Ditemukan 60460 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;; Suwarno vs i. kepala kantor pertanahan kota semarang. Ii. kementerian pertahanan ri;
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 09-06-2023 — Putus : 25-07-2023 — Upload : 25-07-2023
Putusan PT JAYAPURA Nomor 40/PDT/2023/PT JAP
Tanggal 25 Juli 2023 — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cq. Pemerintah Provinsi Papua, Cq. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Cq. Pemerintah Kabupaten Jayapura, Cq. Dinas Lingkungan Hidup
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi Papua, Cq. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, Cq. Pemerintah Kabupaten Jayapura, Cq.
41 — 18
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cq. Pemerintah Provinsi Papua, Cq. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Cq. Pemerintah Kabupaten Jayapura, Cq. Dinas Lingkungan Hidup
    Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Provinsi Papua, Cq. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, Cq. Pemerintah Kabupaten Jayapura, Cq.
    Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Pemerintah Provinsi Papua, Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Papua, Cq. Pemerintah Kabupaten Jayapura, Cq. Kantor Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Turut Tergugat ll
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-09-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 2 September 2016 — Rahmadiah Nurdin, S.Pi binti Nurdin
76 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danmengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukanTerdakwa Rahmadiah Nurdin,S.Pi binti Nurdin dengan cara sebagai berikut : Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan unitunit usaha baru dibidangpengolahan dan pemasaran serta memberikan dampak ekonomi bagimasyarakat kelautan dan perikanan di pedesaan maka pada tahun 2012pemerintah melalui Kementerian
    Bahwa pada tahun 2012, Direktur Jenderal Pengolahan dan PemasaranHasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia mempunyai salah satu program yakni program : BantuanLangsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina PedesaanPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (BLM PUMPP2HP).Program tersebut direalisasikan dalam bentuk Surat Keputusan DirekturJenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KementerianKelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP/DJHal. 30 dari 42 hal.
    Surat Keputusan Penetapan kelompok tersebutditeruskan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran HasilPerikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.Kemudian Dirjen tersebut menyetujuinya dengan melakukanpembayaran ke rekening kelompok;Hal. 31 dari 42 hal. Put.
    Surat Keputusan Penetapankelompok tersebut diteruskan kepada Direktur Jenderal Pengolahan danPemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia.
    Surat Keputusan Penetapankelompok tersebut diteruskan kepada Direktur Jenderal Pengolahan danPemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia. Kemudian Dirjen tersebut menyetujuinya denganmelakukan pembayaran ke rekening kelompok;Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2014 dan BLM PUMPP2HP tahun 2014, dana BLM tersebut ditransfer oleh Direktur JenderalHal. 32 dari 42 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/TUN/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — IRWAN SYAHPUTRA, SH.,M.Si VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selama Penggugat mengabdi/bekerja melaksanakan tugaskedinasan pada Kementerian Hukum dan HAM RI Penggugat juga aktifmengikuti kegiatan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan kementerianHukum dan HAM RI antara lain :4.1 Diklat Prajabatan kerjasama dengan Badan Kepegawaian NegaraLulus Tahun 2002 di Medan SUMUT (Bukti P10).4.2 Diklat KESAMAPTAAN Telah mengikuti dengan baik Selesai tanggal29 Juni 2006 di Medan SUMUT (Bukti P11).4.3 Diklat OPERATOR KOMPUTER Telah mengikuti dengan baik Selesaitanggal
    03 September 2007 (Bukti P12).4.4Diklat PENGENALAN PSIKOTROPIKA telah mengikuti dengan baiktanggal 03 September 2007 di Medan SUMUT (Bukti P13).4.5Diklat DASARDASAR PEMASYARAKATAN Telah mengikuti denganbaik Selesai tanggal 03 Desember 2007 di Medan SUMUT (Bukti P14).4.6Diklat LEGAL DRAFTER Telah mengikuti dengan baik Selesaitanggal 01 September 2008 di Medan SUMUT (Bukti P15).4.7 Diklat PDP Telah mengikuti dengan baik Selesai tanggal 27 Mei 2009di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM Cinere JAKARTA(Bukti
    Bahwa selama Penggugat mengabdi/bekerja melaksanakan tugaskedinasan pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Penggugat tidakpernah terkena Hukuman Disiplin apapun baik Hukuman disiplin tingkatringan, Hukdis tingkat sedang maupun Hukdis tingkat berat sebelumkeluarnya Obyek Sengketa Gugatan ini.Halaman 5 dari 45 halaman. Putusan Nomor 57PK/TUN/20176.
    Bahwa Inspektorat Kementerian Hukum dan HAM telah melakukaninvestigasi dan melakukan press confrens dihadapan wartawan dan hasilinvestigasi tersebut membenarkan bahwa ruangan yang di gunakan NapiFreddy Budiman adalah ruangan Kasi Kegiatan Kerja An.
    Putusan Nomor 57PK/TUN/2017dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia DKI Jakarta telah terbukti bahwa perbuatandimaksud TERJADI PADA RUANGAN KERJA KEPALASEKSI KEGIATAN KERJA yang dijabat oleh saudaraABNER YOLANDO,Amad.IP. S.Sos.Msi.Bahwa posisi dan letak ruang kerja ABNER YOLANDO,Amd. IP. S.Sos. Msi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-02-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3081 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Februari 2015 — KUD OLAT OJONG SUMBAWA VS PUSAT KOPERASI UNIT DESA NUSA TENGGARA BARAT (PUSKUD-NTB), DKK.
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rekomendasi tersebut ditujukan kepada Dinas Provinsi yangmenangani perkoperasian dengan tembusan kepada Deputi Bidang ProduksiKemeterian Koperasi dan UKM;12.Bahwa kemudian berdasarkan Laporan dan Rancangan ProsedurPenyelesaian Pelimpahan Status Kepemilikan GLK kepada Koperasi/KUD"oleh Assisten Deputi Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,Deputi Bidang Produksi Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI tahun2008 menyebutkan bahwa GLK 1000 ton dimaksudkan diperuntukkankepada KUD Olat Ojong
    Kabupaten Sumbawa;13.Bahwa selanjutnya selama objek sengketa berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan Tergugat, selama itu pula Penggugat secara terus menerusmembayar angsurannya, yaitu sebesar Rp10.107.856,00 (sepuluh jutaseratus tujuh riobu delapan ratus lima puluh enam rupiah) kepada DepartemenKeuangan RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM, yang hingga saat iniAngsurannya masih bersisa Rp200.250.000,00 (dua ratus juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);14.Bahwa pembayaran angsuran tersebut
    No. 3081 K/Pdt/2013Teknis Daerah GLKNTB, Kementerian Negara Koperasi dan UKMRI, DinasKoperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD KabupatenSumbawa, menurut dalil gugatan Penggugat merupakan sesuatu hal yangtidak terpisahkan dengan objek sengketa sejak awal keberadaannya hinggasaat sekarang ini.
    GLK KUD termasuk objeksengketa segera dialinkan kepemilikannya kepada KUD karena objeksengketa dimaksudkan diperuntukkan kepada Penggugat (KUD OlatOjong);Bahwa dari petikan dalil gugatan Penggugat di atas Penggugatmendalilkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM RI adalah pihak yangberkompeten untuk menentukan tentang status hukum objek sengketa,akan tetapi justru tidak ditarik sebagai pihak/Tergugat dalam perkara inisedemikian rupa sehingga tidaklah mungkin gugatan dalam perkara inidapat dijadikan
    mengelolanya,sebagaimana peruntukkannya oleh Pemerintah Pusat melalui KementerianNegara Koperasi dan UKM Republik Indonesia;Bahwa hal tersebut indikasinya sangat jelas, sebagaimana yang telahKami ungkapkan dalam buktibukti formil yang telah Kami ajukan di mukapersidangan dulu, antara lain seperti Laporan dan Rancangan ProsedurPenyelesaian Pelimpahan Status Kepemilikan GLK kepada Koperas/KUDyang disusun oleh Asisten Deputi Urusan Pertanian Tanaman Pangan danHoiltikultura Deputi Bidang Produksi, Kementerian
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 07-05-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2221/Pdt.G/2018/PA.Tgrs
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 9
  • TgrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil di Kementerian xxx, tempat tinggalDh eeeeececceceeaeseeeeeeeeeeaeeeseeeeseaeaeeeeees Kecamatan Pamulang KotaTangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepadalbnu Agus
    Trianta, S.H.dan Budhi Cahyani Stiyawati, S.H., Advokatdan Konsultan Hukum, berkedudukan di jalan Mbang Malang Rt. 06Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul,sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 02 April 2018, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadlan Agama Tigaraksa nomor411/KUASA/2221/G/2018/PA.Tgrs, tanggal O07 Mei 2018, disebutsebagai Pemohon;melawanTermohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil di Kementerian xxx, tempat tinggal diee eeeeeeeeaeaeeeeeeeeeeaeaaaeeeeeeesaaaaaess
    Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini Sesuai denganundangundangSubsider : Menetapkan putusan lain yang seadiladilnya.Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan Pemohondan Kuasa Hukumnya serta Termohon telah datang menghadap dipersidangan ;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai KepalaSubditrektorat Hak kekayaan Intelektual (HAKI) Investasi, Lingkungan danpembangunan pada Kementerian Perdagangan, telah mendapatkan izin daripejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian
    TgrsArtinya : Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaknya diberikan olehsuaminya) mutah menurut yang maruf, sebagai suatu kewajiban bagiorangorang yang bertaqwa ;Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan fakta di persidanganbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat Kepala Subditrektoratpada Kementerian Perdagangan sebagaimana yang diterangkan dalamsurat keputusan izin bercerai yang dikeluarkan pejabat yang berwenang,maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon dihukum untuk memberikanmutah kepada
    TgrsPemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada Termohon selamamasa iddah;Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan fakta di persidanganbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat Kepala Subditrektoratpada Kementerian Perdagangan sebagaimana yang diterangkan dalamsurat keputusan izin bercerai yang dikeluarkan pejabat yang berwenang,maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon dihukum untuk memberikannafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 04-01-2019 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Krs
Tanggal 14 Januari 2019 — Pemohon:
SAIFUL HAKAM
28 — 3
  • Pemohon untuk seluruhnya ;
  • Menetapkan menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang benar adalah SAIFUL HAKAM ;
  • Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon dari SAIFULLAH HAQQUL YAQIN menjadi SAIFUL HAKAM ;
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Kementerian
    Bahwa sedangkan nama Pemohon sebagaimana yang tercantumpada Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tertanggal 14Desember 2010, Nomor Registrasi Pendaftaran : 102132304405 dariKantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo terdapatkekeliruan dan atau kesalahan pencatatan nama Pemohon yaitutercatat dengan nama SAIFULLAH HAQQUL YAQIN, sedangkannama Pemohon yang benar yaitu sebagaimana yang tercantumpada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut serta pada suratsurat yang lainnya diantaranya yaitu Kartu Keluarga
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 17-03-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Idm
Tanggal 23 Maret 2020 — Pemohon:
1.MAMAT MOCHAMAD NURROKHMAT
2.TUTI ISWANTI
16 — 4

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
    2. Menyatakan nama orang tua (ayah) anak Para Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-02 Dd 0260506 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2013, atas nama Angga Maulana Ibrahim, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs 120016301 tanggal 11 Juni 2016, atas nama Angga Maulana Ibrahim, lahir di Cirebon
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Btl
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
DARSO MINTO REJO
10 — 0

  • M E N E T A P K A N

    Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
    Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam setoran BPIH dari nama semula DARWANTO DWI ATMOJO menjadi DARSO MINTO REJO ;
    Memerintahkan kepada pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia (Pelayanan Haji Dalam Negeri) untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis DARWANTO DWI ATMOJO dalam

Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 07-11-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 15-11-2022
Putusan PN WONOSOBO Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Wsb
Tanggal 14 Nopember 2022 — Pemohon:
TURYAHMAN
35 — 8

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama TURYAHMAN dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2003 dengan nama AHMAD YEN pada Ijazah anak Pemohon atas nama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan
Pengadilan PN PINRANG Perdata
Register : 25-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN PINRANG Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Pin
Tanggal 17 Juli 2018 — Pemohon:
P. INTANG
17 — 5
  • INTANG, Tempat Lahir di Marawi pada tanggal 31 Desember 1940 agar bersesuaian dengan Identitas Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
  • Memerintahkan kepada Pnitera Pengadilan Negeri Pinrang atau petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kementerian Agama Kabupaten Pinrang atau instansi lain yang ada kaitannya dengan penyetoran BPIH, untuk melakukan perbaikan identitas
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-05-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 110/G/2018/PTUN_JKT
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat:
Hartoko Sarwono
Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
175 — 94
  • Berdasarkan halhal tersebut di atas kemudian pada awalnya secaramengejutkan Penggugat telah menerima tembusan Surat dari Tergugat No.3099/1331.74600/IX/2017 tertanggal 12092017 yang dibuat danditandatangani oleh Tergugat perihal permohonan pembatalan Sertipikat HakHalaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor : 110/G/2018/PTUNJKTMilik No. 2071 dan Sertipikat Hak Milik No 1878/Petukangan Utara tersebut diatas yang di tujukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kantor Wilayah
    menyebutkan dalam Surat No 3531/1831.600/X1I/2017 tertanggal09 Nopember 2017 tersebut bahwa Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak dapatmempertimbangkan terhadap permohonan dari Penggugat dalam SuratTanggapan Nomor 101/HS/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 yangberkeberatan atas adanya Surat dari Tergugat No. 3099/1331.74600/IX/ 2017tertanggal 12092017 perihal permohonan pembatalan Sertipikat
    Demikian permohonan ini kami sampaikanuntuk menjadi periksa dan selanjutnya mohon keputusan lebih lanjut;Bahwa dari isi paragrap terakhir surat permohonan tersebut telah jelassebenarnya Tergugat sendiri juga masih meminta dan memohon keputusankepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, danTergugat telah mengirimkan surat permohonan Nomor 3099/1331.74600/IX/2017 tersebut di atas kepada Kementerian
    Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 8Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor : 110/G/2018/PTUNJKT5.
    Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 8Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;8.
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama
Register : 08-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA SERANG Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.Srg
Tanggal 3 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
  • pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (Safrudin Arofiq bin Abu Salim) dan (Naryatun binti Kasno) terhadap anak bernama Athaillah Beta Wulandari binti Kristiantoro Dwi Sayogo lahir di Serang tanggal 28 Oktober 2010 ;

    3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menyampaikan Salinan Penetapan Perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kementerian

    Sosial, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung RI., Kepolisian RI. dan Panitera Mahkamah Agung RI. untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;-

    4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan satu ribu rupiah) ;

    Nomor 3 Tahun2005 point 3, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar denganmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikanSalinan Penetapan Perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepadaKementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung RI., KepolisianRI. dan Panitera Mahkamah Agung RI. untuk dicatat dalam register yangdisediakan untuk itu:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undangundang
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untukmenyampaikan Salinan Penetapan Perkara ini yang telah BerkekuatanHukum Tetap kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan,Kejaksaan Agung RI., Kepolisian RI. dan Panitera Mahkamah Agung RI.untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;4.
Pengadilan PA KUALA TUNGKAL Perdata Agama Perceraian
Register : 14-03-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 14-05-2013
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 74/Pdt.G/2013/PA.Ktl
Tanggal 10 April 2013 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
12 — 1
  • tidakmengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisanyang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan apabila Majelis hakimmenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersediamembayar uang iwad sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah)sebagaimana diperjanjikan dalam taklik talak;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadkepada hakim Ketua Majelis sebesar Rp10.000, (Sepuluh ribu rupiah)untuk diserahkan kepada Kementerian
    Istri membayar uang iwad sebesar Rp10.000, kepada PengadilanAgama untuk disampaikan ke Dirjen Bimas Islam kementerian AgamaRI di Jakarta;Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis (P.1) yang oleh majelis hakim menilai bahwawalaupun alat bukti (P.1) tersebut adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikahyang telah disesuaikan dengan Buku Kutipan aslinya, sehingga sesuaiketentuan pasal 1888 BW
    diperjanjikan Tergugat dalam sigat taklik talak yangdiucapkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, olehkarenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkankepada Hakim ketua majelis uang sejumlah Rp10.000, ( sepuluh riburupiah ) sebagai iwad sebagaimana diperjanjikan dalam sigat taklik talakyang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, untuk diserahkankepada Kementerian
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 17-03-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mad
Tanggal 24 Maret 2021 — Pemohon:
Sri Suhartini
18 — 3
  • Menimbang, bahwa Pasal 44 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapanpengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian
    tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, terhadappencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
    yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untukselurunnya dengan perbaikan redaksional petitum sesuai dengan pertimbangandalam penetapan ini;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, SuratDirektur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 19-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN BANGKALAN Nomor 240/Pdt.P/2018/PN Bkl
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
NI ARI
59 — 12
  • SPPH 131601171 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji pemohon dari yang semula nama pemohon tertulis NIA Binti RUJI dibetulkan menjadi NIARI Binti RUJI ;
  • Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji dan Umrah) untuk merubah/membetulkan penulisan nama pemohon yang telah dikeluarkan dalam bukti setoran awal BPIH di Bank BNI Cabang Bangkalan No. Porsi 1300548563 No.
    Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji danUmrah) untuk merubah nama pemohon yang telah dikeluarkan dalambukti setoran BPIH pemohon;4.
    Porsi 1300548563 No.SPPH 131601171 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji untuk dibetulkansebagaimana data data kependudukan pemohon maka khusus terhadappembetulan nama pemohon dalam perkara ini haruslah dilakukan oleh pejabatyang ditunjuk pada Kementerian Agama (Penyelenggaraan dan Umrah) untukmencatat pembetulan penulisan nama tersebut atas permintaan calon jamaahhaji yang bersangkutan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dalam hal iniPengadilan Negeri Bangkalan, sehingga oleh karenanya kepada KantorKementerian
    Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji danUmrah) untuk merubah/membetulkan penulisan nama pemohon yang telahdikeluarkan dalam bukti setoran awal BPIH di Bank BNI Cabang BangkalanNo. Porsi 1300548563 No. SPPH 131601171 dan Surat Pendaftaran PergiHaji pemohon dari yang semula nama pemohon tertulis NIA Binti RUJIdibetulkan menjadi NARI Binti RUJI ;4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohonsebesar Rp. 281.000. (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
Pengadilan PA CIBADAK Perdata Agama Perceraian
Register : 23-01-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 10-10-2013
Putusan PA CIBADAK Nomor 712/Pdt.G/2012/PA.Cbd
Tanggal 26 Februari 2013 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 10
  • Nomor 01 Tahun2008 tidak dapatdilaksanakan ;Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi telah memperoleh Izin untukmelakukan perceraian berdasarkan Surat Pemberian Izin Perceraian dari Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten Sukabumi Nomor: Kd.10.2/1/Kp.013.1/1169/2013tanggal 10 Januari 2013, maka pemeriksaan pokok perakara ini dapatdilanjutkan; Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut diatasyang
    Asli Surat Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten Sukabumi Nomor :Kd.10.2/1/Kp.013.1/1169/2013, tanggal 10Januari 2013, diberi tandaMenimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis jugamengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu :1.
    membuktikan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah,sehingga antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagaisuami isteri, maka masingmasing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalamsengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut PengadilanMenimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 Penggugat sebagai pegawai NegeriSipil telah mendapat izin untuk bercerai sesuai dengan Surat Pemberian izin Perceraiandari Kepala Kantor kementerian
Pengadilan PN CILACAP Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 11-03-2020
Putusan PN CILACAP Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Clp
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon:
1.PT SOLUSI BANGUN INDONESIA, Tbk dahulu PT HOLCIM INDONESIA Tbk
2.PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA, Tbk
46 — 14
  • SKTLK/1929/X/2019/SPKT tertanggal 04 Oktober 2019;
    3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus duplikat Grosse Akte Baliknama Kapal TK Tirta Nusa I atas nama Pemohon di Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 27-02-2024 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Gpr
Tanggal 6 Maret 2024 — Pemohon:
SITI CHOIRIJAH
4 — 2
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan Pemohon SITI CHOIRIJAH lahir di Tulungagung, pada tanggal 01 Juli 1949 serta nama ayah kandung pemohon bernama ABDURROHMAN sebagaimana dengan akta kelahiran Nomor : 3506-LT-13102023-0012 dan seluruh data Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan lain sebagainya dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH : 132501118
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 07-09-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 19/PDT.G/2015/PN RHL
Tanggal 1 Juni 2016 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
CHANDRA GUNAWAN Alias AYAU
332 — 0
  • merupakan Kawasan Hutan;
  • Menghukum Tergugat supaya menghentikan seluruh aktifitas di atas obyek sengketa (aktifitas Perkebunan Kelapa Sawit) , dan mengeluarkan seluruh karyawan / pekerja Tergugat yang berada di atas obyek sengketa, dan kemudian menyerahkan obyek sengketa seluas 173 ( seratus tujuh puluh tiga) Hektar berikut dengan seluruh tanaman kelapa sawit serta seluruh bangunan yang ada di atas obyek sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 06-07-2012 — Putus : 10-01-2012 — Upload : 16-08-2012
Putusan PA MALANG Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mlg
Tanggal 10 Januari 2012 — -PEMOHON -TERMOHON
15 — 7
  • Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;SUBSIDER :Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Pemohon hadir dipersidangan namun Termohon tidak hadir dipersidangansekalipun telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut Surat Pemberitahuan PanggilanSidang yang dikirimkan Kementerian Luar Negeri Indonesia
    Cq DirektoratJenderal Protokol Dan Konsuler telah disampaikan kepada Duta Besar RepublikIndonesia di Washington untuk disampaikan kepada Termohon, sebagaimana suratdari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia a.n.