Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Magetan Tahun2013 ;SUBSIDAIR :Mohon Putusan seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datangmenghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secarapatut ;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis telah memeriksapermohonan agar dibebaskan dari biaya perkara, selanjutnya melalui Putusan

selambatlambatnya 30 hari, PaniteraPengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talakkepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon,Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan untuk didaftar, oleh karena itudemi tertibnya administrasi, dipandang perlu memerintahkan Panitera untuk memenuhiketentuan tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama MagetanNomor : 0570/Pdt.G/2013/PA.Met tanggal 01 Oktober 2013 Pemohon dibebaskan

NANASUPRIATNA, lahir di Banjar pada tanggal 08 Agustus 1993, dan DIKIANDRIK, Lakilaki lahir di Banjar pada tanggal 08 Oktober 1995 yaitu anak kesatu dan anak ke dua dari pasangan suami isteri HERMAN dan BEDAH;3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBanjar untuk mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut di dalam registerCatatan Sipil didalam tahun yang sedang berjalan dan memberikan kutipan aktekelahiran anak Pemohon tersebut kepada pemohon;4 Pemohon agar dibebaskan

dicatatkan,oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agarmengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Banjar untuk mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut didalam RegisterCatatan Sipil didalam tahun yang sedang berjalan dan memberikan Kutipan AkteKelahiran anak Pemohon kepada Pemohon, maka petitum permohonan angka 3 jugadikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon termasuk orang yang tidak mampumaka pemohon dibebaskan

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi juga mengakui sebagai pemiliktanah yang sah terhadap tanah obyek sengketa, akan tetapi ternyataPenggugat Intervensi juga tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah besertabatasbatas tanah obyek sengketa;Bahwa Penggugat Intervensi hanya menguraikan dalam gugatan intervensinyapada bagian Dalam Pokok Perkara angka 4 dan 5 sebagai berikut:Angka 4:Bahwa dalil gugatan Penggugat ..................cccceee eee eee een e ees haruslah ditolak;Sebab pemilik tanah yang akan dibebaskan

yangterletak di Pedukuhan Hanakan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan; Hal initerbukti dari hasil peninjauan oleh Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaanuntuk kepentingan umum dalam daerah Kabupaten Way Kanan,PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Tok. dan elemenelemen masyarakat,dinyatakan bahwa tanah tersebut terletak didalam tanah Marga Buay PemukaBangsa Raja dimana tanah tersebut adalah kepunyaan ahli waris RadenMangku Negara (Pemohon Intervensi).Angka 5:Bahwa dengan dinyatakannya tanah yang akan dibebaskan

Bahwa Penggugat adalah orang miskin/tidak mampu untuk membayar biayaperkara, maka Penggugat mohon kiranya dapat dibebaskan dari segalabiaya perkara.10.Bahwa untuk kelengkapan berperkara secara CumaCuma , makaPenggugat lampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan olehLurah Salokaraja yang diketahui oleh Camat Lalabata Kabupaten Soppeng.Berdasarkan alasanalasan tersebut Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini

perceraian padaKantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat,maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusankepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Lalabata ,Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatah hukum tetap ,berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama.Menimbang, bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu/miskinmaka Penggugat dibebaskan

Uraian Jumlah (Rp.)1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.022.375.3802 Penyerahanyang PPNnya tidak dipungut 5.579.475.0003 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 04 Jumlah 8.601.850.3805 PK yang harus dipungut / dibayar sendiri 302.237.5386 PM yang dapat diperhitungkan (302.184.739)7 Dibayar dengan NPWP sendiri (52.799)8 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (302.237.538)9 Jumlah PPN Kurang Bayar 010 Sanksi bunga Pasal 13 ayat(2) KUP 011.

dilakukanberdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secaraterukur (Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa)dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatankarena in casu Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali melakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkanTandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang KenaPajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan

bahwa kemudian Majlis Hakim mengupayakan perdamaian denganmenyarankan agar Pemohon rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidakberhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohontersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang bahwa dalam gugatannya Pemohon mengajukan permohonan untukberacara secara cumacuma / prodeo dan terhadap permohonan tersebut telah diputussesuai dengan putusan sela tertanggal 26 September 2013 yang pada pokoknyaPemohon dibebaskan

tertib administrasi, Majelis Hakim karena jabatan dapatmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo diperintahkan untukmengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman keduabelah pihak atau tempat didaftarkannya perkawinan mereka itu guna dicatat dalamregister yang tersedia untuk itu ; Menimbang bahwa tentang biaya perkara sesuai dengan putusan sela tertanggal 26September 2013, maka Pemohon dibebaskan

peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa selama pemikahan Pemohon dan Pemohon II hidup rukun dan telahdikarunia 2 orang anak bernama Rizal Subandi 12 tahun dan Faizal 6 tahun:Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggugugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetapberagama Islam;Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalahdalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus Buku Nikah:Pemohon mohon agar dibebaskan

Mengabulkan permohonan para Pemohon :2.3Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkanpada tanggal 29 Mei 2004 yang dilaksanakan di Desa Ai kangkung, KecamatanSekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, ParaPemohon hadir menghadap di persidangan;Hal, 2 dari 8 Penetapan Nomor 0097/Pdt.P /2017

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a2+a3+a4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) d.Atas Impor BKP/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh PemungutPajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan SemulaTidak Untuk diperjualbelikan : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3.

Penyerahan yang dibebaskan pengenaan PPN Rp 0,00a.6. Jumlah Rp 0,00b. Atas Penyerahan yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah seluruh penyerahan Rp 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00b. Dikurangi :b.1. PPN disetor dimuka masa pajak yang sama Rp 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00b.3. STP (pokok kurang bayar) Rp 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00b.5. Lainlain Rp 19.352.686.693,00b.6.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampuuntuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohonpengajuan perkara secara CumaCuma dan dibebaskan dari semuabiaya perkara;9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan iniPemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,memberikan penetapan sebagai berikut1. Mengabulkan permohonan Pemohon (AEP LEGIT Bin SUMINTA) danPemohon II (CUCU YULIA Binti KURDI);2.

dibebaskan dari seluruh biaya perkara, dan biayaperkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA PengadilanAgama Cibadak tahun anggaran 2011;Mengingat semua peraturan perundangundangan yang berlakudan berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.

tanggal 22 Februari 2017, atas nama PT Kao IndonesiaChemicals, NPWP 01.001.727.5052.000, beralamat di Jalan Harapan Raya LotLL3B KIIC, Sirnabaya Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat41361, sehingga perhitungan PPN yang kurang/(lebih) dibayar sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan PajakEkspor 29.077.205.889Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 173.474.683.520Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 207.438.420Penyerahan yang dibebaskan

B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (Nihil), dengan perincian sebagai berikut: UraianJumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak Ekspor29.077.205.889 Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri173.474.683.520 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 207.438.420 Penyerahan yang dibebaskan

Fatimah Kalla, maka Pemohon berkehendak untukmenitipbkan uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam permohonanPemohon tertanggal 26 Maret 2019 dan atas permohonan Pemohon tersebuttelah dilakukan pemberitahuan bahwa akan dilakukan penitipan oleh PemohonHalaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Mrsuang sejumlah Rp 2.421.448.750, (dua milyar empat ratus dua puluh satu jutaempat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atas lahanyang akan dibebaskan

kepemilikannya, kemudianberdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang PetunjukTeknis Pelaksaan Pengadaan Tanah pada Pasal 37 ayat 2 huruf c ke2 yangdisebutkan bahwa Penitipan Ganti Kerugian sesuai dengan ketentuan padaPasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,dilakukan dalam hal masih dipersengketakan kepemilikannya,Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahul bidangtanah Termohon yang akan dibebaskan

Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dariPengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnyapernikahan para Pemohon dan untuk keperluan mengurus aktakelahiran anak ;Bahwa oleh karena para Pemohon tidak sanggup membayar biayaperkara sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yangberlaku, maka mohon untuk dibebaskan dari segala biaya yangtimbul dari permohonan ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa danmengadili perkara

Jr halaman 7 dart 9Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon untukberacara secara prodeo, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 237 danPasal 238 HIR, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009serta segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukumsyara yang berkaitan dalam perkara mi ;MENGADILI1.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 607.026.124.448b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)d.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 607.026.124.4482 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 55.127.409.872b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 62.956.573.635c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 62.956.573.635 e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (7.829.163.763)3 Kelebihan Pajak yang sudah : a.

Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN1.067.515.037,00 a.6. Jumlah seluruh penyerahan6.441.312.500,00 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang0,00 c. Jumlah seluruh penyerahan6.441.312.500,00 Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar 2.sendiri 15.707.464,00Dikurangi:a.Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan 433.505.609,00b.Lainlain 0,00c.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 433.505.609,003.

Putusan Nomor 4318/B/PK/Pjk/2020 dipungut 0,00 a.5.Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN 1.067.515.037,00 a.6.Jumlah seluruh penyerahan 6.441 .312.500,00 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah seluruh penyerahan 6.441 .312.500,009 Pajak keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri 15.707.464,00Dikurangi:a.Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan 433.505.609,00b.Lainlain 0,00c.Jumlah Pajak yang dapatdiperhitungkan 433.505.609,003.

Astil ZahariSp.B.KBD) dibebaskan sementara untuk memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medis di RSUM DR M.JAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret2012 5 2222 n enna nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn cnn nnnIndifidual yakni surat Keputusan yang menjadi objek gugatan aquo adalah bersifatbersifat individual karena telah menyebut langsung pada nama Pengugat ( dr. H.

AsrilZahari, Sp.B,KBD, ) sebagai orang yang dibebaskan sementara untuk memberikanlayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR M DJAMIL PADANG,terhitung sejak tanggal 17 Maret2012 ; 222222 22 nnn nanan nnn nen nen neeMenimbulkan akibat hukum yang merugikan Pemohon, yakni surat keputusan yangmenjadi objek gugatan a quo jelas telah mempunyai akibat hukum dan merugikanPemohon yakni dengan dikeluarkannya surat keputusan yang menjadi objek gugatan aquo, maka terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012

Putusan Nomor 475 K/Pid/2018sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, olehkarena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan;:Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 9/PID/2018/PT BJM, tanggal 19 Februari 2018 yang membatalkan Putusan PengadilanNegeri Pelaihari Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli, tanggal 19 Desember 2017,untuk kKemudian

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan dari semuadakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan padatingkat kasasi dibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

Putusan Nomor 1273/B/PK/Pjk/2019Pajak Ekspor 54.062.198,00 Penyerahan yang PPNnya harus153.855.258. 133,00dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungutoleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut 289.174.732,00 Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN Jumlah 154.198.495.093,00 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangtidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan 154.198.495.093,00 d. Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean Penghitungan PPN Kurang Bayar: a.

Putusan Nomor 1273/B/PK/Pjk/2019 a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor 54.062.198,00 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri 154.144.432.895,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut olehPemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN Jumlah 154.198.495.093,00 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangtidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan 154.198.495.093,00 d.

Luas tanahyang akan dibebaskan seluas 559.108 M2 termasuk didalamnya Sungai/TanahNegara seluas 6.306 M2.b. Jumlahpemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persildan 1 orang penumpang bangunan rumah.c. Dalam tanahyang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh.Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas PertanahanKab. Kutai Kartanegara) an. Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I PanitiaPengadaan Tanah yaitu Drs.

yang terletak di Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang Akan Dibebaskan OlehPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanah9membuat rekapan dan mengumumkan hasil pelaksanaan inventarisasi/ penelitianlapangan tersebut pada tanggal 19 Januari 2004.

Luas tanahyang akan dibebaskan seluas 559.108 M2 termasuk didalamnya Sungai/TanahNegara seluas 6.306 M2.b. Jumlahpemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persil dan1 orang penumpang bangunan rumah.34Cc. Dalam tanahyang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh.Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas PertanahanKab. Kutai Kartanegara) an. Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I PanitiaPengadaan Tanah yaitu Drs.

yang terletak di Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang Akan Dibebaskan OlehPemerintah...........Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanahmembuat rekapan dan mengumumkan hasil pelaksanaan inventarisasi/ penelitianlapangan tersebut pada tanggal 19 Januari 2004.

Luas tanahyang akan dibebaskan seluas 559.108 M2 termasuk didalamnya Sungai/TanahNegara seluas 6.306 M2.b. Jumlahpemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persil dan1 orang penumpang bangunan rumah.c. Dalam tanahyang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh.Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas PertanahanKab. Kutai Kartanegara) an. Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I PanitiaPengadaan Tanah yaitu Drs.

dan bangunan rumah tinggalyang dibangun di atas tanah Miliknya, terletak di Desa Cipaku, KecamatanDarmaraja, Kabupaten Sumedang.Bahwa Penggugat memiliki rumah tinggal panggung darurat yang dibangun diatas tanah milik terletak di Dusun Cipanteun, Desa Pakualam, KecamatanDarmaraja, Kabupaten Sumedang.Bahwa pada akhir tahun 1983 Penggugat meninggalkan rumah tersebutkarena bekerja di Kota Bekasi dan lkut suami.Bahwa pada tahun 1984 bangunan Cipaku maupun milik Penggugat yangterletak di Desa Pakuallam dibebaskan

Penduduk yang berada di areaWaduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untukpembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempatpenampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 15 Tahun 1975.

Pasal 2 ayat (1) huruf aPerpres tersebut menentukan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah pendudukyang berada di area waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atauHalaman 20 dari 28Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2017/PN.Smdbangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperolehtempat pemukiman baru, kKemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 15 tahun 1975 tentang KetentuanKetentuan Mengenai Tata CaraPembebasan Tanah dan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf

Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2017/PN.SmdUntuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede(selanjutnya disebut Permen PUPR) ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2015, terdapat beberapa istilah yang relevandengan perkara ini yaitu sebagai berikut :Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Uang Tunai Untuk Rumah Penggantiadalah uang tunai yang diberikan kepada penduduk yang berada di areagenangan Waduk Jatigede yang telah dibebaskan

bangunanrumah tinggal untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperolehtempat penampungan pemukiman baru ;Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Uang Santunan adalah uang yangdiberikan kepada penduduk lainnya yang berada di area genangan WadukJatigede yang tidak termasuk ke dalam penduduk yang menerima uang tunaiuntuk rumah pengganti ;Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan Penduduk yang mendapat uang tunaiuntuk rumah pengganti adalah penduduk yang berada di area genangan WadukJatigede yang telah dibebaskan

tanah dan tanamanserta usaha lain Penggugat kepada Tergugat, namun sampai sekarangbelum ada penyelesaiannya yang serius dari Tergugat sehingga sampaildengan rentang waktu sudah 24 lamanya, terhitung tahun 1991 s/d tahun2014.Bahwa tanah, tanaman dan usaha lainnya, milik Penggugat yangberukuran seluas 29,5 ha, sudah ditanami Tergugat selurunnya dengankelapa sawit dan sudah menghasilkan atau panen semuanya, padahalizin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati atau Gubernur, sebelumdigarap, ditanami, harus dibebaskan

dahulu jika ada terkurungtanah/kebun masyarakat atau tanamannya didalam lokasi, izin tersebutharus dibebaskan terlebih dahulu, jika masyarakat pemilik/oenggaraptanah/tanaman menolak dibebaskan, maka harus di/nc/ave (ditinggalkan).Demikian juga dalam pemberian dan penerbitan HGU oleh BadanPertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan Nasional.Bahwa perbuatan Tergugat sangat merugikan Penggugat karena telahmenguasai, memiliki dan menanaminya dengan kelapa sawit tanahPenggugat, sudah menghasilkan dan

panen semuaya selama + 24 tahundengan tanpa dibayar uang ganti kerugiannya kepada Penggugat atautanpa dibebaskan terlebih dahulu, langsung mengolah dan menanaminyadengan kelapa sawit.Bahwa sistem pembayaran uang ganti kerugian tanah dan tanamanmasyarakat dan Penggugat oleh Tergugat bukan berdasarkan tabelPanitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kampar, yang dipakai dalammenentukan besar atau kecilnya harga tanah dan tanaman masyarakatdan Penggugat adalah berdasarkan luas tanah, kemudian tanaahtersebut

SuryaDumai Group), dari tahun 1991 hingga sampai sekarang dengantanpa dibebaskan hak di atas tanahnya terlebin dahulu oleh PT.Arindo Tri Sejahtera (PT.