PUTUSANNomor 724/Pdt.G/2021/PA.SidrapSes DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rappang, 26 Desember 1983, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KabupatenSidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada InstansiRumah Sakit Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah mendapat suratizin melakukan perceraian oleh Bupati Sidenreng Rappang dengan Nomor:, tertanggal 04 Maret 2021;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohon kepadaPengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR:1. Mengabulkan gugatan Penggugat.Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA. Sidrap2.

Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun denganTergugat demi keutuhan rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil,selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalildalilnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makatidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karenaperkara a quo mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetaplahdibebankan untuk membuktikan dalildalilnya;Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai

Negeri Sipil (PNS) diRumah Sakit maka Penggugat menyerahkan Surat Izin Melakukan Perceraiandengan Nomor Surat yang ditandatangani oleh Bupati Sidenreng Rappangpada tanggal 04 Maret 2021;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti berupa;A.

Negeri Sipil(PNS) di Rumah Sakit dan Penggugat telan menyerahkan di mukapersidangan Surat Izin Melakukan Perceraian dengan Nomor Surat yangditandatangani oleh Bupati Sidenreng Rappang pada tanggal 04 Maret 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajid memperolehizin lebin dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang bekerja

Negeri Sipil sebagaimana diubah melalui PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP.

No. 10/1983tentang Izin perkawinan & perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.13.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka cukup alasan bagiPenggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.14.Sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, maka Penggugat bersediamembayar biaya perkara sesuai dengan hukum.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniagar berkenan kiranya :PRIMAIR :1.

Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangandan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahmenyerahkan surat tertanggal 999999 Nomor : XXX.X XXX Tahun 9999 yangditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri RI.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepadaPenggugat agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.Selanjutnya perdamaian tidak dapat dilakukan melalui bantuan

Sesuai denganketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkedudukan sebagai PegawaiNegeri Sipil, maka Penggugat diharuskan memperoleh surat izin dari Pejabatsebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dan Penggugat telahmenyerahkan surat izin atasan tertanggal 999999 yang ditanda tangani olehMenteri.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh izin atasan,maka Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap perkara yang diajukan olehPenggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izindari atasannya, maka gugatan Penggugat telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugatmenggugat agar dinyatakan putus perkawinan antara

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baikpemohon maupun termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihaknamun tidak berhasil, begitupula telah dilakukan upaya mediasi namun tetaptidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;Bahwa pemohon selaku seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperolehizin dari atasannya untuk melakukan perceraian

;Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukanjawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:1. bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan AgamaBulukumba sudah mempunyai surat izin bercerai dari atasan langsungsehinga pemohon sebagai pegawai negeri sipil melakukan pelanggarandisiplin, terlebih lagi pemohon sudah menikah dengan perempuan lain tanpapersetujuan dari termohon) 222222 nn nnn nnn nn nnn2. bahwa pada poin satu yaitu benar pemohon dan termohon

negeri sipil yang diatur oleh PeraturanKepegawaian yaitu terhadap isteri yang diceraikan wajib memperoleh '% gajidari tergugat sebagai suami namun apabila majelis hakim berpendapat lainmohon dipertimbangkan secara jelas, apakah diatur di Pengadilan Agamaatau dikembalikan ke atasan pemohon sehingga putusan Pengadilan AgamaBulukumba nantinya menjadi tidak simpang siur dalam hal penentuan hakpenggugat dari tergugat sebesar % dari gaji tergugat;bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga

(delapan belas juta rupiah);2.b. bahwa penggugat juga menuntut nafkah iddah karena penggugatmempunyai masa iddah yaitu sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah); 222222 n nen en ne nnn neec. bahwa penggugat juga mohon kepada majelis hakim untukmemerintahkan kepada tergugat untuk meberikan mut'ah kepadapenggugat sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);bahwa tergugat sebagai pegawai negeri sipil yang diatur oleh PeraturanKepegawaian yaitu terhadap isteri yang diceraikan

negeri sipil sebagaimana pasal 8 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 bahwa % gaji dari seorang pegawai negerisipil diserahkan kepada bekas isterinya apabila suami isteri suami menceraikanisterinya yang tidak mempunyai anak;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut diatas adalahPeraturan untuk Pegawai Negeri Sipil, bukanlah hukum acara Peradilan Agama,sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 11K/AG/2001, sehinggatuntutan penggugat

Negeri Sipil;Bahwa, akan tetapi hingga ditahun 2017 ini, Pemohon sudah berusahauntuk mempertahankan rumah tangga, agar tidak terjadi perceraian, akantetapi tidak berhasil;Bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga makin hari semakin tidakada harapan untuk bersatu kembali dengan Termohon dan antaraPemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 0121/Padt.G/2017/PA.Cbn8.Bahwa apabila dipaksakan juga Rumah Tangga antara Penggugat danTergugat lebin banyak

Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR; Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lainmohon kiranya putusan yang seadiladilnya, Ex Aqua Et Bono;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari atasannya;Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohondengan Termohon, tapi tidak berhasil;Menimbang

Negeri Sipil, berapa gajinyasaksi tidak tahu;Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belahpihak;2.

Negeri Sipil, berapa gajinyasaksi tidak tahu;Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belahpihak;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi Pemohon tersebut,Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut telah cukup, dan Termohonmenyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan jawabannya telahmengajukan bukti berupa saksi yaitu :.

Negeri Sipil, berapa gajinyasaksi tidak tahu;Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon tetapi tidakberhasil;Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belahpihak;.

PUTUS ANNomor 1430/Pdt.G/2014/PA.Ckrapo en DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara :NAMA , agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),ALAMAT , Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 04Nopember 2014 memberi kuasa kepada NAMA , advokat pada PusatBantuan Hukum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah

Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat";melawanNAMA ., agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),ALAMAT , Jawa Barat.

Effendy HA sebagai mediator mereka dan mediatortelah melakukan upaya mediasi tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belahpihak;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian,berupa surat Pemberian Izin Perceraian, nomor 474.2/Kep/89/Disdik/2014tanggal 19 Maret 2014 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untukselanjutnya dimasukkan dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Print Out Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil tahun 2015 atasNAMA (Tergugat) tidak dinasegelen, (bukti T.2);Halaman 17 dari 29Putusan nomor 1430/Padt.G/2014/PA.Ckr3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3 dari Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Bekasi tidak dinasegelen, (bukti T.3);Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menghadirkan saksisaksisebagai berikut;1. Manotap NAMA , umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaanwartawan, tempat tinggal di .

Hal sesuai Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

PUTUSANNomor 6179/Pdt.G/2019/PA.CbnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:PEMOHON, tempat/tangal lahir Bogor/16 Juli 1980, umur 39 tahun, agamaIslam, pendidikan $1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempatkediaman di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, (RumahIbu Papat), sebagai Pemohon;melawanTERMOHON

Sedangkan usaha damai melalui prosesmediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datangmenghadap ke persidangan,;Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 6179/Pdt.G/2019/PA.CbnMenimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan Surat Keputusan Bupati Bogor tentang Pemberian Izin PerceraianNomor XXX;Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimanaPemohon tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah menyerahkan

Oleh karenaitu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksudPasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara aquo dapat diterima dandilanjutkan untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)dalam melakukan perceraian harus mendapatkan surat izin dari pejabat yangberwenang sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor

AdministrasiKepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentangperceraian poin (2); selain itu, Penggugat juga terikat pada PeraturanPemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, berkaitandengan hal tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat izin dari atasannyasehingga gugatan Penggugat tersebut memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil:Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketaperdata yang wajib lebin dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaianHalaman 6 dari 10, Putusan Nomor 6179/Pdt.G/2019/PA.Cbndengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selamaberlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, makacukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakanperdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2)huruf 6 Peraturan

pengesahan nikah yang diajukan Pemohon telahdiumumkan dalam tenggang waktu 14 hari sebelum sidang dilaksanakan dan selamatenggang watu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pengumumantersebut;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohondatang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan bahwa pkerjaanAlmarhum sebelum meninggal adalah pensiunan Pegawai

Negeri Sipil (Guru);Bahwa didalam jawabannya Termohon membenarkan dalildalil permohonanPemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon, telah mengajukanalat bukti tertulis berupa:1Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 35/LC/2013, tanggal 18 Maret2013, atas nama Almarhum, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lancang,Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, telah dinazagellen (bukti P.1);Fotokopi KARIP (Kartu Pensiun) Nomor

G/2013/MS.SgiBahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 2 (dua)orang anak dan Termohon adalah anak kedua;Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia;Bahwa Pemohon tidak punya suami lain selain Almarhum dan Almarhum jugatidak ada isteri lain selain Pemohon;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah untuk menguruspensiun janda karena suami Pemohon sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipiltelah meninggal dunia ;SAKSI IT, umur 85 tahun, agama Islam

Negeri Sipilsebelum meninggal dunia ;Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalamkesimpulannya menyampaikan tetap dengan permohonannya dan Termohon tetap dalamjawabannya serta mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukupmenunjuk kepada halhal yang termuat dalam berita acara persidangan karena merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanatelah

G/2013/MS.SgiMenimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon danTermohon datang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dengan Pemohondengan penambahan keterangan bahwa pkerjaan Almarhum sebelum meninggal adalahpensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru);Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikahdisebabkan perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum yang dilaksanakan menurutagama Islam pada tahun 1955 di Gampong Lancang,

Abubakar Palinrungi bin Palinrungi semasa hidupadalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru STM Negeri 1 Gunung SariMakassar);e Bahwa pemohon dengan almarhum H. Abubakar Palinrungi binPalinrungi dikaruniai tiga orang anak namun satu orang anak telahmeninggal dunia;e Bahwa tujuan pemohon mengajukan isbat nikah adalah untukkelengkapan administrasi pensiunan janda H.

Abubakar Palinrungi bin Palinrungi, yangdilangsungkan pada tahun 1962 di Binuang, Kecamatan Binuang, KabupatenPolewali Mamasa, (sekarang Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang,Kabupaten Polewali Mandar), namun pemohon tidak mempunyai Buku Nikahsebagai bukti autentik karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunyaUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagai buktiuntuk kelengkapan administrasi janda Pensiunan Pegawai Negeri Sipil darialmarhum H.

Abubakar Palinrungi binPalinrungi adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru BLPT UjungPandang), yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2011;Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohondiperoleh keterangan yang mendukung dalil pemohon yang pada pokoknyamenyatakan bahwa pemohon adalah istri dari seorang pensiunan Pegawai NegeriSipil bernama H.

Abubakar Palinrungi bin Palinrungi semasa hidupnyapernah menjadi pesiunan Pegawai Negeri Sipil sampai meninggal dunia, dansampai saat ini masih tetap mempunyai hak gaji yang harus diberikan kepadapemohon selaku ahli warisnya;Menimbang, bahwa dari faktafakta sebagaimana tersebut di atas, majelishakim berpendapat bahwa antara pemohon dengan H.

PUTUSANNomor 486/Pdt.G/2020/PA.PwlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkaracerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 36 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Rumpa, 8 Mei 1984, NIK :7604084805840002, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1),pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS) pada Puskesmas Mapilli,Kabupaten Polewali Mandar, bertempat kediaman KabupatenPolewali

Mandar, disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 30 Oktober 1982,NIK : 7604083010820002, agama Islam, Pendidikan Strata Satu(S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMK Labuang,bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebutTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya

panggilannya dibacakan di dalamsidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikiruntuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidakpernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil (PNS)yang mana di persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dariBupati Polewali Mandar, dengan Nomor B.001/Itkab/472.20/08/2020, tertanggal 5Agustus 2020 dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa :A.

Negeri Sipil telah terpenuhi;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatantersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaituputusan yang

PUTUSANNomor 227/Pdt.G/2019/PA PlkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jangkang Baru, 18 Mei 1974, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanStrata Il, tempat kediaman di Kelurahan Menteng,Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT

merupakan aktaotentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat denganTergugat yang dilaksanakan 16 Januari 2000, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil, Serta mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi aktaotentik bermeterai cukup, dinazege/len, dan cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan mengenai Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmendapat izin pejabat untuk melakukan perceraian, sehingga bukti tersebuttelah memenuhi syarat formil dan materiil.

Negeri Sipil Telah mendapat izinpejabat untuk melakukan perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, kKemudianpisah ranjang selama lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya, maka hal tersebutmenunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat telah terjadi secara terus menerus;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

PlkPenggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak adaharapan lagi untuk dapat didamaikan;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah mendapat izin pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian, maka berdasar kepada Pasal 6 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat

Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggalnamun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun melaluitelepon seluler;10.Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang Penggugat rasakan saat ini11.12.Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisadipertahankan lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dariTergugat;Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, Penggugatsudah memperoleh Surat Izin Perceraian dengan Nomor835/09/BKD/2015

Tergugattidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurutsurat panggilan (Relaas) Nomor 0865/Pdt.G/2015/PA.Ptk tanggal 27 Agustus2015 dan tanggal 7 September 2015 yang telah dibacakan di persidangan,Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannyatidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara inidiperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil yang masih aktif gunamemenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang Penggugat telahmenyerahkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor835/09//2015 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian tertanggal 7Agustus 2015;Hal.4 dari 14 halPut.No.0865/Pdt.G/ 2015/PA.PtkBahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makausaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi Tergugat bernama Syarif Rabuansyah suami Penggugat; Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 18 tahun yanglalu;Hal.6 dari 14 halPut.No.0865/Pdt.G/ 2015/PA.Ptk Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggaldirumah milik

maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yangdikuatkan oleh bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 19 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPontianak Barat, Kota Pontianak, serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah danmasih terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa, Penggugat selaku Pegawai

PUTUSANNomor 803/Pdt.G/2018/PA.PtkSai, ee DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 Desember1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanStrata I, tempat kediaman di Kota Pontianak. sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT,, tempat dan tanggal lahir Sejangkung

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dantelah mendapatkan izin atasan sebagaimana Surat Keterangan Nomor;800/09/TAHUN 2018 tertanggal 21 Agustus 2018;9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruhbiaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan atau dalildalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq.

berdasarkan surat panggilan(relaas) Nomor 803/Pdt.G/2018/PA.Ptk. tanggal 28 Agustus 2018 dan tanggal28 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnyaTergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakberceral dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat selaku Pegawai

sepertidiuraikan tersebut di atas;Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 803/Pdt.G/2018/PA.Ptk.Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, kemudianMajelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menempuhupaya damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintan Nomor 10Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil yang masih aktif telah mendapatSurat Izin Perceraian dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 800/09/Tahun2018 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 21 Agustus 2018;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan selama pernikahankehidupan rumah tangga Penggugat dan Terguga rukun dan harmonisselayaknya suami isteri pada umumnya, namun pada awal tahun 2015 Tergugatpergi meninggalkan Penggugat ke luar Kota dengan alasan pekerjaan. namunsejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali pulang

Bahwa semasa hidupnya I tersebut, adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil.5. Bahwa sejak meninggalnya DF dan I tersebut, maka anak dari hasilperkawinan tersebut bernama, NN (pr), umur 10 tahun, pemeliharaansepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon.6. Bahwa mengingat anak dari almarhumah DF dan almarhum ! yangbernama, NN, yang kini masih di bawah umur, maka diperlukan penunjukanwali pengampu terhadap anak tersebut.7.

Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara NomorSK.823.3/ III12591/BKD/2009, tanggal 1 Oktober 2008, tentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KutaiKartanegara Periode I, atas nama I, fotokopi tersebut telah bermeteraicukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan cocok dengan aslinya, diberitanda P.3.4. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian, atas nama DF, yangditerbitkan oleh RSU A.

bahwa Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untukmenjadi wali pengampu dari seorang anak yang masih di bawah umur yangbernama, Novia Nurdefani, umur 10 tahun dan bertindak atau melakukanperbuatan hukum dari kepentingan dan hakhak anak tersebut, dengan alasan ayahdan ibu kandung anak tersebut yakni I dan DF telah meninggal dunia.Penetapan perwalian ini akan digunakan oleh Pemohon untuk menguruskelangsungan hidup tersebut, selain itu juga untuk mengurus keperluan terhadaphakhak almarhum I sebagai Pegawai

Negeri Sipil, permohonan Pemohontersebut dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga dapat diterima dandipertimbangkan.Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkaraperwalian / penunjukkan wali, dimana berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang4undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannyaadalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dan berdasarkan suratpermohonan Pemohon, dimana Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliantersebut bertempat tinggal dalam

Negeri Sipil padaKantor Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.4 dan P.5, telahterbukti DF telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2002, dan Imeninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2011.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.6, asli SilsilahKeluarga adalah suatu akta di bawah tangan dan telah diakui sendiri olehpembuatnya, berdasarkan ketentuan pasal 288 R.Bg, akta di bawah tangan yangdiakui sah

PUTUSANNomor 174/Pdt.G/2021/PA.KdiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaSDN 25 Abeli, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KotaKendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasakepada Maruf Akib, S.H., M.H. dan Narti, S.Sy, Advokat yangberkantor

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperolehizin cerai dari atasan yakni Wali Kota Kendari dengan Putusan Nomor:1025Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:PRIMER :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER: Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aequo et bono);Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telan memperoleh suratKeputusan Walikota Kendari Nomor : 1025 Tahun 2020 tentang Pemberian IzinPercerraian tanggal 30 Desember 2020;Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telahdatang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan dan

Tergugatsudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suam1 istri;Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada gugatannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankanperkawinannya lagI;Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuahal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telan memperoleh SuratKeputusan Walikota Kendari Nomor : 1025 tahun 2020 tanggal 30 Desember2020 yang dikeluarkan oleh Walikota Kendari hal ini telah memenuhi ketentuanHalaman 5 dari 10 hal.

Lalu pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugta yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah memperoleh Surat Izinuntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana Surat IzinNomor : 05/KPTS/BKD.1/2012, yang dikeluarkan tanggal 03 April 2012;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buktibuktitertulis berupa :1.

SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempatkediaman di Kota Palembang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu;e bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suamiisteri yang sah yangmenikah pada tahun 2004;e bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumahtangga di Palembang yaitu di rumah saksi

;e bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orangyang sekarang keduanya ada dalam asuhan Penggugat;bahwa setelah Tergugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan diKabupaten OKU Timur, setiap satu minggu sekali Tergugat pulang ke Palembang, tapisejak tahun 2009 Tergugat sudah jarang pulang dan ternyata Tergugat telah menikah lagidengan perempuan lain yang hal itu diketahui Penggugat atas pengakuan Tergugat;bahwa sejak bulan Oktober 2011 Tergugat

Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar tetap bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidakberhasil, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg. dan PERMANomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pemahhadirdipersidangan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS), telah memperoleh surat izin untuk melakukanperceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor : 05/KPTS/BKD.I/2012, yang dikeluarkan tanggal 03 April 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal diPalembang, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Palembang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksisaksi

PUTUSANNomor 953/Pdt.G/2020/PA.Sgm.ZN eM e :ses DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugatantara:#Penggugat, tempat/tanggal lahir, Tallang Tallang, 4 April 1986 (34 tahun), agamaIslam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan S.1, alamatKabupaten Gowa, sebagai Penggugat;Melawan#Tergugat, tempat/tanggal lahir, Sungguminasa,4 Agustus 1982 (38 tahun), agama

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yangberlaku.SubsiderMohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PelaksanaKebidanan) Kabupaten Gowa telah mendapat izin untuk melakukan perceraiansebagaimana Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 474.2/022/BKPSDM;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruhorang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggilsecara

keluarga berupaya memberikan nasihat kepadaPenggugat agar bersabar, namun Penggugat bertekad ingin bercerai;Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktibuktinya dan dalamkesimpulannya mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PelaksanaKebidanan) Kabupaten Gowa telah mendapat izin untuk melakukan perceraiansebagaimana Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 474.2/022/BKPSDM,sehingga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perkara a quo dapatdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara iniPengadilan tidak menempuh proses mediasi

PUTUSANNomor 410/Pdt.G/2016/PA Bikasl) Creal aul aayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal diKABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S2,pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil., bertempat tinggal diKABUPATEN BULUKUMBA, sebagai TergugatPengadilan Agama tersebut;Telah mepelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25Juli 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor410/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 25 Juli 2016 dengan dalildalil sebagaiberikut:

datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalamsidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugattetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telan mengajukanSurat Izin untuk bercerai dengan surat Nomor 873.4/07IP/VIIV2015tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yangditandatangani oleh Bupati Bulukumba tertanggal 04 Agustus 2015;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidakpernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Hal. 3 dari 11

Bahwa Penggugat adalah guru Pegawai Negeri Sipil di SD. 59 Palembang dantelah mendapatkan izin atasan dengan Nomor izin tertanggal 06 Februari2015 ;7.

Asli Surat Keterangan, yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Talang AmanKecamatan Kemuning, Kota palembang tanggal 12 Juni 2014, (bukti P.3) ;Bahwa selain itu Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatizi untuk bercerai dengan Tergugat dari Pejabat, sebagaimana Surat KeputusanWalikota Palembang tanggal 06 Febrari 2015Bahwa selain buktibukti tertulis tersebut, Penggugat juga telahmengajukan saksisaksi yaitu :1.

sulit untuk diwujudkan kembali ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalildalilHalaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Plggugatannya, syarat dan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat(2) UndangUndang nomor tahun 1974, jis pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975, serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi, selanjutnya Penggugat selaku Pegawai

Negeri sipil telahmemenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 yangtelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimanaAsli Surat Keputusan Wakil Walikota Palembang tertanggal 06 Februari 2015,dengan bukti tersebut Majelis berkeyakinan bahwa Pejabat sebagai atasanPenggugat telah juga berupaya merukunkan Penggugat dengan menasehatiPenggugat agar bersabar dan tidak bercerai

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat NOMORtertanggal 27 Agustus 2012, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuanpasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidakridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggaiberkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:Primair: 292222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnHal. 3 dari 14 Put.No.52/Pdt.G/2013/PA.Bgi1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;2.

nnnnnnnnannananannenenennanacaso Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datangdan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak pulamengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokokperkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalampersidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat tanpa ada perubahan) o Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperolehsurat izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan BupatiBanggai Kepulauan NOMOR tanggal 27 Agustus 201 2;o Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi datang di persidangan,maka pada tahap pemeriksaan perkaranya tidak dapat didengar jawabanTergugat dan perkaranya tetap diperiksa diluar hadirnya Tergugat;o Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukanalat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 25Mei 2007

Negeri Sipil dalam rangka tertib administrasi,Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juncto Surat Edaran Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor:08/SE/1983 tanggal 26 April 1983; Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan pokok perkara Penggugatdatang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun

Bahwa Penggugat telah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja diSMPN2 Gunung Tuleh yang telah mendapat izin atasan sesuai dengansurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/21/Perc/PENGBKPSDM/2020 tertanggal 18 Desember 2020;9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasanalasan tersebut di atasPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. MajelisHakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yangamarnya sebagai berikut:Primair1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaaspanggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwatidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telah mendapatkan izinatasan sesuai dengan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor :800/21/Perc/PENGBKPSDM/2020 tertanggal 18 Desember 2020;Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.TALUBahwa, untuk

hak dan berkepentingan dalam perkara in ;Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannyabahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukanperkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolutPengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 joPasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009) ;Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telahmendapatkan izin atasan sesuai dengan Bukti P.1, oleh karena itu PenggugatKonvensi telah memenuhi prosedur perceraian sebagaimana diatur dalamPasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP Izin Perkawinan dan PerceraianPNS);Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, dan berdasarkan Bukti P Penggugat berdomisili di wilayah