penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajakmenyatakan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannyaterdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang PajakPertambahan Nilai maka Pajak Masukan yang dibayar atas peroleh Barang Kena Pajak dan atau JasaKena Pajak yang digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit ataukegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan

Untuk bukan Barang Modal :x x PMYdengan ketentuan bahwa :xX adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atauyang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun buku yang bersangkutan;Y adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan;PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding diperolehdatadata

sebagai berikut :e Jumlah seluruh Penyerahan Jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding Masa Agustus 2008 (Y)adalah sebesar Rp8.351.321.009,00e Jumlah Penyerahan jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai (X) adalah sebesar Rp6.295.372.056,00;e Jumlah Pajak Masukan atas Penyerahan Jasa yang telah dikreditkan (PM) adalah sebesarRp130.023.040,00bahwa berdasarkan data dan ketentuan diatas maka Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkandihitung

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini; Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER :1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Suji bin Sahadi) dan Pemohon II (Daryanti binti Dair) yang dilangsungkan pada tanggal 28Agustus 2003 di Bubak RT.06

mencatatkan kelahiran anaknya melalui KantorCatatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyiPasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan; Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal; Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalampetitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara(prodeo) karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat KeteranganTidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bubak, makasesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2015, Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara; Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN1.

melangsungkan perkawinan sampai sekarangtidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNo. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka ParaPemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara inikepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan PaninggaranKabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu;Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan

mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor CatatanSipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalamptitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara (prodeo)karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuanPasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, ParaPemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Tempat lahir : Palembang ;Tanggal lahir : 20 Juli 1980;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Agama > Islam ;Tempat tinggal : Perumahan Graha Mas Blok B Nomor27 RT 26 Kelurahan Surabaya,Kecamatan Sungai Serut, KotaBengkulu.Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :1Dandim 0408/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggaltanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/I/2016 tanggal 12Januari 2016,Dibebaskan

Ayat (4) UndangUndang RI Nomor 22 Tahun2009, karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan in casu. Putusan JudexFacti in casu sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :Kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa pada tanggal 23 Desember2015 pukul 16.00 WIB ketika mengemudikan kendaraan Toyota Avanzadari Kota Manna menuju Bengkulu dengan sebuah sepeda motor YamahaJupiter Z yang dikemudikan Sdr. Dito Setiadji yang menyebabkan korbanSdr.

bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militertidak dapat membuktikan bahwa Putusan Judex Facti in casu adalah putusanlepas dari tuntutan hukum, sehingga permohonan kasasi Oditur Militer tersebuttidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1997, oleh karenanya permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Kasasi/Oditur Militerditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan

.: Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur Militertidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segaladakwaan.Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan,maka harus dipulinkan hak Terdakwa dalam kemampuan,kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula.Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan,maka biaya perkara dibebankan kepada negara.Menimbang : Bahwa barangbarang bukti dalam perkara ini berupa :Suratsurat :langfenp1057Panitera

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkaraHal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 114/Pdt.P/2020/PA.Kjn.SALINANini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.

mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipildalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalamptitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara (prodeo)karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuanPasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, ParaPemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkaraHal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 231/Pdt.P/2018/PA.kjn.SALINANini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.

mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor CatatanSipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalamptitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara (prodeo)karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuanPasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, ParaPemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER : Hal. 2 dari 13 hal.Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PAKjn.SALINANsurat bukti tersebut dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai sertatelah bermeterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda

wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyiHal. 11 dari 13 hal.Penetapan No. 0062/Pdt.P/2018/PAKjn.SALINANPasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan; Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalampetitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara (prodeo)karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuanPasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, ParaPemohon dibebaskan dari biaya perkara; Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN1.

di bulan Desember 1986 terkait denganpengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama KendaraanBermotor (Perpu Nomor 27 Tahun 1959) yang mana Perpu Nomor 27 Tahun 1959 inikemudian diganti oleh UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 34tahun 2000;Bahwa di dalam Perpu Nomor 27 Tahun 1959, Pasal 3A.b. berbunyi sebagai berikut:"Dibebaskan

Penyerahan dalam hak milik dari:a. sepeda kumbang;b. semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibelilangsung dari importir";Bahwa berdasarkan Pasal 3.A.b. a quo nampak jelas bahwa kendaraan bermotor yangdimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir dibebaskan daripengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adapun kendaraan bermotor jenis alatberat dan besar milik Pemohon Banding diperoleh dengan cara Pemohon Bandingmelakukan pengimporan sendiri

Putusan Nomor 831/B/PK/PJK/2012bahwa Badan Umum Milik Negara dan para kontraktornya serta perusahaanperusahaan bidang pertambangan dan energi wajib mematuhi ketentuan perundanganyang berlaku dalam membayar Pajak Kendaraan bermnotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor, kecuali terhadap:1.Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan di jalan umum.Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor

Dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dariPajak Rumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhisyaratsyaratnya. Dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyainomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakaidijalan umum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor....

Kendaraan seperti ini dibebaskan dari PKB. Hal inisesuai ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor stbl 1934 Nomor 718sebagaimana telah ditambah dan diubah terkahir dengan Perpu No. 8tahun 1959;2 Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer. Kendaraan sepertiini juga dibebaskan dari BBNKB.

Pemerintah Daerah Tingkat I Riau telah melakukan pembayaranterhadap tanah yang dibebaskan tersebut. Kemudian, terhadap 2" yang dibebaskan itu dilakukanpengukuran oleh instansi yang berwenang pada tahun 2000, ternyata luas tanah secara rillhanya 245,217 Ha.

dan kepada penggarap tanahyang tidak berhasil dibebaskan itu tentu tidak dibayarkan ganti rugi.

Gubernur ProvinsiRiau dan Menteri Pendidikan Nasional, telah melaksanakan semua tanggung jawab dankewajibannya atas tanah yang dibebaskan sesuai paraturan perundang undangan yangbarlaku.

Klaim tersebut pada dasarnyatidak beralasan karena mereka yang mengklaim adalah orangorang yang tanahnyatidak jadi dibebaskan atau orangorang yang tanahnya telah dikeluarkan daripelaksanaan pembebasan berdasarkan satu dan lainhal. Selain itu, ada klaim dari orangyang sama sakali tidak ada kaitannya dengan tanah yang dibebaskan bagi perluasanKampus UNRI.

Ganti Rugi kepada bekaspemiliknya sesual Berita Acara Pembebasan Tanah dan pada Berita Acara tidak adanama Penggugat sebagai pemilik tanah yang dibebaskan Tergugat II dan TergugatI;3) Bahwa demikian secara yuridis karena tanah Penggugat tidak termasuktanah yang dibebaskan oleh Tergugat II dan Tergugat II maka Penggugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dibebaskan oleh Tergugat Il danTergugat III;Delman tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terperkaratersebut maka

pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yangberlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;* Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihakpihak lainatas tanah yang belum dibebaskan.2.

Obyek/tanah perkara tidak pernah dibebaskan oleh TermohonPeninjauan Kembali (d/n Penggugat) melalui ganti rugi untukpembangunan kebun kelapa sawit.berdasarkan:Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai TengahKabupaten Labuhan Batu tanggal 28 September 2012, yang diketahui olehCamat Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu.Surat Pernyataan Sdr. Ruspin tanggal 05 Oktober 2012.Surat Pernyataan Sdr. Parmin T.

Nomor 396 PK/Pdt/2017kepada PT Citra Sawit Mandiri untuk pembangunan perkebunan kelapasawit dengan pertimbangan hukum bahwa terhadap tanah seluas + 203 Hatidak pernah dibebaskan oleh PT Citra Sawit Mandiri ic.

oleh Pemegang Izin Lokasi dansebelum tanah terperkara dibebaskan oleh Pemegang Izin Lokasi, semuahak dan kepentingan pihak lain yang sudah ada, tidak berkurang dan tetapdiakui, termasuk kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkantanahnya, apalagi Keputusan Bupati a quo juga memuat syarat danketentuan bahwa: Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentinganpihakpihak lain atas tanah yang belum dibebaskan.Bahwa Putusan Majelis Hakim ic.

Nomor 396 PK/Pdt/2017(4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dankepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikanhak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untukmenggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untukmelaksanakan rencana penanaman modalnya.5. Berdasarkan uraian hukum sebagaimana dimaksud keberatan kesepuluhini, maka putusan Majelis Hakim ic.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmenutup atau mengurangi aksesibilitas serta melindungi kepentinganumum;4) Sesudah tanah dibebaskan, maka pemegang izin lokasi mempunyaikewenangan untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengankeperluan rencana penanaman modal ataupun usahanya;12.

yang diberikan oleh hak atas tanah yang dimilikinya danpemegang izin lokasi wajib meghormati hakhak pihak lain atas tanahyang akan dibebaskan dan tidak menutup atau mengurangi aksesibilitasyang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungikepentingan umum;13.

Bahwa pemegang izin lokasi tidak berhak atas tanah yang ditunjuk dalam14.izin lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskan dari hak dan kepentinganpihak lain yang memiliki hak atas tanah yang ada dalam area izin lokasi danapabila dikemudian hal ternyata pemegang izin lokasi melanggar atau tidakmelaksanakan sebagian atau seluruh ketentuan perizinan denganberpedoman pada Pasal 1 ayat (8) UndangUndang PTUN Nomor 9 Tahun2004 maupun Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan

Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegangIzin Lokasi para pemegang hak atas tanah tetap mempunyaisemua hak dan kewenangan yang diberikan oleh hak atastanah yang dimilikinya;3. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati hakhak pihak lainatas tanah yang akan dibebaskan dan tidak menutup ataumengurangi aksessibilitas yang dimiliki masyarakat disekitarlokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;4.

Pemegang Izin Lokasi tidak berhak atas tanah yang ditunjukdalam Izin Lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskan dari hakdan kepentingan pihak lain yang memiliki hak atas tanah yangada dalam areal izin lokasi;5. Pemegang Izin Lokasi dilarang memperjualbelikan ataumemindahkan tangankan Izin Lokasi kepada pihak lain tanpaizin pejabat yang berwenang;6.

dibebaskan oleh Turut Termohon Kasasi II/TergugatII untuk Pembangunan Jalan Tol Ulujami Pondok Aren;.

Bahwa dengan demikian Surat Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakartatanggal 19 September 2007 Nomor 4548/1.711.9 (vide bukti P20)menegaskan tanah dengan Girik C Nomor 168 Persil 30 S.V atas namaDamin Bin Serin tidak pernah dibebaskan oleh Pemohon Kasasi/PembandingIl/Tergugat II pada lokasi yang saat ini telah terkena Pembangunan Jalan TolUlujami Pondok Aren karena memang yang dibebaskan oleh PemohonKasasi/Pembanding II/Tergugat II pada lokasi tersebut adalah Girik C.512Persil 17 S.Ill seluas 5.764

Nomor 2412 K/Pdt/201410.Turut Termohon Kasasi II/Tergugat Ill tidak pernah memasukkan Girik CNomor 168 Persil 30 S.V atas nama Damin Bin Serin dalam peta inventarisirterutama dalam Peta Nomor 82 dan Peta Nomor 84 karena memang Girik CNomor 168 Persil 30 S.V atas nama Damin Bin Serin letaknya tidak beradapada lokasi yang akan dibebaskan;.

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Putusan Judex Facti dibatalkankarena tidak sesuai dengan pengakuan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sendiri yang menyatakan tanah miliknya lokasinya tidak beradapada areal yang dibebaskan untuk Pembangunan Jalan Tol Ulujami PondokAren;Hal. 68 dari 87 hal Put.

Bahwa penitipan uang yang ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanberdasarkan Penetapan Nomor 07/Cons/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Juli2003 adalah penitipan uang yang diperuntukkan untuk uang ganti rugitanah yang belum dibebaskan yang termasuk dalam Peta InventarisasiNomor 1/82 dan Peta Inventarisasi Nomor 1/84.

;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam keadaan tidak mampu (miskin), makaPenggugat dibebaskan dari biaya perkara (prodeo);Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundangundangan yangberlaku serta dalildalil syari yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN1. Menyatakan perkara Nomor : xxxx /Pdt.G/2011/PA.Slw. dicabut ;2.

sebagaimana tersebut dalam suratpermohonan pemohon;Menimbang bahwa oleh karena pemohon telah menyatakan mencabutpermohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan pemohontelah selesai karena dacabut dan pemohon dapat mengajukan permohonan lagidengan perkara baru;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UU 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan sebagaimana tersebut dalam dudukperkara di atas, maka pemohon dibebaskan

hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu,Penggugat tidak ternyata hadir dan tidak pula mengirim Wakil/ Kuasanya, meskipunPengadilan Agama telah memanggil Penggugat dengan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah menurut hukum, maka MajelisHakim menilai Penggugat tidak bersungguhsungguh dan berdasarkan pasal 243 ayat(1) HIR, maka gugatan Penggugat harus digugurkan;Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah Cerai gugat dansekaligus menuntut untuk dibebaskan

hukum tidak diperlukan persetujuanTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,permohonan penggugat aquo dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 50 tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Penggugat, namun Penggugat mohon dibebaskan

kepada Saksi1 dengan dibuatkanbukti kuitansi pelunasan tanggal 12 September 2011Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkedua Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum tidak terpenuhi.Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaanalternatif pertama tidak terpenuhi maka menurut Majelis, unsurselanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,maka Terdakwa harus dibebaskan

Erni Mufaridah.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkedua Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain tidak terpenuhi.Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatifkedua tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perludibuktikan lagi.Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, makamenurut Majelis Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaanalternatif

hukum mengakusebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan.16MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatSebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal372 KUHP.Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifpertama maupun dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwadibebaskan dari segala dakwaan.Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan

dari segala dakwaan,maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukansemula.Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan,maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.Bahwa barangbarang bukti dalam perkara ini berupa:Suratsurata) 1 (Satu) eksemplar foto kopi Akta Jual Beli dari PPAT CamatPanakukkang Nomor 4O/III/3/KP/I/99 tanggal 7 Agustus 1999 yangditandatangani oleh Ir Zainal Abidin Abdullah selaku Pihak Pertamadan A.

No. 120/B/PK/PJK/201 1.Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang BersifatStrategis Yang Dibebaskan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilaisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2003terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 dinyatakan bahwalistrik termasuk barang yang bersifat strategis sehingga dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa hal ini mengacu pada :a.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001, tanggal 22Maret 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang kena Pajak Tertentuyang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PajakPertambahan Nilai, yang menyatakan bahwa listrik adalah merupakanbarang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai kecuali pelanggan rumah tanggadengan daya di atas 6.600 watt;b.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP tersebut tidak terpenuhi pada diri Terdakwa , oleh karena itudakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bagiTerdakwa I, dan untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaantersebut:bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanpidana dalam dakwaan kedua maka untuk selanjutnya Majelis harusmempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, knusus Terdakwa I:bahwa ... untuk sewa menyewa mobil yang pertama, yang dilakukanantara Terdakwa Il dengan Saksi

melawan hak;Bahwa menurut kami Jaksa/Penuntut Umum Judex Facti dalamputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yangmenyatakan:Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa sewa menyewayang kedua tersebut tidak ada keterlibatan Terdakwa samasekali maka unsurunsur dalam dakwaan kedua Pasal 372 jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tersebut tidak terpenuhi pada diriTerdakwa , oleh karena itu dakwaan tersebut tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bagi Terdakwa , dan untuk ituTerdakwa harus dibebaskan

tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadiliTerdakwa I;Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 338/Pid.B/2016/PN SDA tanggal 1 September 2016 yang menyatakan Terdakwa :WAHYU PURWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ataukedua, dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan

UndangUndang Nomor 8 Tahun1981);Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertinbangan tersebut,Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/PenuntutUmum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti telah memenuhiketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolakdan Terdakwa tetap dibebaskan