menghadap dan telah mengemukakan haknya;Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohonmengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknyayang belum cukup umur bernama Sri Ayu Winata binti Syamsul untuk menikahdengan lakilaki bernama Dika Andrian bin Suhendri;Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengarkanketerangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calonsuami (calon besan), hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat(1) Perma

Hakim Tunggal mendapatkan fakta bahwa hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019Tentang Perkawinan dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang PedomanMengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berisi tentang Penolakan Pernikahanyang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang terhadap anak Pemohon..Hakim Tunggal mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untukmencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal

Dengan demikian Pemohon patutdinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan hukum negara;Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berisi tentang Surat KeteranganBerbadan Sehat atas nama Sri Ayu Winata binti Syamsul yang dikeluarkan olehPejabat yang berwenang, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndangPenetapan Nomor 3/Padt.P/2021/PA.Sgt. halaman 10 dari 17 him.Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma Nomor 5 tahun 2019tentang Pedoman Mengadili

Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berisi tentang Surat KeteranganHamil atas atas nama Sri Ayu Winata binti Syamsul yang dikeluarkan olehPejabat yang berwenang. sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma Nomor 5 tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai buktibuktisurat

adilnya menurut Hukum.Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohon yangdiwakili oleh kuasanya dan Termohon telah samasama hadir di persidangan dantelah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum prosesPemohoneriksaan perkara, Majelis Hakim telah berusaha dengansungguhsungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukundalam membina rumah tangga sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;Hal.4 dari 17 Nomor : 66/Pdt.G/2020/PA.S gtaBahwa untuk memenuhi PERMA

Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubahdengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasidi Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon danTermohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebuttelah dilaksanakan oleh Mediator Adi Martha Putera, S.HI., dan ternyata mediasiyang telah dilaksanakan juga tidak berhasil mencapai perdamaian dari keduabelah pihak;Bahwa selanjutnya Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemohon

Pasal 31 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telahberusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agarrukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidakberhasil;Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg. dan Pasal7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, MajelisHakim juga telah memerintahkan kepada

bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONVENSI:Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah seperti tersebut diatas;Hal 16 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN DpsMenimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah gugatansederhana maka haruSs memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalamPERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA

Nomor 2 Tahun2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugattersebut telah sesuai dengan kriteria gugatan sederhana sebagaimanaketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 juga Pasal 4 PERMA tersebut sebagai syaratformil gugatan sederhana sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa lebihlanjut;Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikantentang eksepsi atas gugatan Penggugat dalam hal :1.

Eksepsi gugatan prematur;Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam Gugatan Sederhanasebagaimana ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentangGugatan Sederhana menyatakan pada prinsipnya tidak dapat diajukan tuntutanprovisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka eksepsieksepsiyang diajukan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard / NO);Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa

diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudahsepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO);DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuksebahagian karena cukup beralasan hukum, maka Tergugat berada di pihakyang kalah, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Tergugat, yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusaninl;Memperhatikan Ketentuan dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata, PERMA

Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana danKetentuanKetentuan Hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI:DALAM KONVENSI:Dalam Ekseps'i : Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard / NO);Dalam Pokok Perkara :1.

Putusan Nomor xx/Padt.G/2022/PA.Ktb.Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahanmateri posita dan petitum gugatan secara lisan;Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon dalam agenda mediasiberhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk beberapa hal di luar materipokok gugatan, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016tentang Prosedur

Putusan Nomor xx/Padt.G/2022/PA.Ktb.Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon dalam agendamediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk beberapa hal di luarmateri pokok gugatan, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon mengubah danmenambah posita dan petitum gugatan secara lisan dengan memasukkankesepakatan tersebut di dalam posita dan petitum gugatan, yaitu terkait halhalsebagai berikut;1.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telahmengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalildalil jawabanTermohon dan bersedia cerai dengan Pemohon;Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan secara lisan yang diajukanoleh Pemohon tersebut sebatas untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2)PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenaPemohon dan Termohon mencapai kesepakatan perdamaian ataspermasalahan di luar materi gugatan pokok cerai talak

terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Kotabaru;Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon dalam agendamediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk beberapa hal di luarmateri pokok gugatan, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon mengubah danmenambah posita dan petitum gugatan secara lisan dengan memasukkankesepakatan tersebut di dalam posita dan petitum gugatan, yaitu terkait halhalsebagai berikut;1.

pemohondan termohon yang lahir di Kotabaru pada tanggal 02 Agustus 2018,sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannyadengan kenaikan 10% persen per tahun sampai anak tersebutdewasa menurut hukum yang berlaku atau berusia 21 (dua puluhsatu) tahun atau telah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan,dan dibayarkan melalui Termohon;Menimbang, bahwa atas kesepakatan berhasil sebagian tersebut telahdinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, dikarenakan dibolehkan dalam Pasal25 ayat (2) PERMA

. / Pasal 1865BW maka Penggugat dan Para Tergugat wajib membuktikan dalildalil yangdisampaikannya baik dalam Gugatan maupun Jawaban;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Perma nomor 4 tahun2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi, dalil gugatan yang diakuisecara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan,Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan buktibukti berupa Suratsurat

keempatpatut untuk dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. yangmenyebutkan bahwa barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akandihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga dalam perkara ini pihak ParaTergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak ParaTergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 Kitab UndangUndang HukumPerdata, Perma

Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma nomor2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg danperaturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI;1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2020/PN Lss.. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepadaPenggugat;.

TdoArtinya:Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajid alat bukti bagi Penggugat,sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan agar berperkarasecara prodeo di Pengadilan Agama Tondano dengan melampirkan SuratKeterangan Ekonomi Lemah yang di keluarkan oleh Hukum Tua Desa BukuTengah Nomor 42/SKEL/2008/IX2019, tanggal 3 September 2019, (videPasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2014 TentangPedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum

Bagi Masyarakat Tidak MampuDi Pengadilan) yang mana penghasilan Pemohontersebut tidak mencukupiuntuk kebutuhan rumah tangga;Menimbang, bahwa permohonan tersebut di sampaikan kepada KetuaPengadilan Agama Tondano sebelum pemeriksaan perkara perceraian perkaraaquo dan telah di kabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tondano denganPutusan Sela dalam diktum amarnya membebaskan biaya perkara kepadaPemohon, dan dengan mengingat ketentuan Pasal (2), (3), dan (4) ayat (1)PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pemberian Layanan BantuanHukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, (vide Pasal 9 ayat (1),(3), (4), (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman PemberianLayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkanoleh Ketua Pengadilan Agama Tondano untuk berperkara secara prodeo, makaPemohon dibebaskan dari biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1)PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan BantuanHukum

Membebankan biaya perkara menurut hukum, Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadilAdIINYa. 2222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnBahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingiKuasa Hukumnya NOWO NUGROHO MS, SH dan Termohon telah hadirsendiri di persidangan; Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi pasal 4 ayat (1)Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi

Oleh sebab itu Pemohon memiliki /egal standing dalammengajukan gugatan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyaihak dan kepentingan hukum (persona standi in judicio) dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi pasal 4 ayat (1)Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 65, 82 Undangundangnomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkaraperdata harus dilakukan mediasi

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas merupakan pertimbanganyang tidak cermat, tidak saksama dalam memahami alasan keberatan yangdiatur dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2006 sehingga salah dalammengambil keputusan in casu karena alasanalasan sebagai berikut:2.1. Judex Facti salah dalam menyebutkan Pasal yang mengatur alasangugatan keberatan atas putusan BPSK karena Pasal 5 ayat (3) PermaNomor 1 Tahun 2006 mengatur: Keberatan sebagaimana dimaksudHalaman 16 dari 23 hal Put.

Selanjutnya dari isi Pasal 6 ayat (8) Perma Nomor 1 Tahun 2006 makajelas Pasal tersebut mendasarkan pada Pasal 70 Undang UndangNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa, dimana dari penjelasan Pasal 70 tersebut jelas diuraikanbahwa Alasanalasan permohonan pembatalan yang disebut dalampasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Apabilapengadilan menyatakan bahwa alasanalasan tersebut terbukti atautidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagaidasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolakpermohonan, dengan demikian secara mutatis mutandis penjelasanPasal 70 tersebut berlaku pula dalam hal alasan keberatan yang diaturdalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006;2.3.

Memahami keseluruhan isi dari Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2006maka sesungguhnya alasan keberatan terhadap putusan BPSK diaturdalam 2 ayat yaitu dalam ayat 3 dan ayat 5, sehingga jelas dan terangalasan keberatan yang diatur dalam ayat 3 tidak bersifat mutlak, karenadalam Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006 telah ditegaskanDalam hal keberatan atas dasar alasan lain di luar ketentuansebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendirisengketa konsumen yang bersangkutan*;3.

Dari uraianuraian tersebut di atas jelas dan terang terhadap pertimbanganJudex Facti yang menolak gugatan karena alasan gugatan tidak termasukalasan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006adalah pertimbangan yang tidak cermat, tidak saksama dan salah dalammemahami alasan gugatan keberatan yang dimaksud dalam Pasal 6 PermaNomor 1 Tahun 2006 sehingga putusan Judex Facti tersebut sangatberalasan hukum untuk dibatalkan;Halaman 20 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.SusBPSK/20165.

pernikahan ini karena calon calon mempelai wanita dan calonmempelai pria telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknyasuami istri; Bahwa keduanya tidak ada halangan untuk menikah secara adat dansecara hukum Islam; Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing danmembantu terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan calon mempelaiwanita dan pria;Bahwa, oleh karena perkara ini tentang dispensasi kawin, maka tidakperlu mengupayakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d)PERMA

Tentang Perkawinan yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon danPemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (personastandi in yudicio), sehingga Pemohon dan Pemohon II mempunyai hak (/egalstanding) untuk mengajukan permohonan ini;Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Padt.P/2019/PA.StbBahwa, oleh karena perkara ini tentang dispensasi kawin merupakanperkara volunter (tanpa ada pihak lawan), maka tidak perlu mengupayakanmediasi sesuai dengan ketentuan PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2)PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan PemohonI, perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam halpendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis,psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisinan dan kekerasan dalamrumah tangga, serta disarankan

menunda menikahkan anaknya sampaimencapai usia minimum menikah, akan tetapi Pemohon dan Pemohon II tetappada pendiriannya;Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calonsuami sesuai maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Surat dan

Hal ini telahsesuai sebagaimana amanat dari Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanPemohon adalah seorang bapak yang mempunyai anak kandung perempuanyang hendak menikah namun belum cukup umur 19 tahun, oleh karena ituPemohon memiliki /egal standing untuk mengajukan permohonan dispensasikawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan atas UndangUndang

Oleh karena ituHakim berpendapat dalam hal ini permohonan Pemohon telah dianggap sesuaisebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti dan pengakuan Pemohondan anaknya, Hakim telah pula mengidentifikasi bahwa anak Pemohon yangbernama Roswanda Yusuf dan calon suaminya bernama Rian Ismail telahmengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya.

Hal ini dipandangtelah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 Perma Nomor 5Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur baik calon mempelai lakilaki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun untuk diperbolehkanmenikah pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan danlakilaki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalamrumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untukmenjaga

Olehnya karena itu dalam halini orangtua kedua calon mempelai telah memenuhi maksud Pasal 16 huruf (j)Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk dapatmenikahkan anaknya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikanHal. 3 Nomor 3777/Pdt.G/2020/PA.Tsmkepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

No. 2172/Pdt.G/2019/PA.JUDan atau menjatuhkan putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telahdatang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dantidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadapmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannyatersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.Bahwa, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, parapihak diperintahkan melakukan mediasi, namun

No. 2172/Pdt.G/2019/PA.JUMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun2016, para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi, namun karenaTermohon tidak hadir, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan.Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehatkepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil (vide pasal 82 (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 jo pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016.Menimbang,

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;SUBSIDER :Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat danberkeyakinan lain mohon putusan yang adil.Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian namun tidak berhasil, kKemudian sesuai dengan Perma Nomor 1Tahun 2016, Ketua Majelis telah memberi penjelasan tentang mediasi danmemerintahkan para pihak untuk menempuh perdamaian melalui

30 Maret 2005 dan ikatan perkawinantersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengandemikian Penggugat mempunyai /egal standing untuk mengajukan perkaragugat cerai ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 juga telah dilakukanperdamaian melalu lembaga mediasi sesuai dengan PERMA

Nomor 1 tahun2008 yang telah diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediatornon Hakim ( Ahmad Ubadillah, SHI.), akan tetapi tidak berhasil sebagaimanalaporan mediasi tertanggal 2 April 2019;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2015 mulalterjadi pertengkaran dan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumahtangganya secara terusmenerus, Tergugat tidak memenuhi nafkah dan hanyamementingkan dirinya sendiri,

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Termohon;Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

sebagaimana yang tercantum dalam suratpermohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonanPemohon tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Hal. 6 Nomor 4306/Padt.G/2020/PA.TsmMenimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap sendiriataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupunkuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sertaternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputussecara Verstek;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (3) Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayatHal. 6 dari 13 halaman Put.

atasrencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkanpernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan BatiBatimenolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 sampai dengan P7,keterangan pihak terkait dan keterangan saksisaksi dapat dinyatakan telahterbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jouncto Pasal 7 dan Pasal 8 Perma

Nomor 1Tahun 2019, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5, yang telahdibenarkan oleh anak Para Pemohon dan saksisaksi, maka telah terbuktibahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari Fadillan Akbar binlbramsyah, dan oleh karena itu menurut pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jouncto Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019, ParaPemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan DispensasiKawin

perempuanbernama Tiana Tantri binti Dafik yang keduanya telah berhubungan sangatakrab dan sulit dipisahkan, dan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadihalhal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan keduanya dan dapatberpengaruh buruk terhadap masyarakat sekitarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas dan mengacu pada pasal 16 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kakuasaan Kehakiman juncto pasal 229Kompilasi Hukum Islam dan Perma

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya,sepanjang tidak merugikan Penggugat;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanoa alasan yangsah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 30 Agustus 2015 dan tanggal 9September 2015 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA

danmenyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 .RBg dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdataharus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadirsehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetapberusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepadaPenggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, halini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (8) Perma

tidakdalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma

permohonan cerai talaknya denganbuktibukti seperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkanTermohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruhorang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya,meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;HIm. 5 dari 12 halaman, Putusan No. 192/Pdt.G/2018/PA.MrbMenimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikanPemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTermohon

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma

Pasal132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis HakimHal. 6 dari 13 halamantelah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telan membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang