Ditemukan 90985 data
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN, DKK
16 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
420 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUJI WIDODO, SH VS PEJABAT LELANG KELAS I KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR;
Menyatakan batal atau tidak sah dengan dikeluarkannya SuratKeputusan Risalah Lelang Nomor 627/32/2019 pada tanggal 24 April2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang Kelas KPKNL (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Bogor yang berkedudukan diHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 459 K/TUN/2020Jalan Veteran Nomor 45 Bogor, Jawa Barat, April M. Hutabarat, S.E.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Risalan Lelang Nomor627/32/2019 pada tanggal 24 April 2019 yang ditandatangani olehPejabat Lelang Kelas KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang) Bogor yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 45 Bogor,Jawa Barat, April M.
123 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DI. YOGYAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO VS HARJO SUWITO NASUN, dkk.;
175 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR., II. H. WALINONO;;
231 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA diwakili oleh : Ev. Diane Evapora Siburian, D.Th;
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 89,Kuningan, Jakarta Selatan 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Fathlurachman, S.H.,M.M., jabatan Direktur Merek dan Indikasi Geografis,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Mei 2018;ll.
Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanDirektur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.HI.06.0303 tertanggal15 Februari 2018, perihal Pembekuan Merek Pentakosta TerdaftarNomor IDM000461745, sampai adanya putusan berkekuatan hukumtetap dalam perkara ini:6.
Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur Jenderal KekayaanIntelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorHKI.HI.06.0303 tertanggal 15 Februari 2018 perihal PembekuanMerek Pentakosta Terdaftar Nomor IDM000461 745:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan NomorHKI.HI.06.0303 tertanggal 15 Februari 2018 perihal PembekuanMerek Pentakosta Terdaftar Nomor IDM000461 745:4.
56 — 14
Menteri Keuangan RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah VII Jakarta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang , DKK.
Menteri Keuangan RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negaracq Kantor Wilayah VII Jakarta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Jakarta II PUPN Cabang Jakarta, berkedudukan di jalanPrapaan Nomor : 10 Jakarta Pusat , telpo 021.3847015 Fax 0021.3518371, Untukselanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I,2 Direktur P.T Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk. Berkedudukan di JalanJenderal Sudirman nomor 44 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta Pusat 10210,Hal. 1 dari hal. 8Pts.
483 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
JARASMAN SIHOMBING DAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
192 — 95
- RONNY FOEK melawan- KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KUPANG- PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG ENDE
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAKARTA, Cq. KEPALA KANTORWILAYAH XIV DJKN DENPASAR, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KUPANG beralamat diGedung Keuangan Negara (GKN) Lantai IV Jalan Frans Seda, Kota Kupang,yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PUSAT JAKARTA,Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTORWILAYAH DENPASAR, Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA(PERSERO) TBK.
Penggugat jugamemohon secara lisan kepada Tergugat II agar dapat diberikan keringanandengan cara penundaan pembayaran pinjaman ;Bahwa permohonan Penggugat seperti tersebut di atas ditolak oleh Tergugat IIsehingga terjadi kredit macet yaitu Penggugat tidak mampu lagi untukmembayar angsuran kredit kepada Tergugat Il sehingga Tergugat II langsungmemberikan teguran serta melimpahkan penyelesaian kredit melalui PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) Kupang yang sekarang berubah menjadiKantor Pelayanan Kekayaan
.Jurusita Piuttang Negara menyita barang jaminan dan/atau harta kekayaan milikPenanggung Hutang/Penjamin Hutang Sdr.
Ronny Foek bahwa barang jaminan dan/atauharta kekayaan yang telah disita sesuai dengan Berita Acara Penyitaan NomorBAP30/WPL.07/KP.0502/2006 tanggal 9 Agustus 2006 akan segera dilelang/dijual di muka umum sesuai dengan perintah PUPN Cabang Nusa TenggaraTimur Nomor : SPPBS19/PUPNC.22/2006 tanggal 11 Oktober 2006.
Timbulnya kerugian/kerusakan/musnahnya harta kekayaan dan/atau barangjaminan PENERIMA KREDIT.Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi, kewajiban PENGGUGAT untukmemberitahukan kepada TERGUGAT II mengenai tenggelamnya KN Nusa Damaiyang membawa barangbarang dagangan milik Penggugat tidak pernah dilakukandan atau tidak dilakukan dengan segera.
179 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN;
Putusan Nomor 152 PK/TUN/2020DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN, tempat kedudukan di GedungSyafrudin Prawiranegara Il Lantai 10, Jalan LapanganBanteng Timur Nomor 24, Pasar Baru, Sawah Besar, KotaJakarta Pusat;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan
301 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR VS 1. GOK SIEK BIENG., 2. OEN KOK PWEE;
439 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR., II. JONNY JAURY;
204 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI., 2. PEJABAT LELANG SESUAI RISALAH LELANG 12.12/31/2021 pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI atas nama KUNCORO, SH;;
185 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN., II. PT. PERTAMINA EP vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN., II. ALFRED WIJAYA;
PUTUSANNomor 565 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN, tempat kedudukan diGedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10, JalanLapangan Banteng Timur Nomor 2 4, Pasar Baru,Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa TioSarepina Siahaan, S.H., LL.M., kewarganegaraanIndonesia, jabatan
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN, danPemohon Kasasi II: PT PERTAMINA EP;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr.
168 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL PROPINSI JAWA TENGAH VS YOSEF SOEWARTO;
119 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN., 2. PT. PERTAMINA EP VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN., 2. GUANTI KARNO, DKK;
111 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN., II. PT. PERTAMINA EP VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN., II. GUANTI KARNO, DKK;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 564 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN, tempat kedudukan diGedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10 Utara, JalanLapangan Banteng Timur, Nomor 24, Jakarta Pusat;Dalam hal ini
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN danPemohon Kasasi II: PT PERTAMINA EP;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr.
102 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap