Saksi LINDA GUSVIARIANI;e Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini, karena adanyadugaan tindak pidana penggunaan identitas palsu dan tindak pidanamenempatkan, mentranfer, mengalinkan, membelanjakan, membayarkan,menhubahkan, menitipbkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk,menukarkan denngan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasharta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duga merupakan hasiltindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan;

yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasiltindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkanasal usul Harta Kekayaan sehingga seolaholah menjadi Harta Kekayaan yangsah.e Bahwa Pengertian pencucian uang menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidanapencucian uang adalah : segala perbuatan yang memenuhi unsur tindakpidana sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini.e Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikansebagai

suatu) perobuatan yang dilakukan dalam upaya untukmenyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yangdiperoleh dari hasil tindak pidana.

Tahap penempatan merupakan tahappertama dalam proses pemisahan harta kekayaanhasil kejahatan dari sumber kejahatannya.2) Pelapisan (Layering), adalah Upaya untuk lebih menjauhkan hartakekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya sepertimentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedian jasakeuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentukhasil kejahatan, mengaburkan asalusul harta kekayaan dengan25mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatanlainnya

Dengan dilakukannya Layering, akan menjadi sulit bagi penegakhukum untuk mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.3) Integrasi (Integration), adalah Upaya menggunakan harta kekayaan hasiltindak pidana yang telah ditempatkan (Placement) dan atau dilakukanpelapisan (Layering) yang nampak seolaholah sebagai harta kekayaanyang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembalikegiatan kejahatannya.

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisapinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, makaterhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan RiwayatTanah Nomor : 593.2/42/Des.2016 tanggal 10 Agustus 2016 berupa sebidangtanah darat luas tanahnya 2.300 M2 ( Dua ribu tiga ratus meter persegi) atasnama ROSIDIN yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualanlelang tersebut digunakan

,(lima puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapanrupiah) dan adanya permohonan pengesahan sita jaminan terhadap agunan tanahseluas 2300 M2 dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor :593.2/42/Des.2016 tertanggal 10 Agustus 2016 atas nama Rosidin sertamelelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) untuk pelunasanpembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865Kitab

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapermohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2, 3 dan 4(kecuali mengenai permohonan sita dan lelang terhadap agunan tanah danbangunan a quo melalui KPKNL) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai permohonan pengesahan sita jaminanterhadap agunan tanah seluas 2300 M2 dengan bukti kepemilikan Surat KeteranganRiwayat Tanah Nomor : 593.2/42/Des.2016 tertanggal 10 Agustus 2016 atas namaTergugat serta melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan

jaminan terhadap sebidang tanah adat yang tercantumdalam SPPT Nomor : 003.0080103.0 Persil 15 Blok Cikarag Wetan Luas 2300 M2;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapermohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 5 tidakberalasan hukum, karena itu ditolak;Menimbang, bahwa adanya permohonan lelang tanah seluas 2300 M2dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor593.2/42/Des.2016 tertanggal 10 Agustus 2016 atas nama Tergugat melalui KantorPelayanan Kekayaan

Negara (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran hutangTergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat Penggugat dapat secara langsungmengajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yangmerupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal KekayaanNegara pada Kementerian Keuangan tanpa melalui gugatan sederhana ini, kecualiapabila terdapat potensi keberatan/penolakan atau bahkan gugatan dari Tergugat,maka Penggugat dapat melaksanakan lelang dengan fiat eksekusi dari KetuaPengadilan

NIAGA.JKT.PSTII telah memberikan jaminan sepenuhnya harta kekayaan secara pribadi atasutang TERMOHON I terhadap P.T. Bank Yakin Makmur (YAMA BANK) dan menyatakan telah melepaskan segala hak dan wewenangnya sesuai Pasal 1831,1837, 1838, 1844, 1847, dan Pasal 1849 Kitab Undangundang Hukum Perdata, sehingga secarahukum seluruh harta kekayaan milik TERMOHON II danTERMOHON IIImenjadi jaminan terhadap pinjaman atas nama TERMOHON I pada P.T.

Meletakkan Sita Jaminan atas seluruh assetasset terdaftar atas namaTERMOHON I, TERMOHON II dan TERMOHON III,baik harta bergerakmaupun harta tidak bergerak dan harta kekayaan yang sudah ada maupun yangakan ada kemudian hari ;b. Mengawasi pembayaran kepada krediturkreditur, pengalihan ataupenggunaan assetasset/kekayaan PARA TERMOHON yang dalam kepailitianmemerlukan persetujuan kurator ;Vv PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS (KURATOR). 21.

Menyatakan PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON IT, TERMOHONII) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;Menetapkan Hakim Pengawas dari Hakimhakim Niaga di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan hartaPARA TERMOHON ;Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh PEMOHON terhadap assetasset/harta PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II, dan TERMOHONIll) sah dan berharga menurut hukum, baik harta bergerak maupun harta tidakbergerak dan harta kekayaan

PUTUSANNo. 541 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT. UNIVERSE LION, diwakili oleh Irawan Gunawan, selakuDirektur, berkedudukan di Jalan Pluit Raya No. 21, Jakarta Utara,dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abdullah Loetfi, SH., dankawankawan, para Advokat, berkantor di JI.

merupakan gugatan yang kabur, karena salah didalam menentukan nama Tergugat disamping itu juga gugatan ini kurang pihak;Bahwa pemegang hak atas merek Pop Lady yang terdaftar dibawah No.IDM000084429 di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Iwan Sutanto danbukan Iwan Susanto, sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat (error inpersona);Bahwa disamping itu juga gugatan ini kurang pihak, karena Direktorat Merek,Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

IDM000084429 di Direktorat Merek, Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusiaadalah Iwan Sutanto dan bukan Iwan Susanto, sebagaimana tersebut dalamgugatan Penggugat (error in persona); dalam paragraf selanjutnya (kutip):Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 pemegang hak atas merek PopLady yang terdaftar dibawah No.

IDM000084429 di Direktorat Merek,Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia adalah Iwan Sutanto yang beralamat di Karang Asem 16/25RT. 007/008, Tambaksari Surabaya 60133, dikuatkan dengan bukti T1, T621.3s/d T9 bahwa orang yang beralamat di Karang Asem 16/25, RT. 007/008,Tambaksari Surabaya 60133 adalah Iwan Sutanto/Oei Hong Ming bukan IwanSusanto, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat telahterjadi kesalahan formil yakni dalam penyebutan

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide bukti P4);II. Terdapat kesalahan dalam penerapan hukum:IL.1.IL.2.Bahwa mengutip pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam butir I.1di atas dimana dinyatakan ......... maka berdasarkan pertimbangan tersebutgugatan Penggugat, telah terjadi kesalahan formil yakni dalam penyebutannama Tergugat, sehingga oleh karena itu terjadi error in persona.

PUTUSANNomor 272 K/Padt.SusHKI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:LAURENT BOULET, bertempat tinggal di 297 Avenue du Mistral13900 La Ciotat, France, selaku Direktur Neosolutions Sarl dalamhal ini memberi kuasa kepada Roosmarty Fattah, S.H., dankawankawan, Para Advokat pada Kantor WPA Bali Law Office,berkantor di Jalan Gunung Salak Utara

Baikbaik, Legian, Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini memberikuasa kepada Dwi Anita Daruherdani, S.H., LL.M., dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Daruherdani Sibarani& Co, berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor 14 A Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;DanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORATJENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTURMEREK, yang diwakili oleh Direktur Merek,

Rasuna Said Kavling 67 kuningan, Jakarta Selatan,Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Supanto,S.H., M.H., dan kawankawan, Pegawai Negeri Sipil padaDirektorat Merek, Direktori Jenderal Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2015;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;Halaman 17 dari 11 hal. Put.

Bahwa Pemohon Kasasi merupakan pemegang Merek Dagang WAXxXyang telah didaftarkan di Institut National De La Propriete Industrielle France,yaitu Lembaga Pendaftaran Hak Kekayaan Industrial termasuk di dalamnyamerek, yang berkedudukan di Perancis dengan Nomor Pendaftaran063418376 tanggal 20 Maret 2006 kelas 25 (vide bukti P1). PemohonKasasi telah menggunakannya dalam perdagangan sejak tahun 2006 danTermohon Kasasi yang berkebangsaan Perancis tidak pernah menyangkalfakta hukum ini;3.

Bahwa disamping itu adanya pihak lain (Tergugat) yang telah mendaftarkankembali merek Terdaftar WAXX pada Ditjen HKI Republik Indonesia atasnama Barth Nicolas Claude tanggal 19 Maret 2008 dengan NomorPendaftaran IDM000157656 dapat secara mudah diakses di Website resmiPemerintah Indonesia cq Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan alamatWebsite: https:/Awww.dgip.go.id/merek dan https://www.aseantmview.org/tmview/basicSearch.html (vide bukti P4);Bahwa tujuan dicantumkannya merek terdaftar pada Website

Pembanding/Tergugat IX : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Diwakili Oleh : Mohamad Idris Salim
Terbanding/Penggugat : ANTHONY HANDOKO
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK RI CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS, PPAT ERLY SOEHARDJOJO, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat III : NOTARIS, PPAT LIEKE L. TUKGALI, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris, PPAT Ny. JULIA MENSANA, SH.

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugasdan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("KeppresNo.15 Tahun 2004"), Pasal 6 ayat (1), menyebutkan:"Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal1, dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelolaoleh Menteri Keuangan."c.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang disebutkan sebagai Turut Tergugat adalah "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKRI CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG".4.2. Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan atau menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang saja tanpamenyebutkan atau menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negarahal 59 dari 71 hal put.

No. 459/PDT/2018/PT.DKI4.3.dan Lelang yang mana yang ditarik sebagai Turut Tergugat jelasjelas telah salah alamat (error in persona).Bahwa meskipun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangmerupakan instansi vertikal yang instansi induknya KementerianKeuangan, namun demikian terdapat 70 (tujun puluh) KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di seluruh Indonesia dan5 (lima) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang diJakarta, dimana setiap masingmasing Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang

Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang hanyamenyebutkan atau menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang saja tanpa menyebutkan atau menunjuk KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang mana yang ditariksebagai Turut Tergugat jelasjelas telah salah alamat (error in persona).5. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel.5.1. Bahwa selain telah mengakibatkan gugatan Penggugat salah alamat5.2.

(error in persona), gugatan Penggugat yang hanya menyebutkanatau menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSaja tanpa menyebutkan atau) menunjuk Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang yang mana yang ditarik sebagai Turut Tergugat juga telah, mengakibatkan gugatan Penggugat obscuur libel, karena tidak jelasnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang mana yang ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.Bahwa selain itu, gugatan Penggugat obscuur libel disebabkankarena

Bahwa adapun asetaset/harta kekayaan perseroan PT JASARI i.c.Penggugat yang diatasnamakan Tergugatl i.c . Jafar Syahbuddin Ritonga,SE, MBA, antara lain sebagai berikut:A.

Dengan alasan katanya Tergugat Il tidak mengembalikanaset/harta kekayaan Perseroan dengan demikian secara hukum telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat i.c PT. JASARI, (tidak ada lebihlanjut uraian perbuatan melawan hukum) hal ini jelas bahwa Penggugatmemutarbalikkan fakta yang sebenarnya, sesungguhnya Tergugat II tidakpernah menguasai harta kekayaan Perseroan, bagaimana mungkinTergugat Il mengembalikannya !?

Mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub.

Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluhpersen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupuntidak (vide: Pasal 102 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas);16)Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada PengadilanNiaga ( vide: Pasal 104 ayat (1), Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang

JASARI (i.c.Termohon Kasasi) sebagai asset/harta kekayaan PT.

Menetapkan harta kekayaan berupa : 3.1. 1 (satu) buah rumah berlokasi di Dusun Kalisat, RT.002 RW. 001, Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas : - sebelah utara dengan rumah milik rumah milik Bapak Sulaiman; - sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Bapak Rohmad; - sebelah selatan berbatan dengan rumah milik Bapak Suparlan; dan - sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak Sadar; 3.2.

Bahwa Pemohon mempunyai harta kekayaan dan pernghasilan yangmemadai sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteriisteri Pemohon beserta anakanaknya kelak ;9.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang mempuyai pengasilansebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per 3 bulanditambah dengan harta kekayaan yang lain berupa sawah ( buktiP.11);6.

Menetapkan harta kekayaan berupa :3.1. 1 (Satu) buah rumah berlokasi di Dusun Kalisat, RT.002 RW. 001,Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu KabupatenBojonegoro, dengan batasbatas : sebelah utara dengan rumah milik rumah milik Bapak Sulaiman; sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Bapak Rohmad; sebelah selatan berbatan dengan rumah milik Bapak Suparlan;dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak Sadar;3.2.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kakak kandung Pemohon yang bernama SENEN dalam keadaan tidak hadir;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus harta kekayaan dan mewakili kepentingan-kepentingan SENEN terkait dengan hak yang dimiliki oleh SENEN berupa tanah pekarangan sebagaimana disebut dalam Tanda Bukti Hak Atas Tanah sertipikat hak milik nomor : 721/Banyuroto, Surat Ukur nomor : 777/1997, tanggal 13

li>Menetapkan seorang laki-laki yang bernama SUHERNO, adalah orang yang dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid);

pengurusan harta Rusmiyati (Kakak Pemohon);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Bab ke delapan belas tentang keadaan tidak hadir, disebutkan bahwa:Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengantidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya danmengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusanurusan dankepentingankepentingan itu, maka, jika ada alasanalasan yangmendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan

itu,Pengadilan Negeri tempat tinggal si tidak hadir, atas permintaan merekayang berkepentingan harus memerintahkan kepada Balai HartaPeninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaandan kepentingankepentingan itu, pula supaya membela hakhak si yangtidak hadir dan mewakili dirinyaSekiranya harta kekayaan dan kepentingankepentingan si yang tidakhadir itu tidak banyak, maka atas permintaan atau tuntutan seperti diatas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itukarena

jabatan, Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan sepertidalam ayat ke satu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudianmasih juga kiranya akan diambilnya, berkuasa pula memerintahkanpengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingankepentingan itukepada seorang atau lebih daripada keluarga sedarah atau semenda siHal 10 dari 13 Hal Pen.

No. 78/Pdt.P/2018/PN Madyang tidak hadir, yang ditunjuk oleh Pengadilan, atau kepada istri atausuaminya, dengan kewajiban satusatunya ialah, apabila si yang takhadir itu. pulang kembali, keluarga, istri atau suami tadi harusmengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelahdikurangi dengan segala hutang yang sementara itu telah dilunasinya,dan tanpa hasilhasil atau pendapatannyaMenimbang, bahwa Rusmiyati telah dipanggil dengan patutberdasarkan risalah panggilan umum pada tanggal 13

dengan hukum, dan cukup beralasan, sehingga oleh karenanyaPermohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 463 KUH Perdata tersebut diatas, kedudukan Pemohon untuk mewakili mengurus harta milik kakakPemohon tersebut hanya berlaku selama keberadaan Kakak Pemohon yaituRusmiyati tidak diketahui keberadaannya, artinya apabila di kKemudian hariKakak Pemohon yang bernama Rusmiyati tersebut kembali, maka Pemohonberkewajiban mengembalikan harta kekayaan

Tahun2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan DarunnajahAlmas Udiyah Wonosari, sekaligus mengesahkan kekayaan awal, PendiriYayasan dan Susunan Organ Yayasan;5. Bahwa berdasarkan Akta Yayasan Darunnajah Almas Udiyah Wonosari No.32 Tanggal 16 Desember 2015 dan/atau Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0031577.AH.01.04.

Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasanserta menggunakan/membebani kekayaan Yayasan ;f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi denganYayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atauseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebutbermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;6.

Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b,c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.Pasal 17.Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :1.2.3.Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;Mmbebani kekayaan Yayasan untun kepentingan pihak lain ;Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi denganYayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atauseseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidakada hubungannya bagi tercapainya

;11.Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik dan telahterbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menghindaridan menjamin agar putusan ini kelak tidak siasia serta dapat dilaksanakandengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuatTergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan denganadanya gugatan ini, maka bersama ini pula Penggugat mohon agarPengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebihdahulu, atas harta kekayaan

., Notaris di Indramayu pada tanggal 5 Oktober 2002, (bukti P1)dan memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusia Repubik Indonesia Nomor C23905 HT.01.01 Tahun 2002, padatanggal 4 Desember 2002, (bukti P2), kekayaan modal perusahaan berupa; Modal dasar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) terbagi menjadi4.400 saham masingmasing bernilai nominal Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah);e Para pendiri telah memenuhi kewajiban menyetor uang tunai sebagai

Pancuran Mas adalah subjek hukum yang sah berdirisendiri yang mempunyai kekayaan terpisah daripada kekayaan pribadi masingmasing pendiri/Pemegang Saham;2 Bahwa harta kekayaan Penggugat berupa tanah keseluruhan seluas 6.925 m? terdiridari tanah seluas 4.370 m? dengan sertipikat tanah Hak Milik Nomor 294 DesaPanyindangan Wetan., atas nama Hajjah Suwarti dengan Surat Ukur Nomor4205/1997., (bukti P4), tanah seluas 741 m?

Tjasmita, CamatSindang selaku PPAT pada tanggal 22 Desember 2004 (P6), ketiga bidang tanahtersebut adalah kekayaan pribadi Penggugat/Hajjah Suwarti yang sama sekaliterpisah dari kekayaan milik PT. Pancuran Mas;3. Bahwa perbuatanperbuatan Penggugat menyerahkan ketiga bidang tanah (bukti P.4,P.5, P.6 yang sama dengan bukti T.1, T.4 dan T.2) kepada Para Tergugat ditujukanagar diperhitungkan sebagai saham PT.

Namun kekayaan milik Penggugat yang telah diserahkan kepada ParaTergugat berupa ketiga bidang tanah (bukti P.4, P.5, P.6 yang sama dengan buktiT.1, T.4 dan T.2) dalam RUPS tersebut sama sekali tidak dicatat dalampembukuan dan tidak ada perhitungannya sebagai pemasukan modal tambahandari Penggugat;Bahwa harta kekayaan Para Pengggugat berupa tiga bidang tanah, setoran uangtunai dan alatalat kesehatan Rumah Sakit dikuasai oleh Para Tergugat tidakdiperhitungkan sebagai saham/pemasukan modal tambahan

Pasal 79 UndangUndang Nomor40 tahun 2007, karena tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tahunan secara rutin pertahun;Bahwa harta kekayaan milik Penggugat/Hajjah Suwarti atas ketiga bidang tanah(bukti P.4, P.5, P.6 yang sama dengan bukti T.1, T.4 dan T.2) dikuasai ParaTergugat secara melawan hukum dengan cara akalakalan, tanpa alasan sahdiakui sebagai kompensisasi dengan penjualan harta warisan rumah milikalmarhum Mbok Rono Soekarto alias Ngadijem Sertipikat Nomor 239/Wbj., Halini

BADAN URUSANPIUTANG DAN LELANG NEGARA MATARAM CQ.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) MATARAM, berkedudukan di Jl.Pendidikan No. 24 Kota Mataram;Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding;dan:IVANI BERHITU, bertempat tinggal di Lingkungan SaptamargaGebang, Kelurahan Cakra Barat, Kota Mataram;Turut Termohon Kasasi dahulu turut Terlawan/turut Terbanding;Hal. 1 dari 16 hal. Put.

No. 99 K/Padt/201310.11.12.sengketa berupa rumah permanen yang terletak di BTN Grand ValleySenggigi, dahulu masuk Kecamatan Gunungsari dan sekarang masukwilayah Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang telahdibelinya tersebut termasuk obyek yang akan di lelang oleh PejabatLelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Mataram;Bahwa berdasarkan halhal di uraikan di atas, sehingga secara yuridisPelelangan obyek sengketa yang akan dilakukan oleh Pengadilan NegeriMataram melalui

Bangun LombokInternusa yang kemudian beralin kepada Ahmad Ali dan selanjutnyadijual kepada Ivani Berhitu, terakhir obyek sengketa beralih kepadaPelawan;Bahwa Pelawan khawatir dengan itikad Terlawan I, Il dan Terlawan Illyang hendak melaksanakan eksekusi lelang melalui perantara PejabatLelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Mataram secara sewenangwenang sehingga dapat mencederai rasakeadilan dan menimbulkan kerugian yang lebih besar dari Pelawan lebihlebih Kemenangan Terlawan

Eksepsi Persona Standi Non Judicio;5.1 Bahwa dapat Terlawan IV tegaskan, Perlawanan Pelawan yang ditujukankepada Terlawan IV harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebabpenyebutan Persoon Terlawan IV di dalam perlawanan Pelawan kurangtepat dan keliru dan tidak sama antara yang disebutkan sebagai pihakTerlawan IV dan yang disebutkan dalam dalildalil perlawanan Pelawan;5.2 Bahwa yang disebutkan sebagai Terlawan IV oleh Pelawan adalah KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram sementaradalam

dalildalil perlawanan Pelawan disebut sebagai Pejabat Lelang;5.3Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Mataram merupakan institusi di bawah Kementerian Keuangansedangkan Pejabat Lelang adalah suatu jabatan fungsional ;5.4Bahwa kekeliruan tersebut terlihat pada halaman dalil perlawananperlawanan angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 12, dimana TerlawanIV disebut sebagai Pejabat Lelang;5.5Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan IV di atas,sangatlah jelas bahwa perlawanan

., lelang melalui PT Duta Balai Lelang dan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta , berikutberita acara lelang risalah lelang yang dibuat olen Andy Pardede KepalaKantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 23/05/2016 Nomor 103/2016atas barang jaminan berupa: sebidang tanah berikut bangunan yangberdiri di atasnya terletak di RT 09/02, Kelurahan Sukapura, KecamatanCilincing, Kodya Jakarta Utara setempat dikenal sebagai Jalan

Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk., lelang melalui PT Duta Balai Lelang dan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, berikutberita acara lelang risalah lelang yang dibuat oleh Andy PardedeKepala Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 23/05/2016 Nomor103/2016 atas barang jaminan berupa: Sebidang tanah berikut bangunanyang berdiri di atasnya terletak di RT 09/02, Kelurahan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negaracq.

Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku(instansi) atasan Tergugat III, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jember bukan organsasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakanbagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabilaada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember bukanmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yangmerupakan bagian dari badan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Olehkarena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalamperkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badanhukum induknya dan instansi atasannya;Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3077 K/Pdt/20123.3.

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan deh Tergugat III di atas, terbuktilahgugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember tanpa mengaitkan instansiatasannya adalah keliru dan tidak tepat Dengan demikian jelas bahwa akanhal ini akan berakibat bahwa terhadap gugatan a quo menjadi kurangsempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterimaseluruhnya (niet ontvankelijk verklaard).

., dan kawamkawan Para Advokat pada KantorKonsultan Hukum AGUS NURUDIN & ASSOCIATES beralamat diJalan Pleburan Raya Nomor 20 Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Januari 2014;2 Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL), beralamat di Jalan Imam Bonjol I D GKN II Lantai IISemarang;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat / Para Terbanding;dan:Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus,beralamat di Komplek Perkantoran di Jalan Mejobo Kudus;Turut Termohon Kasasi

atau surat peringatan 3 dari Tergugat Isebagaimana tercantum dalam posita angka 10 dengan demikian tindakan Tergugat Itersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;12 Bahwa tanggal 04 Oktober 2012 Penggugat menerima surat pemberitahuanlelang dari PT.Bank OCBC NISP, Tbk., yang tanpa persetujuan denganPenggugat telah menyerahkan kepada PT.Citra Lelang Nasional sebagaipenyelenggaran pra lelang atas semua jaminan Penggugat yang diselenggarakan padatanggal 11 Oktober 2012 di Kantor Pelayanan Kekayaan

perbuatan melawan hukum;17 Bahwa tanpa pemberitahuan penetapan harga lelang, Surat Peringatan III kepadaPenggugat serta penetapan harga limit yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang dantanpa adanya penilaian harga limit yang dilakukan lembaga apresial yang independenterhadap barang jaminan milik Penggugat tidak dapat dijual atau dilelang sebelum adakepastian hukum yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;18 Bahwa dalam hal ini Penggugat mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah IX DirektoratJenderal Kekayaan Negara Semarang cq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Semarang selaku (instansi) atasan Tergugat I, karena Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Semarang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapimerupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena ituapabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, terbukti bahwagugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor PelayananKekayaan

Dalam Eksepsi :2 2220202 2 22 een nnn n enn n ene en nen e neeMenimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat/Pembanding mengajukaneksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan kurang pihak karena PT BankCentral Asia (BCA) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL)Samarinda tidak termasuk selaku pihak: Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukumdalam

Bank Central Asia Tbk (BCA)tetap melaksanakan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Samarinda sampai dengan terbitnya balik nama kepemilikantanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1578tertanggal 2 Mei 2001 tersebut dari Penggugat kepada Sik Rommy Wongso padatanggal 19 Desember 2013;Bahwa perbuatan Tergugat tersebut, yaitu melakukan balik nama atas kepemilikanSertipikat Hak Milik No. 1578, tertanggal 2 Mei 2001 sangatlah merugikan pihakPenggugat

selaku pemilik yang sah sekaligus yang sampai dengan sekarang inimasih menjadi penguasa atas tanah dan bangunan dalam lokasi tanah sebagaimanadimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1578 tertanggal 2 Mei 2001;Bahwa antara Penggugat dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Samarinda terdapat perkara hukum yang ditangani oleh PengadilanTata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor: 51/G/2013/PTUN.SMD dimana dalam acara pembuktian pihak Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan

pelaksanaan peralihan hak,peralihan/balik nama terhadap sebidang tanah yang telah terdaftar harusdibuktikan dengan akta jual beli/akta risalah lelang yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat lelang; e Bahwa peralihan / balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1578/Kel.Pelabuhan atas nama Penggugat kepada SikRommy Wongso,berdasarkan salinan Risalah Lelang No. 320/2013 tanggal 25 November 2013,yang dibuat oleh Dhastine Evelina, S.H. selaku Pejabat Lelang Kelas I KantorPelayanan Kekayaan

Oleh karena itu adanyasurat Penggugat/Terbanding tanggal 26 Nopember 2013 (bukti P9.A) yang ditujukankepada Tergugat/Pembanding perihal : Pemblokiran Balik Nama Sertipikat, dinilai tidakcukup beralasan hukum:; Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat/Terbanding tentangadanya Perkara Tata UsahaNegara Nomor: 51/G/2013/PTUN.SMD antara Penggugat/Terbanding melawan denganKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda, setelah MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti seluruh bukti

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah IX Direktorat JenderalKekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.

Yogyakarta selaku (instansi) atasan TergugatII, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta bukan organisasiyang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebutNegara,oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unitatasannya tersebut.2 Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta bukan merupakanbadan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badanhukum yang disebut Negara, dimana instansi

DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraJawa Tengah dan DI. Yogyakarta. Oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyaikualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidakdikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah IX DirektoratJenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DI.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. KantorWilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.

Pembanding/Penggugat : UNTUNG SUPRIYADI
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG Surabaya
Terbanding/Tergugat IV : SUPARMI.
Terbanding/Tergugat II : DIrektur / Pimpinan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
Terbanding/Tergugat V : SRI ISMUNIYATI, SH.
Terbanding/Tergugat III : SUDARSIH
Terbanding/Tergugat I : GUNAWAN SULAKSONO

Bahwa berkat usaha keras selama perkawinan kedua suami istri tersebutmemperoleh harta kekayaan yang dihasilkan dari pembelian tanggal 1 Juli1995 seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dianggap HartaBersama (GonoGini) berupa rumah, tanah berikut bangunannya, yaitu:Sertipikat Hak Milik No. 647 Persil 39 klas D2 Seluas 605 M?

Bahwa, selama perkawinan antara Turut Tergugat dengan Penggugatmemperoleh harta kekayaan hasil pembelian pada tanggal 1 juli 1995berupa tanah pekarangan seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)lalu didirikan bangunan rumah diatasnya yang merupakan harta bersama /gono gini hingga terbit Sertipikat Hak Milik No 647 Persil 39 klas D2 seluas605 M?

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya selaku(instansi) atasan Turut Tergugat III, karena Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Surabaya bukan organisasi yang berdirisendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebutNegara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkanjuga dengan unit atasannya tersebut;b.

Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurabayabukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badanyang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara,dimana salah satu Instansi atasan dari Turut Tergugat Ill adalahPemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan RepublikIndonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor WilayahDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur cq KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat III diatas, terbuktilah bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukankepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurabaya tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dantidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa hal ini akan dapat berakibatbahwa terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna, dan olehkarenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (NietOntvankelijk Verklaard).