Ditemukan 236967 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-11-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3381 B/PK/PJK/2018 Tanggal 28 Nopember 2018 — PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
66 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3381/B/PK/Pjk/2018Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP00905/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajakterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00006/203/12/112/16tanggal 14 April 2016
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Putus : 03-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3377/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — KOPERASI SWAKARYA KANPUS BRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3377/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 21 Februari 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap SuratTergugat Nomor S1507/WPJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 halPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama Penggugat NPWP 01.391.323.1.077000, adalan sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Putus : 09-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — PT BANI BAGELEN PERKASA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
262 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
262 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang seadiladilnya (ex aequoet bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 14 Agustus 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP418/WBC.09/2017 tanggal 29 September 2017, tentang PenetapanAtas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan Terbanding dalamSPTNP Nomor SPTNP013585/SKPN/WBC.09/KP.01/2017 tanggal 20 Juli2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.154.699.9511.000; adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 3 dari 7 halaman.
Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 15 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006,jJuncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta sanksiadministrasi berupa denda yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.374.114.000,00;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
Putus : 07-02-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/Pid/2018 Tanggal 7 Februari 2018 — SUWITO bin KARSO PAWIRO (alm);, dkk
84 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannyatelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menu rut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi tidak dapat
dibenarkan karena putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/PengadilanNegeri untuk seluruhnnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkanhukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan faktafakta hukumyang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan,berdasarkan alatalat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuanhukum yaitu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa mendapatkan
pemain yang berhasilmenebak angka dadu akan mendapat bayaran dari bandar, hal tersebut bersifatuntunguntungan dan tidak memerlukan keahlian, yang permainan tersebuttanpa seizin yang berwenang;Bahwa demikian pula Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan PengadilanNegeri) secara cukup mempertimbangkan dasar alasanalasan penjatuhanpidananya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sehingga ParaTerdakwa dijatuhi pidana penjara masingmasing selama 4 (empat) bulan;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat
dibenarkan pula karenaberkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan wewenang JudexFacti, yang putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1
Putus : 23-01-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2525 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 23 Januari 2018 — EKO BAYU PURNOMO bin ROBUN
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2525 K/Pid.Sus/2017Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat
dibenarkan, karena judex facti telahmempertimbangkan dengan benar mengenai faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dinubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan para Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan tanpahak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotikagolongan bukan tanaman sudah tepat karena putusan
dibuatberdasarkan pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;Bahwa perbuatan Terdakwa memesan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabusabudengan berat masingmasing 1 (satu) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah) kepada saksi Sugiyo lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa Il untukmengambil Narkotika jenis sabusabu yang dipesan tersebut, merupakan tindakpidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009;Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya juga tidak dapat
dibenarkan, karenamengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan.
Putus : 21-10-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 867 K/Pid/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 — HERKUN HUDA Bin ABDUL RAI
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
punggungkeluarga dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa ;Bahwa disamping itu banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh MajelisHakim yang antara lain terdakwa bersikap sopan, terus terang dipersidanganmenyesali perbuatannya dan saksi korban telah memaafkan terdakwa atasperbuatan tersebut, sehingga toh kalau Terdakwa dianggap bersalah makahukuman percobaan saja sudah berat bagi Terdakwa ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan Kasasi Terdakwa tidak dapat
dibenarkan karenaperbuatan Terdakwa memukul dengan belahan bambu ke punggung sebanyak 3(tiga) kali dan menampar pipi korban Indah Ayu Wadilla sehingga mengakibatkanmemar pada punggung kirinya sesuai Visum et RepertumNo.VER/503/414.27/2014.
Dengan demikian perobuatan Terdakwa merupakantindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaanJaksa/Penuntut Umum;Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakditerapbkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana
Register : 02-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 26-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2750 B/PK/PJK/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 — PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
287 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
287 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
19/2016, sebagai wujudkeadilan bagi kami;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Juni 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP1751/KPU.01/2014,tanggal 27 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.081.351.1055.00; dan menetapkan atas importasi yang diberitahukandalam PIB Nomor 101185, tanggal 18 Maret 2013, berupa ElectrolyticGalvanized Steel Sheet In Coil jumlah 4 coil negara asal Korea pada PosTarif 7210.30.11.00 dengan pembebanan bea masuk sebesar
perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 3 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1), Pasal 85UndangUndang Kepabeanan juncto Peraturan Presiden RepublikIndonesia masingmasing Nomor 11 dan 12 Tahun 2007 KeputusanPresiden Nomor 48 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 118/PMK.011/2012, dan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.04/2015;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di tas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan
Register : 20-02-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 720 B/PK/PJK/2018 Tanggal 28 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAMBANG DAMAI;
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2012sebesar Rp4.552.872.180,00 yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriHalaman 4 dari 7 halaman.
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp 0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:PPN Yang
Register : 01-11-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3115 B/PK/PJK/2018 Tanggal 28 Nopember 2018 — PT. MALINDO FEEDMILL TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalamperkara a quo yaitu penetapan atas tarif PPN, jenis barang berupaArgentine Feed Wheat, yang diberitahukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dalam PIB Nomor: 066790 tanggal 19 Juli 2016 klasifikasi postarif 1001.99.9090 dengan pembebanan tarif PPN sebesar 0%, dan olehTermohon Peninjauan Kembali diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif1001.99.9090 dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10%, sehinggaPemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekuranganpembayaran PPN sebesar Rp2.106.760.000,00; tidak dapat
dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali, tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanHalaman 4 dari 7 halaman.
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp2.106.760.000,00;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Putus : 23-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 23 Mei 2019 — PT KATYA MITRAKARSA VS BADRIL GUSMAN
45 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohonPutusan yang seadil adilnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2019 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat
dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 kontra memori kasasitanggal 14 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak salan menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yangmengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkanfakta fakta dalam perkara aquo Judex Facti telan memberikanpertimbangan yang
Register : 19-01-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 B/PK/PJK/2018 Tanggal 28 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SISTEMINDO TEKNOTAMA MANDIRI;
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp38.380.475,00;yang tidak dapat dipertahankan seluruhnya oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danHalaman 4 dari 8 halaman.
dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga Pasal 33 UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan dan Pasal 16F UndangUndang Pajak PertambahanNilai juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor73/PMK.03/2011 junctis Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP754/PJ/2001;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil) dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 740.433.555,00Pajak Keluaran Rp 74.043.356,00Kredit pajak Rp1.985.925.512,00Halaman
Putus : 16-08-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/PID.SUS/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 — ANDREAS TARIGAN alias TARIGAN
184 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat
dibenarkan, judex facti tidak salahdalam menerapkan hukum;Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 297 k/PID.SUS/2018 Bahwa judex facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secarayuridis dengan benar yaitu pada saat petugas kepolisian mendatangi toko milikTerdakwa, ternyata diketemukan Terdakwa menjual pupuk bersubsidi berupapupuk urea, SP36, ZA dan NPK dengan tidak memiliki izin, padahal Terdakwamengetahui bahwa pupuk bersubsidi harus memiliki izin dari pemerintah, danTerdakwa bukanlah
selaku pengecer yang ditunjuk oleh distributor; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 6 ayat(1) huruf b juncto Pasal 1 sub 3e UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun1955, dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahuluJudex facti telan cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan danmeringankan pidana; Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karenamenyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tundukpada
Putus : 17-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2231/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 — PT PACIFIC INTERINDAH BIRO PERJALANAN WISATA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPN BerupaPenyerahan yang PPNNya harus dipungut sendiri sebesar(Rp17.702.555,00) yang tetap dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam halaman 10 sampaidengan halaman 12 dari 13 halaman Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil);Menimbang
Putus : 02-12-2019 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4152 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — RICO PRAYOGI alias RIKO bin (alm)
AKHIRUDIN
110 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2019waktu. dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan judex facti Pengadilan
muka sidang yaitu Terdakwa, saksi Irwanto alias Iwan,saksi Riski Agusti serta saksi Abdul Rahin telah ditangkap oleh petugasKepolisian pada saat sedang menggunakan sabu dan dari penangkapantersebut telah ditemukan barang bukti berupa kotak rokok Marlboro warnahitam yang berisikan paket sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buahmancis, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) botol tabung minuman Yakult, 1(satu) buah pipet korek telinga dan 1 (satu) buah kaca bulat: Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat
dibenarkan pula, karenaberkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang sesuatu kenyataan.
Putus : 19-08-2019 — Upload : 03-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pid/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 — GIMSAR SIMANJUNTAK
229 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
PenuntutUmum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang diputus JudexFacti;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan JudexFacti Pengadilan Negeri, yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan,tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimanamestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuanundangundang;Bahwa putusan Judex Facti
dunia;Bahwa dari fakta tersebut, diperoleh kesimpulan tidak akan terjadiperistiwa penikaman Terdakwa kepada korban jika sekiranya korbantidak terlebih dahulu mengganggu anak Terdakwa;Bahwa walaupun secara hukum Terdakwa tidak dibenarkan melakukanperbuatan menikam korban, namun karena dorongan emosionalTerdakwa, sehingga Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan tersebut,namun pidana penjara yang diputuskan Judex Facti sudah sesuaidengan rasa keadilan;Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat
dibenarkan,karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, haldemikian tidak tunduk pada kasasi.
Register : 03-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1160 B/PK/PJK/2020 Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES;
164 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1160/B/PK/Pjk/2020Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Putus : 17-10-2019 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3320 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 — JUNAIDI HALIM alias DIDI bin HALIM
WIJAYA;
114 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2019Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:a.Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, olehkarena Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukantindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantaradalam jual beli Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanamanyang beratnya 5 (lima) gram", dan menjatuhkan pidana
) gram shabu (lebih 1 (satu) kilo gram shabu) 1 (satu)bungkus plastik berisi 4.595 (empat ribu lima ratus sembilan puluhlima) butir; Bahwa Tas yang berisi Narkotika tersebut semula berada dalamkamar Hotel The Green Kayuringin Bekasi dan Terdakwamengambil tas tersebut atas perintan Sonny agar Terdakwamenyerahkan pada orang lain; Bahwa sebagai pembayaran utang yaitu 1000 (seribu) butir adalahmilik Terdakwa;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan denganpenjatuhan berat ringan pidana tidak dapat
dibenarkan karena hal itumerupakan wewenang Judex Facti, untuk menentukan, bukan alasanformal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali Jika Judex Facti melanggarketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalampemidanaan, atau melampaui kewenanganya.
Register : 22-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 910 B/PK/PJK/2018 Tanggal 25 April 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO);
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP02290/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor:00076/106/15/051/15 tanggal 30 November 2015 Masa Pajak Agustus2015, tidak dapat dibenarkan
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar USD 0,00; dengan perincian sebagai berikut:USAngsuran Pajak
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2286 B/PK/PJK/2021 Tanggal 5 Agustus 2021 — PT. CIPUTRA PURI TRISULA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
77 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lingkar Luar Barat Blok A No.1 RT 014 RW 004.Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat; Tidak dapat dibenarkan,karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu.
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifatpendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanaHalaman 5 dari 7 halaman.
Putus : 30-07-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2653 B/PK/PJK/2020 Tanggal 30 Juli 2020 — PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
131 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
lampirkan foto copy Surat Bantahan kami:Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Juni 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP1744/KPU.01/2014,tanggal 27 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.081.354.1055.00; dan menetapkan atas importasi yang diberitahukandalam PIB Nomor 273396, tanggal 8 Juli 2013 berupa Electrolytic GalvanizedSteel Sheet In Coil (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) jumlah 15 coilnegara asal Korea pada Pos Tarif 7210.30.11.00
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali