Penggugat:
Baltasar Berek
Agustinus Lisu
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu
Kapolsek Halilulik Kabupaten Belu Di Halilulik

PARA PENGGUGAT;LAWANKEPALA....2KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU, Tempatkedudukan, Jalan Adam Malik, kelurahan Beirafu,Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus2. WILLEM J. DJARAceeeecenenee3. NUR SA'DIYAH, S.Hj2222eeoeoeneKetiganya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat pada Kantor Pertanahan KabupatenBelu, Jalan Adam Malik, Atamabua.

ParaPenggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim telah membacakan isisurat yang diajukan oleh Penggugat untuk diketahui dan dicatat dalam BeritaAcara SidanQ 222 nn nnn nena nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een nnn eeeMenimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Juli2014, Penggugat menyatakan bahwa alasan diajukan permohonanpencabutan gugatan, karena ternyata di atas tanah obyek sengketa belumditerbitkan sertipikat hak atas tanah dan belum pernah dilakukan pengukurantanah oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Belu sebagaimana pengakuan danpernyataan Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melalui Surat Nomor:396/600/V1/2014, tertanggal 26 Juni 2014, Perihal: Gugatan Sengketa TataUsaha N@Q ara) 2 nnn nn nn nnn nnn nen nn nnn nnn nn enna nn nnnn nn nennennnnenanneeMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:(1).

Penggugat:
Hisam Albakir
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Puhuwato

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN., II. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;

;kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatdan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DARMIMARASABESSY, S.H & Rekan, beralamat di Jalan MargondaRaya Nomor 1 B, Depok 16431, Jawa Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Tanggal 20 Juli 2016;Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ParaPenggugat;melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan H.

Mursidi;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaSelatan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan Jalan H. Alwi Nomor 99 Tanjung Barat,Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 3783/1431.74600/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;ll. GUBERNUR PROVINS!

ANAK AGUNG NGURAH EKA WIJAYA vs Kakan Pertanahan Kab. Badung, 2. Gub. Bali;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG,berkedudukan di Jalan Pundak Nomor 7 Denpasar ;2. GUBERNUR BALI, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat,Niti Mandala Renon Denpasar, dalam hal ini memberikankuasa kepada :1. Suryatin Lijaya, SH, Advokat beralamat di JI. HayamWuruk No.184 Denpasar ;2. Suryadarma, SH, Advokat beralamat di JI. CokroaminotoNo. 3347 Uma Anyar Ubung Denpasar ;3. Made Adhy Mustika, SH, Advokat beralamat di JI. SalyaNomor 6 Denpasar ;4. Nengah Laba, SH, Advokat beralamat di JI.

sampai saat ini tetap dikuasai dandikerjakan oleh Penggugat melalui penggarapnya dengan cara terbuka danitikad baik, tanpa pernah ada gangguan dari pihak lain, maka permohonansertifikat tanah tersebut yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugatadalah telah memenuhi persyaratan yang diatur dan ditentukan dalamperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana diatur danditentukan dalam pasal 24 PP No.24/1997 jo. pasal 76 ayat (1) huruf f, ayat (2dan 3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Dan berdasarkan ketentuan pasal 22 PP No.24/1997 jo pasal 61,67 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3/1997, menentukan jika bukti kKepemilikannya sudah tidak ada lagi, dapatdibuktikan dengan penguasaan fisik tanahnya selama dua puluh tahundengan cara terbuka dan beritikad baik serta tidak ada yangmempermasalahkan ;Pelanggaran itu terjadi karena tanah yang diterbitkan sertifikat hak pakaitersebut bukan tanah Negara, melainkan tanah milik Penggugat yang tidakpernah dialihkan

halhal tersebut diatas, maka penolakan permohonanpengakuan/penegasan hak Penggugat, yang diajukan kepada Tergugat padatanggal 19 September 2005 Reg.No.690/2005, Daftar Isian 301No.1948/2005 Daftar Isian 302 No.3243/2005, telah melanggar ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalampasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004, karena Tergugat tidak melaksanakanketentuan undangundang yang diatur dalam pasal 24 P no.24/1997 jo. pasal61, 76 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan

Penggugat yang didaftar padatanggal 19 September 2005, DI 301 No.19484/2005, DI 302 No.3243/2005dan dicoret dari register dengan alasan ada keberatan dari PemerintahPropinsi Bali, yang menyatakan bahwa bidang tanah yang dimohon tersebuttelah terbit SHP No.44, SU No.2160/2001, luas 8.065 m2, dan SHP No.45,$U.2161/2005, luas 8.750 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Bali, sesuaisurat Gubernur Bali tanggal 23 Februari 2006, No.593/1388/Perl. terhadappengumuman data fisik dan data yuridis dari Kantor Pertanahan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU (Tergugat) 2. MARIA MATILDA NURSITI (Tergugat II Intervensi)

Nasional,pada intinya menyebutkan Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalammengelola administrasi pertanahan meliputi pengaturan penggunaan, penguasaandan pemilikan tanah, pengurusan hakhak tanah, pengukuran dan pendaftarantanah dan lainlain yang berkaitan dengan pertanahan, dan dalam melaksanakantugasnya Badan Pertanahan menyelenggarakan fungsi melaksanakan pengurusantersebut dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan; Menimbang, bahwa dengan terbentuknya organisasi

Badan Pertanahanterhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Badan Pertanahan, seluruh pegawaiKeuangan Dan Perlengkapan Direktorat Jenderal Agraria Departemen DalamNegeri dialihkan kepada Badan Pertanahan (vide Pasal 37 Kepres Nomor 26Tahun 1988); 222 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn81Menimbang, bahwa oleh karena organisasi pertanahan sudah terbentukdan tugas pokok Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri telahdialihkan kepada Badan Pertanahan Nasional, maka tugas pokok dari MenteriAgraria adalah

Apabila dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya,maka Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala SeksiPengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.

Pembukuan hak dilakukanberdasarkan keputusan pemberian hak oleh Kepala Kantor Pertanahan dan beritaacara pengesahan.

Karena, sertipikat diterbitkan diatas tanah yang diukur oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Belu,berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi.

ADI SYAIFUDIN LATIEFMELAWAN:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG

Banten 42422,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/SKKTUN/ASR/V/2017,tertanggal 13 Mei 2017;selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, tempat kedudukan diJalan Letnan Jidun Lontar Baru No.5, Lontarbaru, Kec.

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha NegaraObjek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas dikeluarkan atauditerbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Serang.3.

Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturanperundanganObjek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas dikeluarkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan perundangundangan yaitu Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah4.

Entin Suhartini, dikeluarkan di Serang tanggal 9 Juni 2012,ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang,Surat Ukur Nomor 54/Sumurpecung/2012 tanggal 19 Juni 2012. Luastanah 12.237 m2 (dua belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter perseg)i),terletak di Jalan Bhayangkara Rt 008 Rw 03, Kelurahan Sumur Pecung,Kota Serang;(3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3533/Sumurpecung atas namaPemegang Hak: Hj.

Entin Suhartini, dikeluarkan di Serang tanggal 9 Juni 2012,ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, SuratUkur Nomor 54/Sumurpecung/2012 tanggal 19 Juni 2012. Luas tanah 12.237 m2(dua belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di JalanBhayangkara Rt 008 Rw 03, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang.3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3533/Sumurpecung atas nama PemegangHak: Hj. Entin Suhartini, dikeluarkan di Serang tanggal 9 Juni 2012,;4.

SUMARTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Pos Bantuan Hukum AdvokatIndonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, tempat kedudukan diJalan Dr.

Pembanding/Penggugat I : DUMA SARI HUTABARAT
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan
Turut Terbanding/Penggugat VI : BENNY SARI PARULIAN MARBUN
Turut Terbanding/Penggugat IV : NOVA SARI MARBUN
Turut Terbanding/Penggugat II : FITRIANI MARBUN
Turut Terbanding/Penggugat IX : HAJJAH RAYANI MARBUN
Turut Terbanding/Penggugat VII : NELLING MARBUN
Turut Terbanding/Penggugat V : AGUS HASIAN ROHA MARBUN
Turut Terbanding/Penggugat III : NUR

HARJANTO JASIN, DKKM e l a w a nKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG

Surat Kuasa Khusus Nomor : 171/SK/TUN/RSP/VI/2012,tanggal 25 Juni 2012 ; === 202 noe nooselanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;MELAWANKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG,berkedudukan di Jalan Letnan Jidun Nomor 5 Serang ;Diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1. Marwan, S.H. Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Kantor Pertanahan Kabupaten Serang ;2. lin Arsina, S.H. Plt. Kepala Sub Seksi Perkara PertanahanKantor Pertanahan Kabupaten Serang ;3. Herry Tri Cahyono, S.H. Plt.

Kepala Sub Seksi Sengketadan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan KabupatenBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 189/SK36.04/VIV/2012, tanggal 23 Juli 2012 ; === noSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca : nnn nnn nnn nnn nen rn nn cnn ne enc cnn nce nse cecaHalaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 22/G/2012/PTUNSRG1.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN tersebut ;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN

PUTUSANNo. 85 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,berkedudukan di jalan Jend. Besar A.H. Nasution PangkalanMasyhur Medan, diwakili oleh Kuasa Hukumnya :1. Sri Puspita Dewi, SH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa,Konflik da Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan,2.

., Jabatan Kepala Sub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Medan,3. Rotua Noviyanti, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan,4. Ismei Sarjono, SH. MH., Jabatan Staf Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan KotaMedan,5. Reni Yenti, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPada Kantor Pertanahan Kota Medan,Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Medan,Jalan Jend. Besar A.H.

Riama Panggabean (Penggugat)untuk menunda Pelaksanaan Keputusan dan tindak lanjut yangditerbitkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan)yaitu:e Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No:237/600.12.71/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang SuratTergugat yang tidak memproses untuk memproleh hak atastanah terhadap tanah yang terletak di Jalan Karya KasihKelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan JohorKotaMedan seluas lebin kurang 10.000 m2 atas nama Dra.

Oleh karena ituKantor Pertanahan Kota Medan mengumumkandalam harian Waspada tanggal 8 Agustus 2007dengan pengumuman No. 6001426 tanggal 7Agustus 2007, bahwa Surat Keterangan tersebutHal. 13 dari 19 hal. Put.

TengkuMuhammad Erfan tanggal 6 Januari 2004 :Memohon agar Kantor Pertanahan Kota Medan tidak melayani prosespenerbitan sertifikat atas tanah tersebut dengan dasar Grant Sultan No.652.F. Surat Sdr. Mariam br. Sitepu No. 007/MS/II/2007 tanggal24 Februari 2007 :Memohon agar Kantor Pertanahan Kota Medan tidak menerbitkansertifikat diatas tanah tersebut karena masih perkara di PN Medan, yaitu :a. Antara Mariam br. Sitepu dengan PT. Pertamina dalam perkara No. 489/Pdt.G/2004/PNMdn.b.

Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK
Terbanding/Penggugat : ERMAWATI

Formul02/PROKSI01/KIMP U TT U SS A NNomor: 141/B/2019/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadilidan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan EstateMedan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawahini dalam sengketa antara: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, Tempat Kedudukan diKomplek Pemda Sei

;NIP : 1967117 198603 2 001;Pangkat : Penata TK.IIII/d;Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;2. Nama : Lucy Haryani, S.H.;NIP : 19771019200031 2 2008;Pangkat : Penata Muda TK.IIII/b;Jabatan : Kepala Sub Seksi PengendalianPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;3.

Nama : Aman Negoro, SNIP : 19700805 199803 1 004Pangkat : Plit.Kepala Sub Seksi Kepala SeksiSengketa dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;Ketiganya berkewarganegaraan InHalaman 1 dari 9 halaman, Putusan No. 141/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/PROKSI01/KIMdonesia, beralamat kantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak,Jalan Agraria No.1, Komplek Perkantoran Pemda Siak Sei Betung,Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding; MELAWAN:ERMAWATI, warga negara Indonesia

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak berupa Sertipikat HakMilik Nomor : 28/Desa Tualang tertanggal 10 April 1993, surat ukur/gambarsituasi Nomor 392/1993 seluas 12.500Matas nama Hadi Suyanto;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Tualang tertanggal 10 April 1993 suratukur/gambar situasi Nomor 392/1993 seluas 12.500m? atas nama HadiSuyanto;4.

siapapemilik yang sah atas tanah sengketa; Bahwa terhadap sengketa perdata tersebut putusannya belumberkekuatan hukum tetap karena proses upaya hukum sedangberjalan; 29222 22 2222 n nnn nn nnn nnn n nnn nnn e ee bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 28/ Desa Tualang tanggal 10 april1993 atas nama Hadi Suyanto tersebut sekarang dijadikan sebagai obyek Sengketa dalam perkara a quo; bahwa dengan adanya proses upaya hukum di peradilan umumtersebut menurut Hakim Anggota II gugatan Penggugat terhadapKepala Kantor Pertanahan

WILSON GETA VS THERESIA TITILIANY UISAN DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO;

,;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diKomplek Perkantoran Tomang Tol Nomor 14 Lantai 3 Suite302 Jalan Kedoya Raya, Jakarta Barat, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Law Office Gress & Associates,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2017danKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, tempatkedudukan di Jalan Pomorouw Nomor 109, KelurahanTingkulu

Yang digugat oleh Termohonadalah Badan Pertanahan Kota Manado (selanjutnya disingkat BPNManado) (dahulu Tergugat):b. Bahwa dalil dari Termohon adalah karena proses penerbitan SertipikatHak Milik Nomor 346/Sario Utara tidak sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku dan Sertipikat Hak Milik Nomor 85/Sario Utara milikTermohon telah diterbitkan sejak Tahun 1982 sedangkan Sertipikat HakMilik Nomor 346/Sario Utara milik Pemohon baru diterbitkan oleh BPNManado pada tahun 2012;c.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 menentukan bahwaDalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala KantorPertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran danPendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.

Hal ini tentu sajadilakukan terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 332/Sario Utarakarena pada saat itu tanah tersebut masih belum bersertipikat sehinggatidak memiliki surat ukur, setelan adanya pengukuran maka berdasarkanPasal 13 ayat (3) menentukan bahwa:Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:a.

Surat Keterangan Ahli Deany W.J Keintjem, A.Ptnh Selaku Kepala BidangPengukuran Dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Kantor WilayahSulawesi Utara Tanggal 15 Desember 2016:Bahwa sebelum dilakukannya proses pengukuran Pemohon jugasempat menghadirkan Ahli yaitu Deanny W.J Keintjem, A.Ptnh selakuKepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan pada KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara yangtelah menerangkan bahwa:1.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR., II. RUSBIACHIR

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWUTIMUR, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta,Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur;ll.

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171/Desa Asuli, Tanggal 31 Desember 2007, Surat ukur Nomor 00138 Tanggal6 November 2007 Luas 41 1 M2 ( empat ratus sebelas meter persegi) atasnama RUSBIACHIR ;Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Petanahan Kabupaten LuwuTimur mencabut Setipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171/Desa Asuli,tanggal 31 Desember 2007, Surat ukur Nomor 00138 Tanggal 6 November2007 Luas 411 M2 ( empat ratus sebelas meter persegi) atas namaRUSBIACHIR ;Menghukum kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan KabupatenLuwu Timur), berupa :Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171/Desa Asuli, Tanggal 31Desember 2007, Surat ukur Nomor 00138 Tanggal 6 November 2007Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2014Luas 411 M2 (empat ratus sebelas meter persegi) atas namaRUSBIACHIR;3.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, DK

;Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada Manuhutu, Murti & Partners, beralamatdi Jalan Toba Nomor 104, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Tanggal 16 Juni 2013;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:l KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENSUKABUMI, tempat kedudukan di Jalan SuryakencanaNomor 2, Sukabumi;ll. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

, atas nama Ai Suminaryang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;Adapun alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan Pemegang SertipikatHak Milik Nomor 49 yang terletak di Desa Citarik Kecamatan PelabuhanRatu Kabupaten Sukabumi, seluas + 1250 M?

yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumipada tanggal 7 Januari 1978 atas nama Muhamad Ali ZulkarnaenNasution (Penggugat);Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 479 K/TUN/20137. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 800, DesaCitarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, tanggal 10Maret 2003, Surat Ukur Nomor 160/Citarik/2003 tanggal 15 Januari 2003,seluas 1.090 M?

yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumipada tanggal 7 Januari 1978 dengan Gambar Situasi Nomor 5 Tanggal 4Januari 1978 atas nama Muhamad Ali Zulkarnaen Nasution yang dimilikioleh Penggugat;9. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) wajib menentukan danmengatur setiap orang ataupun orang perorang dan atau badan hukummengenai perbuatan hukum tentang tanah;10.

Bahwa jelas Termohon Kasasi telah salah dalam membuat SertipikatHak Milik Nomor 800 sebagai obyek sengketa ini, mestinya harus cermatdan teliti, sampai kKapanpun data pertahanan tidak akan hilang dalampengarsipan di Kantor Pertanahan;7. Bahwa adanya unsur kesengajaan atau tidak adanya kesengajaanadalah samasama suatu kesalahan yang dibuat oleh Termohon Kasasi dan berakibat merugikan Pemohon Kasasi.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA., II. H. ARDIANSYAH., SE;

., M.H & Associates di Jalan Haji Ikap No.23, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2013;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, tempatkedudukan di Jalan D.I.

Ardiansyah, Penerbitan Sertifikat tanggal 03 April2009;3 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor :07/520.1.42/2009 An. H.

H.Ardiansyah dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka RayaNomor : 07 / 520.1.42 / 2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang pemberian hakmilik atas tanah an. H.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor07/520.1.42/2009 An. H. ARDIANSYAH, SE, tentang Pemberian Hak MilikAtas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009 ;6.

Ardiansyah adalah berasal dari prosestransaksi yang sah yang berada dalam lingkup hukum perdata yakni : Akta JualBeli Nomor 14/2009, tanggal 08 Januari 2009 ; mengenai pengoperan dan pelepasanhak atas tanah SHP Nomor: 465/Pahandut., SU/Gambar Situasi Nomor : 630/1995seluas 1.413 M; yang kemudian dimohonkan peningkatan status haknya olehTergugat II Intervensi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, yangkemudian disetujui berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPalangka Raya

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI., II. ALIDUA;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI,tempat kedudukan di Jalan Kaloso, Nomor 12, KM 15, DesaSidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;ll.

yangsebenarnya;Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara denganmenerbitkan Sertifikat tersebut sangat merugikan Kepentingan Penggugatdan bertentangan dengan AsaAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaituasas bertindak cermat dalam artian Tergugat dalam menerbitkan Sertifikatharus memperhatikan, mempelajari dan meneliti Kebenaran tentang datafisik dan data yuridis serta alas hak yang sah di jadikan dasar pernerbitanSertifikat, sehingga Tergugat telah melanggar Peraturan Perundangan diBidang Pertanahan

perlindungan hukum karena telah menggarapserta menguasai secara fisik dari tahun 1969 sampai saat ini;Bahwa demikian juga dengan prosedur penerbitan Sertifikat ObjekSengketa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Paluhalaman 33 alinea ke 3 untuk jelasnya dapat dikutip: Menimbang, bahwaberdasarkan bukti T1 dan T.Il.Int1 serta berpedoman Pasal 10 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,maka Majelis berpendapat baik buku tanah (Vide Bukti T1) tanpa capKantor Pertanahan

Kabupaten Donggala dan Sertifikat Objek Sengketa aquo (Vide Bukti T.II.Int.1) mengenai Pembukuannya tanpa tanda tanganKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala serta cap KantorPertanahan Kabupaten Donggala jelas bertentangan dengan Pasal 10 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah, sehingga Sertifikat Objek Sengketa a quo secara prosedur cacatyuridis, adalah pertimbangan yang tepat dan benar sehingga beralasanhukum Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa a quo harus

Sianipar
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Turut Terbanding/Penggugat V : Lisbet Br. Sianipar
Turut Terbanding/Penggugat III : Ernawati Br. Sianipar
Turut Terbanding/Penggugat VI : Hotmawati Br. Sianipar
Turut Terbanding/Penggugat IV : Herlina Br. Sianipar
Turut Terbanding/Penggugat II : Deliana Br. Sianipar

Penggugat:
IKRAMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA

;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Konsultan Hukum Pada Kantor hukum LAW FIRM RAM &PARTNERS, beralamat di Jalan Caturwarga No 13, Kota Mataram,Provinsi NTB;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA;Berkedudukan di Jalan Lintas SumbawaBima, Kecamatan WohaKabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:1.

Nurdin Muhamad Said,Penggugat langsung mengajukan surat keberatan permohonanpembatalan sertifikat hak milik atas tanah milik almarhum kakekPenggugat tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBima, tertanggal 11 Maret 2019 sejak diajukan sampai saat inipenggugat tidak mendapatkan respon/tanggapan dari kepala kantorPertanahan Kabupaten Bima.Bahwa atas dasar itu maka Penggugat berkesimpulan pasti adapihakpihak yang tidak bertangung jawab yang memberikanketerangan/informasi yang tidak benar dan

PeraturanMenteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;Bahwa ketidakcermatan Tergugat menerbitkan Objek sengketabertentangan dengan Asasasas umum pemerintahan yang baik(AAUPB) yaitu asas kecermatan, Tergugat telah bertindak tidak telitidalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 515, tanggal 03September 2007, Surat Ukur Nomor: 250/Karumbu/2007, tanggal 03September 2007,

Putusan Nomor 38/G/2018/PTUN Mtrdiumumkan dengan menggunakan daftar isian 201 B di kantorpertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah selama 60(enam puluh) hari.(3) Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yangakan timbul kepala kantor pertanahan dapat memutuskan bahwapengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanahyang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harianumum setempat atau dilokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.14.

Nasional Nomor 3 Tahun1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara PemberianHalaman 12 dari 19 halaman.

KAKAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, II. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukandi Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar, Selanjutnya memberi kuasakepada:1. IRWAN SH., M.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;2. MISNIATI SINAGA, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;3. HAMSAH, SH., Jabatan Sub Seksi Sengketa, Konflik Pertanahan,Kantor Pertanahan Kota Makassar;4.

., Staf Seksi Sengketa, Konflikdan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;5. NURNIAT SUDDIN, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara,Kantor Pertanahan Kota Makassar;Kelimanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar,di Jalan A.P. Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 05 September 2012 Nomor 666/SK6001473.71/IX/2012;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;2.

Putusan Nomor 467 K/TUN/2012dirugikan oleh Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan DanPariwisata, yakni pada tanggal 27 Juni 2011 Penggugat mengajukanGugatan kepada Tergugat VKepala Kantor Pertanahan Kota Makassardan Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata,terhitung masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yangdiisyaratkan dalam Pasal 55 UndangUndang 1986.

Tidak lewat waktusehingga dapat diterima menjadi Obyek Sengketa Pengadilan TataUsaha Negara;Bukti T14 Surat Penetapan Pajak Hasil Bumi, bukti dariTergugat I/Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar perkara nomor36/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.

terbukti bahwa proses PermohonanSertifikat No.20008 Bukti T.II Intv 3 tidak benar, tidak sesuai prosedur,terbukti banyak rekayasa tanggal dokumen, oleh karena itu bukti T.IlIntv 3 Sertifikat No.20008 diterbitkan oleh Termohon Kasasi/KepalaKantor Badan Pertanahan Kota Makassar atas dasar Tanggal dokumenyang telah direkayasa.

Pembanding/Penggugat I : ANA JATMO
Pembanding/Penggugat II : BUDIYANTO
Pembanding/Penggugat III : EDYSON
Pembanding/Penggugat IV : DARSONO
Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TATA RUANG KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Drs. Hosea Sanjaya