Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasantersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkansuatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimanamestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanundangundang, dan apakah Pengadilan

PaniteraPanitera Muda Perkara PidanaMACHMUD RACHIMI, SH.MH.NIP : 040 018 310KHUSUSUntuk SalinanMahkamah Agung RIPanitera Muda Pidana KhususSUNARYO, SH.MH.NIP :040 044 338PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenatidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukumtidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, atauPengadilan Negeri telah melampaui

No. 487 K/Pid/2012Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakditerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang

, dan apakah Pengadilan telahmelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndangNo. 8 tahun 1981) ;PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peratuanhukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya,atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas

wewenangnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan danputusannya ;PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULAPENILAIANHASIL PEMBUKTIAN :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya,lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian

Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidakada satupun yang mendukung perceraian ini ;Menimbang, mengenai keberatan ad. 1: bahwakeberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkanberita acara persidangan Pengadilan Agama Tanjungkarangbaik dari jawaban Tergugat maupun keterangan saksi saksiPenggugat telah terdapat fakta rumah tangga Penggugat danTergugat tidak harmonis, bahkan sering terjadi keributandalam rumah tangga iMenimbang, mengenai keberatan ad. 2 : bahwakeberatan ini juga tidak

dapat dibenarkan, ~ karena haltersebut hanya sebagian dari penyebab percekcokan keduapihak perkara, meskipun beberapa alasan tersebut tidakterbukti tapi dari berita acara telah terdapat faktabahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah seringterjadi percekcokan :Menimbang, mengenai keberatan ad. a 8 bahwakeberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena perceraiandapat terjadi atas alasan perselisihan dan pertengkarandengan tidak perlu' melihat siapa penyebab percekcokan,tapi yang perlu dilihat apakah

perkawinan kedua pihakberperkara masih bisa dipertahankan ataukah tidak, halini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 tahun1996 tanggal 18 Juni 1996 ;Menimbang, mengenai keberatan ad. 4: bahwakeberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karenakeberatan ini justru membuktikan ketidak harmonisanrumahtangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkanPenggugat berpaling ke pria lain :Menimbang, mengenai' keberatan ad. 5 dan 6 : bahwakeberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karenaberdasarkan berita

acara persidangan Pengadilan AgamaTanjungkarang Majelis Hakim telah member kesempatankepada keluarga kedua pihak berperkara untuk berupayamendamaikan namun tidak berhasil, hal ini disebabkantelah memuncaknya perselisihan dan ketidakharmonisanantara Penggugat dengan Tergugat ;Menimbang, mengenai keberatan ad. 7: bahwakeberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena yang berhakmenentukan rumah tangga penggugat dan Tergugat adalahPenggugat dan Tergugat sendiri, sedangkan keluarga keduapihak jika bersedia

1. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 25 September 2012 yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Keterangan Raja Negeri Paso tertanggal 26 Nopember 2012 dengan No. 140/145/90/HAT/IX/ 2012 tentang Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah DusunTanusang milik Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Everhardus Pesurnay ( kakek Penggugat ) dan

milik Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III adalahtidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah DusunTanusang milik Penggugat sebagai ahli waris darialmarhumEverhardus Pesurnay dan oleh sebab itu harus dinyatakancacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 25 September 2012yang dilakukan antara Tergugat dengan Tergugat II dan SuratKeterangan Raja Negeri Paso tertanggal 26 Nopember 2012 denganNo. 140/145/90/

HATIIX/ 2012 tentang Surat Keterangan PenguasaanTanah oleh Tergugat II adalah tidak dapat dibenarkan karenaHalaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT AMB26.Zi.28.terdapat/letaknya didalam tanah Dusun Tanusang milik Penggugatsebagai ahli waris dari almarhum Everhardus Pesurnay ( kakekPenggugat dan oleh sebab itu harus dibatalkan dan dinyatakan cacathukum tidak mempunyai kekuatan berlaku.Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II yang diperolehdari Tergugat adalah tidak dapat

dibenarkan/tidak sah dan oleh sebabitu harus dinyatakan batal dan atau dinyatakan cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan mengikat secara hukum.Bahwa penguasaan atas tanah oleh Tergugat dan Tergugat II yangdidasarkan atas perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad) dan/ataudidasarkan atas alas hak yang tidak sah (ilegal), maka baik Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat III, maupun sekalian orang yang mendapat hakdari padanya harus dinyatakan batal dan atau dinyatakan cacat hukum dantidak mempunyai

Majelis Hakim PengadilanTinggi Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini Berpendapat lainMohon Putusan Yang Seadil adilnya.Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembandingtersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, yang padapokoknya menyatakan :1.Bahwa Memori Banding dari Para Pembanding point 1 adalahsangat tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampinkan oleh YangMulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadli perkara inikarena:1.

Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 25 September2012 yang dilakukan antara Tergugat dengan Tergugat II dan SuratHalaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT AMB10.11.Keterangan Raja Negeri Paso tertanggal 26 Nopember 2012 dengan No.140/145/90/HAT/IX/ 2012 tentang Surat Keterangan Penguasaan Tanaholeh Tergugat Il adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan karenaterdapat/letaknya didalam tanah DusunTanusang milik Penggugatsebagai ahli waris dari almarhum Everhardus Pesurnay

menurut ketentuan UndangUndang,dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;PENGADILANTINGGI TELAH TEPAT :bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peratuan hukumtidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang atau

Pengadilan Tinggitelah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun1981);PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT :Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukumtidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, atau Pengadilan Negeritelah melampaui batas

wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal253 Kitab UndangUndang ukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun1981);JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFactie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;Hal. 10 dari 8 hal.

dibenarkan, oleh karena tidakmenyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;PENGADILANTINGGIMENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGANPENGADILAN NEGERI :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena PengadilanTinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan NegeriHal. 11 dari 8 hal.

, dan apakah Pengadilan telah melampauibatas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun 1981);NOVUM:Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebutbaru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakannovum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi ;SUMIER:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksasecara biasa atau secara

No. 839 K/Pid/2010Kartayasa, SH.MH. berpendapat bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapatdibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa dapat dibenarkan Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikanputusan judex facti merupakan putusan bebas tidak murni karena JaksaPenuntut Umum dapat mengemukakan alasan tentang letak tidak murninyadaripada putusan judex fakti tersebut, yaitu judex facti salah menafsirkanketerangan saksi yang tidak didukung keterangan saksisaksi lain sebagaiketerangan yang tidak dapat

dibenarkan sebagai alat bukti, sehinggaTerdakwa harus dibebaskan.

yang dimaksud dalam pasal253 Kitab UndangUndang ukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun1981) ;JUDEX FACTIE TELAH TEPAT : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFactie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULAPENILAIANHASIL PEMBUKTIAN : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pulakeberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian

karena tidakmenyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGANPENGADILAN NEGERI : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena PengadilanTinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negerisebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggiberpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;TIDAK MERUPAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI : Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

No. 839 K/Pid/2010Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebutbaru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakannovum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi ;SUMIER:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksasecara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untukmenentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalamperkara ini ;MODEL A :Menimbang, bahwa

No. 389 K /TUN/ 2008agar kepada Termohon Kasasi dihukum untuk membayar semua biayadalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ad. 1 s/d ad.6 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenamerupakan pengulangan dalildalil yang sudah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex facti yaitu bahwa obyekgugatan sifatnya einmalig dan bukan merupakan obyek sengketa Tata UsahaNegara ;Menimbang, bahwa

:Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal manatidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenanganatau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya

Il:Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaianhasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, keberatanserupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi3NOVUM :Hal. 8 dari 7 hal. Put.

No. 389 K /TUN/ 2008Menimbanb, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatantersbut tidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkat pertamamaupun pada pemeriksaan tingkat banding (novum) dan tidaklah padatempatnya untuk diajukan pemeriksan dalam tingkat kasasi ;PENGULANGAN FAKTA :Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakanpengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagidipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung

;TEPAT :Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Yudex facti tidak salahmenerapkan hukum ;IRRELEVANT :Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu tidakmengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);Hal. 9 dari 7 hal.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah menyalah gunakan memberikan hak plaatsvervulling" atas ibu, dimana si anak (tergugat dalamkasasi/penggugat asal) mengisi kedudukan ibunya;7, Gugatan atas waris tidak terkena daluwarsa;Menimbang :mengenai keberatan ad. 1: ;bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena PengadilanTinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum;. mengenai keberatan ad. 2:bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Undangundang Darurat No. 1 tahun 1950 jo Undangundang

Darurat No, 11 tahun 1955 yang masih berlaku dan tidak bertentangandengan Undangundang No. 14 tahun 1970, memperkenankan pemeriksaan dan pemutusan perkara dalam tingkat banding oleh HakimTungegal:180mengenai keberatankeberatan ad, 3 dan 6 :bahwa keberatankeberatan ini juga tidak dapat dibenarkan,karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum.Hukum Adat Sasak memungkinkan ahli waris yang demikian denganpenggantian tempat (plaatsvervulling);mengenai keberatan ad. 4 :bahwa keberatan

ini pula tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 5 Nopember 1976 tidak ada kesalahan tentang obyek sengketa yang disita dan sesuai dengan suratketerangan No. 869/1/10/76 yang dibuat oleh Kepala Ipeda PengenaanMataran tanggal 26 April 1976;mengenai keberatan ad, 5 :bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum.

Pada sidang tanggal2 Nopember 1976 para pihak belum meminta keputusan (lihat beritaacara. tanggal 9 Nopember 1976 hal. 9), lagi pula untuk kepentinganpenyempurnaan buktibukti dapat saja sidang dibuka kem bali;mengenai keberatan ad. 7 :bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena tidakmengenai apa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini(irrelevant);Menimbang, bahwa terlepas dari keberatankeberatan kasasi yangdiajukan oleh penggugatpenggugat untuk kasasi tersebut menurut pendapat

menyelesaikan perkara ini tidakmenggunakan azas praduga tidak bersalah karena hanyamendengarkan keterangan sepihak dan mendasarkanputusan pada keterangan Penggugat/Terbanding yangmenyatakan bahwa ia tidak mau lagi bersuamikanTergugat/Pembanding; Bahwa yang dijadikan alas angugat cerai tidak sesuai dengan kenyataan, hanyarekayasa mengikuti rasa egois dan emosi sesaat, dansemua tuduhan yang ditujukan kepadaTergugat/Pembanding adalah bohong/fitnah ;Menimbang, mengenai keberatan ad.l : bahwa keberatanini tidak dapat

dibenarkan, karena berdasarkan beritaacara persidangan Pengadilan Metro nomor19/Pdt.G/2007/PA.Mt tanggal 02 Agustus 2007 ~=secarafactual Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quotelah member kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untukmengajukan bukti bukti maupun saksi saksi, tetapi justruTergugat/Pembanding yang tidak mau mengajukan buktiataupun saksi meskipun telah diberi kesempatan untukMenimbang, mengenai keberatan ad. 2: bahwakeberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena ketentuanpasal 145

Pasal Date ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang justrumengharuskan mendengar keterangan saksi yang berasaldari keluarga atau orang orang yang dekat dengan keduabelah pihak berperkara ( Lex specialis drogat' lexgeneralis ) ; Menimbang, mengenai keberatan ad. 3: bahwakeberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena dengandiperbolehkannya saksi dari keluarga sebagaimanadipertimbangkan diatas, maka ibu kandungPenggugat/Terbanding telah didengar keterangannya sebagaisaksi dan untuk memenuhi

mengambilsumpah ibu kandung Penggugat/Terbanding tersebut sebelumyang bersangkutan memberikan kesaksiannya sebagaimanaternyata dalam berita acara persidangan Pengadilan AgamaMetro nomor : 19/Pdt.G/2007/PA.Mt tanggal 02 Agustus2007 sehingga dengan demikian dalam perkara a quo telahdiperiksa dua orang saksi dan kedua saksi tersebut padapokoknya menyatakan bahwa= antara kedua belah pihakberperkara sudah tidak harmonis lagi ;Menimbang, mengenai' keberatan ad. 4 dan 5bahwa keberatan ini, juga tidak dapat

dibenarkan, karenasecara factual Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quotelah mendengarkan keterangan kedua belah pihakberperkara dan keduanya telah diberi kesempatan untukmembuktikan kebenaran dalilnya masing masing sebagaimanaternyata dalam berita acara persidangan perkara a quo ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, lagi pula putusan Pengadilan Agama atas dasar apayang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapatPengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan TinggiAgama

tidak dibenarkandiakui oleh sebahagian besar ahli waris Lai Kalua dan disamping itu tak adasurat kuasa dari semua ahli waris almarhum Lai Kalua kepada comite 7 ;7, bahwa alat buktl tergugat dalam kasasi tidak syah karena tidak dikuatkandengan keterangan saksi ;8. bahwa sawah To'Salu sejak tahun 1947 telah dikuasai oleh penggugatuntuk kasasi dan saudarasaudaranya dimana tidak ada ganggugan selama 25tahun dari tergugat dalam kasasi ;Menimbang;mengenal keberatan ad. 2 : :bahwa keberatan ini tidak dapat

dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum ; .mengenai keberatan ad. 2 dan 6 :bahwa keberatankeberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerikszan dalam tingkatkasasi karena pemeriksaan dalam: tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakdilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan. hukum, sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 18

Undanguadang Mahkamah Agung Indonseia Undangundang No.1 tahun 1950) ;mengenai keberatan ad. 3 :bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan kerena hal itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ind ;mengenai keberstan ad. 4, 5 dan 7 :bahwa keberatankeberstan ini pula tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatankeberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian danseperti yang telah dipertimbangkan

diatas keberatan serupa itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan tingxat kasasi ;mengenal keberatan ad. 8:bahwa demikian pula keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena lamanyamengusahai. tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak menggarap dan tidakmengakibatkan hilangnya hak milik orang Jain atas tanah itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi puladari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Makassar dalamperkara ini bertentangan dengan hukum

:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Il:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenaipenilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas,keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalamtingkat kasasi ;NOVUM :Menimbang, bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karenakeberatan tersbut tidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkatpertama maupun pada pemeriksaan tingkat banding (novum) dan tidaklahpada tempatnya untuk diajukan pemeriksan dalam tingkat kasasi ;PENGULANGAN

No. 1552 K/Pdt/2003Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanyamerupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagidipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ;TEPAT :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam putusannya sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku;TEPAT + PHPBahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam putusannya sudah tepat yaitu tidak

dibenarkan, karena keberatan itutidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini(irrelevant);AMBIL ALIH PERTIMBANGAN TK.

:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggibeeeeeeee berwenang mengambil alin Putusan Pengadilan Negeri ............. yangdianggapnya telah tepat dan benar serta dijadikan sebagai pertimbangansendiri;Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 1552 K/Pdt/2003

Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena tidakmempertimbangkan asal usul status kepemilikan atas tanah obyek sengketa atas namaSutikno Mailoa oleh karena itu proses peralihan hak atas tanah kepada TermohonKasasi/Tergugat I harus dinyatakan tidak sah dan tidak merugikan para PemohonKasasi/para Penggugat ;Menimbang :Bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai keberatankeberatanad. 1,2, 3:bahwa keberatankeberatan ini tidak dapat

dibenarkan, karena mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalamtingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui bataswewenang ..........wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan

I:Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan

II:Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaianhasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, keberatanserupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkatkasasi ;NOVUM :Menimbanb, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karenakeberatan tersbut tidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkatpertama maupun pada pemeriksaan tingkat banding (novum) dan tidaklahpada tempatnya untuk diajukan pemeriksan dalam tingkat kasasi ;PENGULANGAN

FAKTA :Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakanpengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagidipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ;TEPAT :Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Yudex facti tidaksalah menerapkan hukum ;11IRRELEVANT :Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu tidakmengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.Direktur

No. 1865 K/Pid.Sus/2009PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemerisaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturanhukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak

batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal253 Kitab UndangUndang ukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun1981) ;JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFactie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;Hal. 8 dari 6 hal.

No. 1865 K/Pid.Sus/2009PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULAPENILAIANHASIL PEMBUKTIAN :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pulakeberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu

dibenarkan, oleh karena tidakmenyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGANPENGADILAN NEGERI :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena PengadilanTinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negerisebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan TinggiHal. 9 dari 6 hal.

yang dimaksud dalam pasal 253 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;NOVUM:Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebutbaru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakannovum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi ;SUMIER:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksasecara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untukmenentukannya, dengan mengingat

No. 1661 K/Pid/2011PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN : bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemerisaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturanhukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak

No. 1661 K/Pid/2011PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT : Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukumtidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, atau Pengadilan Negeritelah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal253 Kitab UndangUndang ukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun1981) ;JUDEX FACTIE TELAH

TEPAT : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFactie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIANHASIL PEMBUKTIAN :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pulakeberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan

No. 1661 K/Pid/2011Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun1981) ;TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGAN PENGADILAN NEGERI : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena PengadilanTinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi

, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;NOVUM:Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebutbaru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakannovum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi ;SUMIER:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksasecara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untukmenentukannya

menurut ketentuan UndangUndang,dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT :bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peratuan hukumtidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang atau

No. 1012 K/Pid/2010Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFactie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULAPENILAIANHASIL PEMBUKTIAN :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pulakeberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan

ketentuan Undangundang, dan apakah Pengadilan telahmelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam asal 253Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun 1981)TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakmenyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGANPENGADILAN NEGERI :Hal. 11 dari 8 hal.

No. 1012 K/Pid/2010Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena PengadilanTinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negerisebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggiberpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;TIDAK MERUPAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI : Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatantersebut tidakmerupakan dasar hokum untuk kasasi, karena tidak berkenaandengan tidak diterapkan suatu

dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi ;SUMIER:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksasecara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untukmenentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalamperkara ini ;MODEL A :Menimbang, bahwa terlepas dari keberatankeberatan kasasi yang diajukanoleh Jaksa/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akanmembatalkan utusan Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi telah salahmenerapkan

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasantersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu. kenyataan, alasan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakditerapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan

Terdakwaberpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;Alasan kasasi Terdakwa angka 1 , 2 tidak dapat dibenarkan, bahwameskipun tempat terjadinya tindak pidana ( Locos deliet ) di wilayahHal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 740 K/Pid.Sus.LH/2017hukum Pengadilan Negeri Kalianda yaitu di wilayah perairan Pulau TegalDesa Gebang Kec. Padang Cermin Kabupaten.

Sehingga dari segi proses pemeriksaan perkara akanlebih cepat dan efisian apabila perkara a quo diperiksa dan diadili diwilayah hukum Pengadilan Negeri tanjungkarang.Alasan keberatan Terdakwa angka 3 tidak dapat dibenarkan karenaTerdakwa selama pemeriksaan mulai di Pengadilan NegeriTanjungkarang maupun di Pengadilan Tinggi tidak dilakukan penahanan,sehingga Pengadilan tidak perlu menyatakan Terdakwa tetap ditahan.Bagaimana mungkin menyatakan Terdakwa tetap ditahan menyatakanTerdakwa tetap ditahan

sedangkan faktanya Terdakwa tidak ditahan.Alasan keberatan angka 4, 5 , 7 tidak dapat dibenarkan tidak dapatdibenarkan karena hal ini merupakan penilaian fakta yang telahdipertimbangkan dengan tepat oleh Judex FactiAlasan keberatan angka 6 mengenai penerapan ketentuan Kep.

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan ; Terdakwaadalah bagian dari pelaksanaan perkerjaan yang menimbulkan terjadinyaHal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 740 K/Pid.Sus.LH/201713.14.15.16.17.pelanggaran baku mutu air laut.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biayaperkara sesuai dengan peraturan atau perundangundanganyang berlaku;Putusan Nomor: 881/Pdt.G/2014/PA.BkI, Halaman 2 dari 6Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telahditetapkan, Penggugat hanya hadir pada persidangan pertama Saja,sedangkan pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernahlagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut

hukum,demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidakmenyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ataupunmengirim surat tanggapan, meskipun Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menuruthukum pula ;Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan ketiga biayaperkara telah habis, maka Majelis Hakim menunda persidangan untukmenegur Penggugat agar supaya membayar kekurangan biayaperkara ;Menimbang, bahwa kemudian kepada Penggugat telahdikirimkan

ringkasnya, Majelis Hakim menunjukBerita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang takterpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAPutusan Nomor: 881/Pdt.G/2014/PA.BkI, Halaman 3 dari 6Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai di muka ;Menimbang, bahwa Penggugat hanya hadir pada persidanganpertama saja, dan pada persidangan selanjutnya Penggugat tidakpernah lagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut tanpa ada alasan yang dapat

dibenarkan menuruthukum, demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadapmeskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa adaalasan yang dapat dibenarkan menurut hukum pula ;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran kedua belah pihakmenyebabkan habisnya biaya perkara sehingga Majelis Hakimmemandang perlu untuk menegur Penggugat agar Ssupaya membayarkekurangan biaya perkara ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca suratteguran yang ditujukan kepada penggugat dari Panitera PengadilanAgama

Hukum Acara Pidana.Keberatan pemohon kasasi terhadap penolakan PengadilanTinggi terhadap permintaannya agar pemeriksaan perkaranya ditunda dulu dengan memerintahkan kepada saksi untuk mengajukan gugaian kepada Pengadilan Negeri,tidak dapat dibenarkan karena tidak ada persoalan prayudisial (praejudicieel geschil) Putusan Mahkamah Agung tgl. 16 12 1980 No. 336 K/Kr/ 1980,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai

tentang halikhwal dan dengan cara bagaimana perbuatan itudilakukan oleh tertuduh, bila tidak, menjadi alasan batalnya surat tudulian itu,Thx 5. bahwa dari suratsurat pembayaran pajak Ipeda sejak tahun1968 sampai tahun 1978 ternyata bahwa pembayaran pajak atas tanahpekarangan tersebut adalah atas nama tertuduh sebagai pemilik danlaatste bezitter atas tanah itu.Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai keberatan ad 1 dan ad 5 :bahwa keberatan tersebut tidak dapat

dibenarkan, oleh karena keberatan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasihanya berkenaan dengn tidak dilaksanakan peraturan hukum atau adakesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut Undangundang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undangundang Mahkamah AgungIndonesia (Undangundang

No. tahun 1950).mengenai keberatan ad 2 :bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena andaikata haltersebut betul akan tetapi tidak berkenaan dengan perkara ini.mengenai keberatan ad, 3 :bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak merupakan persoalan prayudisial (praejudicieel gesehil).mengenai keberatan ad 4 :bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tuduhantuduhan telah memenuhi syaratsyarat dalam pasal 250 ayat (4) HI.

dibenarkan, karenapembagian~ tersebut hanya berlaku dalam kewarisan,sedangkan perkara a quo adalah pembagian harta bersamayang ketentuannya telah diatur pada Pasal 37 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi HukumIslam, yaitu harus dibagi dua yakni seperdua bagianuntuk Penggugat/Terbanding (Ex istri) dan seperduabagian untuk Tergugat/Pembanding (Ex suami), olehkarena itu dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkansebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusa n;Menimbang, bahwa mengenai

dibenarkan karena didalam Berita Acara Persidangan/Pemeriksaan Setempattidak pernah terungkap, juga dalam kontramemori bandingPenggugat/Terbanding membantah bahwa dirinya tidakpernah menguasai harta bersama tersebut kecuali 4(empat buah kulkas), adapun Penggugat/Terbandingmengangkut isi rumah bukan maksud untuk menguasainyatetapi hanya untuk mengamankan barang barang tersebut.Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding padapoint (3), tidak dapat dibenarkan karena dalam faktamasing masing pihak

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembandingmasih tinggal hidup bersama.Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembandingpada point (5) tidak dapat dibenarkan, karena keberatantergugat tersebut tidak didukung dengan bukti bukti,yang dalam Berita Acara Persidangan mengenai tanggapanTergugat/Pembanding atas keterangan saksiPenggugat/Terbanding yang ke dua (Udin Kaku) telahditanggapi bahwa mengenai sepeda motor Merek Suzukismash tersebut, didalilkan dibeli secara cicilan selamatiga tahun (36 bulan),

dibenarkan karena di dalam Berita AcaraPemeriksaan tidak pernah terungkap dan dipermasalahkanoleh Tergugat/Pembanding di persidangan, dan maksudkeberatan keberatan tersebut tidak jelas, danihaltersebut telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding didalam kontramemorinya bahwa semuanya itu adalah tidakbenar.Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembandingpada point (7) tidak dapat dibenarkan karena apa yangtelah dipertimbangkan dan yang dimaksud dalam putusanTingkat Pertama tersebut adalah bahwa pihak

yangberperkara masing masing mendapat seperdua bagian atasseluruh harta bersama, baik yang dikuasaiPenggugat/Terbanding maupun yang dikuasai oleh13Tergugat/Pembanding, terlepas dari siapa yang lebihbanyak menguasai atas harta bersama tersebut.Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembandingpada poin(8) tidak dapat dibenarkan, karena disampingtelah dibantah oleh Penggugat/Terbanding di dalamkontra memori bandingnya, juga andaikata hal itu benarterjadi, tetap tidak dapat dijadikan alasan untukmenggugurkan

No. 1765 K/Pid.Sus/2010Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepadakayakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenarandengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian ConvectionIntime.

tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFactie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULAPENILAIANHASIL PEMBUKTIAN : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pulakeberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam

tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturanhukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undangundang danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIANHASIL PEMBUKTIAN : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

No. 1765 K/Pid.Sus/2010Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun 1981)TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakmenyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGANPENGADILAN NEGERI : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena PengadilanTinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negerisebagai pertimbangan Pengadilan

, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;NOVUM:Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebutbaru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakannovum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi ;SUMIER:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksasecara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untukmenentukannya

melainkan Kepala Desa jangharus bertanggung djawab;3, bahwa mengenai saksi2 jang diadjukan oleh tergugat dalam kasasi jangmenjatakan bahwa mereka tidak tahu tentang perkara ini adalah bohong,karena mereka jang membatja dan menandatangani surat perdjandjiandjualbeli tersebut;4. bahwa tergugat dalam kasasi teah meninggal dunia sebelum perkara inidiputus oleh Hakim Pengadilan Negeri dan perkara ini selandjutnja diteruskan oleh menantunja; ,Menimbang:mengenai keberatan sub 1.bahwa keberatan ini tidak dapat

dibenarkan, karena bertentangan dengan kenjataan, bukanlah menurut surat pemberitaan. sidang Pengadilan Negeri,djustru djualbeli itu disangkal oleh tergugat dalam kasasi, semula penggugat asli, dan dikatakan olehnja bahwa tanah itu hanja disewa sadja;mengenai keberatan sub 2.bahwa keberatan ini djuga tidak dapat di benarkan, karena djuga bertentangan dengan kenjataan, dari sebab menurut surat pemberitaan sidangPengadilan Negeri, Kepala Desa jang. telah. didengar sebagai. saksi, meneyangkan bahwa

surat djualbeli itu oleh penggugat untuk kasasi (tergugatasli)sfdisodorkan kepadanja uritok ditandatattgant sebugai wiengetdhui sadja, tanpa menghadapnja para pihak dihadapannja, hal mana ia turut karena penggugat untuk kasasi adalah seorang Mantri Polisi, tetapi tidak lama kemudiania mendengar dari tergugat dalam kasasi bahwa tidak benar ia telah mendjualtanah sengketa ini kepada penggugat untuk kasasi;mengenal keberatan sub 3.bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itumengenai

penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatukenjataan, dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhisjarat2 jang diwadjibkan oleh Undang2 atau karena kesalahan mengetrapkanatau karena melanggar peraturan2 hukumj jang berlaku sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;mengenai keberatan sub 4,bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan karena meskipun tergugat

dalam kasasi meninggal dunia sebelum perkara diputus, namun menurut pendapat Mahkamah Agung pemeriksaan dan selandjutnja pemutusannjaoleh Pengadilan Negeri perkara ini jang diteruskan oleh para achliwarisnjapenggugatasal dapat dibenarkan;Menimbang bahwa oleh karena demikian, lagi pula dari sebab tidak ternjata bahwa putusan Pengadilan Bawahan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonan kasasi jang diadjukan olehpenggugat2 untuk kasasi tersebut harus ditolak;Memperhatikan