonesia(fotocopy sesuai asl) ;: Rekap Hasil Tahapan Penilaian Usulan Kenaikan Pangkat DanJabatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi an. Dr.
73 — 50
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR, 2. PONIMAN, DKK
., Jabatan : Kepala SeksiPengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja PengawasanKetenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bogor; 3. SANDY RAHARDIJO, S.H., Jabatan : Kepala Seksi PengawasanNorma Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;4. MUH. GUNTURMI, S.H., Jabatan : Koordinator PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;5.
., Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan padaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;6.
Iwata Indonesia telah membuat Pengaduan Pelanggaran HukumKetenagakerjaan dan Permohonan Penetapan Status Tenaga Kerja kepada KepalaDisnaker Kabupaten Bogor tertanggal 25 Mei 2011. (Vide Bukti TI5; SuratPengaduan PUK SP KAHUTINDO); Bahwa berdasarkan keterangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor:a.
A.Zaky Budiman, MM, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
(foto copy dari foto copy);Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu. (foto copy dari foto copy); Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan PerusahaanPenyedia Jasa Pekerja/Buruh. (foto copy dari foto copy); Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan UpahKerja Lembur.
Terbanding/Penggugat : Ferry Yohansyah.
126 — 27
Pembanding/Tergugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel. Panjang
Terbanding/Penggugat : Ferry Yohansyah.PUTUSANNomor 85/PDT/2020/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata padatingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkaraantara :KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHANPANJANG (Kop. TKBM Pel. Panjang),berkedudukkan di JI. Laks.
Bahwamenurut hemat Majelis tingkat banding dipergunakan kwitansi resmi denganlogo koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang danHalaman 4 dari 6 hal.
RESHA LATTANZHI ADI DHARMA
Termohon:
Kepala Dinas Tenaga Kerja Fan TRansmigrasi Prov. Jatim
153 — 0
Pemohon:
RESHA LATTANZHI ADI DHARMA
Termohon:
Kepala Dinas Tenaga Kerja Fan TRansmigrasi Prov. Jatim
Norhayati Daeng Baji
Tergugat:
1.Hamsar
2.TENAGA KERJA BONGKAR MUAT TKBM KOMURA
63 — 12
Penggugat:
Norhayati Daeng Baji
Tergugat:
1.Hamsar
2.TENAGA KERJA BONGKAR MUAT TKBM KOMURATENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) KOMURA, beralamat diJalan Pelabuhan, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan SamarindaKota, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaRakka, HS, S.H.
Menghukum Turut Tergugat untuk menunjuk anak dari Penggugat yaituHanapin untuk menggantikan Tergugat sebagai tenaga kerja pada TurutTergugat sebagaimana disebutkan pada angka 3 Surat Perjanjiantertanggal 14 Mei 1991;5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan,bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;6.
KerjaBongkar Muat Komura sebagai Turut Tergugat karena jika berbicara TenagaKerja Bongkar Muat Komura, maka Nursulak bukanlah yang berhakmewakili TKBM yang berjumlah + 1.200 orang yang berhak mewakiliKoperasi TKBM Komura Samarinda;Bahwa dengan ikut digugatnya Tenaga Kerja Bongkar Muat Komura berartiPenggugat telah menggugat seluruh personal TKBM atau anggota KoperasiTKBM Samudera Sejahtera karena Tenaga Kerja Bongkar Muat Komuraadalah merujuk pada Person atau anggota yang merupakan owner dariKoperasi
TKBM yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum denganperjanjian yang didalilkan oleh Penggugat;Bahwa terdapat 2 hal yang berbeda antara Tenaga Kerja Bongkar MuatKoperasi TKBM Samudera Sejahtera (kKomura) dengan Koperasi TKBMdimana Tenaga Kerja Bongkar Muat diartikan sebagai para pekerjapelabuhan atau orangorang yang melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan"bongkar barang" dari atas kapal ke pelabuhan, atau orang yangmelaksanakan pekerjaan untuk "muat barang" dari pelabuhan ke ataskapal yang mana
UM. 008/41/2DJPL, Nomor:93/DJPPK/XII/2011, Nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tertanggal 29Desember 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat (TKBM) di pelabuhan khususnya pasal 4 ayat 1 yangmenyebutkan:TKBM merupakan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan setempat sertaterdaftar di kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat.
185 — 78
KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BAU-BAU
SUHADI Dkk
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang
123 — 72
Penggugat:
SUHADI Dkk
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
13 — 11
JORDAN PAPER
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINWASNAKER
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
60 — 8
SUMBER KARINDO SAKTI
2.DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINWASNAKER
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Sunarto
Tergugat:
1.Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
40 — 0
Penggugat:
Sunarto
Tergugat:
1.Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Terbanding/Tergugat : KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
53 — 12
BENNY HARLINDONG
Terbanding/Tergugat : KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
59 — 16
INDOPRIMA GEMILANG vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK. dan SULASMI. dk.
;Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada kantor Hukum "AM & ASSOCIATES yangberkedudukan di Jalan Lamongan Bunder Gresik(terminal Bunder) Blok B Nomor : 47 48 Gresik,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5September 2016 ,Selanjutnya disebut sebagai;sarees PENGGUGAT /PEMBANDING;Halaman 1, Putusan Nomor : 276/B/2016/PTTUNSBYMelawan:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK, tempatkedudukan di Jalan Dr.
Tergugat:
KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
188 — 191
SURYA KENCANA FOOD
Tergugat:
KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
Terbanding/Penggugat : PT. BAHANA CIPTA INTERNUSA
23 — 5
Pembanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Penggugat : PT. BAHANA CIPTA INTERNUSA
94 — 71
Perdata- ANWAR HASAN (Pembanding)- KOPERASI TENAGA KERJA BURUH BONGKAR MUAT (TKBM) PERMATA (Terbanding)
SALINANPUTUSANNomor 29/PDT/2018/PT PALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa danmengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :ANWAR HASAN, Kewarganegaraan Indonesia, umur 50 tahun, pekerjaanpetani/perkebunan, agama Islam, alamatDesa Tangkiang, Kecamatan KintomKabupaten Banggai, selanjutnya disebutsebagai :PEMBANDING SEMULA PENGGUGATMELAWANKOPERASI TENAGA KERJA
Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus Koperasi Tenaga Kerja BuruhBongkar Muat (TKBM) "PERMATA" palabuhan Tangkiang Kecamatan KintomKabupaten Banggai untuk periode tahun 2008 s.d. 2011 sebagaimana pertamaHalaman 1 dari 12 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT PALkalinnya Koperasi didirikan dengan akta pendinan nomor 49 tanggal 11 Agustus2008;Bahwa selaku Ketua Koperasi TKBM Permata pelabuhan Tangkiang Penggugattelah mengadakan Rapat Anggota Tahunan pada akhir kepengurusan yaitu padaTahun Buku 2011 dimana Rapat
Anggota Tahunan tersebut menerima LaporanPertanggungjawaban Pengurus dan disahkan dengan keputusan O02/KOPTKBM/PMT/PT/V1 1/2011 tanggal 2 Juni 2012 selanjutnya mengangkat kembaliPenggugat sebagai Ketua Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Buruh Bongkar Muat(TKBM) PERMATA untuk periode tahun 2011 s.d. 2014 yang ditetapbkan denganSurat Keputusan nomor 05/KOPTKBM/PMT/PT/V11/2011 tanggal 02 Juni 2012;Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 Hajir Ladulah selaku Sekretaris DewanPengawas Koperasi TKBM Permata pelabuhan
Termohon:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR
129 — 117
SMELTING diwakili oleh TETSURO SAKAI
Termohon:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMURPEMOHON;MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWATIMUR, berkedudukan di JI. Dukuh Menanggal No. 124126 Surabaya; Halaman 1 dari 5 halaman perkara Nomor 08/P/FP/2017/PTUN.SBY.Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya:1.NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatanTotok Nurhandajanto, S.H., MM.;Kepala Bidang HI dan Jamsos, DisnakertransProvinsi Jawa Timur;Nurleli Kesuma Siregar, S.H., M.H.
;Kasi Syarat Kerja dan Transmigrasi ProvinsiJawa Timur;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih alamat padaKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur, Jalan Dukuh Menanggal No. 124 126 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Sk35/III/2016,tanggal 24 Agustus 2017; untuk selanjutnya disebut Sebagal .................6cccee TERMOHON;Menimbang,bahwa Majelis Hakim menerima Surat PermohonanPencabutan tertulis tertanggal 30 Agustus 2017 yang diajukan Pemohon melaluiHalaman 2
dari 5 halaman perkara Nomor 08/P/FP/2017/PTUN.SBY.kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 31 Agustus 2017, yang pada pokoknyaPemohon menyatakan mencabut Permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur; Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonanpencabutan terhadap Permohonan Nomor 08/P/FP/2017/PTUN.SBY. tanggal 10Agustus 2017 pada pokoknya menyatakan sehubungan dengan telah terjadinyakesepahaman antara Pemohon dengan Termohon terkait dengan objek permohonandalam