Ditemukan 236967 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diedarkan dibebankan dimekarkan
Penelusuran terkait : Tidak dapat diterima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3198 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono):Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juli 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
    dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00046/KEB/WPVJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor: 00038/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar
    Putusan Nomor 3198/B/PK/Pjk/2018b.1.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar RpO,00; (nihil), dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 825 B/PK/PJK/2019
Tanggal 21 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AGRO PALINDO SAKTI
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 September 2018, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
    dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00085/KEB/ WP4J.03/2016 tanggal 12 Juli 2016, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00052/207/13/308/15tanggal 22 April 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.462.047.0308.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp989.816,00; adalah sudah
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp989.816,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-02-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — PT GHIM LI INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 124/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP276/WPJ.02/2015 tanggal 12 Maret2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00027/206/08/21 7/13
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas Penghasilan Netto Tahun Pajak 2008yang terdiri dari Koreksi atas Peredaran Usaha sebesarUSD1,584,290.00; dan Koreksi atas Kompensasi Kerugian USD586,994.00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kKembalidalildalil yang diajukan dalam halaman 5 sampai dengan halaman 40dari 43 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — PT. PERDANA INTI SAWIT PERKASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 00006/206/13/218/15tanggal 11 Mei 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.555.034.6218.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayarsebesar Rp26.400.544,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu alasan butir A tentang Koreksi atas Biaya SewaPesawat sebesar Rp4.651.647.000,00; sedangkan alasan butir B tentangKoreksi atas Biaya Technical Assistance sebesar Rp4.291.011.825,00;tidak dapat
    dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim
    koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf f danPasal 10 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UndangUndangPajak Penghasilan;. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
    dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebihbayar sebesar Rp26.400.544,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp 145.419.717.722,00Penghasilan Kena Pajak Rp 145.419.717.722,00PPh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2324 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KONVERTA MITRA ABADI;
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Maret 2014, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
    dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1137/WPJ.28/2011 tanggal 13Halaman 4 dari 8 halaman.
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp/7.297.762,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1844/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TATAGRAHA LARASINDO
116 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 9 Oktober 2017, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat
    dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2273/WPJ.01/2015 tanggal 13 Oktober2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 00001/208/11/124/14tanggal 14 Agustus 2014 Masa Pajak Februari 2011, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.590.314.9124.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagaiberikut:Halaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-11-2020 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2835 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — RASMAN alias MAN KUMIS bin ALRAZAK
50 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • demikian,permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat
    dibenarkan,karena judex facti in casu Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mengadiliperkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Pontianak yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang atas terbuktinyadakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananya yaitupidana penjara selama /7 (tujuh) tahun dan denda sejumlahRp1.000.000.000,00 (satu
    dengancermat mempertimbangkan keterbuktian dakwaan in casu danpemidanaannya, dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepatdan benar:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas terbuktinyadakwaan in casu, yang pada pokoknya mohon untuk membatalkanputusan judex facti dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelanggar dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 karena berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwaadalah positif mengandung Metamfetamina;Alasan kasasi tersebut tidak dapat
    dibenarkan karena hanya bersifatpenghargaan atas hasil pembuktian, yang untuk itu tidak tunduk padapemeriksaan tingkat kasasi:Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam menyatakan Terdakwaterbukti bersalah melanggar dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut,telah dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan faktafakta dipersidangan, yaitu Terdakwa bersama Saksi Ali Syahbana bin ArdianAgog dan Saksi Widiansyah bin Murdin pada hari Sabtu tanggal 29 Juni2019 telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4404 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KARYA SUMIDEN INDONESIA;
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4404/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 Mei 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14ayat (4) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 15,angka 17, angka 18, angka 23 dan Pasal 13 ayat (5) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai juncto peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER24/PJ/2012:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
    dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91Halaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 879 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;
120 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal26 Masa Pajak Oktober 2013 berupa demurrage cost sebesarRp26.423.246,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta
    Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 26 iUndangUndang Pajak Penghasilan, juncto Article 7.3., 7.5 dan 7.6OECD Transfer Pricing Guidelines 2010,Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
    dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanHalaman 5 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 11-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2072/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — BUT ENI INDONESIA OTS-1 LTD (D.H. BUT HESS (INDONESIA-V) LIMITED), VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
150 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu SPPT PBB Tubuh Bumi Sektor Minyakdan Gas Bumi Tahun Pajak 2012 NOP. 31.71.000.000.044.6302.3tanggal 30 April 2013 sebesar Rp2.000.643.200,00; yang tidak disetujuiPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karenaHalaman 4 dari 8 halaman.
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2226 B/PK/PJK/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LF ASIA MANUFACTURING INDONESIA;
39 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2226/B/PK/Pjk/2019dibayar menjadi Rp15.402.334,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai berupa Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp1.368.627.040,00; yang tidak dapat dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori
    12 (dua belas) bulan dengan benar danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
    dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanHalaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 B/PK/PJK/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII;
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membayar semua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Desember 2015 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
    dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1428/WPJ.19/2012, tanggal 30 Oktober 2012,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak April 2009, Nomor:00540/207/09/051/11, tanggal 12 Oktober 2011, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.061.131.7051.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2469/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DIAN RAKYAT
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: S188/WPJ.20/2018tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengembalian PermohonanPembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor00502/207/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 Masa Pajak September2008 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat
    dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-02-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT ENSCO SARIDA OFFSHORE
136 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 16 Januari 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
    dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01531/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 September2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Halaman 4 dari 8 halaman.
    Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 9 ayat(8) huruf b UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai serta danKetentuan Perpajakan yang terkait dan masih berlaku;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-10-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3297 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3297/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata digunakan secara langsung untukkegiatan menghasilkan TBS yang tetap dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karenadalildalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifatmenentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689 B/PK/PJK/2018
Tanggal 6 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NIRMALA AGROLESTARI;
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1689/B/PK/Pjk/2018Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, yang dikabulkanMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinhubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo
    karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14ayat (4) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 1 angka 17,18, 23 Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal13 ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Juncto KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP754/PJ./2001;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
    dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanHalaman 5 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2300 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MIKUNI INDONESIA;
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 21 April 2017, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
    dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP/720/WPJ.22/BD.06/2012, tanggal 10 Juli 2012,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2009 Nomor 00016/204/09/431/11, tanggal 28 April 2011, atas namaPemohon Banding, NPWP 02.519.835.9431.001; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp26.870.326,00; adalah sudah
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatHalaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-06-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1255/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — PT PERTAMINA HULU ENERGI METAN TANJUNG IV vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1255/B/PK/Pjk/2018Tubuh Bumi tahun 2012 yang ditetapkan menurut Termohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) sebesar Rp448.009.600,00; yang menurutPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnyaadalah sebesar Rp0,00 (nihil); yang dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan
    Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 16UndangUndang Pajak Bumi dan Bangunan juncto Pasal 6 ayat (1)UndangUndang Migas jo Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara;b.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
    dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanHalaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3158/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MIYUKI INDONESIA
147 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • biaya dalam perkara a quo;Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
    dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01339/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Mei 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor00276/207/15/055/17 tanggal 24 Maret 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP: 02.519.840.9055.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp120.326.806,00; adalah sudah tepat dan benar
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp120.326.806,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3425/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT NUBIKA JAYA
60 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 16 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
    dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP00194/NKEB/WPJ.01/2018 tanggal 22 Februari 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas STP PPN Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor: 00018/107/12/123/17tanggal 28 Februari 2017 Masa Pajak Agustus 2012, atas nama PenggugatNPWP: 01.489.264.0123.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi NIHIL;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan