Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwaPenggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelumada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat makapencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dariTergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biladihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugatmengajukan permohonan' pencabutan atas' perkaranya sebelumpemeriksaan perkara, dan Tergugat

Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohondapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Termohon, atau setelah Termohon menyampaikan jawabannya, makapencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dariTermohon;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Pemohon untuk mencabutpermohonannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakanselesai;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakanselesai

Demikian juga dalamKetentuan Pasal 97, Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan : Janda ataududa cerai hidup, masingmasing berhak seperdua dari harta bersamasepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.7. Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugattersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugatsendiri sangat memerlukan tanah tersebut untuk mengambil hasilnya, sertauntuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari ;8.

tanggal 15Januari 2018, yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19Januari 2018, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugatbermaksud untuk mencabut gugatan dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (Reglemen op deBurgerlijke Rechtsvordering) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengansyarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984,tanggal 23 November 1985 ditegaskan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal halHal 3 dari 5 hal.

Bahwa berdasarkan dalil/argumentasi tersebut diatas, karenaTergugat III tidak pernah merasa melakukan kesepakatan/perjanjiandengan pihak Penggugat (antara Penggugat dengan Tergugat IIItidak memiliki hubungan hukum), maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat harus dinyatakan sebagai gugatan salah sasaran, hal inijuga secara jelas dan tegas telah menjadi = yurisprudensisebagaimana ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung RINo. 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan sebagaiberikut :bahwa

Rp. 90.000.000,30.000.000 x 3)Total selurunnya menjadi Rp. 490.000.000,Dan perlu ditegaskan bahwa perhitungan Profit sharing berdasarkanperjanjian terakhir yang berlaku hanya 3 bulan dengan jumlah Rp.30.000.000 x 3 tersebut itu adalah perhutungan yang buta, artinyaperhitungan dengan tidak berprinsip kepada perhitungan bagi hasilyang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelahdikurangi dengan biayabiaya yang dikeluarkan untuk memperolehpendapatan tersebut.

dalam Pasal 606 (a) Rv(Reglement op de Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata) yangmenyebutkan :Sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung untuk sesuatuyang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapatditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidakmemenuhi hukuman tersebut, olenhnya harus diserahkan sejumlahuang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uangtersebut dinamakan uang paksa.Halaman 24 dari 42 halaman putusan Nomor 630/PDT/2019/PT BDG11.Hal tersebut juga telah ditegaskan

Tergugat s/d II apabila ternyata dikemudian haridijatunkan putusan yang membatalkan putusan serta mertatersebut, sehingga jelas hal tersebut tidak memenuhi ketentuansebagaimana disebutkan dalam butir 7 Surat Edaran MahkamahAgung RI no. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil jo Surat Edaran MahkamahAgung RI no. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan SertaMerta (Uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil, yang berbunyisebagai berikut :besaes , sekali lagi ditegaskan

atas pembayaran sejumlah uang, haltersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 606 (a) Rv (Reglement opde Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata) yang menyebutkan :Sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung untuk sesuatuyang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapatditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidakmemenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlahuang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uangtersebut dinamakan uang paksa.Hal tersebut juga telah ditegaskan

dengan bangunan yang sudah ada dan untukpengerjaannya harus diberitahukan juga pada Penggugat selaku Pemilik tanah sesuaidengan isi Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan No. 18 Tanggal 14Junil994 ;Bahwa Penggugat semakin terkejut karena tanpa seizin dan tanpa sepengetahuanPenggugat ternyata terhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahansertifikat dimana telah beralih pula nama pemiliknya ke atas nama Tergugat 1, padahalsesuai dengan maksud pasal 4 Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan ditegaskan

KABUR.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

sekali.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugat semakinterkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyata terhadap sisatanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telah beralih pulanama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.3 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.5 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

SUMINO sama sekalitidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat dan/ataupun memberikan persetujuan kepada suami Tergugat /n Casu Alm.SUMINO untuk melakukan peminjaman uang kepada Penggugat ;Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah secara tegasmengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihakdalam suatu perkawinan, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat(2) yang menegaskan : Masingmasing pihak berhak untuk melakukanperbuatan hukum, hal tersebut kemudian ditegaskan

dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suami atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi dalam dikemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atauisteri) tidak sanggup untuk melakukan pembayaran hutang makakewajiban pembayaran hutang tersebut dibebankan kepada HartaBersama, hal ini secara jelas telah ditegaskan dalam ketentuan normaPasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum

akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya (suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan

perikatan tersebutdilakukan oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suam/i atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi kemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atau isteri) tidaksanggup untuk melakukan pembayaran hutang maka kewajibanpembayaran hutang tersebut dibebankan kepada Harta Bersama, hal inisecara jelas telah ditegaskan

akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya ( suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan

G/2020/PTUN.BDGperorangan yang dapat dipindah tangankan oleh proses jual beli atauperalihan hak atas tanah lainnya;Final, artinya Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah definitif danmenimbulkan akibat hokum ;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan kepala kantor pertanahanselaku tergugat bersifat memiliki kepastian hukum berupa produk hukumberbentuk sertifikat hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagipejabat TUN yang menerbitkan maupun pemilik objek sengketa tersebut;Selain itu, ditegaskan

Il , beserta data kepemilikan tanah lainnya yang dimiliki PARAPENGGUGAT ;Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Pengadilan adalahhalaman 6 dari 42 hal Putusan Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BDGPengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;Kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 ayat 1 UndangUndang Nomor

Dan seterusnya sesuai riwayat pemiliknya ;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Sekejati Nomor 593/02Kel.Skjt, ditegaskan sebagai berikut :a. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan asset pemerintah atau pihak laindan tidak termasuk dalam kawasan hutan;b.

Barat : Madja Utja/ PT Tiga raksa SatriaBahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya Objek Sengketa yangditerbitkanoleh TERGUGAT pada tanggal 17 Desember 2019 yang diperolehdari informasi Surat Keterangan Tanah Online ;Bahwa berdasarkan bukti fisik (SHM) yang diterbitkan TERGUGAT, objek(Tanah) jelasjelas berada pada dan dalam penguasaan/ pengelolaan PARAPENGGUGAT yang telah berlangsung sejak Tahun 1960 sampai sekarangsebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Hak MuilikNomor 593/02Kel.Skjt

kehatihatian, DikarenakanTergugat tidak menelusuri historis Objek Sengketa tersebut,serta ParaPengggugat sebagai ahli waris dari pemilik Objek Sengketa yang bernamaH Tamim bin Asyari tidak pernah memperjualbelikan,menjaminkan sertaadanya proses peralihan hak atas tanah tersebut ke pihak lain , sehinggadengan adanya KTUN objek sengketa tanah tersebut, Para Penggugatselaku Para Ahli Waris merasa dirugikan atas Penertbitan KTUN objeksengketa yang diikeluarkan oleh tergugat ;e) Asas Keterbukaan, sebagaimana ditegaskan

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2021/PA.TngUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai

dinasehati, Termohon sering pergi meninggalkantempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Meltahun 2018 dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama,dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagiberkomunikasI; Bahwa keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar danmengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor Pdt.G/201 7/PA.LpkMajelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatunkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan

Kecamatan Sei Suka, Kabupatenbatu bara dan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga diKUA Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh PaniteraPengadilan Agaama Lubuk akam kepada Pegawai Pencatat PernikahanKecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sei Seka , KabupatenBatu Bara untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat,sebagaimana akan ditegaskan

Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwasetiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernahhadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapatdimediasi.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun danharmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan

Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanyaalasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapaikeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ditegaskan Pasal3 Kompilasi Hukum Islam jo.

permohonan isbat nikah olehPemohon dan Pemohon Il tersebut telah diumumkan kepada khalayak publikselama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupunkeberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Bukull Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan

Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakanurusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwakewenangan

berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undangundang No. 1 Tahun1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 19751975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan

sebagaiman diaturdalam Pasal 84 undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan inibila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimanayang akan ditegaskan

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Halaman

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahansurat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

,sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, makapermohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus denganverstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memilikiaturan khusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindarikemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut

kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antaraHal 10 dari 16 Putusan.No 0289/Pdt.G/2020/PA.BbuPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh kepada Pemohon ketika di nasehati Termohon selalumembantah, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

sekarang; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabardan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2425/Pdt.G/2020/PA.TngMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

bersesuaian di muka persidangan; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Hal 12 dari 19 Put.

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang

Tinggi di wilayah domisili hukumnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan danmempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturanperundangundangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dankeabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yangdiberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagaiberikutMenimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syaratdan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan