ICHSAN Alias ICCANG dan sebagian akan terdakwakonsumsi sendirilalu terdakwa memegang shabushabu tersebutdi tangankanannya namun terdakwa tidak berhak untuk memiliki danmenguasainarkotikajenis shabushabu tersebut karena tidak mempunyai jjin dari pejabat yangberwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obatdan Makanan berdasarkan alasanalasan yang ditentukan oleh peraturanperundangundang.

demikian unsur ini telah terpenuhi secara sahdan meyakinkan.Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum.Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tidakmempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang undang atau dilarangoleh aturan hukum yang berlaku saat ini.Menimbang, Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ininarkotika haruslah ada jjin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri atasHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Mksrekomendasi Kepala Badan Pengawasan

ICHSAN Alias ICCANG dan sebagian akanterdakwa konsumsi sendirilalu terdakwa memegang shabushabu tersebutdi tangankanannya namun terdakwa tidak berhak untuk memiliki danmenguasainarkotika jenisshabushabu tersebut karena tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang yaituMenteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makananberdasarkan alasanalasan yang ditentukan oleh peraturan perundangundang.Terdakwa juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memiliki danmenguasai narkotika

pelaksanaanperkawianan antara Pemohon dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhisyarat rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untukmenyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga pernikahantersebut adalah sah menurut agama Islam;Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakanbahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawahpengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwaperkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan

Ituberarti Suatu perkawianan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai PencatatNikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, aliasperkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinanantara Pemohon dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyaikelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam,dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan PerundangUndangantersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalahdilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapatsatu. pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwaPerkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikahadalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;Menimbang, bahwa Pengadilan

Berdasarkan Laporan Pengujian BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (BPOM)Nomor.20.083.99.20.05.0356.K tanggal 16 April 2020 dengankesimpulan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalahMetamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika Golongan Nomorurut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika, dan SuratKeterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba yang dikeluarkan RumahSakit Bhayangkara Padang No. SKHP/321/IV/2020/RS.

Berdasarkan Laporan Pengujian BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (BPOM) No.20.083.99.20.05.0356.K tanggal 16 April 2020 dengan kesimpulanmenyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah Metamfetamin Positif(+) yang termasuk Narkotika Golongan Nomor urut 61 Lampiran UURINo. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika, dan Surat Keterangan HasilPemeriksaan Urine/Narkoba yang dikeluarkan Rumah SakitBhayangkara Padang No. SKHP/321/IV/2020/RS.

Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wibbertempat di dalam kamar pasien RS At Tin masuk Dusun Krajan SelatanDesa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telahmengambil sebuah HP merek Oppo type A3s warna merah;Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 WibTerdakwa dengan niat mau melakukan pencurian dengan sasaran HP ataubarang yang berharga tanpa pengawasan

faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Ngw Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wibbertempat di dalam kamar pasien RS At Tin masuk Dusun Krajan SelatanDesa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telahmengambil sebuah HP merek Oppo type A3s warna merah; Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 WibTerdakwa dengan niat mau melakukan pencurian dengan sasaran HP ataubarang yang berharga tanpa pengawasan

keterangan Terdakwa bahwa benarpada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wib bertempatdi dalam kamar pasien RS At Tin masuk Dusun Krajan Selatan Desa WatualangHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN NgwKecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil sebuah HPmerek Oppo type A3s warna merah;Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitarjam 23.30 Wib Terdakwa dengan niat mau melakukan pencurian dengansasaran HP atau barang yang berharga tanpa pengawasan

keturunan/anak dari almarhum Ketut Kadjar;Menyatakan secara hukum Wayan Kayua adalah keturunan/anaksah dari Ketut Kadjar;Menyatakan secara hukum pedum pamong/dum raksa terhadaptanah seluas 158,565 ha sebelum berlakunya UndangUndangLandreform sesuai adat Bali oleh Wayan Kayua kepada 17 KK(anakanak dan cucucucunya) adalah sah;Menyatakan secara hukum almarhum Putu Suwendra adalah sahketurunan Wayan Kayua;Menyatakan secara hukum surat tertanggal 16 Desember 1971 yangdibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan

Menyatakan:e Surat keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra atau ahli warislainnya dari Wayan Kayua terhadap penerbitan Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 NomorA.17/18/A/Agr/BIl;e Surat pedum pamong/pedum raksa atas tanah waris Ketut Kajaryang di pedum pamong atau pedum raksa oleh Wayan Kayuakepada anakanak dan cucunya sebanyak 17 KK yang terjadipada Tahun 1952,e Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat olehBadan Pertimbangan dan Pengawasan PelaksanaanLandreform

Menyatakan secara hukum surat tertanggal 16 Desember 1971 yangdibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan PelaksanaanLandreform Daerah Tk II Buleleng adalah sah;8. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja PanitiaLandreform Daerah Tk. Il Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977adalah sah;9.

BelanjaSatuan Kerja Tahun Anggaran 2012;7). 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Nomor23/P3ESPK/IX/ 2012, tanggal 20 September 2012 antara KepalaDinas Perindusrian Perdagangan Pertambangan dan EnergiKabupaten Takalar dengan PT Putra Mayapada;8). 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 25/P3ESPK/ 1X/2012, tanggal 20 September 2012 antara Kepala DinasPerindusrian Perdagangan Pertambangan dan Energi KabupatenTakalar dengan CV Sembilan Bate Konsultan;Q). 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pengawasan

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon LingkupPemerintah Kabupaten Takalar;33). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor821.2/ 366/BKD/IV/2012, tanggal 09 April 2012;34). 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 125023C/054/112/2012, tanggal 19 Desember 2012 denganlampiran:a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor00032P3EDAG/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan

Putusan Nomor 1943 K/Pid.Sus/2018d)b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak 1 (satu) lembarSurat Permintaan Pembayaran Nomor 010/P3EDAG/SPP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012;c) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,tanggal 03 Oktober 2012;e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor 009/P3EDAG/SPTJB/2012;f) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 03 Oktober 2012;g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 06/P3EDAG/ BAP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012;h)

Terdakwa menjelaskanmembeli shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus riburupiah); Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obatdan Makanan (BALAI POM) Palangka Raya pada Kesimpulannyamenyatakan Nomor : R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.21.1528 tanggal28 Juli 2021 menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) bungkusplastik klip berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,3222 (nol komatiga dua dua dua) gram adalah benar kristal dengan bahan aktifMethamphetamina (positif), terdaftar

(seratus limapuluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Indra ;Bahwa benar terdakwa telah menggunakan sabusabu kurang lebih 5 (lima) bulan dansampai terakhir terdakwa menggunakan adalah sabusabu pada tanggal 22 Januari2013 sekira pkl. 23.00.wib ;Bahwa sabusabu yang digunakan oleh terdakwa bukan dalam pengawasan ataumelakukan suatu penelitian, sehingga tidak ada ijin dari yang berwenang ;Selanjutnya terdakwa serta barang bukti di serahkan pada pihak yang berwajib ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam

(seratus limapuluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Indra ;e Bahwa benar terdakwa telah menggunakan sabusabu kurang lebih 5 (lima) bulan dansampai terakhir terdakwa menggunakan adalah sabusabu pada tanggal 22 Januari2013 sekira pkl. 23.00.wib ;e Bahwa sabusabu yang digunakan oleh terdakwa bukan dalam pengawasan ataumelakukan suatu penelitian, sehingga tidak ada ijin dari yang berwenang ;e Selanjutnya terdakwa serta barang bukti di serahkan pada pihak yang berwajib ;Perbuatan terdakwa diatur dan

KEVIN, anak laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 451/RG/2008, tanggal 15 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak berada di bawah asuhan, penguasaan/pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung mereka; ---------------

5.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili di bawahpenguasaan/pengawasan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung tanggal 28 Agustus 2003 Nomor: 126 K/Pdt/2001, kaidah hukumnyamenyatakan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannyaseyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu" ; 10.Bahwa meskipun Tergugat kini tidak mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi sesuaidengan kewajiban hukum Tergugat selaku ayah harus bertanggung

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor1033/2003 tanggal 17 Juli 2013 dan KEVIN, anak lakilaki, lahir di Pontianak padatanggal 17 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 451/RG/2008,tanggal 15 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KeluargaBerencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak karena masih di bawah umur, tentunya lebihbanyak membutuhkan kasih sayang, asuhan dan perhatian lebih banyak dari ibunya, karenaitu ditetapkan berada di bawah asuhan, penguasaan dan pengawasan

Penggugat sebagai ibukandungnya, tanpa menutup hak dan kewajiban Tergugat untuk mendidik, memberikankasih sayang, pemeliharaan dan pengawasan kepada kedua anaknya; Menimbang, bahwa untuk menjalankan pendidikan, pemeliharaan terhadap keduaanak Penggugat dan Tergugat tersebut, wajar dan dipandang sesuai dengan kemampuanTergugat, apabila gugatan Penggugat nomor 5, agar Tergugat diwajibkan untukmemberikan nafkah bagi kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut setiap bulannyamasingmasing Rp.1.000.000

Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, dalam hal inimemberi kuasa kepada Syaifudin Tagamal, S.H., dankawankawan kesemuanya PNS pada BPKP berkantor diJalan Pramuka Nomor 33 Jakarta dan Jalan Tgk.

KepalaKantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Aceh, tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor76/PDT/2015/PT.BNA, tanggal 29 Juni 2015 yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Bna tanggal 10September 2014;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat V;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;Dalam Konvensi

Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Republik Indonesia di Jakarta Cg. Kepala Kantor BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Acehdan Pemohon Kasasi Il Pemerintah Republik Indonesia Cq. MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Cg. Gubernur Aceh tersebut;2.

PANDOLO alias PAI dari Balai Pemasyarakatan Klas II Luwuk,Nomor Register LIT/SPA/01XII/LWK/2013 tertanggal 05 Desember 2013, yang padapokoknya memberikan kesimpulan sebagai usaha pemulihan pola prilaku klien yangtelah melawan hukum klien memerlukan pendidikan, pengawasan dan pembinaanyang lebih baik oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikanPidana Penjara yang seringanringannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 23(I) a UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 ;Menimbang, bahwa Terdakwa

rekannya bernama SATARSAGE alias CAO yang seharihari bekerja sebagai buruh bangunan dimanaTerdakwa membelinya pertama kali sekitar bulan Oktober tahun 2013 dan yangkedua kali saat tertangkap oleh pihak Polisi dengan harga Rp. 100.000, (seratus riburupiah) dengan jumlah sekitar 100 (seratus butir) pil tablet warna putin berlogo Yjenis THD dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa keKantor Polres Tojo UnaUna untuk di periksa lebih lanjut dan berdasarkan LaporanPengujian Balai Pengawasan

RIZAL dari BalaiPemasyarakatan Klas Il Luwuk, Nomor Register LIT/SPA/06VIII/LWK/2012tertanggal 29 Agustus 2012, yang pada pokoknya memberikan kesimpulan sebagaiusaha pemulihan pola prilaku klien yang telah melawan hukum klien memerlukanpendidikan, pengawasan dan pembinaan yang lebih baik oleh karena itu PembimbingKemasyarakatan merekomendasikan untuk Pidana Percobaan sebagaimana diaturdalam Pasal 29 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta Majelis

Terdakwa dan Saksi MIRWAN Bin JASMANI bermaksud menggunakan shabushabu tersebut secara bersamasama, namun rencana tersebut tidak terlaksana sehinggaTerdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabushabu kepada Saksi MIRWAN BinJASMANI dirumah Saksi MIRWAN Bin JASMANI namun shabushabu tersebut belumsempat digunakan petugas kepolisian sudah mengetahuinya, hingga petugas kepolisianmenangkap Saksi MIRWAN Bin JASMANI di rumahnya, sedangkan Terdakwa ditangkapdi tempat lain; Adapun barang bukti yang dikirim ke Badan Pengawasan

Obat dan Makanan di Pontianakberupa (satu) kantong berat brutto 0,4248 gram yang diduga shabushabu berdasarkanLaporan Hasil Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak denganNomor : LP239/N/PLPol/IX/2011 tanggal 09 September 2011 yang ditanda tangani olehManager Tekhnis I: Dra.

Terdakwa dan Saksi MIRWAN Bin JASMANI bermaksudmenggunakan shabushabu tersebut secara bersamasama, namun rencana tersebut tidakterlaksana sehingga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabushabu kepada SaksiMIRWAN Bin JASMANI dirumah Saksi MIRWAN Bin JASMANI namun shabushabutersebut belum sempat digunakan petugas kepolisian sudah mengetahuinya, hingga petugaskepolisian menangkap Saksi MIRWAN Bin JASMANI di rumahnya, sedangkan Terdakwaditangkap di tempat lain; Adapun barang bukti yang dikirim ke Badan Pengawasan

12 tanggal 5 Juni 2012;1117.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan PelabuhanSinggah No: AT.570/73/10/263/12 tanggal 3 Mei18.1 (satu) lembar asli Surat Pengoperasian Kapal Trumper di DalamNegeri No: AT.570/II/1 7/63/12 tanggal 27 Januari 2012;19.1 (satu) lembar asli Surat Penambahan Pelabuhan Singgah No:AT.570/22/14/214/12 tanggal 21 Februari 2012;20.1 (satu) lembar asli Surat Kesimpulan Hasil Inspeksi No. 0878BM/N4/11 tanggal 28 Agustus 2011 ;21.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan

Gerak No:KL.303/II/8/UPPPmk2012 tanggal 21 September 2012;22.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No:KL.303/14/5/UPPPmk2012 tanggal 22 Oktober 201 2:;23.2 (dua) lembar asli Veranautikas No.

tanggal 5 Juni 2012.17.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan PelabuhanSinggah No: AT.570/73/10/263/12 tanggal 3 Mei 2012.1518.1 (satu) lembar asli Surat Pengoperasian Kapal Trumper di DalamNegeri No: AT.570/II/1 7/63/12 tanggal 27 Januari 2012.19.1 (satu) lembar asli Surat Penambahan Pelabuhan Singgah No:AT.570/22/14/214/12 tanggal 21 Februari 2012.20.1 (satu) lembar asli Surat Kesimpulan Hasil Inspeksi No. 0878BM/N4/11 tanggal 28 Agustus 2011 .21.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan

Gerak No:KL.303/II/8/UPPPmk2012 tanggal 21 September 2012.22.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No:KL.303/14/5/UPPPmk2012 tanggal 22 Oktober 2012.23.2 (dua) lembar asli Veranautikas No.

AGUS BUDIHARTA danDokter yang memeriksa Arif Andi Setiawan, S.Si.MT, Imam Mukti,S.Si,Apt,M.Si dan Luluk Muljani dengan kesimpulan bahwa sediaan tersebutmengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kaffein;e Bahwa sediaan farmasi berupa obat carnophen yang disimpan dan diedarkanTerdakwa tersebut merupakan obat keras dan sudah ditarik izin beredarberdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan RepublikIndonesia Nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 Tentang Perubahan Atas KeputusanKepala Badan Pengawasan

AGUS BUDIHARTA danDokter yang memeriksa Arif Andi Setiawan, S.Si.MT, Imam Mukti,S.Si,Apt,M.Si dan Luluk Muljani dengan kesimpulan bahwa sediaan tersebutmengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kaffein;Bahwa sediaan farmasi berupa obat carnophen yang disimpan dan diedarkanTerdakwa tersebut merupakan obat keras dan sudah ditarik izin beredarberdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan RepublikIndonesia Nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 Tentang Perubahan Atas KeputusanKepala Badan Pengawasan

Pengadaan bibit tanaman langka jenis lokal senilai Ro34.750.000,00(tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;Pembuatan pembibitan tanaman tahun 2002 senilai Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) ;Pengadaan 75 buah Hand Sprayer senilai Ro22.500.000,00 (dua puluhdua juta lima ratus ribu rupiah) ;Pengawasan oleh Tenaga Teknis Proyek senilai Rp17.750.000,00 (tujuhbelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;Penyelenggaraan kegiatan PPKN tingkat Kabupaten senilaiRp12.674.000,00 (

12ayat (3) huruf c Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah olehsebab Penunjukan Langsung dalam pengadaan barang/jasa dimaksud tidaktermasuk kriteria yang ditentukan oleh karena paket paket pekerjaan dalampengadaan barang/jasa tersebut pada kenyataannya tidak berskala kecil, belumpernah dilakukan pelelangan, pengadaannya tidak bersifat mendesak ataukhusus dan penyedia barang/jasa yang ada cukup banyak ;Bahwa sebagai upaya pengawasan

Rekanan) dari CV Mitra Utama Pusat Buntok pada bulanDesember 2002 oleh saksi Elia Patria, Shut. dilaporkan sebagai berikut : NO URAIAN KEGIATAN VOLUME DIKERJAKAN KURANG Pembersihan lahan dan pengolahan 60 ha 0 60 hatanah untuk tanaman penghijauanberupa tanaman rotan2 Biaya pengukuran dan pemeriksaan 60 ha 0 60 halapangan3 Pembuatan/pemasangan ajir, 60 ha 0 60 hapembuatan lobang tanam dan biayapenanaman4 Pembuatan bedengan persemaian 1 paket 0 60 hauntuk penampungan bibit rotan5 Biaya pemeliharaan dan pengawasan

No. 372 K/Pid.Sus/2014melakukan pengawasan atas pekerjaan dari semua pihak Penyedia barang/jasa (Rekanan) tersebut, dan hanya turut menandatangani Berita AcaraHasil Pemeriksaan pekerjaan 100% atas pekerjaan para Penyedia barang/jasa (Rekanan) tersebut sesuai perintah dan yang telah disiapkan olehTerdakwa ;.

lebin memilin program KTSP, ia tidakmengetahui bahwa program K13 sudah mulai diberlakukan pemerintah,ketika saya luruskan Terdakwa malah marah dan terjadilah pertengkarantersebut;Bahwa saksi merasa sangat terhina dan malu dan merasa nama baiknyadirusak dengan ucapan Terdakwa "sedangkan ngana ada bahugel yangartinya saksi melakukan perselingkuhan karena banyak orang yang beradadalam ruangan tersebut dan mendengar ucapan Terdakwa;Bahwa saksi dan Terdakwa adalah samasama pengawas TK namun bedawilayah pengawasan

K13 tersebut;Bahwa mengenai sms hubungan korban dengan lakilaki lain, Terdakwa tidakmenyebarkan sms tersebut, Terdakwa hanya memperlihatkan kepada temanteman Terdakwa sms yang dikirim ke HP Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keteranganTerdakwa dipersidangan, maka dapat dikonstantir faktafakta hukum sebagaiberikut :Bahwa korban dengan Terdakwa adaklah samasama bekerja di DinasPendidikan Kabupaten Pohuwato dimana keduanya adalah samasamapengawas TK hanya berbeda wilayah pengawasan

sedangkan kamu memiliki hubungangelap dengan lakilaki lain yang bukan suami kamu, hubungan gelap yangdimaksudkan tersebut adalah sama dengan perselingkuhan antara korban denganpria lain;Menimbang, bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut yang menuduh korbanmelakukan sesuatu perbuatan yakni berselingkuh membuat korban merasa sangatdipermalukan dan merasa sangat terhina karena apa yang dituduhkan tersebuttidaklah benar:Menimbang korban dan Terdakwa samasama sebagai pengawas tamankanakkanak namun beda wilayah pengawasan

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkara inidigelar dipersidangan tidak dilakukan penahanan sehingga terkait denganpengurangan penahanan dan perintah penahanan tidak akan dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil padaDinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato yang tugasnya adalah sebagai pengawastaman kanakkanak (TK) yang tentunya kehadiran Terdakwa sangat diperlukanguna keberlangsungan dan kelancaran pengawasan

(pegawai administrasi perusahaan Tergugat), denganpembayaran upah terakhir pada bulan November 2006 yaitu sebesar Rp24.600, (dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) per hari;Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya para Penggugat berada dibawah pengawasan mandor yang ditetapkan oleh Tergugat, sebagai berikut: Pada tahun 19861992 di bawah pengawasan mandor bernama Bedan; Pada tahun 19922002 di bawah pengawasan mandor bernama Sumiran; Pada tahun 20022006 di bawah pengawasan mandor bernama Tumirin;di mana

jawabpelaksanaantugaspengawasan DK (Dewan Komisaris) yang diatur dalam pasal 114,hampir sama dengan kewajiban dan tanggung jawab tugas pengurusanDireksi yang diatur pada pasal 97 ayat (1) dan (2)hal 460:Meskipun kerugian itu timbul dari pengurusan Direksi, anggota DewanKomisaristetap bertanggung jawab secaraPribadi, apabila dalamPengawasan pelaksanaan pengurusan Direksi itu terdapat unsurkesalahan atau kelalaian anggota Dewan KomisarisHalaman 9 Putusan Nomor 786/PDT/2020/PT SBY16.17.18.19.dan hal 439:salah satu tugas pengawasan

Dewan Komisaris terhadap jalannyapengurusan oleh Direksi antara lain dengan melakukan (auditkeuangan) pengawasan di bidang keuanganBahwa, TERGUGAT II yang pada masa Tahun 2011 sampai dengan Tahun2016 menjabat sebagai komisaris seharusnya melakukan duty of due caresehingga TERGUGAT II haruslah mengetahui kelalaian TERGUGAT yangtidak melaporkan kewajiban pajak sebagaimana mestinya;Bahwa dengan adanya penyampaikan/pelaporan kewajiban pajak Badan,secara tidak benar yang terjadi akibat kelalaian TERGUGAT

Cipta Samudera Shipping Line,dikaitkan dengan tugas Komisaris sebagaimana dimaksud dalam poin 14,serta pendapat Yahya Harahap dan 15 maka JELAS dan NYATA bahwa: TERGUGAT Il tidak menjalankan tugas pengawasan terhadapDireksi, antara lain TERGUGAT II tidak melakukan pengawasan dibidang keuangan; TERGUGAT II tidak menjalankan tugas pemberian nasihat terhadapDireksi;Dengan demikian, TERGUGAT Il secara Pribadi haruslah jugabertanggung jawab atas kerugian berupa Sanksi Administrasi Pajakyang diderita oleh

Besar Pengawas Obat dan Makanandi Banjarmasin terhadap barang bukti yang disisihkan sebanyak 2 butirtablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisinya dan padasisi lainnya dengan kesimpulan positif mengandung Parasetamol, Kafein,Karisoprodol dengan nomor :LP.Nar.K.17.0440 tanggal 18 April yangdibuat dan ditandatangani oleh Suciati,S.Si,Apt selaku Deputi ManajerTeknis Pengujian Produk Teranokoko; Bahwa untuk obat jenis Carnophen izin edarnya telah dicabut/dibatalkanberdasarkan surat Badan Pengawasan

Hulu Sungai Selatan yang mana tugas dan wewenang Saksi dalamjabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaanterhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan termasukPsikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milikpemerintah dan swasta diwilayah Kab.

/PN.Kgnobat jenis Carnophen harus mempunyai keahlian dibidang obatobatandan memiliki ijin dari pihak yang berwenangan; Bahwa untuk obat jenis Carnophen ijin edarnya telah dicabut/dibatalkanberdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan MakananRepublik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar dan penghentiankegiatan produksi sehingga obat Carnophen tersebut tidak bolehdiedarkan lagi;Atas pendapat dari Ahli tersebut, Terdakwa

Bahwe setiap orang yang menyimpan danmengedarkan obat jenis Carnophen harus mempunyai keahlian dibidang obatobatan dan memiliki ijin dari pihak yang berwenangan;Menimbang, bahwa untuk obat jenis Carnophen ijin edarnya telahdicabut/dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obatdan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar dan penghentiankegiatan produksi sehingga obat Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan

Melakukan pengawasan bersama pemerintah danmasyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.Pasal 7 yang berbunyi:Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSMdapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agarmampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secaraperorangan maupun kelompok.2. Bahwa sehingga dengan demikian Penggugat berdasarkan pemberianhak oleh Undangundang bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagaipihak yang mengalami kerugian nyata.

Bahwa Tergugat Ill adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkanUU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistempengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhankegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, adalahlembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yangmempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,pemeriksaan, dan penyidikan.41.

Bahwa tujuan Lembaga Tergugat III selaku Otoritas Jasa Keuangan pasal6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalahmelaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; danC. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya42.

Bahwa dapat kami sampaikan kembali kepada Majelis Hakim,terkait dengan pengawasan yang didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen dilakukan oleh menteri yang ruanglingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (videPasal 30 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 13 UUPK).31.

Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJKberdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal8 jo. Pasal 9 UU OJK.5.