Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmedapatkan izin untuk dapat bercerai dari Termohon sebagaimana SuratKeputusan Walikota Pekanbaru Nomor 640 Tahun 2017 tentang PemberianIzin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Suharman, tertanggal 19 Juli2017;10.Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil tersebut, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini denganmemanggil Pemohon

;Bahwa mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan padatanggal 27092017 sampai dengan tanggal 03102017 dengan laporanmediator tanggal 03102017 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapaikesepakatan perdamaian;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Hakim MajelisHakim telah memberitahukan kepada Pemohon bahwa Pemohon sebagaiPegawai Negeri Sipil yang mau bercerai wajid memperoleh izin perceraian daripejabat yang berwenang dan ternyata Pemohon telah memperoleh surat izinyang dimaksud

Por.Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi iniadalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkantalak satu raj terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untukhidup rukun kembali;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yangterikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Hakim Majelis telahmemberikan

Rekonvensi untuk selama masa iddah, muatdan nafkah akan datang untuk satu anak Penggugat Dalam Rekonvensi danPemohon Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat DalamRekonvensi;Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis mempertimbangkanbesaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebihdahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat DalamRekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan tetapsebagai pegawai

negeri sipil setiap bulannya, namun Penggugat Rekonvensitidak dapat membuktikan berapa besaran gaji Tergugat Rekonvensi, dankarena tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat DalamRekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensimempunyai penghasilan tetap sebagaai pegawai negeri sipil namun tidakdisebutkaan berapa besarannya setiap bulan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi dalamjawabanya menyatakan bersedia memberikan nafkah idah sejumlah2.250.000,

PUTUSANNomor 243/Pdt.G/2021/PA.PIlj.ZN ENS ayADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 14 Agustus 1964,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan SD, tempat kediaman di Kab.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ada melampirkanizin bercerai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :870/104/BKPSDM2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Pemberian IzinPerceraian. Penggugat mengajukan permohonan cerai ini untuk tertibadministrasi kepegawaian karena penggugat akan pensiun pada tahunSeptember 2022 yang akan dipergunakan sebagai salah satu syaratpengajuan pensiun yang sudah harus diurus bulan Januari 2022;10.

Negeri Sipil telah melampirkan izinbercerai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor870/104/BKPSDM2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Pemberian Izin Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaiandengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upayamediasi sebagaimana yang

dapatdiputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat alBazzardalam kitab Majma alZawaid wa Manba alFawaid jilid IV halaman 198 yangditulis oleh Ali bin Abu Bakar alHaitsami yang kemudian diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim yang berbunyi:J go JlArtinya: Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seoranghakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka iaadalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginyaMenimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telahmelampirkan surat izin atasan nomor : 870/104/BKPSDM2021 tanggal 9 Juli2021tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat administratif bagiseorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990, dengan demikian pemeriksaan pokok perkara dapatdilanjutkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang

Putusan Nomor 242 K/TUN/2016Agustus 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil MenjadiPegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ;Bahwa selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat tanggal28 Agustus 2009 sampai dengan bulan Februari 2013 tidak ada persoalanyang dialami Penggugat, hanya baru pada bulan Februari 2013 Penggugatmengalami kehamilan setelah menikah Desember 2012 berdasarkan hasilpemeriksaan dr.

Putusan Nomor 242 K/TUN/201610.ini Penggugat cukup memaklumi karena di RSUD Belitung Timur hanya ada2 (dua) orang tenaga Dokter Gigi, dan satunya sedang belajar ;Bahwa di tengah keadaan sakit dimana keadaan fisik demikian lemah tidakberdaya karena mabuk saat hamil, tibatiba datang Pegawai RSUD BelitungTimur pada bulan Maret 2013 menemui Penggugat di rumah dan menekanPenggugat untuk mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil sambilmarahmarah dan mengancam Penggugat dengan PP 35 tahun 2010tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanpa ada solusi dan atau jalan keluaryang diberikan, maka sedang dalam keadaan tidak stabil baik fisik maupunpsikis (emosi) karena dalam keadaan sakit dan terus menerus ditekan,Penggugat menulis dengan tangan Surat Pengunduran diri dariPNSditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur.Tindakan pihak Pimpinan RSUD Belitung Timur demikian sangatbertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (15) dan ayat (16) PP NO. 53tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang

Negeri Sipil.

Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkatmartabat dan kedudukannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebelum diberhentikan ;5. Menghukum Tergugat untuk menghargai dan membayar hakhak Penggugatdalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SuratKeputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 813/311/KEP/IV/2008 tanggal 31Juli 2008 ;6.

., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikanD Ill Farmasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),tempat kediaman di Jalan Kecamatan Gang Keluarga RT011 RW 005, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko,Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Dalam hal ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PenetapanPerwalian terhadap seorang anak bernama Armylasari bintiAkhmad M, S.H.

Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.UtjBahwa selama hidupnya Akhmad M, S.H. bekerja di Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Rokan Hilir berstatus Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Saksi mengenal Asmiarni sebagai istri dari Akhmad M, S.H. atauibu tiri Pemohon yang telah meninggal dunia terlebin dahulu karena sakitpada tanggal 20 Oktober 2004, dan Saksi mengetahui, melihat, danmenghadiri prosesi kematian Asmiarni;Bahwa Saksi kenal dengan seorang anak kandung dari Akhmad M, S.H.dan Asmiarni bernama Armylasari binti

Negeri Sipil kepada anakkandungnya, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur danmemerlukan seorang wali yang dapat mengurusnya;.

Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.UtjAkhmad M, S.H. sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada anakkandungnya, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur danmemerlukan seorang wali yang dapat mengurusnya;Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagisebagai alat bukti;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dariHakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon;Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan

Negeri Sipil yang terdaftar sebagai pesertaPT.

Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasilsehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil/ AparaturSipil Negara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama telah mendapat izin melakukan perceraian dari Pejabat yangberwenang dan telah diajukan dalam persidangan sebagaimana telahdipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dilanjutkanpemeriksaan

perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa prosedur pemeriksaan tersebut telah tepat dan benar karena apabilaada izin dari atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut telah terpenuhi maksudPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara permohonan ceraltalak dengan alasan terjadi pertengkaran dan perselisihnan teruSs

lima ratusribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangantersebut karena penetapan jumlah maskan telah layak dan patut untuk mantanistri Seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalil Kitab Al Muhadzdzab juz IIhalaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikutdibawah ini ;brsdl 49 adatlo WS!

Negeri sipil,karena berdasarkan fakta persidangan untuk kelayakan dan kepatutan untukbiaya pakaian (kiswah) untuk 3 (tiga ) bulan ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum surat gugatan angka 4(empat) Pembanding menuntut agar menghukum Terbanding untuk membayarsebagaimana diuraikan poin angka 4 di atas kepada Pembanding, terhadappetitum a quo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama danterdapat dalam diktum, oleh

Negeri Sipil yang melakukan perceraian dapatditetapbkan pembagian gajinya Terbanding dengan pertimbangan bahwaTerbanding bersedia membayar dan menyerahkan gajinya kepadaPembanding, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah AgungRI.

HERU UTOMO, ST, Tempat / Tanggal lahir Pontianak / 07September 1967, Jenis Kelamin Lakilaki,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), AgamaIslam, Kewarganegaraan MIndonesia, AlamatGang Sukamulia Gang Sukma 7 RT.02 RW.36,Kelurahan Sungai Jawi Pontianak Kota, KotaPontianak, dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya MOCHAMAD SOLEH, SH PekerjaanAdvokad / Penasihat Hukum, beralamat diJalan Raya Peniraman No. 15 (Depan PasarPeniraman) Kecamatan Sungai Pinyuh,Kabupaten Pontianak, berdasarkan Surat KuasaKhusus

Negeri Sipil dikantor Walikota Pontianak; Bahwa Penggugat sering cemburu dengan Tergugat karenaPenggugat mempunyai wanita idaman lain sehinggaPutusan Nomor : O8/PDT.G/2011/PN.MPW, hal. 11 dari 2412Penggugat beranggapan Tergugat juga berbuat yangBahwa Saksi pernah datang ke rumah Tergugat sebanyak 2(dua) kali ketika Penggugat juga ada di rumah dantanggapan Penggugat merasa tidak senang dengankedatangan SakSi; Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat hanya mendengar

Negeri Sipil.

Tentang Pengawai NegeriSipil yang akan mengajukan gugatan perceraian diatur dalampasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil yang mengatur Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan bahwaBukti P5, berupa Keputusan Walikota Pontianak Nomor:848/09/2009, tertanggal 06 Agustus 2009 membuktikan bahwaperceraian yang dilakukan

Angka (2) pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)jialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yangbersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga20untuk anak atau anakanaknya.

bahwa mengenai putusan sela yang masih dipermasalahkan olehPembanding dalam memorinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa tidak ada yang perlu dipertentangkan antara UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2005,UndangUndang Advokat berlaku umum bagi semua warga NegaraIndonesia ( lex Generalis ) sedangkan Peraturan Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2005 berlaku khusus hanya bagi lingkungan wargaKepolisian dan Pegawai

Negeri Sipil Kepolisian ( lex specialis ).

Benar Advokattidak boleh merangkap Pegawai Negeri Sipil akan tetapi untuk beracara kuasa didepan sidang Pengadilan tidak ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil. Untukberacara sebagai kuasa di depan Pengadilan harus berpedoman pada Hukum AcaraPerdata pasal 123 HIR siapa saja dapat menjadi kuasa di depan Pengadilan termasukkuasa insidentil baik itu diajukan tertulis maupun lisan.

Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugatsebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di wilayah Pemerintah Kota Batamsesuai dengan Unit Kerja SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang;5. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan namabaik Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di wilayahPemerintah Kota Batam sesuai dengan Unit Kerja SDN 012 PulauTerongBelakang Padang;6.

Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal29 Juli 2020 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.2/BKPSDMHK/I/2020tanggal 10 Januari 2020 berupa Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkankepada Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar sertamengikat bagi para pihak yang terkait;Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/523/2016 tentang Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipila.n. Ir. Free Vynou, MT, tertanggal 11 November 2016 kepada:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2018Atau:Nama > Ir.

FREE VYNOU, MT;NIP > 19650605 199203 1 023;Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat (IV/b);Unit Organisasi : Sekretariat Daerah KabupatenKapuas;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/523/2016 tentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Free Vynou, MT, tertanggal 11November 2016 kepada:Nama > Ir.

FREE VYNOU, MT;NIP > 19650605 199203 1 023;Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat (IV/b);Unit Organisasi : Sekretariat Daerah KabupatenKapuas;Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat padakedudukan semula atau setingkat dan mengembalikan hakhakPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkaraini berpendapat

TulDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatunkan penetapan dalam perkara cerai gugat,antara :PENGGUGAT NIK 8172026812880002 ,tempat tanggal lahir, Waipo 27Desember 1988 umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikanterakhir Sarjana Perawat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat kediaman di Jln.

Merdeka, Desa Watdek,Kecamatan Kei Kecil , Kabupaten Maluku Tenggarasebagai Penggugat;melawanTERGUGAT NIK 8172021510870001, tempat tanggal lahir, Tual 15 Oktober1988 umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhirSMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediamandi JIn. Anmad Yani, Desa Tual, Kecamatan P.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudahmendapatkan surat izin dari atasan dengan nomor 800/605/2019 tanggal 6November 2019;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Penggugatmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranyadapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :PRIMAIR:1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);3.

ROSMAWATI, S.Pd )memiliki pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) :5. Bahwa karena adik para pemohon ( almh. ROSMAWATI, S.Pd) telahmeninggal dunia maka para pemohon sebagai kakak kandung dan ahli warisdari adik pemohon ROSMAWATI, S.Pd Almh.6.

Bahwa karena adik para Pemohon ROSMAWATI, S.Pd (Almh) memilikipeninggalan warisan berupa pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan parapemohonselaku ahli waris dari ROSMAWATI, S.Pd (almh) Ingin melakukantindakan hukum dan atau semua perbuatan hukum untuk Mengurus danmenerima Tunjangan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atas nama adik paraPemohon tersebut:7.

ES irr 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekernaan Pegawai Negeri Sipii, tempat inggal Gampong Kaya KecamatanTrienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, sebagai Pemohon Il;5.

EEE fr 52 tahun, agama isiam, pendidikan 5 1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Gampong Raya KecamatanTrenggadeng Kabupaten Pidie Jaya, sebagai Pemonon iil;4 a r 39 tahun, agama islam, pendidikan 51, pekejaan Karyawan nonorer, tempat tinggai Gampong Baban LeKecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, sebagai Pemohon lv; i ums 34 tanun, agama isiam, penaiaikan 51, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal Gampong Raya Kecamataninenggadeng Kabupaten Fidie Jaya, sebagai Pemonon Vv;Dalam hal ini

Panitera Pengganti Hakim membaca Resume Uraian singkat perbuatan yang didakwakan olehTerdakwa yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Pamong PrajaSanggau tanggal 5 Juli 2019, dimana Terdakwa mengakui perbuatan yangdidakwakan tersebut ;Selanjutnya telah didengar keterangan SaksiSaksi di bawah sumpah : 1.SaksiNopiardisyah, 2.Saksi Agus Gunawan E ,dengan keterangan Terdakwa adalah benar,dimana keterangan SaksiSaksi dan Terdakwa pada pokoknya saling bersesuaian ;Hakim berpendapat bahwa

,Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Pamong Praja Sanggau yang bertindaksebagai kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.Panitera Pengganti, Hakim Tersebut,ttdttdMARLINDA PAULINA SIHITE Eliyas Eko Setyo,S.H.,M.HSalinan Sah sesuai AslinyaPaniteraPramulia,S.H. NIP 196407261986031005Hal 3 dari Hal 3 PUTUSAN Nomor 23/ Pid.C/ 2019/ PN Sag

Ahmad saukanimenerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadiankejadiansebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik Pegawai Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab.Rokan Hulutersebut ;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa ESTER NITARIA;Setelah :Membaca Laporan Kejadian ;Mendengar

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara SejumlahRp.2.000,(Dua Ribu Rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 21 FEBRUARI 2020,oleh ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.MBA.MH Hakim Pengadilan Negeri PasirPengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu. juga oleh WHakim tersebut dibantu olehSURIDAH,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadirioleh SAMSUL KAMAL,SH Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi PamongPraja

Ismail Khusni menerangkan yangpada pokoknya membenarkan kejadiankejadian sebagaimana diuraikandalam Berita Acara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi PamongPraja Dan Pemadam Kebakaran Kab.Rokan Hulu tersebut ;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalamperkara Terdakwa TIKA LESTARI;Setelah :Membaca Laporan Kejadian ;Mendengar

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara SejumlahRp.2.000,(Dua Ribu Rupiah);Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, olehBUDI SETYAWAN,SH Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh AZWIR,SH.PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SAMSULKAMAL,SH Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong PrajaDan Pemadam Kebakaran

Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran PeraturanDaerah Kabupaten Tabanan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan Nomor:BAP.07/11/PPNS/Sat.Pol.PP/2019 ;b.

., telahbersesuaian dengan keterangan Terdakwa Nur Iman adalah benar dan sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah KabupatenTabanan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Tabanan;c.

Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahKabupaten Tabanan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.01/XI/PPNS/Sat.Pol.PP/2019 ;b.

., telahbersesuaian dengan keterangan Terdakwa Moh Khoirul adalah benar dan sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah KabupatenTabanan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Tabanan;c.

., Lakilaki, Tempat/Tanggal lahir Pontianak, 16Pebruari 1993, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, AlamatJalan Sulawesi, dibawah sumpah, menerangkan : Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Susila, berduadengan pasangan yang tidak sah didalam kamar Kost2.

Saksi Daryoto, ST, Lakilaki, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen, 26 April1969, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri, Alamat Jalan Purnama,dibawah sumpah, menerangkan : Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Susila, berduadengan pasangan yang tidak sah didalam kamar Kost ;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negari Pontianak telah menjatuhkan putusan dalam perkaraterdakwa

., Lakilaki, Tempat/Tanggal lahir Pontianak, 16Pebruari 1993, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, AlamatJalan Sulawesi, dibawah sumpah, menerangkan : Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Susila, berduadengan pasangan yang tidak sah didalam kamar Kontrakan;2.

Saksi Daryoto, ST, Lakilaki, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen, 26 April1969, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri, Alamat Jalan Purnama,dibawah sumpah, menerangkan : Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Susila, berduadengan pasangan yang tidak sah didalam kamar Kontrakan ;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negari Pontianak telah menjatuhkan putusan dalam perkaraterdakwa

Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas namaLiswardi Nomor 821.12/122/X/1989 tanggal 28021989 dikeluarkan olehBupati Kabupaten Ogan Komering llir yang telah bermeterai cukup, telahdinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai denganaslinya, lalu diparaf olen Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.8);9.

Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Liswardi Nomor E598700tanggal 23031990 dikeluarkan oleh Badan Administrasi KepegawaianNegara yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelahdicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelisdan diberi tanda bukti (P.9);10.

Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2017/PA.KAGBahwa Sriwati dan Liswardi adalahanak Mat Zuhdi dan Mariya telahmeninggal dunia;Bahwa selama masa hidupnya Sriwati pernah enikah dengan Dumyatinamun bercerai dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, lalu Sriwatimanikah dengan Madiya dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak;Bahwa Liswardi selama hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dantidak pernah menikah;Bahwa Liswardi meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragamaIslam;2.

Negeri Sipil dantidak pernah menikah;Bahwa Liswardi meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragamaIslam;Hal. 9 dari 22 Hal.

Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2017/PA.KAGmeninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2017, Liswardi semasa hidupnya adalahseorang Pegawai Negeri Sipil dan belum pernah menikah, maka untukkepentingan pencairan dana Taspen yang bersangkutan diperlukan penetapanahli waris, maka sebagai saudara kandung Liswardi para Pemohon mohon agarditetapkan sebagai ahli waris dari Liswardi bin M.