rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan

Paniterasebagaiman diatur dalam pasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan

Penetapan No.138/Padt.P/2020/PA.Brkselama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupunkeberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh karena tidak

ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa. instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untukbisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yangmenegaskan bahwa sebelum menjalankan

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telahmemenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusussebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7Ayat (5) dan Ayat (9) UndangUndang

mereka juga tidak mengetahulkeberadaan Tergugat ; Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agarbersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

No 0249/Pdt.G/2016/PA.SgtaHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; Perselisihan dan pertengkaran tersebut

pisah tempat tinggal hingga sekarang; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

No 0234/Pdt.G/2017/PA.SgtaHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaranyang terus menerus ; Perselisihnan dan pertengkaran

Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yangmenyatakan Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaantersebut maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini,bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan = yangmengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diaturdalam HIR/RBg. berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;3.

BatuBara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman,melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah,yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luarpengadilan;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitraseyang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu BadanArbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUArbitrase), hal mana ditegaskan

Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atasputusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irahirah tersebut telahdibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalamYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2Halaman 7 dari 37 hal Put.

Hal ini sudah ditegaskan dalamYurispundensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:a. Putusan Nomor 56 K /Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara:d.

Tanggungan(UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 42HIR/258 RBg. yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (oukan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor106/PMK.06/2013);2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang HakTanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar adakesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut,maka ditegaskan

Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskanikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Jo PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yangmenyatakan bahwa Agar ada kesatuan pengertian dan kepastianpenggunaan ketentuan tersebut maka ditegaskan

bukanlah lembaga peradilan atau pelakukekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yangdibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikansengketa konsumen di luar pengadilan;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitraseyang memiliki kKewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatuBadan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang UndangNomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa ("Undang Undang Arbitrase), hal mana ditegaskan

Nomor 867 K/Pdt.SusBPSk/2017digunakan analogi atas putusan yang dijatunkan oleh Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnyamemuat irahirah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agungsebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa adanya irahirah dalam Putusan KPPU, dimana PutusanKPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaankehakiman adalah tindakan

Hal ini sudah ditegaskan dalamYurispudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah;b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;d.

Nomor 867 K/Pdt.SusBPSk/201793/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 106/PMK.06/2013);Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum UndangundangHak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakanagar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelum ada Peraturan PerundangUndanganyang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotekyang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi

Subjek hukum ini dapatberupa individu (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ditegaskan dalamketentuan pasal 1 angka 16 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi setiap orang adalah orangperorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang yang dimaksudkandalam perkara ini haruslah dipandang sebagai orang perorangan (naturlijkeHalaman

2002 TentangPerlindungan Anak Menjadi Undangundang menganut sistem kumulatif, yaituHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2021/PN Totpidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhanpidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus,yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;Menimbang, bahwa terkhusus dalam perkara Anak yang berkonflikdengan hukum, maka pidana denda haruslah diganti dengan pidana pelatihankerja sebagaimana yang telah ditegaskan

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur ketentuan Pasal 81ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Menjadi Undangundang, telah ditentukan batas minimundan maksimumnya yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah), namun sebagaimana ditegaskan

;Menimbang, bahwa kejahatan seksual terutama terhadap anakanakadalah tentu bertentangan dengan semangat yang diusung oleh NegaraRepublik Indonesia sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2)yang menyebutkan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;Menimbang, bahwa perlindungan terhadap anakanak ditegaskan puladalam ketentuan Pasal 15 huruf (f) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002sebagaimana terakhir telah

Kewajiban istriuntuk bertamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWTQS Al Nisa ayat 34 yang artinya ...sebab itu maka wanita yangShalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka.

Kewajiban istri untukmenjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu haditsnabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa RasulullahSAW telah bersabda: P ghee "5 jie oy ate oe ide, ewe ya Bee 2 My Fe".te Vlg, CELI Ug Al alg, Eb Ug oe Na al pl set fy ad = i wie isSls Lge gt Cees 3 4sArtinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, makaia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ta akanmentaatimu.

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat AlBaqarah ayat 241:99, rob clio wlillolsArtinya:Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2020/PA.SmpKepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:(a) memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut

Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanyakepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yangtidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlahsebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.

Penggugat dalilnvasaling bertentangan antara posita danpetitumnya.Hal14dari34Putusan Nomor 460/PDT/2021PT SBYBahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya diterangkan dalamposita poin nomor 9, 10, dan 11 bahwa Penggugat telah menerimapembayaran dari Tergugat melalui Telegrapic Transfer sejumlah : Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Maret 2016 ; Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016 ; Rp 1.500.000.000, (Satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 April2016 ;Kemudian ditegaskan

Ahmad Lutfi , antara Tergugat II dengan orang lain itu ,Penggugat meminta dinyatakan tidak sah , hal ini membuktikanbahwa antara dalil di dalam posita gugatan saling bertentangan dengandalil gugatan dalam petitum , seharusnya apa yang diterangkan atauyang diuraikan didalam posita ditegaskan didalam petitum ;Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Petitum dengan PetitumBahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya poin nomor 3meminta atau. menuntut agar pembayaran sejumlah Rp14.000.000.000, (empat belas

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point nomor 5 dan 6 yangmenyatakan Turut Tergugat mau membeli tanah (Objek sengketa) padabulan Januari 2016 dan saat ini dinyatakan telah mengelola SPBU adalahtidak benar, Turut Tergugat tidak pernah mempunyai niat untuk itu, danperlu ditegaskan bahwa Turut Tergugat , tidak pernah kenal dengan parapihak dalam urusan aquo, maka dalil Penggugat dalam gugatan seperti iniwajib untuk ditolak ;3.

menolak dengan tegas dalil Penggugat Angka 24mengenai sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebabPermohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag ) yang diajukan olehPenggugat tidak memenuhi syarat Hukum atau tidak beralasan samasekali karena faktanya Penggugat tidak mempunyai Bukti yang Kuatbahwa Tergugat Il akan memindahtangankan dan atau menjaminkanseluruh harta bendanya kepada Pihak Lain;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang telah ditegaskan

Bahwa berdasarkan dalil/argumentasi tersebut diatas, karenaTergugat III tidak pernah merasa melakukan kesepakatan/perjanjiandengan pihak Penggugat (antara Penggugat dengan Tergugat IIItidak memiliki hubungan hukum), maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat harus dinyatakan sebagai gugatan salah sasaran, hal inijuga secara jelas dan tegas telah menjadi = yurisprudensisebagaimana ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung RINo. 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan sebagaiberikut :bahwa

Rp. 90.000.000,30.000.000 x 3)Total selurunnya menjadi Rp. 490.000.000,Dan perlu ditegaskan bahwa perhitungan Profit sharing berdasarkanperjanjian terakhir yang berlaku hanya 3 bulan dengan jumlah Rp.30.000.000 x 3 tersebut itu adalah perhutungan yang buta, artinyaperhitungan dengan tidak berprinsip kepada perhitungan bagi hasilyang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelahdikurangi dengan biayabiaya yang dikeluarkan untuk memperolehpendapatan tersebut.

dalam Pasal 606 (a) Rv(Reglement op de Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata) yangmenyebutkan :Sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung untuk sesuatuyang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapatditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidakmemenuhi hukuman tersebut, olenhnya harus diserahkan sejumlahuang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uangtersebut dinamakan uang paksa.Halaman 24 dari 42 halaman putusan Nomor 630/PDT/2019/PT BDG11.Hal tersebut juga telah ditegaskan

Tergugat s/d II apabila ternyata dikemudian haridijatunkan putusan yang membatalkan putusan serta mertatersebut, sehingga jelas hal tersebut tidak memenuhi ketentuansebagaimana disebutkan dalam butir 7 Surat Edaran MahkamahAgung RI no. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil jo Surat Edaran MahkamahAgung RI no. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan SertaMerta (Uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil, yang berbunyisebagai berikut :besaes , sekali lagi ditegaskan

atas pembayaran sejumlah uang, haltersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 606 (a) Rv (Reglement opde Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata) yang menyebutkan :Sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung untuk sesuatuyang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapatditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidakmemenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlahuang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uangtersebut dinamakan uang paksa.Hal tersebut juga telah ditegaskan

dengan bangunan yang sudah ada dan untukpengerjaannya harus diberitahukan juga pada Penggugat selaku Pemilik tanah sesuaidengan isi Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan No. 18 Tanggal 14Junil994 ;Bahwa Penggugat semakin terkejut karena tanpa seizin dan tanpa sepengetahuanPenggugat ternyata terhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahansertifikat dimana telah beralih pula nama pemiliknya ke atas nama Tergugat 1, padahalsesuai dengan maksud pasal 4 Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan ditegaskan

KABUR.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

sekali.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugat semakinterkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyata terhadap sisatanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telah beralih pulanama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.3 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.5 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

SUMINO sama sekalitidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat dan/ataupun memberikan persetujuan kepada suami Tergugat /n Casu Alm.SUMINO untuk melakukan peminjaman uang kepada Penggugat ;Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah secara tegasmengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihakdalam suatu perkawinan, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat(2) yang menegaskan : Masingmasing pihak berhak untuk melakukanperbuatan hukum, hal tersebut kemudian ditegaskan

dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suami atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi dalam dikemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atauisteri) tidak sanggup untuk melakukan pembayaran hutang makakewajiban pembayaran hutang tersebut dibebankan kepada HartaBersama, hal ini secara jelas telah ditegaskan dalam ketentuan normaPasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum

akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya (suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan

perikatan tersebutdilakukan oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suam/i atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi kemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atau isteri) tidaksanggup untuk melakukan pembayaran hutang maka kewajibanpembayaran hutang tersebut dibebankan kepada Harta Bersama, hal inisecara jelas telah ditegaskan

akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya ( suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan

Kuasa mutlakini diberlakukan kembali disebabkan terdapat kendala dalam pengurusanSuratsurat tanah sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam NegeriNomor. 14 tahun 1982, sehingga kemudian dikeluarkankembali SuratDirektur Jenderal Agraria Nomor. 594/1492/AGR untuk melancarkan haltersebut.Jadi sangat jelas bahwa pemberian kuasa mutlaktetap dibenarkan dalampelepasan hak milik atas tanah yang dicantumkan dalam perjanjianpengikatan jual beli yang aktanya dibuat oleh seorang Notarissebagaimana ditegaskan

Para Terlawan/semulaPara Penggugat keliru dalam memahami Pasal 36 ayat 3 tersebut, sebabsangat jelas ditegaskan dalam Pasal 36 ayat 3 itu berkaitan dengan HakGuna Bangunan, sementara Para Terlawan/semula Para Penggugatmendalilkan sendiri bahwa sampai saat ini status tanah yang menjadiobyek pelepasan hak belum terdaftar sehingga secara yuridis statushaknya belum berubah baik menjadi Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan maupun Hak Pakai.Bahwa meskipun belum ada status hak yang melekat pada tanah yangmenjadi

Pasal 2 ayat 2, bahwaPihak Pertama (Para Terlawan/semula Para Penggugat) berkewajiban danberjanji serta mengikatkan diri untuk mengganti biaya kerugian dan bungayang lazim dan menurut hukum yang berlaku apabila Pihak Pertama (ParaTerlawan/semula Para Penggugat) melanggar Pasal 2 ayat 1 Akta PelepasanHak tersebut.Sementara belum adanya hak baru yang melekat pada obyek tanahtersebut bukan disebabkan karena Pelawan/semula Tergugat mendapatkan kesulitan dalam proses pengurusan sebagaimana jaminanyang ditegaskan

Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalamputusannya Nomor 938 K/PD/1986 yang mempertimbangkan substansiVerzet terhadap putusan verstek harus ditujukan kepada isi pertimbanganputusan dan dalil gugatan Terawan / Penggugat asal; Oleh karena bukan perkara baru dan merupakan jawaban terhadapgugatan asal maka hukum acara Perdata baik UndangUndang maupundoktri tidak mengenal perubahan jawaban (dalam perkara ini perubahanperlawanan)., oleh karena itu Terlawan menolak perubahan perlawanantersebut

Putusan Nomor 420 K/TUN/2015menyampaikan kepada Pemerintah RI wilayah wilayah mana sajayang dipilin sebagai wilayah pertambangan dalam PKP2B tersebutuntuk dapat dilakukan pertambangan batubara ;Bahwa salah satu wilayah pertambangan dalam PKP2B yangditentukan oleh Penggugat tersebut terletak di Kabupaten Tanah Laut,sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Direktur JenderalPertambangan Umum Nomor: 198.K/2014/DDJP/1995, tanggal 5 Mei1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU322/Kalsel

, yang menetapkan wilayah pertambangan Penggugat diKabupaten Tanah Laut dan Kotabaru, seluas 12.473 hektar, denganmasa berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun berturutturut (selanjutnyadisebut SK DIRJEN 95).Penegasan atas keberlakuan PKP2B, yang mengikat bagi PemerintahRI dan Penggugat juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 67 a ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1969 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 11 tahun 1967, yangmenyebutkan

Pengadilan.1.Bahwa di dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 telahditegaskan tujuan Negara Republik Indonesia yakni ada 4 (empat) yaitumelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupanbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ;Maka untuk mencapai tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakatmaka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus diupayakan dandimanfaatkan secara optimal sesuai di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD1945 ditegaskan

Gugatan Prematur1.Kewenangan Negara dalam pengelolaan sumber daya alam mineral(batubara) dan telah ditegaskan pula baik dalam UndangUndang Nomor11 Tahun 1967 dan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa Mineraldan batubara yang terkandung dalam Wilayah Hukum pertambanganIndonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karuniaTuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalammemenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya

Yang termuatdalam Berita Acara Penyerahan Aset Kerjasama Pengelolaan FasilitasTerminal Petikemas Pelabuhan Tanjungwangi Nomor: HK.10/37/TWI2003 tanggal 28 Mei 2003) milik Penggugat kepada Tergugat yangberada dalam obyek kerjasama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3a quo menjadi tidak TERLAKSANA, dan terhadap PERJANJIANKERJASAMA a quo menimbulkan kerugian potensial yang dialami olehPenggugat atas kerjasama tersebut ;Oleh karena itu berdasarkan Pasal 15 PERJANJIAN KERJASAMA a quo,maka Penggugat selaku

No. 716 K/Pdt/201 111Amerika)" (Bukti P10), Surat Tergugat Nomor: 129/TN/IX/2003 tanggal11 September 2003 "Perpanjangan Waktu Kerjasama" (Bukti PIl), SuratTergugat Nomor: 008/TNSP/XI/2004 tanggal 3 November 2004 (Bukti P12), seakanakan Tergugat telan =mendapatkan persetujuanperpanjangan pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA a quo dariPenggugat dan telah membayar jumlah pembayaran jaminansebagaimana ditegaskan dalam PERJANJIAN KERJASAMA a quo (ic.US$ 44.000) untuk pembayaran jaminan.

Gugatan Kabur : Bahwa gugatan Penggugat merupakan "gugatan kabur"(obscuur libel)karena menyampuradukkan antara "Perbuatan Melanggar Hukum" dan"Ingkar Janji", hal mana ternyata dari halhal sebagai berikut :1.Bahwa sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Penggugat dalam "judulgugatan", gugatan a quo adalah "GUGATAN PERBUATANMELANGGAR HUKUM", yang didasarkan pada alasanalasan(posita) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :a.

Perjanjian a quo (P1) adalah sebagai kelanjutan dariMemorandum of Agreement (bukti T1) antara PT Banyuwangi Shipping(BWS) dan Westport Klang Sdn Bhd (WKSB) yang kemudian melahirkanKerjasama dengan PT (Persero) PELINDO Ill CAB BANYUWANGI (bukti T6) yang diketahui oleh Gubernur Jawa Timur dan Bupati Banyuwangi ;(Hal ini secara jelas dibuktikan bahwa yang bertindak mewakili WKSB dalambukti T6 maupun PT Timur Nusantara dalam bukti P1 adalah NormanMohd Yussof);Bahwa eksistensi dari Perjanjian a quo telah ditegaskan

sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, kewajiban Pemohon Bandingselaku pembeli adalah untuk membayar PPN terutang dan menunjukkan buktipembayaran pajak tersebut (berupa invoice komersial, Faktur Pajak, buktirekening koran atas pembayaran kepada PT PNSS, serta pelaporan PPNMasukan di dalam SPT Masa terkait), dimana PPN yang telah dibayar tersebutnantinya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan Pemohon Banding;Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 2180/B/PK/PJK/2017Bahwa lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan FakturPajak yang bisa diperhitungkan sebagai Pajak Masukanyang dapat dikreditkan dalam Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP754/PJ./2001 tentang Tata CaraPelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan AplikasiSistem Informasi Perpajakan adalah Faktur Pajak yangmemenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan.

0.00007.0000001 1 Tanggal 22 6.29248 56.938.135,00Februari 20076 o1 0.00007.0000001 2Tanggal 2 2.433,42 22 .080.366,00Februari 2007Total 29.464,69 266.998. 106,00 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) dalam permohonan bandingnya menyatakan bahwaPajak Masukan yang dikoreksi merupakan PPN Masukan yangdapat dikreditkan karena merupakan PPN yang dibayarkan ataspembelian Barang Kena Pajak yang berhubungan langsungdengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding);Ditegaskan

Hakim yang memutusmelebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kKewenangan(beyond the powers of this authority), sehingga putusannya cacathukum.Larangan hakim menjatuhkan putusan melampaui bataswewenangnya ditegaskan juga dalam Putusan MA Nomor 1001K/Sip/1972. Dalam putusan dikatakan bahwa hakim dilarangmengabulkan halhal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yangdiminta;4.

dan menurut cara cara yang telah ditentukandalam Undang undang, maka permohonan banding tersebutdinyatakan dapat diterima ;Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalamjawabannya yang diajukan pada persidangan tertanggal 7September 2006 telah menyatakan tidak keberatan denganpermohonan cerai talak dari Pemohon/Terbanding, namun telahpula mengajukan permohonan agar Pemohon/Terbandingmemberikan biaya hidup untuk anaknya yang saat ini masihkecil hingga dewasa setiap bulannya, pernyataan manakemudian ditegaskan

Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, makapencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dariTergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesail;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah

Yurisorudensi Mahkamah AgungRl Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabutperkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dansetelah ada jawaban dari tergugat maka pencabutan perkara hanya dapatdikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugatmengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaanperkara, dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugatoleh karenanya permohonan