Ditemukan 75754 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden
Penipuan
Melawan hukum
Memakai nama palsu atau martabat palsu
âdengan maksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum
Dengan memakai nama palsu
atau martabat palsu
Dengan tipu muslihat
Ataupun rangkaian
kebohongan
Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya
Atau supaya memberi hutang maupun
menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-samaâ
Upload : 18-08-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 310/PID/2014/PT-MDN SEGAR ALS. JAMI'IN SIREGAR
17 — 4
17 — 4
dalil yang dikemukan tersebut diatas, benarsecara hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan sebagaimanatuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 351 ayat (1) KUHPidana maupuntuntutan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;Bahwa dengan demikian pula, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini mengembalikan harkat dan martabat
Register : 31-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA PONOROGO Nomor 506/Pdt.P/2019/PA.PO Tanggal 12 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
Penetapan No. 506/Pdt.P/2019/PA.Po.untuk tertio adminitrasi dan memberikan jaminan kepastian hukum bagiPemohon dan semua pihak yang berkepentingan ;Menimbang, bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Akta Cerai yangtidak sesuai dengan yang sebenarnya telah mengakibatkan adanya kesulitanyang telah memasuki wilayah maslahat Dharuriyah, maka dalam hal iniNegara wajib melidungi harkat martabat, jiwa raga, akal pikiran, keturunan,harta dan Agama yaitu kesalahan dimaksudkan telah melakukan perbuatandharar
Register : 26-09-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 223/B/2019/PT.TUN.SBY Tanggal 20 Nopember 2019 — BUPATI MANGGARAI vs TEODORUS TUNTI, A.Md
92 — 48
92 — 48
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat,martabat serta kedudukaan Penggugat pada keadaan semula sebagaiPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; 5.
Register : 09-08-2018 — Putus : 31-08-2018 — Upload : 28-12-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 217/Pdt.P/2018/PA.Ckr Tanggal 31 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 9
12 — 9
hukum yangsewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, Sesuai dengankaidah usul figih:Cra ite adie dwalial) =eArtinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatanMaka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatantersebut;Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Il dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dan Pemohon Iluntuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lainlain, sehinggaakan meningkatkan harkat dan martabat
Register : 06-12-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 142/B/2019/PT.TUN.MKS Tanggal 12 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.KES.
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR GORONTALO
129 — 488
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR GORONTALO
129 — 488
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi namabaik,harkat, dan martabat Penggugat seperti kKedudukan semula ;5.
Register : 09-08-2018 — Putus : 31-08-2018 — Upload : 28-12-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Ckr Tanggal 31 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 5
8 — 5
hukum yangsewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, Sesuai dengankaidah usul figih:ca ie adie Awalial) jaArtinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatanMaka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatantersebut;Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Il dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dan Pemohon Iluntuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lainlain, sehinggaakan meningkatkan harkat dan martabat
Putus : 29-01-2018 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3342 K/Pdt/2017 Tanggal 29 Januari 2018 — DRS. AHMAD MANDA VS ANDI CITTA MARIOGI
152 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunaldan sekaligus terhadap kerugian immateriil berupa tercemarnya harkatdan martabat Penggugat yang nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah);8. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan yang telah diletakkanadalah sah dan berharga;9. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secaraserta merta (terlebin dahulu) walaupun ada upaya hukum banding dankasasl):10.
Putus : 24-06-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 743/Pid.B/2014/PN.PLG Tanggal 24 Juni 2014 — IBRAHIM EDI BIN SUYANTO (Alm);
33 — 6
33 — 6
masih dalam tahun 2013 sekitar pukul 15.00Wib bertempat di Brigjen Hasan Hasyim Lrg.Karya No.27 Kec.Kalidoni Palembangdan pada hari jumat tanggal 04 Oktober 2013 atau setidaktidaknya masih dalamtahun 2013 sekitar pukul 13.30 Wib di jalan Jenderal Sudirman tepatnya SPBURadar Palembang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum pengadilan palembang , dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ,denganmemakai nama palsu atau martabat
Register : 11-08-2016 — Putus : 02-09-2016 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 381/Pdt.P/2016/PA.Ckr Tanggal 2 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
11 — 3
11 — 3
jaArtinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatanMaka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatantersebut;Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Il dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dan Pemohon Iluntuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lainlain, sehinggaHalaman 7 dari 9 halamanPenetapan Nomor 381/Pdt.P/2016/PA.Ckr.akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara danbangsa Indonesia;Menimbang
Register : 09-03-2012 — Putus : 26-03-2012 — Upload : 19-11-2012
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pdt.P/2012/PAJP Tanggal 26 Maret 2012 — Hasyim bin Suddin; Fatmawati binti Ruma
43 — 12
43 — 12
Republik Indonesiamaupun dari Pemerintahan tempat mereka bekerja, oleh karena itu, sesuai dengan kaidahusul figh:Giboeollbl> whe er.ao owlaedll ss,Yang artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatanMaka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I danPemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperolehdokumen keimigrasian, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat
Register : 15-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN DEMAK Nomor 7/Pid.B/2016/PN Dmk Tanggal 29 Februari 2016 — AHMAD SALAM Bin NUR KOLIL
60 — 6
60 — 6
Ill Kecamatan Sayung Kabupaten Demak atau padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriDemak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musliithat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang.
Register : 17-03-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Sim Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
14 — 5
Tergugat juga sering menyalahkan orang tuaPenggugat dengan alasan alasannya;Tergugat tidak bisa menjaga marwah, harkat dan Martabat Penggugatselaku Suaminya serta keluarganya;5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semangkinlama semangkin memuncak, semenjak sekitar bulan Juli 2019 pertengkaransering terjadi. Hubungan renggang dan tidak saling tegur sapa, pisahranjang.
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 18-10-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 841/Pdt.P/2017/PA.Sby Tanggal 14 Juni 2017 — Pemohon melawan Termohon
23 — 8
23 — 8
Pasal 99Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anakyang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, karenaternyata perkawinan para Pemohon adalah sah, maka anak para Pemohonyang bernama XXXX, lahir 21 Februari 2015 adalah anak para Pemohon;Menimbang, bahwa kejelasan asalusul anak ini menjadi penting karenauntuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup,tumbuh dan berkembang dan berpartisifasi secara oftimal sesuai dengan harkatdan martabat
Register : 05-04-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 42/G/2021/PTUN.SBY Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat: SyaifullahTergugat:Gubernur Jawa Timur
588 — 405
588 — 405
dalam obyek sengketa 1,selanjutnya Tergugat menetapkan Penggugat melanggar pasalpasalsebagaimana dalam pertimbangan huruf c yang menyatakan:"bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3angka 6, Pasal 4 angka 1, angka 9, Pasal 10 angka 4, Pasal 13 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;"Bahwa Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan: menjunjung tinggikehormatan negara, Pemerintah, dan martabat
Bahwa oleh karena Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 batal atautidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka mohon kepadapengadilan untuk memerintahkan Tergugat dan Tergugat Ilmengembalikan status, kedudukan, harkat dan martabat Penggugatseperti keadaan semula;F.
Menyatakan menolak untuk mengembalikan status, kedudukan, harkatdan martabat seperti keadaan semula.5.
Bondowoso, misalkan si A langsung menjabat tanoa memfungsikanTPK kalau dahulu namanya Baperjakat, sehingga tidak memperolehpejabat yang kompeten;Bahwa, dari hasil BAP kita diskusi terkait permasalahan pertama adasemacam makna, ada perilaku yang menyebabkan martabat PNS turunsehingga ini melanggar Pasal 3 angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010,kemudian sewenangwenang Pasal 4 angka 1 PP Nomor 53 Tahun 2010,Pasal 4 angka 9 bertindak sewenangwenang terhadap bawahan,kemudian ada pelanggaran PP Nomor 60 Tahun
Pasal 3 angka 6, yang mengatur bahwa setiap PNS wajib menjunjungtinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat;b.
Putus : 29-10-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 241/Pid.B/2015/PN Kdr Tanggal 29 Oktober 2015 — ARI YUDIA PRATIDINA Als ARI Bin SUPARNO
20 — 2
20 — 2
Mojoroto Kota Kediri atau setidaktidaknya di suatu tempatyang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hokum,dengan memakai nama paisu atau martabat palsu dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskanpiutang, yang ditakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai
Penanggungan No. 133 Kelurahan Lirooyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediridengan maksud untuk menguntungkan diri sendin atau oaring lain secara melawanhukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu musiihat ataurangkaian supaya member hutang maupun menghapus piutang yang dilakukan secaraberlanjut ;Bahwa awalnya saksi dr.
Register : 18-12-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2250/Pid.B/2018/PN Plg Tanggal 4 Maret 2019 — Penuntut Umum:
MARISA GIANTI SH
Terdakwa:
IBRAHIM Als BAIM Als HAJI FRANS Bin MUHAMMAD YUSUF
24 — 3
MARISA GIANTI SH
Terdakwa:
IBRAHIM Als BAIM Als HAJI FRANS Bin MUHAMMAD YUSUF
24 — 3
Lebong Gajah Kecamatan SematangBorang Palembang, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2250/Pid.B/2018/PN Pigmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan
Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsuatau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu kepadanya, atau Ssupaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Register : 29-03-2012 — Putus : 13-06-2012 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 131/Pid.B/2012/PN.Yk Tanggal 13 Juni 2012 —
19 — 6
19 — 6
Putusan No.131/Pid.B/20112/PN.Yk.2010 bertempat di Toko Roti Murni Bintaran KecamatanPakualaman Yogyakarta atau setidaktidaknya disuatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Yogyakarta jika antara beberapa perbuatan, meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubunganya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum dengan memakai nama palsu atau martabat
Putusan No.131/Pid.B/20112/PN.Yk.dakwaan alternatip pertama yakni melanggar pasal 378 KUHPJo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsurunsur sebagai berikut:e barang siapa ;e dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum ;dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohonganmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu. kepadanya atau Supaya memberi utangmaupun menghapuskan piutang ;jika antara beberapa perbuatan.
Register : 19-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sim Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 8
10 — 8
Pdt.G/2021/PA.Sim.memenuhi syarat materil dari suatu pembuktian, maka Majelis Hakim menilaibahwa Penggugat merupakan ibu yang memiliki kKewajiban dan hak untukmengasuh anak tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksiyang menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak yangbernama Anak ke dan merupakan sosok ibu yang baik serta bertanggungjawab dalam mengasuh dan mendidik anaknya;Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yangmemiliki harkat dan martabat
Negara wajib memberikan perlindungan terhadap segala kegiatanuntuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hakhaknya agar dapathidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasandan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuangdan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) Jis.
Register : 22-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 611/Pdt.G/2021/PA.Sim Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 6
8 — 6
bukti tersebut telah memenuhisyarat materil dari suatu pembuktian, maka Majelis Hakim menilai bahwaPenggugat merupakan ibu yang memiliki Kewajiban dan hak untuk mengasuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksiyang menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak yangbernama Anak ke dan merupakan sosok ibu yang baik serta bertanggungjawab dalam mengasuh dan mendidik anaknya;Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yangmemiliki harkat dan martabat
Negara wajib memberikan perlindungan terhadap segala kegiatanuntuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hakhaknya agar dapathidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasandan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuangdan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) Jis.
Register : 05-08-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Bjr Tanggal 12 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 6
10 — 6
diri,keluarga dan masyarakat sekitar (vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan UndangUndang Nomor 35tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segalakegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapathidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, Secara optimal sesuai denganharkat dan martabat
Selama hubungan keduanyaterjalin tidak pernah terjadi kKekerasan fisik dan kekejaman mental kepada calonmempelai wanita yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuanselaku manusia yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina, 1993). Calonmempelai pria juga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta denganpenghasilan setiap bulan Rp. 3.360.000,00 (Tiga juta tiga ratus enam puluh riburupiah), sehingga hak hidup XXXXX lebih terjamin.