Ditemukan 1021657 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Usaha ilegal Izin usaha Persaingan usaha Usaha ilega Ijin usaha Izin Persaingan
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 13-05-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 88/B/2015/PT.TUN. SBY
Tanggal 25 Agustus 2015 — SURIONO alias KAMSYAH alias SURIONO MASYUR KAMSYAH vs LURAH PISANG CANDI
58 — 18
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;------------------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 134/G/2014/PTUN.SBY tanggal 20 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -------------------------------------------------------------------------------------- - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;-------------
    SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadilisengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : SURIONO aliasLURAH PISANGKAMSYAH alias SURIONO MASYUR KAMSYAH,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempattinggal di Kelurahan Sinindian RT. 001/RW. 001, KecamatanKotamo Bagu Timur, Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, yangdalam
    Mojopahit No. 1,Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /DEBS NID TIN Geese snseoceemeneermemteseeenemmenoeMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelahmembaca : 22 nn nnn nnn rn nn nn nn nnn nnn nnn nn ce cnn nn cen cee ence1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor88/PEN/2015.........388/PEN/2015/PT.TUN.SBY tanggal 08 Juni 2015 tentang Penetapan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili sengketa im di tingkat banding ; 2.
    Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor134/G/2014/PTUN.SBY tanggal 20 Januari 2015 ; 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 88/PENHS/2014/PT.TUN.SBY tanggal 25Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; 4.
    Acara Pemeriksaan Persiapan,Berita Acara Persidangan, SuratSurat Bukti, Keterangan saksi saksi yang diajukankedua belah pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamatersebut adalah benar dan harus dinyatakan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 134/G/2014/PTUN.SBY tanggal 20 Januari 2015 dikuatkan, makapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
    nnn nnn nnnDemikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 yangterdiri dari DR.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 16-04-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 47/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
FLORENCIA IRENA LIPIN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA 1
247 — 288

  • MENGADILI :

    DALAM EKSEPSI :

    • Menerima Eksepsi Tergugat tentang Objek Gugatan Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak daat diterima;
    2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000 (Empat ratus seribu rupiah);
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam sengketa antara !
    Bahwa Obyek sengketa yang telah merugikan Penggugat menurut UUNO. 51 TAHUN 2009 tentang perubahan Kedua atas UU NO. 5 TAHUN1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada pasal 53 ayat 1,jelas disebutkan bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu telahmerugikan Penggugat dan dengan gugatan ini, Penggugat mohon agarPengadilan Tata Usaha Negara membatalkan atau menyatakan tidak sahatas obyek sengketa tersebut dan menuntut adanya ganti kerugiansenilai Rp.2.000.000.000, kepada Tergugat ;Halaman 5 dari
    Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka9 UU No. 51 tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret ,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagai seseorang ataubadan hukum perdata*, dan yang dimaksud Pengadilan menurut pasal 1Halaman 6 dari 71 halaman, Putusan Perkara Nomor : 47/G/2019/PTUN.SBYangka 1 Pengadilan adalah pengadilan
    tata usaha negara, dan pengadilantinggi tata usaha negara dilingkungan peradilan tata usaha negara ;2.
    No. 51 Tahun 2009 joHalaman 22 dari 71 halaman, Putusan Perkara Nomor : 47/G/2019/PTUN.SBYPasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang menyatakan : 200 00022 2022 2e"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 07-01-2013 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 03/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 6 Februari 2013 — BUYUNG DARLIS vs BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, Cs
33 — 16
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 18/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 04 Oktober 2012 yang dimohonkan banding;- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    P U T U S A NNomor: 03/B/2013/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksadan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yangbersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan JalanPeratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :BUYUNG DARLIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempattinggal Jl.
    Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 18/G/2012/PTUNPbr, tanggal 04 Oktober 2012;4.
    Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 18/G/2012/PTUNPbr tanggal 04Oktober 2012 pada pemeriksaan di tingkat Banding tidak ada halhal yangbaru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis HakimPengadilan Tata Usaha
    Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 5Pebruari 2013, oleh kami: YOSRAN, SH.
    ,MHum., sebagai Ketua Majelis,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, T. SJAHNURANSJARI, SH.,MH., serta NURMAN SUTRISNO, SH.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 23-09-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 28-03-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 147/B/2013/PT.TUN–MDN
Tanggal 5 Desember 2013 — ANI HARYANI BINTI M. AINI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PRABUMULIH
33 — 24
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;----------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 07/G/2013/PTUN-PLG tanggal 04 Juli 2013 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----------------------------
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 147/B/2013/PT.TUNMDN. tanggal 10 Oktober 2013, tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini; 2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:07/G/2013/PTUNPLG. tanggal 04 Juli 2013; 3. Berkas perkara, Suratsurat Bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara ini; 4.
    Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 147/PEN.HS/2013/PT.TUNMDNtanggal 28 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG...TENTANG DUDUK SENGKETA= Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam SalinanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 07/G/2013/PTUNPLG, tanggal 04 Juli 2013, yang amar selengkapnya berbunyi:MENGADILI1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; 2.
    Sc. dan Panitera PengadilanTata Usaha Negara Palembang, serta telah diberitahukan oleh PaniteraPengadilan...Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut kepada pihak lawandengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 07/G/2013/PTUNPLG, tertanggal 22 Juli 2013;noone Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak ada mengajukanMemori Banding dalam perkara ini; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan, kepada masingmasing pihak yang bersengketatelah
    NegaraPalembang serta meneliti dan memperhatikan suratsurat bukti yangdiajukan oleh para pihak yang bersengketa maka Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimanadiuraikan di bawah ini; nn nnn nn enn enn nnn nnn nnn nnnSe Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulanbahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang tersebut telah tepat
    dan benar sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalihmenjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkatDANdinG; 9 nne nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn ne nnn nae Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor07/G/2013/PTUNPLG., tanggal 04 Juli 2013 harus dikuatkan; See Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor 07/G
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 09-01-2023 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 24-02-2023
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 7/B/2023/PT.TUN.SBY
Tanggal 23 Februari 2023 — SITI AROFAH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI dan IDRUS MUTTAQIN
113 — 29
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 67/G/2022/PTUN SBY tanggal 17 November 2022 yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA
Register : 25-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 152/B/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 16 September 2020 —
110 — 35
  • MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;--- - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 1/G/2020/PTUN.DPS. tanggal 12 Juni 2020 yang dimohonkan banding; ----- - Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------
    PUTUSANNomor : 152/B/2020/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalamperkala Antal a, : ~~n mn nnn nn wenn nnn nin nnn nnn mn nnmn nnn nnn1. PONI RAHAYU, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu Rumah Tangga,Tempat Tinggal Jalan Cokroaminoto No. 267 Br.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor152/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Agustus 2020 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti ;2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :1/G/2020/PTUN.DPS. tanggal 12 Juni 2020 ;3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 152/PENHS/2020/PT.TUN.SBY.tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;4.
    Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskanyang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor: 1/G/2020/PTUN.DPS, tanggal 12 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa ParaPembanding/Para Penggugat, Kuasa Para Terbanding/Para Tergugat IlIntervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Juli 2020 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar padatanggal 3 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding/ParaPenggugat
    bahwa pertimbangan dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sudah tepat dan benar, oleh karenaitu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayasupaya memutuskan yang pada intinya : Menguatkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar Nomor : 1/G/2020/PTUN.DPS, tanggal 12 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberikesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan
    Penggugat ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :1/G/2020/PTUN.DPS. tanggal 12 Juni 2020 yang dimohonkan banding; Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkarapada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 250.000, (Duaratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu,tanggal 16 September 2020 oleh kami HM.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 20-11-2023 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PTUN KUPANG Nomor 56/G/2023/PTUN.KPG
Tanggal 19 Februari 2024 — Penggugat:
Domi Djami Wadu, S.Pd.
Tergugat:
Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Sekretaris Daerah
105 — 0
  • Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 56/G/2023/PTUN.KPG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang sedang berjalan;

    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp368.000 (Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-12-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 243/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 11 Januari 2022 — LALU MUJITABE vs KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA JEMBATAN KEMBAR TIMUR
122 — 36
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :23/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 29 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
    PUT USANNomor: 243/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding denganacara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan,telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :LALU MUJITABE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sopir, bertempat tinggaldi Dusun Jembatan Kembar RT. 002
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :243/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 8 Desember 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ditingkat banding dan Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti,tanggal 8 Desember 2021;2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :23/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 29 Oktober 2021 ;3.
    keberatanatas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mohonagar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkanputusan sebagai berikut:MENGADILI:1.
    Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa Tata Usaha Negara ini.Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirm ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untukmelihat dan mempelajari berkas perkara secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan Tata Usaha Negara Mataram;Halaman4 Putusan No.243/B/2021/PT.TUN ~1y TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor23/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 29 Oktober 2021 yang dimohonkan bandingtersebut;3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam duatingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 10Januari 2022 oleh kami Hj.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pajak
Register : 15-07-2014 — Putus : 22-08-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 25/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 22 Agustus 2014 — ARDI HARJANTO M E L A W A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
146 — 64
  • Menyatakan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 25/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 2 Juli 2014 adalah tepat dan benar dan tetap dipertahankan ; 4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 64.000,- (Enam puluh empat ribu rupiah) ;
    PUT US AN NOMOR : 25/PLW/201 4/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAoonne Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertamadengan Acara Singkattelah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : 20 nn anno nnn nn nnn enceARDI HARJANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempattinggal JI.
    Silvia Anas, S.H., Jabatan Account Representative,Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang =;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU4/WPJ.08/2014, tanggal 23 Juli 2014, dan Surat KuasaKhusus Nomor : SKK05/WPJ.08/KP.01/2014, tanggal24 Juli 2014 ; nnnnnnnnnnnneSelanjutnya disebut sebagai TERLAWAN ;Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan No. 25/PLW/2014/PTUNSRG .....monn Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ; 0"20aa Tela Mm@mbaca, 2 a=s2ss2snqnseeneeseeceessmeee ne nnneseeite neni nniseeseeeennennsPenetapan
    Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :25/PENMH/PLW/2014/PTUN.SRG, tanggal 16 Juli 2014, tentangPenunjukan Majelis Hakim :Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor : 25/PENHS/PLW/2014/PTUN.SRG, tanggal 16 Juli 2014, tentangPenetapan hari dan tanggal Persidangan ;Mempelajari suratsurat bukti dan suratsurat lainnya yang diajukan ParaPihak di dalam persidangan ;monene Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di dalam persidangan ; won Telah membaca dan memeriksa
    Berkas Perkara Nomor : 25/PLW/2014/PTUNSRG, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; TENTANG DUDUK SENGKETA :en Menimbang, bahwa Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan GugatanPerlawanan tertanggal 15 Juli 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Serang tanggal 15 Juli 2014, dengan Register PerkaraNomor : 25/PLW/201 4/PTUNSRG, yang pada pokoknya mengemukakan dalildalilSe@bagal Derikut
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-04-2012 — Upload : 25-05-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2012/PTUN-SRG
Tanggal 25 April 2012 — PT. SHYANG YAO FUNG, dkk Melawan GUBERNUR BANTEN
91 — 35
  • . ; - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-SRG., dari Buku register perkara yang disediakan untuk itu ; - Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
    redo;PENETAPANNomor : 12 /G/2012/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketaantara 1.PT. SHYANG YAO FUNG Beralamat di Jalan Industri Raya Blok D No. 2, Desa Pasir Jaya, KTangerang ; 2.PT.
    Pelayanan Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi BantBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1238Huk/2012 tanggal 13 .2012 ;Selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor : 12/PENDIS/2012/PTUNSRG., tanggal9 April 2012 tentang Lolos Dismissal ;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor : 12/PENMH/2012/PTUNSRG., tanggal9 April 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; 3.
    Berkas perkara Nomor : 12/G/2012/PTUNSRG besertaselurunh lampiran yang terdapat didalamnya ; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatantertanggal 3 April 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Serang pada tanggal 3 April 2012 dalam register perkaraNomor : 12/G/2012/PTUN.SRG., dengan mengemukakan pada pokoknya mohonagar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan batal atau tidak sahserta permohonan pencabutan atas Keputusan
    Tata Usaha Negara yangdikeluarkan Gubernur Banten (Tergugat), yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2Huk/2012, tanggal 4 Januari2012, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan KabupatenTangerang Tahun 2012, sepanjang mengenai besaran upah minimum KotaTangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 untuk sub sektor industriMenimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang yang ditunjuk untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara tersebut,sesuai ketentuan Pasal 63 UndangUndang
    UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENETAPKAN:e Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugatdalam perkara Nomor : 12/G/2012/PTUNSRG. . e Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Seranguntuk mencoret perkara Nomor : 12/G/2012/PTUNSRG., dari Bukuregister perkara yang disediakan untuk itu ; e Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.189.000
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 24-07-2024 — Putus : 08-08-2024 — Upload : 05-09-2024
Putusan PTUN KENDARI Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI
Tanggal 8 Agustus 2024 — Penggugat:
LA WALI
Tergugat:
BPN Kabupaten Muna
47 — 34

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI dari Buku Register Perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 15-08-2022 — Putus : 13-09-2022 — Upload : 13-09-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 105/B/2022/PT.TUN.SBY.
Tanggal 13 September 2022 — MULYADI bin KAMSRI vs 1. KEPALA DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS JAWA TENGAH. 2. CAMAT GEBOG KABUPATEN KUDUS JAWA TENGAH. 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
112 — 41
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 9/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 30 Juni 2022 yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 19-12-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 52/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 4 Juli 2017 — H. MUHAMMAD ARIF Bin H. SAMIN alias H. DARIP MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG 2. ARI MASKARI
121 — 93
  • DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;II. DALAM POKOK SENGKETA :- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklard);- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
    PUTUSANNOMOR: 52/G/2016/PTUNSRG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:H. MUHAMMAD ARIF Bin H. SAMIN alias H. DARIP, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Sirih,RT/RW. 03/01, Desa Kamasan.
    Negara ini adalah Surat KeputusanTata Usaha Negara berupa :Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya,Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang.
    merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
    Riawan Tjandra, S.H,M.Hum, Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Atma JayaYogyakarta, hal 51).PENGGUGAT bukanlah Pihak (Subjek Hukum) yang dituju secara langsung olehKeputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut,akan tetapi sebagai Pihak (Subjek Hukum) yang merasa kepentingannya dirugikandan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, oleh karena ituuntuk tenggang waktunya mengacu Ketentuan Peraturan dan Yurisprudensi MAsebagaimana dijelaskan
    DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang Kewenangan AbsolutPengadilan Tata Usaha Negara Serang;ll.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-04-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 64/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 2 Juli 2013 — REKA PUNNATA, SH. vs BUPATI MESUJI
66 — 38
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 21/G/2012/PTUN-BL tanggal 06 Februari 2013 yang dimohonkan banding;- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    PUT US ANNomor : 64/B/2013/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalamperkara antara :REKA PUNNATA, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di JalanMelintang 3% No. 221/093 Lingkungan UGI KelurahanUjung Gunung, Kabupaten Tulang
    Dalam halini diwakili oleh :1 Gunarso, SH., Jabatan Kepala Bagian HukumSetdakab Mesuji;2 Edi Hermanto, SH., Jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum dan HAM Setdakab Mesuji padabagian hukum Setdakab Mesuji;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 090/572/1.02/HK/MSJ/2013 tertanggal O03 April 2013,selanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;Telah membaca :1Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:64/B/2013/PT.TUNMDN tanggal 01 Mei
    Maret 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari itu juga dantelah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 21/G/2012/PTUNBL tertanggal 19 Maret 2013, yang pada pokoknya keberatan atasPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, danmemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan agar memutuskan perkara aquo tersebut dengan amar sebagai berikut
    Penggugat/Pembanding tidak dapatditerima;3 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor : 21/G/2012/PTUNBL tanggal 06 Februari 2013;4 Menyatakan secara hukum Keputusan Tata Usaha Negara PemberiKuasa Nomor : 888/473/IV.04/MSJ/2012 tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan sendiri a.n.
    : DJOKO DWI HARTONO, SH., Hakim TinggiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis,RIYA N T O, SH.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 27-08-2024 — Putus : 03-10-2024 — Upload : 08-10-2024
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 82/B/2024/PT.TUN.SBY
Tanggal 3 Oktober 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG dan 1. THALIA VIRGINA PUTRI SUHARLI. dk. vs 1. KHARI. dkk. dan NANIK PRASTIYANINGSIH, S.H
17 — 19
  • MENGADILI:- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 29/G/2024/PTUN.SBY., tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding; - Menghukum Para Pembanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 08-12-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 241 / B / 2021 / PT.TUN.SBY
Tanggal 11 Januari 2022 — SYAIFULLAH, S.E., M.Si. vs I. GUBERNUR JAWA TIMUR. II. BUPATI BONDOWOSO
151 — 55
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 42/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 02 November 2021 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Penggugat I Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-06-2024 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 12-08-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 197/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 18 Juli 2024 — Penggugat:
1.ALI ASMIN PARDOSI
2.MAKHRIFAUDDIN
3.KIMIL NASUTION
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA
141 — 81

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor: 197/G/2024/PTUN-JKT, dari Buku Register Perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 10-08-2021 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Plk
Tanggal 7 April 2022 — Penggugat:
1.WAWAN PERNADI BUNGAI
2.TAMBUN HALMAH HUNDJUN
3.PANCARASIE E.S JAYAPRAWIRA
4.IKING IMAN
Tergugat:
4.TIKIL JUNI SAERANG, SH
5.SOFIRMAN Alias AYONG
6.KOPERASI SERBA USAHA PENYANG SANGKALEMO
Turut Tergugat:
YAYASAN “KALANG INDAH PERMAI”
92 — 38
  • Penggugat:
    1.WAWAN PERNADI BUNGAI
    2.TAMBUN HALMAH HUNDJUN
    3.PANCARASIE E.S JAYAPRAWIRA
    4.IKING IMAN
    Tergugat:
    4.TIKIL JUNI SAERANG, SH
    5.SOFIRMAN Alias AYONG
    6.KOPERASI SERBA USAHA PENYANG SANGKALEMO
    Turut Tergugat:
    YAYASAN KALANG INDAH PERMAI
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 19-08-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 06-01-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 138/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 7 Nopember 2013 — KAMIS KARNO, S.Sos. vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU. 2. CHRISTINA LIEM
62 — 18
  • M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; --------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 2/G/2013/ PTUN.KPG, tanggal 16 Mei 2013 yang dimohonkan banding; ------ Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);--------------------------
    PUTUSANNomor : 138/B/2013/PT.TUN.SBY* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : KAMIS KARNO, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal diJalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, pekerjaanDosen, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, sertaatas nama Karimin Karno,
    Meo Lau Suberu Sesekoe, Kelurahan Umanen, KecamatanAtambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :03/MS.AP/S.Ks/TUN/III/2013, tanggal 04 Maret 2013, selanjutnyadisebut sebagaiDSi al sescene nena annnnrinerocasmaniinrine ran A RRR TERGUGAT IIINTERVENSI / TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; Telah membaca : nnn nnn nnn nn nnn nnn1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 138/PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 23 Agutus 2013tentang Penunjukan
    Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa Tata Usaha Negara ini ditingkatSalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No. 2/G/2013/PTUN.KPG tanggal 16 Mei 2013 yang dimohonkan banding,beserta suratsurat lainnya yangGPa aA jeeess erence eee eenneeeeee3.
    Negara Kupang pada tanggal 07 Juni2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan sertadiserahkan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat Il Intervensi /Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor : 2/G/2013/PTUN.KPG tanggal 07 Juni 2013, yang pada pokoknyaberkeberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang' tersebut oleh karena itu. memohon agar Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagaiDSIRE 2 eee
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nomor : 2/G/2013/PTUN.KPG pada tanggal 16 Mei 2013; 2. Mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding/PenggugatUINTUK, S@IURUAINY A =2s=
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 04-07-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 08-08-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 86/B/2022/PT.TUN.SBY
Tanggal 4 Agustus 2022 — A R F A vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP dan IDA WATI
93 — 11
  • M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 186/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 19 Mei 2022 yang dimohonkan banding;- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);