Ditemukan 150359 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Tenaga kerja
Pengawasan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerja
Upah
Hak tenaga kerja
Ketenagakerjaan
Putus : 04-11-2009 — Upload : 18-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668K/PDTSUS/2009 Tanggal 4 Nopember 2009 — IKAINDO INDUSTRI KARBONIK INDONESIA, Pemerintah Kota Medan c/q Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dkk
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
IKAINDO INDUSTRI KARBONIK INDONESIA, Pemerintah Kota Medan c/q Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dkk
Register : 11-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2014 Tanggal 5 Februari 2015 — FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI), DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI dahulu bernama MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
76 — 816 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 816 — Berkekuatan Hukum Tetap
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI), DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI dahulu bernama MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
Jaminan Sosial Tenaga Kerja KementerianKetenagakerjaan;2 Budiman, SH., Kepala Biro Hukum,Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan;3 Iskandar Maula, SH., MM., Sekretaris Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, KementerianKetenagakerjaan;4 Sri Nurhaningsih, SH., Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan AnalisisDiskrimininasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;5 Sahat Sinurat, SH.
, MH., Direktur Pencegahan dan Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;6 Bambang Adi IB, SH.
Kerja No PERO1/MEN/45 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Tata Cara Pembuatan KesepakatanKerja Bersama (BUKTI P13);Kedua, Tahun 2004 melalui, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor KEP 48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan PengesahanPeraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian KerjaBersama (BUKTI P14);Ketiga, Tahun 2006 melalui, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNo PER.08/MEN/III/2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi
Dari keempat peraturan menteri tenaga kerja tersebut, ketentuan tentangpembatasan peran federasi/konfederasi dalam perundingan bersama hanyaHalaman 25 dari 56 halaman.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PeraturanPerusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (BuktiP14);Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No PER.08/MEN/IM/2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor KEP 48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan PengesahanPeraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian KerjaBersama (Bukti P15);Menimbang
Register : 05-08-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 265/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 3 Oktober 2022 — Penggugat:
Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat
Tergugat:
Kepala Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda
140 — 73
Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat
Tergugat:
Kepala Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda
140 — 73
Penggugat:
Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat
Tergugat:
Kepala Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda
Putus : 15-12-2016 — Upload : 26-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — ., dan KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN â KARAWANG
146 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG
., dan kawan, Para Tim Pembela PekerjaMuslim Indonesia Dewan Pengurus Pusat PersaudaraanPekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI), beralamat di JalanJatinegara Barat III Nomor 68 F, Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa tanggal 7 April 2016;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat;danKEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG, berkedudukan diJalan Surotokunto KM 6, Karawang;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut TermohonKasasi/Turut
Put Nomor 98 PK/Padt.SusPHI/201623.Bahwa pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang telah pula menggelar sidang mediasi yang dihadiri semuapihak termasuk Tergugat dan pada tanggal 23 Mei 2013 Mediatormengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/2926/HISyaker tertanggal 14Juni 2013 jo Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialtanggal 25 Juni 2013. pada pokoknya sebagai berikut:1. Agar pihak perusahaan PT Royal Standard mempekerjakan kembalipekerja Sdr.
Put Nomor 98 PK/Padt.SusPHI/2016 memenuhi ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 232/MEN/2003 oleh karenanya haruslah dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dengansegala akibat hukumnya;12. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugatdengan tanpa syarat apapun terhitung sejak diputusnya perkara a quo;13.
Put Nomor 98 PK/Padt.SusPHI/201616.17.Bahwa BUKTIP.4 berupa Surat Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang Nomor 568/3790/HISyaker tanggal 28 Desember2012 ditujukan langsung kepada Tergugat (PT Royal Standard)Tergugat merupakan perusahaan Industri Barang dari Kertas danPapan Kertas Lainnya dengan KBLI 1709 dan masuk dalam KelompokUpah UMKU sebesar Rp2.100.000,00;Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (TurutTergugat) merupakan satusatunya Instansi yang diamanatkan olehUndang
Put Nomor 98 PK/Padt.SusPHI/2016perundingan yang menyatakan perundingan telah gagal sesuairumusan Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor Kep.232/Men/2003;d. Bahwa dengan demikian mogok kerja tidak akibat gagalnyaperundingan sehingga tepat menyatakan mogok dari tanggal 27Februari 27 Mei 2013 tidak sah.
Register : 31-01-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 27/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 2 Juni 2020 —
Tergugat:
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
162 — 96
Tergugat:
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
162 — 96
Tergugat:
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATKepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Barat. Keputusan Plt.
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Barat memuat dengan jelas pihak yangdituju, yaitu Ainayati Liauw B.Sc. (Penggugat);Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 27/G/2020/PTUNJKTc. Keputusan Plt. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Barat jelas ditetapkan oleh Plt.
Kepala SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Baratsebagai pejabat Penerima Mandat oleh Tergugat yaitu Kepala SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Baratselaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan yang berada di lingkunganeksekutif; dand. Keputusan Plt.
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat tidak sesuai denganprosedur undang undang ketenagakerjaan;V.
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat tentang PemutusanHubungan Kerja atas nama Aijnayati Liauw B.Sc.
Register : 25-07-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 195/B/2016/PT.TUN.JKT Tanggal 14 September 2016 — .;
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;
43 — 20
43 — 20
.;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;
., warga negara Indonesia, pekerjaanAdvokat, beralamat kantor di Jalan Kapi Saraba IX.D.10Nomor 39 Mangliawan, Malang, berdasarkan SuratKuasa Substitusi tertanggal 15 Juni 2016 untukselanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT/PEMBANDINGHIm.1 dari 7 hlm.Putusan No.195/B/2016/PT.TUN.JKT.MELAWANPENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERALPEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAANKEMENTERIAN TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan
Register : 03-12-2021 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 413/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn Tanggal 6 April 2022 — SUMBER KARINDO SAKTI
2.DITJEN BINWASNAKER dan KKK
2.DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINWASNAKER
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
66 — 30
2.DITJEN BINWASNAKER dan KKK
2.DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINWASNAKER
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
66 — 30
SUMBER KARINDO SAKTI
2.DITJEN BINWASNAKER dan KKK
2.DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINWASNAKER
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Register : 23-09-2008 — Putus : 23-12-2008 — Upload : 23-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 151/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 23 Desember 2008 — Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi Dan Umum Polypet Karyapersada-Polyprima Karyareksa (PUK SP KEP POLYPET-POLYPRIMA);Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI Dan JSK) Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
106 — 45
106 — 45
Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi Dan Umum Polypet Karyapersada-Polyprima Karyareksa (PUK SP KEP POLYPET-POLYPRIMA);Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI Dan JSK) Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
KEP.16/MEN/2001tentang Tata Cara PencatatanSerikat Pekerja/Serikat Buruh,dalam hal ini tercatat padaKantor Dinas Tenaga Kerja Cilegondengan Nomor Pencatatan2.21/OP.SP.KEP/DFT/04/X/XXVII11/2002 dan SuratKeputusan Dewan Pimpinan CabangFederasi SP KEP Kota Cilegontentang Pengesahan Pengurus PUK SPKEP Polypet Karyapersada Polyprimakaryareksa, untuk selanjutnyadisebut sSebagai ...... a ceceeeeeeeeeeeeeeenesPENGGUGAT ;LAWANDIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DANJAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (
DIRJEN PHI DAN JSK)DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Kavling51, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada1.
;Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor151/G/2008/PTUN JKT.Kesemuanya Pegawai Negeri Sipilpada Direktorat Jenderal PembinaanHubunganIndistrial Dan JaminanSosial Tenaga Kerja DepartemenTenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia , berdasarkanSurat Kuasa Khusus NomorB.357/PHIJSK/X1I/2008 tertanggal 3Nopember 2008 untuk selanjutnyadisebut SEDOGAl ewe umm temas saemeTERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telahmembaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor:
PolypetKaryapersada dengan Nomor : 009/BOD/PKP/VII/08tanggal 25 Juli 2008, Dalam poin 2 surattersebut dengan tegas menyatakanee dan Perusahaan telah menandatanganiPerjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tanggal 25Juni 2008 dan telah didaftarkan padaDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl(No.KEP.72/PHIJSK/PKKAD/2008..., (Bukti P noBahwa Gugatan diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal25 September 2008.
(Bukti P no 5).Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008, pihak PT.Polypet Karyapersada secara sepihak menyatakanHalaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor151/G/2008/PTUN JKT.perlakudaristruktuKaryapeanggotakhususnlokasiKaryapediri tidak memiliki hubungan hukum lagi denganPENGGUGAT, serta telah menandatanganiPerjanjian Kerja Bersana dengan pihak lain danterdaftar pada Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl berdasarkan Surat KeputusanTERGUGAT Nomor KEP.72/PHIJSK/PKKAD/2008.
Register : 07-06-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn Tanggal 12 Juni 2017 — - MUHAMMAD YUNUS (PENGGUGAT)
- KOPERASI SERBA USAHA BERKAH AMANAH, sebagai Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Pekerja/Buruh (TERGUGAT I)
- KOPERASI KARYAWAN KENDALI SUKA, sebagai Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Pekerja/Buruh (TERGUGAT II)
- PT. COCACOLA AMATIL UNIT OPERATION MEDAN, sebagai Perusahaan Pemberi Kerja (TERGUGAT III)
35 — 8
35 — 8
- MUHAMMAD YUNUS (PENGGUGAT)- KOPERASI SERBA USAHA BERKAH AMANAH, sebagai Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Pekerja/Buruh (TERGUGAT I)- KOPERASI KARYAWAN KENDALI SUKA, sebagai Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Pekerja/Buruh (TERGUGAT II)- PT. COCACOLA AMATIL UNIT OPERATION MEDAN, sebagai Perusahaan Pemberi Kerja (TERGUGAT III)
KOPERAS SERBA USAHA BERKAH AMANAH, sebagai PerusahaanPengerah Jasa Tenaga Pekerja/Buruh, yang beralamat JI. KL. Yos Sudarsokm. 14 Simpang Martubung, Selanjutnya disebut sebagai ....TERGUGAT I.2. KOPERASI KARYAWAN KENDALI SUKA, sebagai Perusahaan PengerahJasa Tenaga Pekerja/Buruh, yang beralamat di JI.
Register : 24-08-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 230/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn Tanggal 21 Desember 2022 — GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
17 — 16
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
17 — 16
GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Putus : 30-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3297 K/Pdt/2016 Tanggal 30 Januari 2017 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JEMBER cq KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEMBER, dkk
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JEMBER cq KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEMBER, dkk
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il KABUPATENJEMBER cq KEPALA DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI KABUPATEN JEMBER, berkedudukan diJalan Kartini Nomor 2, Kabupaten Jember, diwakili oleh Drs.H. Akhmad Hariadi, M.Si, selaku Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, dalam hal inimemberi kuasa kepada Hari Mujianto, S.H.,M.Si, dankawankawan, Para Pejabat dan Staf pada Bagian HukumSekretariat Kabupaten Jember, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 Maret 2015;2.
Nomor 3297 K/Pdt/201619.20.21.Bahwa demikian pula agar tidak nihil dan siasia perkara ini dan untukmenjamin agar terpenuhinya ganti rugi Penggugat oleh Tergugat dan Il,mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untukmeletakkan sita jaminan (coservatoir beslag dan revindicatoir beslag)terhadap tanah dan bangunan kantor seta barangbarang bergerakTergugat dan Tergugat II yang diantaranya adalah: Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Jember yang terletak
kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijzde);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag danrevindicatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan rumah serta barangbarang bergerak milik Tergugat dan Tergugat II yang diantaranya adalah: Tanah dan bangunan Kantor Dinas Tenaga
Register : 06-01-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 3/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 25 Mei 2022 — Multi Kreasi Digital Indonesia
Tergugat:
Suku DInas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Pusat
98 — 50
Tergugat:
Suku DInas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Pusat
98 — 50
Multi Kreasi Digital Indonesia
Tergugat:
Suku DInas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Pusat
Register : 19-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 42/ B / 2018 / PT.TUN.SBY Tanggal 11 April 2018 — GOSMA FAHANDY vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN dan PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
71 — 24
71 — 24
GOSMA FAHANDY vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN dan PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
. & Partners yang beralamat diJl.Manalagi No. 09 Perbon,Tuban BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2017 ,Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Perkara No.42/B/2018/PT.TUN.SB YMELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATUPINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN, Berkedudukan di JI.Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 32 Tuban .Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada : 1. Nama : ARIF HANDOYO,SH.Jabatan :Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kab.Tuban.2.
Putus : 24-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2569 K/Pdt/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 — DIEN NOVITA, Dkk
Lawan
PT GCL INDO TENAGA, Dkk
Dan
Ny. BARBARA BONARDY BONG, S.H., Notaris di
Singkawang, Dk
76 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIEN NOVITA, DkkLawanPT GCL INDO TENAGA, DkkDanNy. BARBARA BONARDY BONG, S.H., Notaris diSingkawang, Dk
Register : 28-12-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 06-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 269/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 12 Mei 2016 — JASA KALTIM SEKURITI ; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
49 — 39
49 — 39
JASA KALTIM SEKURITI ; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Register : 27-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN MANADO Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mnd Tanggal 28 Februari 2018 — -MEYKE VEYBY TAMBAYONG LAWAN 1.PERUSAHAAN ELSSY BRIDE
2.PERUSAHAAN UD.E.BRIDAL
3.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA
111 — 21
111 — 21
-MEYKE VEYBY TAMBAYONG LAWAN 1.PERUSAHAAN ELSSY BRIDE2.PERUSAHAAN UD.E.BRIDAL3.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA
Putus : 29-07-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/Pdt/2006 Tanggal 29 Juli 2009 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BLITAR; Drs. I NENGAH WINGGA, MM
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BLITAR; Drs. I NENGAH WINGGA, MM
KEPALA DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BLITAR,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 5 Kodya Blitar;2. Drs.
Merekrut Calon Tenaga Kerja (CTK) di Jawa Timur dan sekitarnyayang akan dipekerjakan di Korea Selatan..
persyaratan calon tenaga kerja Indonesia diwilayah operasionalnya..
Bahwa Perusahaan Jasa Tenaga Keja Indonesia (PUTKI) PT.
ALBARAKAH Corp maupun Kantor Tenaga Kerja Wilayah JawaTimur, kemudian uang pembayaran tersebut ditransfer kepada PT.ALBARAKAH Corp di Jakarta.Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 138 K/Pdt/20068.Bahwa setelah merekrut calon Tenaga Kerja Indonesia sejumlah yangdirencanakan sebagaimana surat dari Kepala Balai Antar Negara (AKAN)Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur Nomor : B.122/ w.12/BAN/1996, ternyata PT.
Register : 24-08-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn Tanggal 11 Januari 2023 — GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
21 — 18
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
21 — 18
GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Register : 29-09-2020 — Putus : 17-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Plg Tanggal 17 September 2021 — CAHAYA CINTA KELUARGA
2.Kepala Kepolisian Daerah Sumetara Selatan
3.Menteri Ketenagakerjaan RI
4.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
5.Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
184 — 114
2.Kepala Kepolisian Daerah Sumetara Selatan
3.Menteri Ketenagakerjaan RI
4.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
5.Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
184 — 114
CAHAYA CINTA KELUARGA
2.Kepala Kepolisian Daerah Sumetara Selatan
3.Menteri Ketenagakerjaan RI
4.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
5.Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
Register : 24-08-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn Tanggal 21 Desember 2022 — GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
10 — 10
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
10 — 10
GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA