• Bin MUHAIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan "; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARIYONO, ST. Bin MUHAIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 3.

  telah pula didengar keterangan Terdakwa yangpada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangantanah urug tanpa memiliki ijin penambangan baikberupa ljin Usaha Pertambangan (IUP) maupun jinPertambangan Rakyat (IPR) ;Bahwa lokasi penambangan tanah urug tersebut beradadi Desa Lumpangkuwik, Kecamatan Jatikalen,Kabupaten Nganjuk dengan luas 5.813 m2 ;Bahwa usaha penambangan tersebut dilakukan ditanahmilik keluarga dan milik beberapa warga masyarakatyang ingin tanahnya

  Bin MUHAIMIN yang identitaslengkapnya termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan olehterdakwa ;Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim, terdakwa terbukti sehatjasmani maupun rokhani dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik sehinggamenurut Majelis Hakim, terdakwa mampu pula untuk mempertangungjawabkanperbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2 Melakukan Usaha Penambangan ;Menimbang, bahwa yang dimacsud dengan usaha penambangan menurut pasal 1ayat (

  yang dimaksud dengan ljin PertambanganRakyat (IPR) adalah ijin usaha melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang dimaksud denganIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah ijin usaha melaksanakan usahapertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasiterbatas ;Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati/Walikotaapabila Wilayah izin Usaha Pertambangan berada di dalam satu wilayah

  berdasarkan keterangan para saksi, keteranganahli, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dapat diketahuibahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan tanah di Desa Lumpangkuwik,Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk di lahan yang sebagian milik sendiri dansebagian milik masyarakat tanpa dilengkapi dengan ljin Usaha Penambangan (IUP)ataupun Ijin Penambangan Rakyat (IPR) ataupun Ijin Usaha Penambangan Khusus(IUPK) ;Menimbang, bahwa dipersidangan drs.

  Suhartadi, M.M sebagai ahli menyatakanbahwa setiap usaha pertambangan harus mendapat izin dari pihak yang berwenang baikBupati, Gubernur ataupun Menteri, bahwa pasir uruk merupakan bagian dari komoditastambang terutama pada kelompok Mineral Batuan sehingga setiap pemegang IUP, IPRdan IUPK dapat melakukan usaha pertambangan setelah memenuhi ketentuan yangberlaku, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dalam melakukan penambangan tanahTerdakwa belum memiliki ijin dari Bupati selaku penerbit dari Ijin

• Menyatakan Terdakwa SANYOTO Als NYOTO Als TOGOK Bin JIMAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

  Menyatakan Terdakwa SANYOTO Als NYOTO Als TOGOK Bin JIMANbersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpaIzin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 158 UndangUndang Nomor. 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara.2.

  dalam melakukan usaha pertambangan emastersebut tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) maka kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwadihentikan oleh Tim Ditrskrimsus Polda Kalteng demikian halnya denganHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.SusLH/2017.

  kegiatan usaha pertambangan mineral logam denganmenggunakan alat berat maka harus memiliki Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi dari Gubernur Kalteng, karena apabila dalam bentukIPR tidak diperbolehkan dengan menggunakan alat berat;Kegiatan melakukan usaha penambangan mineral logam tanpa memilikiIUP Operasi Produksi maka perbuatan tersebut tidak dapatdibenarkan sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI Nomor: 4tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan PeraturanPemerintah RI Nomor

  Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa ljin Usaha Pertambangan(IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Ijin UsahaPertambangan Rakyat (IPR);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap Orang.Menimbang, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa sajaorang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampubertanggung jawab menurut hukum.

  UnsurMelakukan usaha penambangan tanpa jin Usaha Pertambangan(IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau ljin UsahaPertambangan Rakyat (IPR)Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.SusLH/2017.

• M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ------------ Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanggal 1 Mei 2012 Nomor. 45/G/2011/PTUN.SMG yang dimohonkan banding tersebut dan dengan : ------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRII. DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding untuk seluruhnya ; -----------------------------------------------II.

  DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding berupa Sertipikat Hak Milik Nomor.6474/ Kel.Jebres, Kec.Jebres , Kota Surakarta, Prop.Jawa Tengah tercatat atas nama SRI HARTI, Magister Seni seluas + 146 m2 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 1997 ; ------------------- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah

  PUTUS AN NOMOR :94/B/2012/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara :AR. ERLIES, SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal PanularanRT.005 RW. 006 Kelurahan Panularan, KecamatanLaweyan, Kota Surakarta pekerjaan Notaris, dengan inimemberi kuasa kepada : 1 ABDULLAH TRI WAHYUDL S Ag.

  Negara Surabaya tersebut ; Telah membaca : 1Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 94/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Juli 2012 tentang Penunjukkan SusunanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.45/G/2011/PTUN.SMG, tanggal 1Mei 2012 yang dimohonkan banding ;Berkas perkara banding dan suratsurat lain yang berhubungan dengansengketa ini ; DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan

  Tata Usaha Negara Semarang tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Mei2012, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat IIIntervensi ; Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukanpermohonan banding ke PengadilanTata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14Mei 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihakTergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding sesuai SuratPemberitahuan Pernyataan Banding

  Negara Semarang, tanggal 1 Mei2012 Nomor. 45/G/2011/PTUN.SMG yang dimohonkan banding tersebut danMENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI :Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ ParaTerbanding untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Tergugat/Terbanding berupa Sertipikat Hak Milik Nomor.6474/Kel.

  Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari : Selasa, tanggal 25 September 2012 oleh Ketua Majelis tersebut di atasdan didampingi oleh HakimHakim Anggota, dengan dibantu oleh ARTIMIWINDARASIH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.Hakim Anggota Ketua Majelisttd. ttd.1. ML.TIRAJOH,SH.MH. H.BAMBANG EDY SUTANTO S,SH.MH.ttd.2.

• MENGADILI

  Eksepsi:

  Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

  Pokok Perkara:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Takalar Nomor 619 Tahun 2022 Tentang Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten

  Takalar atas nama Saharuddin, S.Pd., M.Pd., tanggal 15 Desember 2022;

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Takalar Nomor 619 Tahun 2022 Tentang Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar atas nama Saharuddin, S.Pd., M.Pd., tanggal 15 Desember 2022;
• Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang khusus di TPS 3 (Tiga), Dusun Jenelimbua

• Menyatakan terdakwa HARDIANSYAH Bin HAMDI(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tanpa Dilengkapi Dengan Izin Usaha Niaga;2.

  Menyatakan terdakwa HARDIYANSYAH Bin MHAMDI (Alm) ,bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha niagabahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam pasal 53 huruf d UU RINo.22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana dalamdakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;2.

  Melakukan usaha niaga tanpa dilengkapi dengan izinusaha niaga.Ad. 1.

  Unsur melakukan usaha niaga tanpa dilengkapi denganizin usaha niagaMenimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahliyang dibacakan dipersidangan,bahwa Izin Usaha berdasarkanPasal 1 angka 20 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atauNiaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

  Bahwasetiap Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatanPengangkutan harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan dariPemerintah melalui Menteri ESDM yang diterbitkan DirektoratJenderal Minyak dan Gas Bumi;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggutanggal 12 Januari 2014 di Jl.

  Menyatakan terdakwa HARDIANSYAH Bin HAMDI (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan Usaha Niaga BahanBakar Minyak Jenis Solar Tanpa Dilengkapi DenganIzin Usaha Niaga;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwaHARDIANSYAH Bin HAMDI(Alm) tersebut dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.

• Menyatakan Terdakwa JAHURI als PAUL bin SATORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2. (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1. (satu) bulan; 3.

  Yang dimaksud dengan Batubara adalahendapan senyawa organic karbonan yang terbentuk secara alamiah darisisa tumbuhtumbuhan.e Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatandalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapankegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan, serta pasca tambang.e Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan

  terbatas,Bahwa yang dimaksud dengan izin usaha Pertambangan khusus adalahizin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus.Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yangdiberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum,eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangankhusus.

  lingkungan serta perencanaanpasca tambang.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yangmeliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasukpengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampaklingkungan sesuai dengan studi kelayakan.Bahwa kegiatan Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untukmelakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasukpengendalian dampak lingkungan.Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha penambanganuntuk memproduksi

  suatu badan usaha(perusahaan) maupun perseorangan.

  Untuk melakukan masingmasingusaha pertambangan tersebut, suatu badan usaha (perusahaan) ataupunperseorangan, harus mempunyai perizinan, sedangkan perizinantersebut dikeluarkan (diterbitkan) olen Pemerintah Daerah setempat.Perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan) ataupunperseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan tersebutadalah perizinan yang dibuat dalam bentuk JUR (lIzin UsahaPertambangan);Kegiatan usaha pertambangan berupa Pengangkutan Pasir timah yangsudah dilebur

• Menyatakan Terdakwa Angga Fantaleo Bin Suparno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan minyak bumi sebagai usaha hilir tanpa izin usaha pengangkutan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.

  Menyatakan terdakwa ANGGA FANTALEO Bin SUPARNO terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Pengangkutan Minyak Metah/Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha dari Pemerintah sebagaimana dalamDakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 53 huruf b Undang UndangR.I. Nomor : 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa ANGGA FANTALEO BinSUPARNO selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp. 20.000.000.

  Melakukan pengangkutan sebagai kegiatan usaha hilir minyak bumi dan/ataugas bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

  b PeraturanPemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak danGas Bumi telah mengatur bahwa kegiatan usahapengangkutan meliputikegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, gas dan bahan bakar minyakmelalui darat, air dan udara termasuk melalui pipa dari suatu tempat menujutempat lain dengan tujuan komersial.

  Kegiatan usaha pengangkutan tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha pengakutan dari Menteri incasu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (vide, Pasal12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang KegiatanUsaha Hilir Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 1 angka 25 Undangundang Nomor22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahanadalah (i) apakah Terdakwa benar melakukan pengangkutan minyak bumi?

  Menyatakan Terdakwa Angga Fantaleo Bin Suparno, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukanpengangkutan minyak bumi sebagai usaha hilir tanpa izin usahapengangkutan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.

• Menyatakan Terdakwa SUGIANSYAH Als SUGI Bin MARHASAN, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2.

  Kalteng Nomor : 094/260/I.3/ESDM tanggal 11Mei 2020;Bahwa ljin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atauperorangan adalah ljin Usaha Pengangkutan, Ijin UsahaHalaman 10 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN SptPengolahan, ljin Usaha Penyimpanan dan jin Usaha Niaga yangdiatur dalam pasal 23 ayat 2 UU No 22 tahun 2001 tentang Migas;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak bahwabadan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan

  , ljin UsahaPengolahan, ljin Usaha Penyimpanan dan jin Usaha Niaga yangdiatur dalam pasal 23 ayat 2 UU No 22 tahun 2001 tentang Migas;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak bahwabadan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBMharus memiliki izin Usaha Penyimpanan atau izin usaha niagaHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Sptdengan mencantumkan daftar fasilitas penyimpanan Minyakbumi/BBM/Hasil olahannya

  Yang Melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Dan/Atau Gas BumiTanpa Ijin Usaha Penyimpanan;Ad.1.

  Unsur Yang Melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Dan/AtauGas Bumi Tanpa ljin Usaha Penyimpanan:Menimbang, bahwa yang dimaskud dengan kegiatan usaha hilirmenurut Pasal 1 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yangberintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan,Penyimpanan, dan/atau Niaga;Menimbang, bahwa yang dimaskud dengan izin usaha menurut Pasal 1angka 20 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22

  Usaha Pengangkutan, ljin Usaha Pengolahan, IjinUsaha Penyimpanan dan ljin Usaha Niaga yang diatur dalam pasal 23 ayat 2UU No 22 tahun 2001 tentang Migas;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak bahwa badanusaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM harus memiliki izinUsaha Penyimpanan atau izin usaha niaga dengan mencantumkan daftarfasilitas penyimpanan Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Pemerintahdalam hal

• karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;

• Menetapkan barang bukti berupa:
• 3 (tiga) botol bir merek Guinnes 325 ml (tiga ratus dua puluh lima mililiter;
• 27 (dua puluh tujuh) botol bir merek Bintang 620 ml (enam ratus dua puluh mililiter);

Dimusnahkan;

• 1 (satu) buah kunci tempat usaha

  merek FRT;

• 2 (dua) buah kunci tempat usaha merek H.S.G

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4.

• M E N G A D I L I :

  1. DALAM EKSEPSI :
  • Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya;
  2. DALAM POKOK SENGKETA :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo berupa Sertipikat

  Hak Milik Nomor : 00168/Ponjalae diterbitkan tanggal 13 Maret 2012, Surat Ukur Nomor : 172/Ponjalae/2012, tanggal 05 Februari 2012, Luas 674 M2 atas nama Rosdianah, S.Pd,

• Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00168/Ponjalae diterbitkan tanggal 13 Maret 2012, Surat Ukur Nomor : 172/Ponjalae/2012, tanggal 05 Februari 2012, Luas 674 M2 atas nama Rosdianah, S.Pd,
• Menghukum Tergugat danTergugat II

  Negara tersebut merupakan kehendaksatu pihak saja yaitu Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri.

  Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;4. Berdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku;5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ;Putusan Perkara No.38/G/2018/PTUN.Mk.Halaman 44dari 63 Halaman6.

  tindakan HukumTata Usaha Negara terpenuhi ;4.

  Dengandemikian berdasarkan Pasal 47 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo.

  atau Pejabat Tata Usaha Negara .

• Menyatakan Terdakwa I Bejo Bin Janawi, Terdakwa II Yoso Bin Sali, Terdakwa III Darmanto Als Manto Bin Sukarjo, Terdakwa IV Surat Bin Rasman, Terdakwa V Nyomo Bin Tarimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Ijin Usaha Pertambangan;2.

  penambangantanpa izin usaha Pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan rakyat(IPR), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang melakukan, dan yangturut melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Kesatu Pasal 158 UU.No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bejo Bin Janawi, Terdakwa Il YosoBin Sali, Terdakwa Ill Darmanto Als Manto Bin Sukarjo, Terdakwa IV SuratBin Rasman, Terdakwa V Nyomo

  tata cara izin usaha pertambangan khusus;Bahwa izin yang harus dilengkapi bagi setiap orang yang melakukanpenambangan adalah izin usaha penambangan operasi produksi atau izinpertambangan rakyat atau izin usaha pertambangan khusus operasiproduksi;Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa memilikiizin usaha pertambangan operasi produksi atau izin pertambangan rakyatatau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi maka dikenakanatau termasuk tindakan pidana sesuai dengan Pasal

  pertambangan mineral dan batubara, PERMENESDM No 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasapertambangan mineral dan batubara, PERMEN ESDM nomor 32 tahun 2013tentang tata cara izin usaha pertambangan khusus;Bahwa izin yang harus dilengkapi bagi setiap orang yang melakukanpenambangan adalah izin usaha penambangan operasi produksi atau izinpertambangan rakyat atau izin usaha pertambangan khusus operasiproduksi;Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa memilikiizin usaha pertambangan

  disebutIUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.Angka 10 menyebutkan: Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebutIPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.Angka 11 menyebutkan: Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnyadisebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayahizin usaha pertambangan khusus.Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 37 UndangUndang Nomor4

  Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP(jin Usaha Pertambangan) diberikan oleh:a. bupati/ walikota apabila WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) beradadidalam satu wilayah kabupaten/ kota;b. gubernur apabila WIUP (Wilayah lin Usaha Pertambangan) berada padalintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkanrekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; danc. menteri apabila WIUP (Wilayah lin Usaha

• TOTOK SUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak dan melawan hukum Menggadaikan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat sedang diketahuinya bahwa orang lain berhak atau turut berhak atas tanah itu ;- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1987 atas

  Kismohandayani seluas 368 Ha yang terletak di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dan 1 (satu) bendel surat permohonan dari perkebunan PT.Kismohandayani kepada Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta yang berisi tentang permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dari lahan perkebunan Nyunyur yang berada di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dikembalikan kepada PT.

  Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1987 atasnama pemegang hak PT. Kismo Handayani seluas 368 Ha yang terletakdi Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Bitar ; 1 (satu) bendel surat permohonan dari perkebunan PT.

  Kismo Handayani seluas 368 ha sebagaimana sertifikatHak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 1987, dengan masa berlaku selama 25 tahun,yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan pada tanggal 6 Agustus 2009,PT. Kismo Handayani telah mengajukan permohonan perpanjangan jangkawaktu Hak Guna Usaha kepada Kepala BPN RI dan menurut ahli BUDIHANDOJONO, A.Ptnh bahwa selama proses perpanjangan HGU, maka statustanah masih melekat pada pengelola yang lama (PT.

  Hak Guna Usaha (HGU) Nomor2 dengan masa berlaku selama 25 tahun dan berakhir tanggal 31Desember 2010 ;Bahwa sebelum masa berlakunya HGU berakhir, pada tanggal 06Agustus 2009, pihak PT.

  Kismohandayani diberikan hak untuk mengelola perkebunantersebut seluas 3.680.000 M2 dengan status Hak Guna Usaha (HGU) denganjangka waktu selama 25 tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010namun sebelum jangka waktu HGU berakhir pada tanggal 06 Agustus 2009,pihak PT.

  /PN BitMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) PP Nomor40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU) maka pemegang HGU dapatmemperpanjang atau memperbaharul HGU dan kepada pemegang HGUdiberikan hak prioritas untuk memperpanjang HGU PT.

• Menyatakan Terdakwa AKBAR Alias AKBAR Bin ACO MAPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menampung dan menjual pasir timah yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin;2.

  TDNBahwa Terdakwa tidak pernah mengurus surat melalui saksi untukmengajukan permohonan izin usaha;Bahwa Saksi tidak mengetahui keluar masuknya mobil dari rumah terdakwayang berkaitan dengan usaha jual beli timah;Bahwa Saksi tidak mengetahui dirumah terdakwa ada jual beli timah;Bahwa Yang saksi lihat di Kantor Polisi sebanyak 20 hingga 30 karung berisitimah berdasarkan pemberitahuan dari Polisi bahwa dalam karung tersebutberisi pasir timah;Bahwa saksi pernah diajak oleh Polisi untuk melihat gudang

  Pertambangan adalah kegiatan dalamrangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,kontruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian,oengangutan dan penjualan serta pascatambang;Bahwa yang dimaksud dengan lIzin Usaha Pertambangan adalah Izin untukmelaksanakan usaha Pertambangan;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.

  TDNBahwa yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi adalah lIzin usaha yangdiberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasidan studi kelayakan;Bahwa yang dimaksud dengan izin Pertambangan Rakyat adalah Izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas;Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha penambangan untukmemproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;Bahwa kegiatan usaha penambangan dapat dapat

  dilakukan oleh suatubadan usaha maupun perseorangan;Bahwa kegiatan usaha penambangan meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, ekslorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan,pengolahan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan sertapasca tambang;Bahwa untuk melakukan penambangan suatu. badan usaha atauperseorangan haruS mempunyai perizinan yang diterbitkan oleh Menteri,Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kKewenangannya;Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perseoranganuntuk

  dapat melakukan pertambangan tersebut adalah, IUP (Izin UshaPertambangan), IPR = (lzin Pertambangan Rakyat), IUPK (izin usahaPertambangan Khusus);Bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak boleh dilakukan tanpa dilengkapidengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi;Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Akbar Als Akbar Bin Aco Mapamembeli pasir timah, menampung pasir timah dari para penambang danpengangkutan serta menjual pasir timah tanoa memiliki izin masuk dalamkategori melakukan tindak

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak, martabat, dan kewajiban Penggugat 2 dan Penggugat 3 dalam keadaan semula seperti sebelum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan cara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang mengangkat kembali Penggugat 2 sebagai Kepala Jaga IV Desa Kinamang dan Penggugat 3 sebagai Sekretaris Desa Kinamang;5.

• buah semprotan manual terbuat dari plastik warna kuning berisi cairan warna hijau aroma pandan;

• 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna bening/transparan ukuran sedang berisi cairan warna hijau aroma pandan;
• 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna coklat ukuran kecil berisi cairan warna hijau aroma pandan;
• 1 (satu) bak berisi cairan warna hijau air pandan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 2 (dua) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA

  YUDATAMA ART;

• 1 (satu) lembar kertas dengan judul SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN PRASARANA USAHA atas nama UD. YUDATAM ART;
• 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
• 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN LOKASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
• 1 (satu) lembar kertas dengan judul PENDAFTARAN KEPERSERTAAN BPJS KETERANGAN atas nama UD.

  YUDATAM ART;

• 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120203891692 atas nama LATIFA usaha perdagangan eceran;
• 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL atas nama LATIFA;
• 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama penyediaan bahan pangan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 antara Perum Bulog Kantor Cabang Madura dengan UD.

  YUDATAMA ART dengan No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019;

• 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) tangal 11 Nopember 2019 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
• 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120016181715 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5.

• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 06/G/2015/PTUN.YK tanggal 20 Agustus 2015, yang dimohonkan banding ; -----------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ----------------

  PUT USANNOMOR : 200/B/2015/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : MELIANA KUSUMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta beralamat di Jalan S.

  Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 200/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 01Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara YogyakartaNomor : 06/G/2015/PTUN.YK. tanggal 20 Agustus 2015;3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini;4.

  memoriMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telahdiberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor:06/G/2015/PTUN.YK, masingmasing tertanggal 2 Oktober 2015 sesuaiAkta Pemeriksaan Berkas Perkara tertanggal 2 Oktober 2015 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor : 06

  sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam memutusperkara tersebut diambil alin menjadi pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkaraini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor : 06/G/2015/PTUN.YK tanggal 20 Agustus 2015Harustah GIKUAIKAN ; nnn nnn nnerMenimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta dalam perkara

  UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahankedua atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnyayang bertalian dengan sengketa tata usaha Negara ini; MENGADILI:1.Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor: 06/G/2015/PTUN.YK tanggal 20 AgustusHalaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor :200/B/2015/PTTUNSBY.3.

• 1. Menyatakan terdakwa VENUS OKTAVIA telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perda 13/2011 tentang izin usaha perdagangan.
  2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah). Subsidair 14 Hari Kurungan
  3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

• 1. Menyatakan terdakwa JUNAEDI SODIKIN telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perda 13/2011 tentang izin usaha perdagangan.
  2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Subsidair 7 Hari Kurungan
  3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

• M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding; - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 28/G/2015/PTUN.SBY tanggal 3 September 2015 yang dimohonkan banding ; -------------------------------------------------------------- Menghukum para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima

  Nomor 70/B/2016/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negaradalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiDerikul Galan SenQKela anlalas =m

• M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G/2012/PTUN.SBY.