HDTD,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kota Medan, dalamhal ini diwakili oleh Jhonny Pardede selaku Presiden Direkturmemberi kuasa kepada Ojak Nainggolan, S.H., M.H, Robert Sihotang,S.H.,M.Hum. dan Hengki Silaen, S.H, Para Advokat pada KantorHukum OJAK NAINGGOLAN, S.H, M.H & REKAN, berkantor diJalan Kejaksaan Nomor 180/P1, Lt.

diajukan sebagai Bukti P7);Bahwa Surat Presiden Komisaris dimaksud di atas tidak direspon sama sekali olehDirektur Umum ataupun HRD PT.

Pasal 167 ayat (5) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Penggugat memohon hakhak pensiun;(akan diajukan sebagai Bukti P9);Bahwa surat Penggugat ini juga tidak pernah direspon oleh Tergugat;10 Bahwa atas pemberian Surat Peringatan I dari Manager DTIC Berastagi kepadaPenggugat tertanggal 12 Desember 2013, maka kemudian tanggal 16 Desember2013 Presiden Komisaris PT.

Napitupulu, M.M., yangmenyampaikan bahwa sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai sekarang,Penggugat tetap hadir bekerja sebagai Urusan Umum (General Affair) di kantorDewan Komisaris atas perintah Presiden Komisaris, sehingga ketidak hadiranPenggugat di Berastagi bukan karena mangkir atau absen yang dapat diberikanSurat Peringatan.

HDTI Sdri.Arlince Pardede untuk membatalkan keputusannya memindahkan Penggugatbeserta beberapa karyawan lainnya ke DTCI Berastagi;Bahwa walaupun telah ada surat resmi dari Presiden Komisaris Ibu MarryPardede kepada Direktur Umum Cq. Koordinator HRD PT.

Petunjuk Tehnis Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun2000BAB I angka 7 huruf g = menyatakanPenunjukan Langsung dapat dilakukan untuka.2) Pengadaana.1) Keadaan tertentu, yaituPenanganan darurat untuk keamanan dankeselamatan masyarakat yang pelaksanaanpekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harusdilakukan segera, termasuk penanganandarurat akibat bencana alam, dan atau. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yangmenyangkut keamanan dan keselamatan negarayang ditetapkan oleh Presiden, dan atau.

Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yangmenyangkut keamanan dan keselamatan negarayang ditetapkan oleh Presiden, dan atau3.

Secara ekonomi/teknis lebih bersaing ;110tidak sesuai dengan syarat syarat yang diatur di dalampasal 17 ayat (4) Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 ;Menimbang, bahwa memang di dalam pasal 17 ayat (4)huruf cc Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000, bahwapenunjukkan langsung tersebut harus mendapat' persetujuandari Bupati, akan tetapi persetujuan dari Bupati = yangdimaksud dalam Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 tersebuttidaklah terlepas dari syarat bahwa pengadaan barang/jasatersebut harus dalam keadaan

Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkutkeamanan dan keselamatan negara yang ditetapkan124Oleh Presiden, dan atau3.

Wonosobo telah menyalahgunakan kewenangan yangtelah diberikan oleh pasal 17 ayat (4) huruf c Keppres125No.18 Tahun 2000 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (4) huruf cKeputusan Presiden No.18 Tahun 2000 terdakwa sebagai BupatiKab.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pasal 66 ayat 7:Halaman 17 dari 161 Putusan Nomor 02/Pid.SusTPK/2021/PN.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 19 (1):Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasawajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:Halaman 18 dari 161 Putusan Nomor 02/Pid.SusTPK/2021/PN.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 56 ayat 10:ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasiyang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalamketentuan Peraturan Presiden ini..

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pasal 66 ayat 7:Halaman 33 dari 161 Putusan Nomor 02/Pid.SusTPK/2021/PN.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat yang berhak sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015, atas 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran 6,10 M X 4,50 M dengan luasan 27,45 M² dan satu lagi

li>Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Rp.1.044.270,50,- (Satu juta Empat puluh empat Ribu Dua Ratus tujuh Puluh Rupiah Lima puluh sen) adalah milik Bapak Tanu (Ayah Kandung Penggugat) yang menjadi hak Penggugat sebagai Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PembangunanWaduk Jatigede (Sselanjutnya disebut PERPRES) tersebut diatur bahwaMasyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area WadukJatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunanWaduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukimanbaru berdasarkan

Perumahan Rakyat dalamhal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaranuang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat karena Penggugat telahmenempuh prosedur/mekanisme hukum yang benar termasuk melakukankomplain kepada Tergugat sebagaimana Bukti P13, tentu saja telah melanggarhak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan hartakebendaan Penggugat, hal ini telah bertentangan dengan kewajiban hukum dariTergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden

proyek Jatigede (tergugat) sebesarRp.1.044.270,50, (Satu juta Empat puluh empat Ribu Dua Ratus tujuhPuluh Rupiah Lima puluh sen) adalah milik Bapak Tanu (Ayah KandungPenggugat) yang menjadi hak Penggugat sebagai Ahli Warisnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima uang tunaluntuk rumah pengganti sebesar Rp. 122.591.200, (Seratus dua puluh duajuta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimanaPeraturan Presiden

Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg.Tergugat yangtelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidakpernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil ataukuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah,sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, denganHalaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwaperceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka MajelisHakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkangugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitumgugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga menggugat agarPenggugat ditetapbkan sebagai pemegang hak hadanah (hak pengasuhan danpemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Ies, 2hir padatanggal 15

RepublikIndonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hakibunya, dan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Republik IndonesiaTahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anakyang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atauibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;Menimbang, bahwa syaratsyarat hadanah sebagaimana ditegaskan dalamkitab Kifayah

Penggugat), maka Majelis Hakim berpendapat hanyasemata demi kemaslahatan, kenyamanan batin, dan kebaikan masa depan anak,dan oleh karena selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak a quotinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, serta sejalan dengan ketentuan Pasal105 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, gugatan Penggugat tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu)orang anak Penggugat dan Tergugat bernamaen, 'ahir pada tanggal 15 Oktober

Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalahanak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 4Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamadalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa anak Pemohon bernamaSupriatin adalah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinanPemohon (Benu bin Misdi) dengan isteri Pemohon (Yamiati alias Nyamiatialias Nyami binti Kasdi) yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, 7 dan Pasal 27 ayat (2)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwaanak berhak

dari Liaoning EntryExit Inspection and Quarantine of The People's Republic ofChina;Mbahyet Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP780/KPU.01/2013, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap PenetapanKeberatan SPTNP Nomor: SPTNP024035/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 10 Desember 2012;Mbahyut Menelist Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden

RI Nomor: 48 Tahun 2004tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations and The Peoples Republic of China(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara AnggotaAsosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor: 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework

Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hakimmenilai perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah Kabupaten Mesuji dan perkara yang diajukan Pemohon dan Pemohon II ini merupakan perkara vo/untair, berdasarkan ketentuan Pasal4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasHalaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0167/Padt.P/2019/PA.MsjUndangUndang

Berdasarkan ketentuan Pasal7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991, Hakim menilai Pemohon dan Pemohon II mempunyai kapasitaskedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukanpermohonan pengesahan perkawinan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il pada pokoknyamendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah secara Islampada tanggal 10 Oktober 1990 di Desa Datar Labuai, Kecamatan TalangPadang, Lampung Selatan dengan wali nikah ayah kandung

Bahwa Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan masyarakat tahu danmengakui ketiga anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon danPemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, Hakimberpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahmemenuhi rukun dan kewajiban perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0167/Pdt.P/2019/PA.MsjMenimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 di atas, Hakimberpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il hinggasaat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 jo.

Pasal 69Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0167/Pdt.P/2019/PA.MsjPeraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo.

Pasal 67 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil jo.

Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantaraisinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secaraIslam dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.Majelis menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kekuatanpembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakanHal. 9 dari 17 Halaman Putusan No. 0948/Pdt.G/2021/PA.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991yang pada pokoknya Tergugat danPenggugat sebagai pasangan suamiisteri wajib saling cinta mencintai, salingmenghormati, saling setia, saling membantu lahirbathin, serta saling menjagakehormatan, dan secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenangbahkan tersiksa atas sikap Tergugat, sekaligus secara sosiologis menjadikanPenggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat;Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga

Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakniantara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat padapetitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipuntelah dipanggil secara resmi dan

patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal125 HIR ayat (1), Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugattersebut dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang telahdipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukanoleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuanpasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus denganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Hal. 7 dari 17 Hal. Put.

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutHal. 10 dari 17 Hal. Put.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2004 antara Penggugat

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

patutdianggap Tergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatiftersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirimnafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikansebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasanyang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapatHal. 11 dari 17 Hal. Put.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinanjis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam dan dalildalil syarak jis.

Pasal115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

dianggap Tergugat telah mengakui dalildalil gugatanPenggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugattidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yangdapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangandi atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluargaserta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2005 antara Penggugat

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Perkara No. 163 /Pdt.G/2015 /PA Sip.nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikansebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisinan

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karenaalasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atasdapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebabperselisinan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga sertaorangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari Keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dailildalilsyarak jis.

Hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 ayat(2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum (Kepres Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum) (Bukti P3);Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum:Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum oleh Pemerintah

Lebih lanjut, pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan denganmusyawarah dan ditindaklanjuti dengan pemberian ganti rugi kepadapemegang hak sebagaimana diatur pada Pasal 9 juncto 1 ayat (2) KepresPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum;Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum:Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum dilakukan melalui musyawarah;

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 TahunHalaman 3 dari 33 hal.

;Bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa:Halaman 7 dari 33 hal.

Nomor 65 Tahun2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005Halaman 15 dari 33 hal.

Dengan demikian, tidaklah termasuk didalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yuaikatif (jika bertitik tolak padateori trias polika Montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembidangankekuasaan Ne@Qara) ; nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nn nnnneneBahwa sebagaimana Bunyi Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.Tanggal 06 Agustus 2010 menyebutkan Penyedia Barang dan Jasa yang tidakPutusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 6puas dengan Jawaban Sanggahan dan ULP dapat

Tahun 2010;Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang yang memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden nomor 80 tahun2003, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dansemua perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. olehkarena itu, Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yangberlandaskan kepada Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 tahun 2004tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan denganperundangundangan yang berlaku, diantaranya adalah;UndangUndang Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi,Bab II Pasal 2, Pasal 17 Ayat 1, Ayat 4, Ayat 5, Pasal 18, Ayat 1 huruf a, hurufb, dan lampiran keputusan presiden nomor 7 tahun 1998 Bab V ayat 1, Ayat 6.Bab VI ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, ayat 4; 20200 ne nono nonUndangundang nomor 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negara

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah5b. KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama);c. PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua);d. PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga) ;e. PERPRES 08 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat);f. PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima);g. PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam);h. PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh);i. PERPRES 4 TAHUN 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;j. PERMEN. PUPR.

RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf tentang Pembukaan danEvaluasi Penawaran 202222 nc nnn none ncn nn ncneeBahwa tergugat telah melanggar Perpres 54 tahun 2010,sebagai mana telahdiubah dengan peraturan presiden nomor 35 tahun 2011, dan peraturanpresiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasapemerintah.

Julhary Sitanggang dan Haliyah.AR, oleh karenanya permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atasdapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006,pada pasal 52 ayat (2) disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

AR, maka beralasan hukum apabila permohonan para Pemohonpada petitum angka 1 dan 2 dapatlah dikabulkan, sepanjang perbaikan nama ;Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan padaKantor Urusan Agama Kotamadya Samarinda, oleh karenanya para Pemohonwajid melaporkan tentang penetapan ini kepada instansi tersebut berdasarkanketentuan pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008,sebagaimana tersebut di atas,

maka permohonan para Pemohon pada petitumpoint 3 dapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon masuk dalam jurisdiksivolunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada para Pemohon ;Memperhatikan pasal 52 ayat (1), ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 ayat (1), (2), (3)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui bataswaktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkanpenetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas, oleh karenaanak pemohon tersebut lahir pada tahun 1997 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,setiap peristiwa

Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden