negeri ataupenyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian atau janji, denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa SUGITO, SH Bin HASAN BASRI (Alm) adalah pegawainegeri / POLRI yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia No.

negeri pada Polri sehingga parapelaku dalam kompetensinya selaku anggota Polri ditinjau dariaspek hukum ketatanegaraan merupakan pegawai negeri ataupegawai pemerintahan dan bahkan dalam Pasal 30 UUD 1945, Polriadalah sebagai alat negara yang bertugas Kamdagri.

Negeri atau Penyelenggara Negara ; Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurutUndangundang No. 31 Tahun 1999 adalah Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal ayat (2) adalah sebagai berikut :Pegawai Negeri adalah meliputi : Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentangkepegawaian ; Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang HukumPidana ; Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ; Orang

negeri atau penyelenggara Negara yang menerimapemberian atau janji tersebut, melakukan suatu perbuatan atau berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukanatau tidak dilakukan dalam jabatannya;Menimbang, bahwa pada setiap jabatan sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan,baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang telahditentukan dalam perundangundangan

;Menimbang, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalammelaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapatkeadaan dimana pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah berbuatsesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut adalah tidak merupakan kewajiban yangmelekat padanya, atau sebaliknya jika ia tidak berbuat sesuatu, padahal seharusnya iaberbuat sesuatu dalam kewajibannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa TerdakwaSUGITO

VttARYANTD STDAB ION... 20070( 1006... dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan Peraturan DaerahTahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwatanggal.02..(0.20.20....pukul.08.:30..WIBtelah mengadakan pemeriksaan TERSANGKASuku Bangsa......~ Oe cients Agama... S.aM. *Alamat..37..Kenongysat Lae Via POYSekira jam..+.20.wib, tersangka telah..... welanggar...votokl (cocehvatan : 39Tanda tanganSaksi IlTanda tanganSaksi Menerangkan sbb: Pada hari.

Untuk menguatkan tersangka membubuhkan Jam,.2.8 3 WIBer Tersangka rs Penyidik Pegawai Negeri SipilV3 eres RIYANTO.

@)oes) PEMERINTAH KOTA CIMAHI Keterangan : E sa : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeriws 2. Lembar 2 (Hijau) : SatpolppdamkarSe, 3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut UmumSS PRO JUSTITIA 4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka5. Lembar 5 (Kuning) : POLRIBERITA ACARA PEMERIKSAANTINDAK PIDANA RINGANBAP/ ss~/ & /Zeze/PPNSSatpolppdamkarPada han int, 224". tanggal Seek Ge ca bulan bw as dhe dua ree aSaya nama beva Lal, Bieeisiesicseo, ee NIP. la >bee0) 20086!

Me Renin ree selakuPenyidik Pegawai Negeri Sipil pada a ee. a berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehakiman Republik Indonesia No. LAR... Alt 080 RaKau e wit sins tanggal U3 N OleCMMI INL, 2500. 1A a ARENT ceiMelakukannya penyidikan terhadap PERKARA NO. REG.

PUTUSANNomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkaraCerai Talakt pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, NIK XXXX, Pendidikan S1,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bp Batam, tempattinggal, Kota Batam, sebagai PEMOHON ;MelawanTERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, NIK 2171125409799001,Pendidikan SD, Pekerjaan

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsidair :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon danTermohon hadir secara pribadi di persidangan;Bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, danuntuk melakukan perceraian telah mengurus izin perceraian kepadaatasannya dan laporan tersebut telah diproses oleh pejabat Pemeriksa yangberwenang yaitu.

Negeri diBadan Pengelolaan Batam;O Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penghasilanPemohon;O Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon masihmenafkahi Termohon sebesar Rp.1.500.000, sampai Rp.2.000.000,perbulan;O Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohonuntuk baik dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;2.

Negeri Sipil sudahmengajukan izin perceraian kepada atasan/Pejabat yang berwenangsebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan danperceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, izin tersebut telah diajukan olehPemohon kepada atasannya lebih dari 3 (tiga) bulan dan permohonan izintersebut telah di proses oleh Pejabat Pemeriksa yang berwenang, akantetap!

Negeri sipildan dari sisa gaji yang diterima setiap bulannya sebesar 5.117.000 (lima jutaseratus tujuh belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon,diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:O Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami ister!

Negeri Sipil di lingkup PropinsiMaluku Utara, oleh karena itu sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib hukumnyauntuk memiliki Izin cerai dan atasan yang berwewenang untukmengeluarkan Izin tersebut sebelum gugatan cerai diajukan ke PengadilanNegeri.

Jika mencermati gugatan Penggugat tidak diternukan dalildalildalam posita penggugat yang mengurai tentang Izin cerai/ dasar hukumdiajukannya gugatan cerai bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagaimana dirumuskan dalarn Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990tentang izin Pernikahan dan Cerai bagai PNS; Bahwa Penggugat merasa yakin Izin tersebut belum dikeluarkan karenasampai jawaban ini diajukan Tergugat belum pernah dipanggil olehPimpinan

Negeri Sipill selaku aparatur Negara.

Negeri Sipil di lingkup PropinsiMaluku Utara, oleh karena itu sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib hukumnyauntuk memiliki Izin cerai dari atasan yang berwewenang untukmengeluarkan Izin tersebut sebelum gugatan cerai diajukan ke PengadilanNegeri.

Jika mencermati gugatan Penggugat tidak ditemukan dalildalildalam posita penggugat yang mengurai tentang Izin cerai / dasar hukumdiajukannya gugatan cerai bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagaimana dirumuskan dalarn Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990tentang izin Pernikahan dan Cerai bagai PNS;halaman 19 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob Bahwa Penggugat merasa yakin Izin tersebut belum dikeluarkan karenasampai jawaban

Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Subsidair :Atau mohon putusan yang seadiladilnya :Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapbkan Penggugattelah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dantidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipuntelah dipanggil secara patut;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sesuai PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah

Nomor : 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin atasannya yaitu KeputusanDirektur Politeknik Negeri Jember Nomor 085/PL17/KP/SK/2018 TentangPemberian Izin Perceraian Atas Nama Irene Margaret Wahyu Eka Sari , A.Md.tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kementrian Riset Teknologi danPendidikan Tinggi Politeknik Negeri Jember;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar maurukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi

HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugatbertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikianberdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin atasannya yaituKeputusan Direktur Politeknik Negeri Jember Nomor 085/PL17/KP/SK/2018Tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama Irene Margaret Wahyu Ekahal. 5 dari 10 hal.

PEMOHON ASLI, tempat/tanggal lahir : Sampang, 15 Maret 1963, AgamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman diDusun Daksan Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang,Kabupaten Sampang, sebagai PEMOHON 1;2.

Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut para Pemohon mengalamihambatan dalam mengurus Pembaharuan Data Pegawai Negeri SipilPemohon I, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dariPengadilan Agama Kabupaten Sampang guna dijadikan sebagai alashukum untuk mengurus Pembaharuan Data Pegawai Negeri Sipil PemohonI;8.

dalamKutipan Akta Nikah dengan penulisan nama para Pemohon dan kelahiran paraPemohon demikian pula nama ayah para Pemohon yang digunakan dalamKartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan ijazah para Pemohon ;Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengubah biodata dalambuku Kutipan Akta Nikah a quo untuk disesuaikan dengan biodata dalam KartuKeluarga, Kartu Tanda Penduduk, ijazah dan akta kelahiran para Pemohontersebut pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaituuntuk mengurusPembaharuan Data Pegawai

Negeri Sipil Pemohon yangdiklasifikasi sebagai perkara vo/untair karena tidak adanya pihak lain yangdapat didudukkan sebagai Termohon, sehingga terhadap ketentuan Pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007,yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau waliharus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;kata putusan pengadilan dalam pasal tersebut harus dibaca PenetapanPengadilan Agama,Menimbang, bahwa di depan sidang para

ditetapkan, Penggugat telah hadir didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan, sekalipun telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai

Negeri Pada Kepolisian NegaraRepublik Indonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai diLingkungan Departemen Pertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkankepada Penggugat untuk mengurus surat izin atasan sebagai persyaratanbagi Pegawai Negri Sipil yang hendak melakukan perceraian;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperolehizin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Nomor : 800/572BKD/2013 tanggal 19

Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris DaerahKabupaten/Kota Serang, demikian pula Tergugat selaku Pegawai NegeriSipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiansebagaimana Surat Nomor : 800/572BKD/2013 tanggal 19 Juni 2013 yangdikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serang, oleh karenaitu perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikianpula Tergugat selaku Pegawai

Negeri Sipil belum memperoleh suratketerangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapipermohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulandan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itupemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat PP 10 Tahun 1983 jo.

., MH. akan tetapi gagal mencapai perdamaian;Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sesuai surat edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang ijinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin atasannyayaitu Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pembantu Dekan II Fakultas EkonomiUniversitas Jember Nomor 3410/UN25.1.4/TU/2016 tanggal 09 Mei

HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikantersebut di atas;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempatkediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1)Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 PengadilanAgama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;Menimbang bahwa Tergugat adalah Pegawai

Negeri Sipil yang berdasarkan ketentuanUndangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undangundang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang jinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh Surat Keteranganyang dikeluarkan oleh Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Jember Nomor3410/UN25.1.4/TU/2016 tanggal 09 Mei 2016;hal. 5 dari 10 hal. Put.

ditetapkan, Penggugat telah hadir didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan, sekalipun telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai

Negeri Pada Kepolisian NegaraRepublik Indonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawali diLingkungan Departemen Pertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkankepada Penggugat untuk mengurus surat izin atasan sebagai persyaratanbagi Pegawai Negri Sipil yang hendak melakukan perceraian;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperolehizin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Nomor : 800/572BKD/2013 tanggal 19

Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris DaerahKabupaten/Kota Serang, demikian pula Tergugat selaku Pegawai NegeriSipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiansebagaimana Surat Nomor : 800/572BKD/2013 tanggal 19 Juni 2013 yangdikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serang, oleh karenaitu perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikianpula Tergugat selaku Pegawai

Negeri Sipil belum memperoleh suratketerangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapipermohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulandan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itupemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat PP 10 Tahun 1983 jo.

SALINAN PUTUSANNomor xxxx/Pdt.G/xxx/PA.CjrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelishakim telah menjatuhkanputusan dalam perkaraCerai Gugat antara:Penggugat, Tempat TanggalLahir Cianjur, 17Oktober 1977, Agama Islam,Pendidikan S3, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), AlamatKabupaten Cianjur,dalam hal ini memberi kuasa kepada ASEPSUNANJAR, S.H., dan DEDI NASRUDIN, S.H., Para Advokatpada

dibacakan di persidangan, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan/memediasi Penggugatdengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namunMajelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir ulang untuk tidak berceraidengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai denganTergugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah mengajukanpermintaan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenangdengan surat tertanggal 9 Oktober 2018, namun sampai dengan perkara inidiputus, Surat ijin dari pejabat yang berwenang tidak juga terbit, sehinggaPenggugat membuat surat pernyataan agar perkaranya tetap dilanjutkanmeskipun tanpa ijin atasan dan siap menanggung segala resiko akibat gugatanperceraian ini;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksuddan tujuannya tetap dipertahankan

Pasal 390 (1) HIR akan tetapi baik iasendiri atau kuasanya tidak pernah hadir menghadap di muka persidangansedangkan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatuhalangan yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawanhukum, maka sesuai maksud Pasal 125 (1) HIR dapat diperiksa dan diputustanpa kehadiran Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidakmendapatkan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari pejabat yangberwenang sebagaimana

CjrPenggugat telah menyatakan secara tertulisbersedia menanggung segalaresiko akibat perceraian tanpa adanya surat izin untuk melakukan perceraiansebagaimana bukti P.2;Menimbang, bahwa Izin Cerai sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut merupakan salah satu peraturandalam usaha peningkatan kedisiplinanyang berkaitan dengan perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan syarat formal untukmengajukan perkara perceraian di Pengadilan karena tidak

SALINAN PENETAPANNomor 0266/Padt.P/2015/PA.Spg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodatayang diajukan oleh :PEMOHON ASLI, tempat/tanggal lahir : Sampang, 09 Oktober 1972, AgamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhirSl, tempat kediaman di Dusun Demongan

Bahwa, akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurusPembaharuan Data Pegawai Negeri Sipil Pemohon mengalami hambatan,Penetapan No. 0266/Pdt.P/2015/PA Spg. Halaman 2 dari 11 halamansehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari PengadilanAgama Kabupaten Sampang guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus Pembaharuan Data Pegawai Negeri Sipil Pemohon;8.

Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah adanya perbedaan biodata ayah kandung Pemohon dan suamiPemohon antara yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulisdi dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon khusus mengenainama ayah kandung Pemohon dan suami Pemohon;Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengubah biodata dalam suratKutipan Akta Nikah a quo pada dasarnya demi kepentingan Pemohon secarasepihak yaitu untuk mengurus pembaharuan Data Pegawai

Negeri SipilPemohon yang terklasifikasi sebagai perkara voluntair, sehingga terhadapketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodatasuami isteri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayahyang bersangkutan; kata putusan pengadilan dalam pasal tersebut harusdibaca Penetapan Pengadilan Agama,Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan buktisurat dengan kode P1 sampai dengan P8 dan

PUTUSANNomor 228/Pdt.G/2014/PA.PALeae dl yom SI all pau,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaracerai gugat antara :Penggugat , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palu,selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;melawanTergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DIll Arsitektur

telah menasihati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 3 dari 13selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil yang masih aktif, telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenangberdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomorsae Of eennoe //2014 tanggal 02 April 2014 dari Wali Kota Palu;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa:A.

Negeri Sipil telahmemenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian denganTermohon karena telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana maksudPasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana dimaksud tersebutdalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

adalah merupakan tertibadministrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian ataupoligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atautidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterimaatau ditolaknya gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat tetapPutusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 7 dari 13berkewajiban untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu

Bahwa, Penggugat sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) dalam melakukan perceraianini telah memperoleh izin dari atasan sebagai mana ternyata dari Surat IzinPerceraian No. 474.2201 tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Kepahiang;Bahwa, atas dasar dan alasanalasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas,maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melaluiMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :PRIMER :1.

Negeri Sipil (PNS) sebagai Staf padaRSUD Kab.

dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009; perkara ini termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir,namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati penggugatsecara maksimal agar berusaha rukun lagi bersama tergugat namun tidak berhasilsedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sebagai Stafpada RSUD Kab.

No. 474.2201 Tahun 2014 tertanggal26 Februari 2014; (Surat Izin Untuk melakukan Perceraian), maka secara formil perkaraini dapat dilanjutkan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan gugatannya kepada perselisihandan pertengkaran, karena tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidakmemperdulikan lagi

MARHE DEBBY SARJONO, di bawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Son Bahwa saksi kenal Penggugat dan saksi sebagai orang tuaKandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suamiPenggugat (anak mantu); Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan denganperkara perceraian ; Bahwa Penggugat kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPS KotaSorong; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ; Bahwa Penggugat

DINI TRIANINGSIH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ; Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Son Bahwa saksi kenal Penggugat dan saksi sebagai saudara jauhdari Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suamiPenggugat ; Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan denganperkara perceraian ; Bahwa Penggugat kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPS KotaSorong; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ; Bahwa saksi tidak tahu

verstekdan Majelis Hakim menggangap Tergugat melepaskan haknya untukmembantah gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkaratersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa syarat formil gugatanPenggugat, oleh karena Penggugat berdasarkan identitasnya adalah seorangPegawai Negeri Sipil (PNS), maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil,maka Penggugat terlebin dahulu harus mendapatkan izin dari atasannyasebelum mengajukan gugatan perceraian di pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang diajukan olehPenggugat, ternyata Penggugat telan mendapatkan izin dari atasanlangsungnya yakni Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat untukHalaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Sonmengajukan gugatan cerai ini, sehingga secara formil gugatan perceraian inidapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan

Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan atashukum, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat patut untukdikabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdapatcukup alasan bagi Penggugat untuk memperoleh hak asuh bagi anaknya,sebagai berikut :Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN SonBahwa berdasarkan keterangan saksi MARHE DEBBY SARJONO dansaksi DINI TRIANINGSIH, yang dibenarkan oleh Penggugat, bahwa Penggugatbekerja sebagai Pegawai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya, olen Ketua Majelis diberi tanda (P.2);Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 123/21/1985tanggal 06 Mei 1985 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis KabupatenMalang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);Fotokopi Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil atas nama Pemohon IlNomor 823.4/452/212/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah bermeterai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberitanda (P.4);Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon II Nomor12/35.07.18.2006/2018 tanggal O08 Januari 2018 yang dikeluarkan danHalaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0203/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlgditandatangani oleh Kepala Desa Pakiskembar

Negeri Sipil atas nama Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum PengadilanAgama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon: ADL PURWOSISWANTO Bin PAIDJO HADI SISWANTO dan Nama PemohonIl: WAYAN ROCHANI SUWASTI, S.PD Binti WAYAN PUTU POTMA;Menimbang bahwa alat bukti (P.3) memberi bukti bahwa biodata paraPemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon : ADIPURWOSISWANTO Bin PAIDJO HADI S dan Nama Pemohon II : WAHYANROCHANI Binti WAHYAN PUTU

Tanda Penduduk, KartuKeluarga, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Kutipan Akta Nikah,yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen Kepegawaian danKependudukan para Pemohon;Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0203/Pdt.P/2018/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang adadalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP,Kartu Keluarga atau Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil akan menjadikanpara Pemohon tercegah dari halhal yang bisa menyebabkan kesulitan dankerugian dalam mengurus halhal yang bersifat administratif;Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuksebuah kaidah fikih menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harusdidahulukan dari pada memperoleh manfaat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) juncto.

XXxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, dengan di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Saksi adalah adik kandung Penggugat; Saksi tahu, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat; Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anaklakilaki bernama Xxxxxxxx dan XXXXXXXxX;Hal. 4 dari10 hal.Put.No 0432/Pdt.G/2016

XXXXXXXX, UMur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(guru), tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, dengan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:Saksi adalah teman Penggugat;Saksi tahu, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah sudah dikaruniai 2 (dua)orang anak lakilaki bernama Xxxxxxxx dan XXXXXXXxX;Saksi tahu, sejak akhir tahun 2011

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dangugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang,maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetapmenasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, MajelisHakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalildalilgugatan Penggugattersebut;Menimbang, bahwa Pegawai

Negeri Sipil (Guru SMPN 152 Jakarta)untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah mempeoleh Surat Keputusantentang Pemberian ljin Perceraian dengan Nomor : 685 Tahun 2016, tertanggal11 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.nGubemur Provinsi Daerah Istimewa loukota Jakarta, dengan demikian secaraadministartif Penggugat telah memenuhi ketentuan disipilin pegawaisebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi

Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3250) jo.

PUTUSANNomor: 1599/Pdt.G/2013/PA.JTBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam persidangan majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkanputusan dalam perkara antara :Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Alamat Kec.

. & REKAN, beralamat di Jalan Kayumanis VIGang Jarak Ill No.19 B RT.010 RW.05, Matraman Jakarta Timur yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor:372/K/V1/2013/PA.JT, selanjutnya disebut PenggugatmelawanTergugat, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat diKec.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.Dan apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengurusSurat Izin untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Menteri PekerjaanUmum Nomor: xxx tertanggal 22 April 2013, karenanya gugatan Penggugat untukmelakukan perceraian telah memenuhi syarat formal gugatan untuk seorang PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetaokan

No. 1599/Pdt.G/2013/PAJTMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengurusSurat Izin untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Menteri PekerjaanUmum Nomor: xxx tertanggal 22 April 2013, karenanya gugatan Penggugat untukmelakukan perceraian telah memenuhi syarat formal gugatan untuk seorang PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, bahwa Penggugathadir menghadap ke persidangan, sedangkanTergugat

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRIMADIUN tertanggal 27 April 2000 , diberi tanda bukti P6;Foto copy ljazah PASCA SARJANA atas nama THERESIA ENNY YUNIWATIyang dikeluarkan UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA PROGRAMPASCASARJANA tertanggal 23 Juli 2002 , diberi tanda bukti P7;Foto copy TRANSKRIP NILAl PASCA SARJANA atas nama THERESIAENNY YUNIWATI yang dikeluarkan UNIVERSITAS PGRI ADI BUANASURABAYA PROGRAM PASCASARJANA tertanggal 5 Juli 2002 , diberitanda bukti P 8;Foto copy Surat Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dari KANWIL DepatemenP dan K Propinsi Jawa Tengah TS No. : 1266 E/I03.1.2/Ca/80.

Tertanggal 29April 1980 atas nama THERESIA ENNY YUNIWATI , diberi tanda bukti P9;10.Foto copy KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama THERESIA ENNYYUNIWATI yang dikeluarkan Badan Administrasi Kepegawaian Negaratertanggal 19 Maret 1981 , diberi tanda bukti P10;11.Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 81/1959 tertanggal 8 Juli 1959 atasnama THERESIA DJUNIWATI yang dikeluarkan TJATATAN SIPILINDONESIA NASRANI SURAKARTA , diberi tanda bukti P11;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup

dipertimbangkan apakah permohonanpemohon dapat dikabulkan, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksidipersidangan ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut:e Bahwa benar pemohon bernama THERESIA ENNY YUNIWATI;e Bahwa benar didalam Kutipan Akte Kelahiran No. 81/1959 tertanggal 8Juli 1959 nama Pemohon tertulis THERESIA DJUNIWATI yangdikeluarkan TJATATAN SIPIL INDONESIA NASRANI SURAKARTA;e Bahwa benar didalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon, KartuKeluarga, ljazahijazah, Surat Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil,KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL Pemohon, nama Pemohon tertulisTHERESIA ENNY YUNIWATI;e Bahwa benar pemohon ingin membetulkan namanya tersebut yangberbeda penulisan didalam akta kelahiran sehingga bisa memberikankepastian hukum;e Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan pembetulan namatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dipersidangan tersebutdiatas permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum ke2 yaitu: Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguhsungguhmenasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membinarumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmenyerahkan surat kKeputusan untuk melakukan percerian yang dikeluarkanoleh Sekretaris Daerah Kota atas nama Walikota Palu pada tanggal 22Januari 2013 dengan Surat Keputusan Nomor : 474.2/117/BKD/2013 ;Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kompetensiPengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat tetap datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha secarasungguhsungguh menasehati Penggugat agar kembali rukun denganTergugat namun tidak berhasil ;Putusan Nomor 094 /Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 7 dari 14Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari pejabat untuk melakukan perceraian, sesuaiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan surat izin atasantersebut adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian atau poligami ;Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil,maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangantertutup untuk umum sesuai ketentuan