Bahwa Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Jepara menghukum11.Tergugat membayar uang paksa setiap harinya Rp. 15.000.000, (limabelas juta Rupiah) kepada Penggugat jika Tergugat lalai untukmelaksanakan isi Putusan sejak putusan diucapkan Pengadilan AgamaJepara;Bahwa Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Jepara agar putusanini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari pihakTergugat;Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar PengadilanAgama Jepara menjatuhkan

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa/ denda setiapharinya sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta Rupiah) kepada Penggugat jikaTergugat lalai untuk menyerahkan hak dan bagian Penggugat dari hartabersama tersebut diatas kepada Penggugat sejak putusan ini dibacakan olehPengadilan Agama Jepara;9.

, tersebut, adalah didasarkan atas halhal, sebagai berikut : Bahwa Judex Facti, baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun PengadilanTingkat Banding, telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian dalamperkara a quo, karena Judex Facti samasama tidak memberikanpertimbangan secara lengkap, terhadap alatalat bukti tertulis yang diajukanPemohon Kasasi/semula Pembanding dimuka persidangan (onvoldoendegemotiverad); Bahwa Judex Facti, baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun PengadilanTingkat Banding, telah lalai

dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan, yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan ;Bahwa dari uraian di atas, maka jelas Judex Facti, baik Pengadilan TingkatPertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, telah salah dalam menerapkanhukum pembuktian dan telah lalai dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan, dalam perkara a quo, olehkarena itu putusannya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan

karenanya Penggugat mohon padaPengadilan Negeri Bojonegoro berkenan meletakkan sita jaminan(conservatoir beslaag ) terhadap obyek sengketa I dan II sampai adaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa supaya Para Tergugat tidak mengulurulur waktu atas pelaksanaanisi putusan pengadilan dalam perkara ini sehingga merugikan ParaPenggugat, maka sudah selayaknyalah Tergugat di hukum pula membayaruang paksa sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiapharinya apabila Para Tergugat lalai

sengketa I kepada Penggugat I dan IIsedangkan Obyek sengketa II diserahkan kepada Penggugat II, IV dan Vdalam keadaan baik dan kosong kalau perlu dengan bantuan alat Negara;8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesarRp.528.000.000, (Lima Ratus dua puluh delapan Juta Rupiah ) kepada Para Penggugat secara tunai dan langsung;9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinyaapabila Para Tergugat lalai

di Kabupaten Cirebon tersebut, terletak di Blok Warakas, Desa Kebonturi,Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, tercatat dalam Letter CNomor 16, Persil 86 Kelas S.Ill seluas 5.678 m*, sebesar Rp5.678.000.000,00(lima milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) secara seketikadan sekaligus;Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill (Para Tergugat)secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya paraTergugat lalai

Nomor 3009 K/Pdt/2020Tergugat lalai memenuhi putusan, dihitung sejak putusan mempunyaikekuatan hukum tetap, secara seketika dan sekaligus;Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill (Para Tergugat)secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;.

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat danIl apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap sejak diterimanya putusan oleh pihak Tergugat;8.

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat danIl apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap sejak diterimanya putusan oleh pihak Tergugat;Subsidair:Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili danmemtutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladinya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan

pelunasan pada Akta Perjanjian Kredityang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, disepakati untukjangka waktu Selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya, yakni sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengantanggal 23 November 2020;Bahwa tiaptiap angsuran yang dibayar oleh Tergugat seketika dansekaligus seperti yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit tanpamesti diperlukan lagi Suatu pemberitahuan resmi atau yang serupadengan itu;Bahwa apabila Tergugat lalai

siapa saja yang memperoleh hak atasobyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunansecara langsung dan kosong;Bahwa demi terlaksanya prestasi Tergugat untuk melaksanaanpembayaran total hutang Tergugat, maka obyek agunan/jaminan dijualsecara umum dan terbuka secara lelang;Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untukdigunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepadaPenggugat;Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akaningkar dan lalai

dipersidangan telah memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.SAKSI BASRI :e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;e Bahwa ayah ibu Pemohon bernama YAMTO SUGIYONO dan SUGIYEMyang menikah pada tanggal 30 September 1969 ;e Bahwa Pemohon anak lakilaki lahir di Klaten tanggal 16 Maret 1991bernama NUR ROCHMAN NABAWI ;e Bahwa pemohon belum punya akte kelahiran karena terlambat mengurusnyakarena orang tua maupun pemohon sendiri lalai

SAKSISUSANTO:e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon ;e Bahwa ayah ibu Pemohon bernama YAMTO SUGNYONO dan SUGIYEMyang menikah pada tanggal 30 September 1969 ;e Bahwa pemohon anak lakilaki bernama NUR ROCHMAN NABAWIdilahirkan di Klaten tanggal 16 Maret 1991 ;e Bahwa pemohon tersebut belum punya akte kelahiran karena pemohonmaupun orang tuanya terlambat mengurus aktenya disebabkan lalai dansibuk dengan pekerjaannya ;e Bahwa karena terlambat mengurus aktenya, maka untuk mengurus

adalahanak kandung dari suami ister) DARUL FATKHUR ROHMAN dan NINUNG AGUSTRI BUDIONO (Para Pemohon);Menimbang, bahwa orang tua Para Pemohon yaitu DARUL FATKHURROHMAN dan NINUNG AGUS TRI BUDIONO telah mempunyai seorang anakbernama FANI FELICIA ANGGRAENI PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir diSurabaya pada tanggal 03 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran,(bukti P4);Hal. 5 dari 8 Putusan No. 2193/Pat.P/2019/PN.SbyMenimbang, bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkanperkawinan Para Pemohon telah lalai

Di dalam pasal 274 menentukanbahwa bila orang tua, sebelum atau pada saat melakukan perkawinan telah lalaiuntuk mengakui anak luar kawin mereka, dapat diperbaiki dengan suratpengesahan dari pemerintah yang diberikan setelah mendengar nasehat dariMahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,ternyata telah terbukti orang tua Para Pemohon sebelum atau pada saatperkawinan mereka telah lalai mengakui anak luar kawin mereka yang bernamaFANI FELICIA ANGGRAENI PUTRI, lahir

sebagai berikut :1.FV a ener Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memberikan keterangandibawah sumpah ; 2= 22 nnn no nnn nn nnn nnn nn eee Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Dusun Kuncen Rt. 003/ Rw.003 Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung; Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 10 Juni 1990, dandiberi nama SIT ROCHAYAT:2222o2n nen one cee ceeHalaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2017/PN.TmgBahwa Pemohon ketika mengajukan pembuatan akta kelahiranPemohon, telah lalai

~n2cnecnecnecnecnecnecnec nee necne nee nee ane anenncnne nnn neenneneBahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memberikan keterangandibawah Sumpah ; 2 722 nnn nn nnn nnn nnn nnn ee nee nnn nnn nn=Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Dusun Kuncen Rt. 003/ Rw.003 Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 10 Juni 1990, dandiberi nama SIT ROCHA YATI; 27577 275 75Bahwa Pemohon ketika mengajukan pembuatan akta kelahiranPemohon, telah lalai dalam

hukum yang benar sampai saat ini maka dengan iniPenggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayarhakhak Penggugat Rekonvensi sesuai dengan aturan yang berlaku;Bahwa untuk mencegah agar kerugian Penggugat Rekonvensi lebihbertambah besar lagi maka patut dan beralasan hukum apabila diambiltindakan penyitaan (conservatoir beslag) atas harta benda milik TergugatRekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akandibuatkan daftar tersendiri;Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai

ApabilaPutusan Hakim tersebut dijatunkan tanpa alasan atau alasan tidaklengkap atau kurang cukup pertimbangan (onvodoendegemotiveerd) harus dibatalkan sebagaimana Putusan MahkamahAgung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, sertaPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18Oktober 1972;Putusan Judex Facti telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan;1.Bahwa Judex Facti telah

yaitu 50 hari dan fakta dalam perkara ini ini lebih dari 50 harikerja sehingga telah nyata Hakim dalam perkara ini telah lalai memenuhiaturan hukum yang ditentukan dalam menjalankan persidangan makaperkara ini menjadi batal putusan yang bersangkutan;Bahwa Judex Facti telah lalai dan atau telah melanggar aturan hukumyang mengancam batalnya putusan antara lain dalam pertimbanganhukum;Halaman 31 dari 35 hal.

Yudex Facti dalam mempertimbangkan hukum dan memutuskan perkaratelah lalai dan dengan sengaja tidak mempertimbangkan Pasal 161UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan menurut Pasal 100Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 harus dipertimbangkan pulaperjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan dan menurut Pasal 57Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 diberlakukan hukum acara perdatasehingga mutlak dijadikan pertimbangan bukti dan keterangan saksi.Bahwa di dalam fakta persidangan serta bukti surat yang diajukan

Bahwa Yudex Factie terbukti telah lalai dan bertentangan dengan hukumdalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 47. tertulissebagai berikut:Mengingat UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta PeraturanPerundang Undangan yang bersangkutan;Bahwa kalimat pertimbangan hukum ini tidak jelas bahwa di dalamperkara ini mempergunakan pasalpasal dari undangundang danperaturan yang mana sebagai

pada isi putusan ini dengan tanpa kecuali;11.Menghukum Tergugat dan Il serta siapa saja yang menguasai tanahdimaksud untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkan secarahukum kepada Penggugat;12.menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun ada pengajuan banding, kasasi dan atau pengajuanupaya hukum lainnya;13.Menghukum Tergugat dan II untuk membayar uang paksa/dwangsomkepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiaphari jika para Tergugat lalai

Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah) setiap hari jika para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusandalam perkara ini;. Menghukum Tergugat IIl dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taatterhadap isi putusan ini;10.Menolak gugatan selain dan selebihnya;11.Menghukum Tergugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);Hal. 14 dari 28 hal.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah) setiap hari jika para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusandalam perkara ini;9.

No. 1 tahun 1985, tentang Mahkamah Agungyaitu: Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;e Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu) denganbatalnya putusan yang bersangkutan;Pendapat Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH. MCL:"Suatu Putusan tanpa unsur Pertimbangan yang cukup haruslahdikesampingkan.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah) setiap hari jika para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusandalam perkara ini;8. Menghukum Tergugat Ill dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taatterhadap isi putusan ini;9.

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak bersedia mentaati dan10.11.melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatanhukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila TergugatRekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari atasketerlambatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Mengingat gugatan rekonvensi ini didasarkan pada alat bukti Autentik, makaPenggugat Rekonvensi mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakanterlebih dahulu walaupun terdapat

ApabilaPutusan Hakim tersebut dijatunkan tanpa alasan atau alasan tidaklengkap atau kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd)harus dibatalkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.638 K/Sip/1969 Tanggal 22 Juli 1970, serta Putusan MahkamahAgung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 .Putusan Judex Facti telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan1.Bahwa Judex Facti

yaitu 50 hari dan fakta dalam perkara ini ini lebih dari 50 harikerja sehingga telah nyata Hakim dalam perkara ini telah lalai memenuhiaturan hukum yang ditentukan dalam menjalankan persidangan makaperkara ini menjadi batal putusan yang bersangkutanBahwa Judex Facti telah lalai dan atau telah melanggar aturan hukum yangmengancam batalnya putusan antara lain dalam pertimbangan hukum.Bahwa pertimbangan hukum tersebut yang diberikan oleh Hakim telahmelanggar Pasal 102 ayat (1) sub d Undang Undang Nomor

Judex Facti dalam mempertimbangkan hukum dan memutuskan perkaratelah lalai dan dengan sengaja tidak mempertimbangkan Pasal 161Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan menurut Pasal 100Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 harus dipertimbangkan pulaperjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan dan menurut Pasal 57Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 diberlakukan hukum acaraPerdata sehingga mutlak dijadikan pertimbangan bukti dan keterangansaksi.

Bahwa Judex Facti terbukti telah lalai dan bertentangan dengan hukumdalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 40 tertulis sebagaiberikut:Mengingat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Peraturan PerundangUndangan yang bersangkutan.Bahwa kalimat pertimbangan hukum ini tidak jelas bahwa didalam perkara inimempergunakan pasalpasal dari Undang Undang dan peraturan yang manasebagai

AKIBATAKIBAT WANPRESTASINYA TERGUGAT31.32.33.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat telah cidera janji (wanprestasi)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan :"Si Berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuahAkta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika inimenetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu Yangditentukan"maka tindakan Tergugat dinyatakan telah lalai dengan dikeluarkannya

suratPenggugat No.007OXL/II/2009 pada tanggal 9 Pebruari 2009 ;Bahwa akibat Cidera janji (Wanprestasi) Tergugat sebagaimana dimaksud di atas,sudah sepantasnya Penggugat meminta penggantian biaya, rugi dan bungakarena tidak dipenuhinya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243KUH Perdata,Pasal 1243 KUH PerdataPenggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhiperikatannya, tetap melalaikannya

Bahwa Penggugat sesuai dengan Gugatan Penggugat tertanggal 1 Mei 2009dimana diajukan Cidera Janji (wansprestasi) dimana dalam suatu perikatandinyatakan wanprestasi karena pihak Tergugat Lalai atas Bank Garansi yangbelum dilunasi seperti pada Posita Gugatan huruf B Gugatan dengan demikianTergugat adalah Pihak yang melakukan wanprestasi sebagaimana Tuntutan GantiRugi yang dialami Penggugat sesuai dengan pasal 1237 KUHperdata, tetapi disatupihak Penggugat pada Petitum menuntut kepada Pihak Tergugat

Gugatan Kurang Jelas/Kabur (Obscuur Libel).e Bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan wanprestasi denganmendalilkan Tergugat telah lalai atas Bank Garansi yang belum dilunasiseperti tersebut pada posita gugatan huruf B dan menuntut ganti rugisesuai dengan ketentuan pasal 1237 KUH Perdata.

Utr.10.Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengansebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannyasendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalaidengan lewatnya waktu yang ditentukan.Bahwa selanjutnyva PENGGUGAT akan menguraikan unsurunsurWanprestasi yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagai berikut :a.

Sudah Dinyatakan Lalai Tetapi Tetap Tidak Melaksanakan Isi PerjanjianBahwa sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban PARATERGUGAT untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGATsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Jo.Pasal 2 ayat (2) huruf a SPK, maka PENGGUGAT telahmemperingatkan PARA TERGUGAT melalui Somasisomasi sebagaiberikut :a.

Apabila PARA TERGUGAT atau pihak manapun juga termasuk kuasanyamelanggar/lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara a quo, makaPARA TERGUGAT wajid dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta Rupiah) per hariterhitung sejak dilanggarnya Putusan dalam perkara a quo.Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGATmemohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta Rupiah) per hari terhitung sejakPARA TERGUGAT atau pihak manapun juga termasuk kuasanyamelanggar/lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara a quo.7.

ada upaya hukum (uit voorbar bijvoraad) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 5254 RV, Pasal 180 ayat(1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 yangmengatur mengenai hal tersebut, maka petitum angka 5 ini haruslah ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang meminta untukmenghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) per hari, terhitung sejak Para Tergugatatau pihak manapun juga termasuk kuasanya melanggar / lalai

Kepailitan menyatakan :"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta ataukeadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakanPailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi ;Bahwa mengingat UndangUndang Kepailitan menganut pengertian utangdalam arti luas, di mana sumber utang tidak hanya dari perjanjian utang piutang,melainkan bersumber dari perjanjian lain ;Bahwa Termohon telah melakukan wanprestasi atas PPJB, di mana Termohontelah lalai

/,dan Termohon mengenakan Sanksi berupa denda kepada Pemohon /Termohon Kasasi , Pemohon dengan Suratnya tertanggal 13 April 2009telah mengajukan keberatan kepada Termohon atas pengenaan dendatersebut karena penundaan pelunasan tersebut dilakukan Pemohon disebabkan karena Termohon telah lalai dan tidak tepat waktumenyelesaikan Unit Rumah Susun tersebut, dalildalil Termohon Kasasi /dahulu Pemohon sebagaimana dikutip diatas tersebut harus dibuktikansecara terperinci dalam Gugatan biasa di Pengadilan

atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yangselanjutnya dapat kedua alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:.

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan.22.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa: "Kuratoryang diangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidakmempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur dan tidaksedang menangani perkaro kepailitan dan penundaan kewajibanpembayaran utang lebih

Niaga.Jkt.Pst. tersebutsecara nyata Judex Facti telah lalai memenuhi syaratsyarat yangditetapbkan oleh Pasal 15 Ayat (8) UndangUnang Nomor 37 tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,karena Indra Nurcahya, S.H.

Tergugat dalam perkara aquo yaitu ALOINASINULINGGA, SH. sebagai Notaris dalam membuat Perjanjian PengakuanHutang Dengan Jaminan antara Tn LISTEN MARBUN dengan Tn ALSUGIARTO PERMADI, pada akte No.258/Leg/Al/2009, tanggal 04 Maret 2009dan Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan antara Ny LINDASIBURIAN dengan Tn AL SUGIARTO PERMADI padasakteNo.314/Leg/al/2009, serta Akte pada Akte No.1 tanggal 03 Desember 2009,Halaman 6 sampai 35 Putusan Pdt.G Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Pms14.15.dalam redaksionalnya telah lalai

Sehingga dalam hal iniTurut Tergugat hanya lalai menyebut nama (PT. Karyabhakti Manunggal)padahal dengan jelas dan nyata bahwa Tn Al Sugiarto Permadi kedudukandalam penandatanganan perjanjian tersebut adalah bertindak berdasarkanperintah atau kuasa dari Direktur PT.

Piutang dan tidakmau menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat adalah perbuatan yangmelanggar hukum;24.Bahwa, mengingat seluruh perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikandiatas telah diklasifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi (breach ofcontract)sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1238 KUHPerdata, danakibat perbuatan Wanprestasi tersebut telah menimbulkan kerugian bagiPenggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata yakni sebagaiberikut :Pasal 1238 KUHPerdata :Debitur dinyatakan lalai

dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisitu,atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan inimengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yangditentukan.Pasal 1243 KUHPerdata :Penggatian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatuperikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetaplalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikanHalaman 11 sampai 35 Putusan Pdt.G Nomor 46/Pdt.G/2018

,tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau Jika sesuatu yang harus diberikanatau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yangmelampaui waktu yang telah ditentukan.

Maka perbuatan tersebut adalah ingkar janjisebagaimana Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi Penggantian biaya,kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulaidiwajibkan, bila si berhutang, setelah dinyatakan lalai, memenuhi perikatannyatetap melalaikannya, dibuatnya dalam tenggang wektu yang telahdilampaukannya.

Badra Cemerlang kepunyaantergugat (satu).7.3.Daftar gajin dan gajih di bendaharawan Kantor Camat Patangkep Tutuikepunyaan Tergugat Il (dua).7.4 Penyitaan barang tak bergerak, berupa : Sebuah Rumah 6 x 16 m dan pekarangan rumah atau tanah panjang 6 mdan lebar 16 mdi RT Ill Bentot kepunyaan tergugat (satu).Bahwa untuk menjamin dan dipenuhinya gugatan ini kalau lalai memenuhiputusan tersebut maka sangat beralasan Tergugat (satu) dan Tergugat Il(dua) secara tanggung renteng menanggung uang paksa setiap

Mulai dari amar keputusan Majelis Hakim yang sudah berkekuatan hukumdan sangat beralasan untuk menjamin dipenuhinya gugatan ini makaTergugat (satu) dan Il (dua) menanggung uang paksa atau tanggungrenteng Rp.100.000,00 / hari, kalau lalai memenuhi putusan perkaratersebut.Dalam Pokok Perkara.1. Menerima gugatan Penggugat (satu) dan Penggugat II (dua).2.

dua) karena tidak bisa bekerja danberusaha menyadap karet selama 1 tahun Rp.25.200.000,00 dibayarkepada Penggugat Il (dua) kontan.Mengabulkan tuntutan kerugian moral / karena hamil dan dilecehkan dan tidakdikawini oleh Tergugat Il (dua) dihitung secara duit Rp.100.000.000,0012.13.14.15.16.17.18.sebagaimana di dalam rincian dibayar kontan kepada Penggugat II (dua) olehTergugat (satu) dan Il (dua).Mengabulkan pembayaran tanggung renteng dibayar Rp.100.000,00 perharisetelah berkekuatan hukum kalau lalai

Ditinjau dari segi timbulnya hak untuk menuntut ganti rugi ;Bahwa hak untuk menuntut ganti rugi dalam wanprestasi pada prinsipnyamembutuhkan pernyataan lalai atau somasi terlebin dahulu menurut Pasal1238 jo.

Pemohon dalam Konpensi mohon disebut Tergugat Rekonpensi.Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi mengenai hal halsebagai berikut :1 Bahwa halhal yang tercantum dalam Jawaban Konpensi tersebut di atassepanjang masih relevan mohon dianggap tercantum pula dalam GugatanRekonpensi ini;2 Bahwa apabila perceraian ini terjadi atas kehendak Tergugat Rekonpensi,maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan : Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;e Nafkah Iddah;e Nafkah yang terhentilnafkah lalai

;3 Bahwa untuk itu sudah sewajamya Penggugat Rekonpensi mengajukanTuntutan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar :1 Uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 20. 000.000,( dua puluh juta rupiah );2 Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,( lima belas juta rupiah );3 Nafkah yang terhenti/nafkah lalai kepada Penggugat Rekonpensi sebesarRp. 2.500.000, ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan terhitungsejak bulan Desember 2014 sampai dengan dijatuhkannya putusan

MajelisHakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan:PRIMAIR1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;2 Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi berhak menerima pembayaran uangmut'ah, nafkah iddah dan nafkah yang terhenti/nafkah lalai dari TergugatRekonpensi;3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang mut'ah kepada PenggugatRekonpensi sebesar Rp. 20.000.000, ( dua puluh juta rupiah );4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang iddah kepada PenggugatRekonpensi

Rp. 50.000.000, ( lima puluh jutarupiah ) dan hutang Tergugat Rekonpensi di Koperasi sebesar Rp. 23.000.000, (duapuluh tiga juta rupiah) tersebut apalagi ikut memakainya;3 Bahwa demikian juga sudah sewajarnya Penggugat Rekonpensi mengajukantuntutan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar1 Uang Mut' ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah);2 Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah);3 Nafkah yang terhenti/nafkah lalai

Tergugat yangdidukung bukti P.4, P.5, dan P.6, bahwa Tergugat menanggung beban angsuranpinjaman selama perkawinan sebesar Rp 2.575.669, (dua juta lima ratus tujuh puluhlima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) di Koperasi dan Bank BTPN;Menimbang, bahwa terhadap klausul pinjaman tersebut telah dinikmati sendirioleh Penggugat, Tergugat tidak bisa membuktikannya dalam persidangan, oleh karenaitu kalusul tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah lalai

PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, danHakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon danPemohon Il telah mengemukakan dalildalil dalam surat permohonan merekaberdua bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak mempunyai buku nikahsebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar diKantor Urusan Agama Balinggi mengingat petugas yang dimintakan bantuanoleh Para Pemohon ternyata lalai

penikahan yang dilakukan antara Pemohon dengan Pemohon Iltelah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasabdan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapathubungan sesusuan; Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Il telahdikarunia 2 orang anak; Bahwa tujuan Pemohon dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah adalahuntuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepetingan hukum lainnya karenapetugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai

20 PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon denganPemohon Il secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10September 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggidinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan Pemohon dan Pemohon Il pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikahdan kepentingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan olehpara pemohon ternyata lalai

Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyaiKutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidakterdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambel, Kabupaten AcehTenggara dengan alasan petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon danPemohon Il ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut keKUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon dan Pemohon II sangatmembutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurusakta kelahiran anak serta demi kepentingan

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/MS.KChukum agama Islam pada tanggal 6 April 1983 di Desa TualangSembilar, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, pernikahanPemohon dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratperkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II; Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak terdaftar di KantorUrusan Agama dengan alasan petugas yang diminta bantuan olehPemohon dan Pemohon Il ternyata lalai dan tidak mendaftarkanpernikahan tersebut

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/MS.KCterdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan petugas yang dimintabantuan oleh Pemohon dan Pemohon Il ternyata lalai dan tidakmendaftarkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama yangberwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, telahdiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikahmenurut agama Islam pada tanggal 6 April 1983 di Desa Tualang Sembilar,Kecamatan Bambel, Kabupaten